Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thesis ini didasari atas sebuah dugaan mengenai penurunan consumer surplus (keuntungan konsumen) pada industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Padahal, pada slsi tarlf, harga pu!sa per menit terus turun, Berdasarkan teori S-C-P (Structure ConductM Performonce); penurunan consumer surplus atau consumer loss adalah performance akibat per11aku pelaku pasar (conduct} yang tidak sehat.Berdasarkan kajian, penurunan consumer surplus dltengaral terjadi pasca masuknya salahsatu perusahaan investasl besar milik Singapura yakni Temasek Holding Company yang mulai tahun 2003 membeli 41,94% saham Indosat (yang memlliki 26% pangsa pasar seluler) dan 35% saham lndosat (yang menguasal 55% pangsa pasar). Masuknya Temasek diduga telah menyebabkan perilaku pada pasar seluler berubah menjadi tldak sehat. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya dugaan perilaku bisnis yang melanggar UU anti monopoli, yakni price fixing dan crossing ownership.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca masuknya Tamasek Holding Company ke pasar telekomunikasi seluler di Indonesia telah terjadi penurunan consumer surplus sebesar tiga kali lipat jika dibandingkan dengan rentang waktu sebelum masa masuknya Tamasek (yang diduga sebagai masa dimana persaingan sehat terjadi). Berdasarkan perhitungan, penurunan consumer sebesar 9,3 tri!yun rupiah (pacla tahun 2003- 2006).Dengan demikian, persaingan sehat menjamin consumer surplus yang baik bagi konsumen, dan persa!ngan yang tidak sehat akan menyebabkan penurunan consumer surplus atau consumer loss."

"Industri Televisi Berlangganan belum lama berkembang di Indonesia. Namun hadirnya lima provider dalam pasar nasional Indonesia saat ini dengan strateginya masing-masing membuat persaingan perebutan pelanggan menjadi panas. Strategi paling umum yang diterapkan oleh perusahaan televisi berlangganan adalah bundling, yaitu kombinasi lebih dari satu barang yang digabungkan ke dalam satu penawaran dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga individualnya. Dalam industri televisi berlangganan ada tiga jenis bundling yang biasa dilakukan, yaitu channel bundling ? menggabungkan beberapa channel ke dalam satu paket; package bundling?menawarkan paket tambahan yang dapat diambil dengan syarat mengambil paket utama sebelumnya; serta product bundling ?menawarkan produk lain seperti koneksi internet ke dalam penawaran produk televisi berlangganan. Ketiga jenis bundling tersebut merupakan aplikasi dari persaingan harga yang diterapkan secara berbeda oleh masing-masing perusahaan di dalam pasar oligopoli industri televisi berlangganan di Indonesia demi merebut pangsa pasar terbesar. Lalu, bagaimana profitabilitas dari penerapan strategi bundling pada industri televisi berlangganan di Indonesia? Serta bagaimana dampak dari strategi tersebut pada welfare masyakarat? Dua pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

---

Five players in the national Pay-TV Industry are tightening the competition with the execution of their own marketing strategies. The most common strategy to win the subscribers-snatch-away competition is the bundling strategy ?offering one deal for two or more products. Pay-TV Industry in Indonesia implements this strategy in three ways: Channel Bundling ?offering channels not individually but together in a package; Package Bundling ? offering an extended package which require the basic package to be bought formerly; and Product Bundling ?combining another product outside the Pay-TV product, such as an internet connection, together with the Pay-TV product. Each of them has their own profitability and of course an impact towards social welfare. How profitable are those bundling strategy implementation in the Indonesian Pay-TV Industry? And what are the impacts towards social welfare? These two questions are what the writer is going to answer in this paper."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri telekomunikasi selular yang demikian pesat di Indonesia. Akan tetapi disinyalir kesiapan peraturan yang terkait dengan industri tersebut, belum sepenuhnya mendukung intensitas persaingan yang terjadi, terutama antar operator selular. Karenanya penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap industri tersebut, dengan pendekatan organisasi industri.Penelitian ini mengkombinasikan berbagai macam metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif, Metodologi yang bersifat deskriptif kualitatif terutama dilakukan dalam menganalisis kebijakan, dan metodologi yang bersifat kuantitatif, pada umumnya dilakukan dengan pendekatan ekonometrika.Hasil dari penelitian ini, berupa analisis perihal struktur industri dengan memperhatikan variabel jumlah dan distribusi pembeli,jumlah dan distribusi penjual, product differentiated dan kondisi entry, serta struktur kepemilikan.Dengan demikian diketahui bahwa struktur industri telekomunikasi selular di Indonesia, bersifat oligopoly dengan perusahaan dominan. Di samping itu, juga diidentifikasi perilaku perusahaan yang bersifat legal tactics (kerjasama dengan unit usaha lain dan horizontal integration) serta strategic behaviour (kebijakan produk, kebijakan harga, advertising, research and development serta investasi). Kinerja industri menunjukkan bahwa terdapat profitability beberapa perusahaan dalam industri, progressiveness, dan perkembangan teknologi. Di samping itu, perspektif konsumen juga menjadi indikasi kinerja industri, dan variabel-variabel structure, conduct dan performance, diperoleh hubungan satu sama lain.Hasil dari analisis kebijakan berupa UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan PP No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menunjukkan dimasa depan perkembangan industri telekomunikasi selular harus mengacu pada undang-undang tersebut sehingga industri ini bisa memberikan dampak yang besar bagi mayarakat.Akan tetapi perlu ada penjelasan yang komprehensif terhadap hal-hal yang disebutkan dalam UU tersebut, sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi, ambiquitas dan dapat menyebabkan diskriminasi."

