Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggidengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan,migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkanpendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baikdari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesisini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggarasebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidanainternasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggotaASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melaluibantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuanhukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan AsiaTenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East AsiaNations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters(ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasamaformal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikatkomitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdaganganmanusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusiayang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia.ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan AsiaTenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACTSouth East Asia region has a high level of human trafficking case with variousbackgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime orhomeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies;whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesisaddresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime againsthuman rights. Writer describes the law for human rights protection and internationalcrime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN membercountries. The approach being taken is international cooperation through mutual legalassistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual LegalAssistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is acompatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking becauseof its ability to handle transnational crimes and provides binding commitmentamongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA(Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region withcross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia,ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South EastAsia region as a regional instrument of human trafficking suppression."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Kasus ? kasus Perdagangan Orang yang terjadi diIndonesia, terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Indonesia dikatakan sebagaisalah satu negara terburuk dalam menangani kasus perdagangan orang. Banyaknyakasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara inimenjadi salah satu negara yang tidak dapat memberantas perdagangan orang.Keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang belum berarti tindak pidana perdagangan orang yang terjadi diIndonesia telah efektif diberantas. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikansebagai salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu,keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang juga sudah seharusnya dan sepantasnya mencakup juga tentangpemenuhan hak asasi korban perdagangan orang. Selain mengacu pada Undang ?undang tersebut, konsep pemenuhan hak asasi korban perdagangan orang juga dapatdilihat dari berbagai sumber. Undang ? undang Nomor 26 tahun 2000 tentang HakAsasi Manusia menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyaihak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Konsep pemenuhanhak asasi manusia inilah yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis kasus ?kasus perdagangan orang di Indonesia. Di dalam kasus yang terjadi baik di Medanmaupun di Kalabahi, hal yang diperhatikan adalah apakah Majelis Hakim dalammemutuskan perkaranya sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang ? UndangNomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terlebihapakah dengan adanya Undang ? Undang tersebut korban perdagangan orang telahterpenuhi hak asasi manusianya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cases of trafficking that occurred in Indonesia , related to theenforcement of human rights . Indonesia is said to be one of the worst countries in dealing with trafficking cases. The number of trafficking cases that occurred in Indonesia proves that the country is becoming one of the country that could notcombat human trafficking . The existence of Law Number 21 Year 2007 concerningthe Crime of Trafficking in Persons does not mean the human trafficking crime thatoccurred in Indonesia has been effectively eradicated . Human trafficking crime iscategorized as one of the crime that violate human rights . Therefore , the existence ofLaw Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons shouldand rightly include also on the fulfillment of human rights of victims of trafficking.In addition to referring to the Act - the law , the concept of the fulfillment of humanrights of victims of trafficking can also be viewed from a variety of sources. Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights states that victims of human rights violations have the right to compensation , restitution and rehabilitation . The concept of thefulfillment of human rights is the author reference in analyzing the cases of humantrafficking in Indonesia . In the case both in Medan and in Kalabahi , things to lookfor is whether the judges in deciding the case is in line with the objective ofenactment - Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking inPersons and especially whether the presence of the law of human trafficking havefulfilled the victim?s human rights"

"Adanya dominasi ideologi patriarki telah melahirkan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meluas dan tengah menjadi isu global adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat kompleks, karena aspek di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, serta kejahatan. Kawasan Asia Tenggara, yang mayoritas negaranya merupakan negara berkembang, merupakan kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia. PBB, melalui UNODC dan UNIAP, telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara tidak cukup hanya diselesaikan oleh PBB, selaku organisasi internasional global, saja. ASEAN, selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Dalam mengkaji peranan ASEAN tersebut, penting untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, bentuk-bentuk usaha ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan, serta penerapan ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, yang mengacu pada Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridisnormatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN harus mendorong penerapan standar prinsip hak asasi manusia internasional di kawasan Asia Tenggara guna memberantas perdagangan perempuan.

---

The domination of patriarchy has resulted in discrimination, exploitation, and violence against women. One of the form of a wide-spread violence against women that has become a global issue is women trafficking. Women trafficking is a very complex issue, because its aspects involve labor, migration, poverty, and crime. Southeast Asia, which is populated by developing countries, is the region where women trafficking is most-spread. United Nations, with its UNODC and UNIAP projects, has been making efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. However, the effort to suppress the women trafficking in Southeast Asia are not relayed solely upon United Nations. ASEAN, as the regional international organization, also makes efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. In studying the role of ASEAN in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, it is important to know the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, ASEANs efforts in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, and the application of the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, based on Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in each ASEAN member states legislation. These problems will be answered through a juridical-normative research, thus it can be concluded that ASEAN must support the implementation of international human rights principles in Southeast Asia that will suppress the women trafficking."

"Penelitian ini mengkaji tentang gerakan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah terhadap penyelesaian isu kerja paksa dan perdagangan manusia yang terjadi di sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia. Adanya laporan investigasi oleh beberapa media internasional telah mengungkap sisi gelap dari sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia terkait dengan isu praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di atas kapal penangkapan ikan. Tidak terselesaikannya permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia tersebut membuat organisasi non-pemerintah (NGO) di Thailand dan Indonesia melaksanakan berbagai gerakan advokasi dalam mendorong penyelesaian permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia. Meskipun begitu belum banyak penelitian yang membahas gerakan advokasi organisasi non-pemerintahan yang ada di Thailand dan Indonesia terkait isu perbudakan modern. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana gerakan advokasi yang dilakukan NGO di Thailand dan Indonesia dalam mendorong diselesaikannya permasalahan perbudakan modern di sektor perikanan tangkap. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori jaringan advokasi transnasional oleh Keck dan Sikkink (1999), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam analisis, peneliti menemukan adanya berbagai bentuk gerakan dalam advokasi transnasional yang dilakukan NGO untuk mendorong adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan isu perbudakan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam gerakan advokasi transnasional untuk mendorong penyelesaian isu mengenai kerja paksa dan perdagangan manusia, NGO Thailand dan Indonesia telah melakukan pembingkaian tentang isu tersebut yang kemudian disebarluaskan kepada publik dan organisasi lainnya agar terbentuk sebuah gerakan advokasi yang masif. Bersamaan dengan itu, NGO di Thailand dan Indonesia juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada para aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih, seperti pemerintah negara-negara importir produk perikanan maupun agensi-agensi PBB, untuk dapat memberikan dorongan kepada kedua pemerintah agar mengadopsi berbagai aturan internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan dan menghentikan praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di sektor perikanan tangkap.

---

This study examines the advocacy movement of NGOs to enforced the settlement of forced labour and human trafficking issues in Thailand and Indonesia capture fisheries sector. The publications of investigation reported by some international medias revealed the dark side of Thailand and Indonesia fisheries sector regarding forced labour and human trafficking practices towards fishing workers on the fishing boats. The unresolved of forced labour and human trafficking issues has led NGOs in Thailand and Indonesia to carry out various advocacy movements in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues. Nonetheless, there are still lack of studies exploring the advocacy movement of NGO in combating forced labour and human trafficking practices. Hence, the research question of this study is how the advocacy movement of NGOs in Thailand and Indonesia in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues on the capture fisheries sectors. In this study, the author used transnational network advocacy theory by Keck dan Sikkink (1999), as well as qualitative research method. In the analysis, this study found various type of activities of NGOs transnational advocacy movement to enforce the improvement of governments policies to end forced labour and human trafficking practices in fisheries. This study concluded that in the transnational advocacy movement to enforce the settlement of forced labour and human trafficking issues, Thailand and Indonesian NGOs have framed the issues which was then shared to public and other organizations, in order to form a massive advocacy movement. At the same time, NGOs in Thailand and Indonesia also approached other actors who had more power, such as the government of the fisheries importing country and UN agencies, to enforce those two governments to adopt various international regulation as an effort to resolve and diminish the forced labour and human trafficking practices in catch fisheries sector."

"Perdagangan orang mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif. Konsep pertanggung jawaban ganti kerugian juga telah diatur sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Namun dalam prakteknya, putusan (vonis) perkara tindak pidana perdagangan orang jarang memuat restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh belum jelasnya prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan beberapa faktor kendala lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Dalam memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatur secara tersendiri dalam UUPTPPO dan juga mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh UUPTPPO. Kendala-kendala dalam pendayagunaan lembaga restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : a. faktor peraturan perundang-undangan; b. faktor sumber daya manusia (SDM) para penegak hukum; dan c. faktor kesadaran hukum korban. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mendayagunakan lembaga restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu: ketentuan mengenai restitusi pada UUPTPPO perlu direvisi, dibuatkan peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing-masing lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas SDM para penegak hukum, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan negara tempat tujuan perdagangan orang, sosialisasi kepada masyarakat terutama para korban mengenai tindak pidana perdagangan orang dan masalah restitusi, peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban dan pengawasan kepada para penegak hukum.