"Skripsi ini membahas mengenai penyebab dari Telkomsel yang menguasai pasar lebih dari 50 dan bagaimana jika keadaan tersebut ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 17 dan 25 UU Persaingan Usaha. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam menetapkan jumlah dan lokasi pembangunan BTS dalam konteks operator telepon seluler, Pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya secara maksimal dalam melakukan evaluasi agar memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing operator tersebut telah mencakup dan merata di seluruh wilayah Indonesia atau setidak-tidaknya meng-cover tiga wilayah, yaitu high, medium, dan low area profitability; Regulator hendaknya mempertegas penerapan sanksi terhadap operator yang tidak mematuhi Rencana Dasar Teknis yang telah diajukan sebelumnya.

---

The focus of this study is about the cause of Telkomsel dominate the market more than 50 and what if the condition is reviewed by Law No. 5 Year 1999 Competition Act . This research is qualitative with juridical normative. This research explain that Telkomsel is not proven infringed the Article 17 and 25 of Competition Act. This research suggests that in determining the amount and location of the construction of base stations in terms of cellular operators, the government should use their authority to the fullest in evaluation of it, in order to ensure that the development which undertaken by each of these operators have covered and evenly distributed throughout Indonesia, or at least it has covered the high, medium, and low profitability areas regulators should strengthen the sanctions against operators who do not comply with the basic technical plan that has been proposed previously to the government. "

"Industri telekomunikasi seluler Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pelanggan seluler yang sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan ini, masing-masing operator makin bersaing untuk memperebutkan pelanggan. Kompetisi ini ditandai dengan makin banyaknya fitur yang ditawarkan, makin banyaknya promosi yang dilakukan, dan makin rendahnya tarif layanan masing-masing operator. Sudah menjadi konsensus umum para ekonom bahwa makin meningkatnya kompetisi akan mengakibatkan makin efisiennya suatu industri. Hal inilah yang akan menjadi topik utama penelitian ini."

"Salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian dalam UU No. 5/1999 adalah melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan atau predatory pricing. Jual rugi adalah suatu strategi penetapan harga oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar bersangkutan dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai monopolis atau dominan. Praktek jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau sebagai pelaku usaha incumbent menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Strategi penetapan harga yang sangat rendah, yang termasuk dalam Limit-Pricing Strategy diidentifikasikan dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Perilaku ini dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat tetap mempertahankan posisi dominannya.

---

One form of anti-competitive behavior that has become a vocal point in the Law. 5 /1999 is to sell at loss or set very low prices with the intent to remove or kill off other competitors in the relevant market or considered tobe a predatory pricing. To sell at a loss is a pricing strategy by the perpetrators in an attempt to remove competitors from the relevant market in an effort to maintain its dominant position or as a monopolist. The practice of selling at a loss for the purpose of removing or killing off competitors in the market in the context of business competition is a behavior of business actors that are generally have a dominant position in the market or as an incumbent entrepreneurs who sets prices that will damage the economy in a period of time.

This strategy may result in competitors being eliminated from the relevant market and or increase the barrier of entry of other businesses to enter the market. Pricing strategy that employs a very low price, which is included in the Limit-Pricing Strategy that has been identified with the business desire to protect the monopolist or dominant position by cutting prices or substantially and therefore increases its production significantly. This behavior is intended to limit the attractiveness for a new business actor to enter into the industry, therefore enabling the monopolistic business actor to maintain its present dominant position."

"Pada awal milenia ke-3 ini bangsa Indonesia dihadapkan pada banyak masalah. Utamanya pada disintegrasi bangsa dan pemulihan ekonomi nasional. Telekomunikasi yang berfungsi untuk meneniskan pesan dari asal ketujuan sangat dibutuhkan untuk mampu mendukungnya bukan saja pada masa sekarang bahkan pada masa yang akan datang diperiukan terus menerus secara lebih baik, aritara lain dengan saling berinteraksi, demi mendorong psningkatan produkiivitas dan efesisnai usaha meialui pertuksran informasi diberbagai bidang, antara lain sosial, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya. Fungsi pertukaran informasi inilah yang perlu terus dikembangkan melalui telekomunikasi, lebih khusus melalui telckomunikasi nirkabel dimasa mendatang.Komselindo sebagai salah satu operator seluler yang mengoperasikan dua macam teknologi yaitu AMPS (teknologi analog) dan CDMA (teknologi digital). AMPS yang memakai teknologi analog mempunyai banyak kekurangan dibandingkan GSM yang memakai teknologi digital, sehingga banyak peianggan AMPS yang beraiih ke GSM. Untuk mengimbangi GSM dan memberi pelayanan yang lebih baik kepada peianggan, PT. Komselindo mulai tahun 1997 menggunakan CDMA di seluruh wilayah layanannya. Namun sangat disayangkan krisis moneter yang melanda Indonesia, telah menyebabkan tertundanya peluncuran CDMA secara besar besaran hingga saat ini. Nilai tukar Rupiah terhadap Amerika Dollar yang terus melemah menyebabkan harga handset CDMA yang hams diimport menjadi sangat mahal saat dtjual di Indonesia, sehingga tidak terbeli oleh sebagian besar masyarakat, terlebih pada situasi krisis saat itu.Kondisi perekonomian yang mulai membaik dan pasar telepon seluler mulai tumbuh kembali dengan pesat, tetapi CDMA belum bisa beroperasi sepenuhnya menggantikan AMPS. Penyebab yang membuat pelanggan AMPS maupun GSM enggan untuk memakai CDMA, dikarenakan antara lain harga handset yang masih lebih mahal dibandingkan handset GSM, model handset kurang menarik dan daerah pelayanan yang tidak seluas GSM. Faktor keterbatasan ini membuat pelanggan Komselindo yang kurang puas dengan AMPS berpindah ke GSM.Menurunnya jumlah pelanggan membuat pendapatan Komselindo ikut nienurun sehingga struktur keuangan perusahaanpun tidak kuat. Struktur keuangan yang lemah membuat KomseHndo tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan promosi besar-besaran, sehingga CDMA kurang dikenal oleh masyarakat luas. Seperti diketahui bahwa untuk memperkenaikan sesuaru yang baru diperlukan promosi yang besar dan intensif. Ditainbah lagi akan masuknya beberapa pemain bara yang mengoperasikan teknologi DCS 1800 (GSM 1800) pada tahun 2001 ini yang akan didukung oleh modal yang besar dan teknologi selular baru akan rrienjadi ancaman berat untuk Komselindo.Trend teknologi seluler masa depan (3G) yang berbasis teknologi digital CDMA, pertumbuhan pasar telepon seluler yang makin pesat dan didukung faktor-faktor internal yang menguntungkan seperti pengaiaman sebagai operator seluler sejak tahun 1991, bangkitnya riset dan development menjadi dasar bagi Komselindo untuk menerapkan strategi growth untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Permasalahan internal Komselindo seperti struktur keuangan yang lemah, kondisi SDM dengan loyalitas kerja rendah, koordinasi internal kurang baik merupakan hambatan tersendiri untuk mencapai tujuan pertumbuhan jangka panjang. Untuk itu hams disusun strategi jangka pendek untuk dua tahun ke depan yang terdiri dari beberapa strategi fungsional seperti pemasaran yang selektif, keuangan mandiri, memberdayakan SDM, mengaktifkan R&D dan mengefektifkan operasional."

"Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan adalah melalui penggabungan usaha. Konsolidasi industri melalui penggabungan usaha merupakan hal yang wajar terjadi. Hal itu juga yang melatarbelakangi inisiasi penggabungan XL dan Axis. Namun hal tersebut juga memunculkan berbagai kekhawatiran munculnya potensi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagai dampak dari perubahan struktur pasar. Penggabungan usaha dikhawatirkan dapat meningkatkan monopoly power XL sehingga berpotensi mengakibatkan munculnya unilateral effect melalui penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Selain itu, semakin terkonsentrasinya struktur industri telekomunikasi seluler sebagai akibat berkurangnya pemain di pasar juga dapat mempermudah dilakukannya koordinasi antar pemain untuk mengurangi intensitas persaingan (coordinated effect) untuk mencapai kinerja yang optimal.Terlebih lagi, kondisi persaingan di industri telekomunikasi yang berada dalam kerangka multimarket competition sehingga memungkinkan para pemain melakukan kontak di berbagai pasar (multimarket contact) sehingga memfasilitasi terjadinya tacit collusion. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian secara komprehensif untuk menganalisis sejauh mana penggabungan XL Axis akan mempengaruhi kondisi persaingan usaha di Industri Telekomunikasi Seluler di Indonesia.

---

Merger is one of company’s strategies to improve competitiveness. It was also become a reason for the initiation of merger XL and Axis. In the other hand, it also raised a variety of concerns about potential monopolistic practices and unfair business competition as a result of market structure changes. The merger may increase the monopoly power of XL and potentially result the emergence of unilateral effects through abuse of a dominant position that could lead into monopolistic practices and unfair business competition in the Mobile Telecommunication Industry in Indonesia. In addition, the concentrated market structure of the Mobile Telecommunication Industry can also facilitate coordination among the players and reduce the intensity of competition (coordinated effects) to achieve high operational performance. Even more, the framework of multimarket competition in Mobile Telecommunication Industry allowed the firms to make contact in various markets may facilitate the occurrence of tacit collusion. Therefore it is necessary to do a comprehensive study to analyze whether the merger of XL Axis will influence the condition of competition in the Mobile Telecommunication Industry in Indonesia."

"Rokok adalah salah satu industri yang berkembang sangat pesat di Indonesia dan bahkan telah menjadi salah satu andalan bagi pembangunan nasional melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar serta penerimaan negara dalam bentuk pungutan cukai. Tidak dapat dipungkiri suatu iklim industri yang baik sangat membutuhkan suatu persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha yang akan memberikan keuntungan bagi dunia usaha baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahwa untuk membina dan mengawasi industri rokok di Indonesia, Pemerintah telah menciptakan suatu instrumen pengaturan berupa penetapan Golongan Pabrik Rokok, Penetapan Golongan Tarif cukai, dan Penetapan Harga Jual Eceran, dimana diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006. Pokok permasalahan dalam tulisan ilmiah ini mengapa industri rokok di Indonesia cenderung tercipta struktur pasar yang oligopoli. Apakah struktur pasar oligopoli pabrik rokok jenis SKM bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat pada industri rokok. Diharapkan dari penelitian ini peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat lebih memaksimalkan perannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang mengawasi peredaran cukai sehingga penerimaan negara melalui mekanisme cukai dapat juga menjadi lebih maksimal. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa tujuan pengenaan cukai terhadap rokok pada dasarnya adalah untuk menekan peredaran dan penggunaan barang kena cukai agar masyarakat dapat lebih hidup sehat.

---

Tobacco is one of the most rapidly developing industry in Indonesia in fact has giving major contribution on national developing to the country for many years through human resources demand in huge number and national revenue through excise tax obligation. It’s undeniable that well industry practice needs fair business competition among their subject of industry which would gave big advantage to the national and international level. That to construct and control Indonesian tobacco industry, government has stipulated the regulation by the Ministry of finance Decree Number: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006 to divide different treatments tobacco manufacturer with classify group of the capability, group of Retail Sale Price, and Group of Excise Tariff. The main of subject problem on this script are why Indonesian tobacco industry has tend inclination into oligopoly market structure, Is oligopoly market structure of Machine Cigarette be in contradiction with fair business competition principle according Act Number 5 year 1999, and how Directorate General of Customs and Excise pay their role to encourage fair business competition in tobacco industry. Through this research hopefully that Directorate General of Customs and Excise as the only governing institution that given authorize to controlling examination excise tax, could maximize their role to collect excise tax in order to fulfill revenue of the state. Beside of that, the research could give information and knowledge that the main purpose subject of excise on tobacco product is to press down and to restrict distribution and consumption of excise goods that cause health problem to the society."