---

Trafficking in Person has caused the victims to suffer physically, psychologically, economically, and socially. After the effectiveness of the Law No. 21 of the year 2007 on Combating against the Criminal Acts of Trafficking in Person (UUPTPPO), it is expected that the law enforcement towards the criminal acts of Trafficking in Person can be more effective. The concept of compensation liability has also been governed as an important aspect in law enforcement. However in the practice, the decision (the verdict) of the Trafficking in Person criminal act case rarely contains restitution. This is caused by the unclear procedure to file restitution for the victims of Trafficking in Person ciminal acts and other obstacles. This research used the judicial-empirical research. In obtaining data, library research and field research in a form of interview with informants have been conducted. From the research results obtained, it is concluded that the procedure of filing restitution in the case of Trafficking in Person criminal acts is governed separately in UUPTPPO and also refers to KUHAP (Penal Code) except otherwise determined by UUPTPPO. The obstacles in the empowerment of the restitution institution in the case of Trafficking in Person criminal acts could be classified in 3 (three) groups: a. laws and regulations factor; b. human resources of law enforcers factor; and c. victims? legal consciousness factor. The efforts which must be done to empower the restitution institution in the case of Trafficking in Person criminal acts are to revise the provisions on restitution in UUPTPPO, to make the implementation regulations on the procedure of filing restitution by each law enforcement institution, to increase the human resources quality of the law enforcers, to coordinate and cooperate well with the country destination of the Trafficking in Person, to introduce the Trafficking in Person criminal acts and restitution issues to the society, especially the victims, and to involve the society in giving legal aids to the victims and in supervising the law enforcers."

"Tingginya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan TPPO teraktualisasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, ditindaklanjuti dengan pembentukan unit-unit khusus dalam penanganan trafficking di hampir semua lembaga pemerintahan yang berwenang, diantaranya dengan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi implementasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) yang sinergis antara berbagai sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah."

"Perdagangan manusia (trafficking in persons) dan penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu bentuk perpindahan (migrasi) penduduk secara ilegal. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perpindahan ilegal, perdagangan dan penyelundupan manusia sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itulah dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana instrumen hukum internasional maupun nasional dalam mengkaji perdagangan dan penyelundupan manusia serta apa yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perdagangan dan penyelundupan manusia yang dikaji dalam instrument hukum internasional dan nasional merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi unsur pembeda dalam dua bentuk kejahatan tersebut adalah persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah.

---

Trafficking in persons and people smuggling is a form of displacement (migration) of illegal residents. Although there are similarities in terms of illegal migration, trafficking and people smuggling are actually two different things. For that reason in this study formulated the problem of how international and national legal instruments in assessing of human trafficking and smuggling, and also what is the key element in distinguishing trafficking and people smuggling. This study is a descriptive study with qualitative analysis.

The conclusions in this study, the international and national legal instruments are examined in that trafficking in persons and people smuggling are the two forms of crime, are different from one another. The distinctive elements in the two forms of crime are the agreement, the purpose and coverage area."

"Human trafficking as a form of contemporary slavery evidently is not fractured by ages, and in fact, it continues to take place in various operation modes. Based on various information sources from the print as well as electronics media and supported by the research data, this phenomenon evidently is increasing all over the world, including Indonesia and often caused casualties especially towards women and children. This research was based from the concern towards the law enforcement on the case of human trafficking in Indonesia, and accordingly emerges the identification of the problems that cover the followings: the condition of women and children human trafficking in Indonesia, regulating this action as an action that is prohibited based on various applicable regulations in Indonesia, the aspect of law enforcement, including the prospect of Draft on Elimination of Human Trafficking which at the current moment is in the process of legalization. To answer these problems, the writer used the bibliography law research method, which is supported by material books and secondary data that is analyzed using the qualitative method and presented in analytical descriptive. From the research, it is discovered that women and children trafficking cases that are currently occurring in Indonesia are intended to obtain economic and sexual exploitation. Further, it is also found that there are various instruments of law and human rights, both national and international, which have classified this action as an act that is prohibited and resulting in a criminal punishment, and besides, the current Draft has also been structured adequately from the formulation aspect and expected to be applied maximally in its implementation. Moreover, in relation with the weakness of the law enforcement, it turns out that there is only a few cases brought before the court, and if it is then processed, the punishment that is sentenced for the criminal is very minimize. Based on this research results, the writer would like to view a recommendation, so that the government as well as related agency could increase the law enforcement towards the case of human trafficking especially women and children, have a tight supervision in various vulnerable territories for this type of case, strengthened the international, government agency, and NGO co-ordination and co-operation, as well as immediately legalize the Draft on Elimination of Human Trafficking."

"Studi dalam penelitian ini mengenai model pencegahan prostitusi yang berbentuk perdagangan perempuan (studi kasus pada dua spa di Jakarta). Keberadaan para perempuan yang direkrut, bagaimanapun caranya untuk kemudian diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial ini sungguh memprihatinkan karena para perempuan tersebut menjadi korban dari sebuah sistem tak terlihat atau barang dagangan semata. Untuk memenuhi kebutuhan akan pekerja seks dalam bisnis prostitusi, para mucikari akan memainkan peran penting sebagai faktor utama.Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perdagangan perempuan melalui prostitusi untuk tujuan komersial dan seksual merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut banyak faktor (ekonomi, sosial, dan budaya) yang telah dimanfaatkan untuk tujuan mengekploitasi, dan perdagangan perempuan ini mencakup wilayah dan isu yang luas dan rumit yang menyangkut jaringan antar negara, antar pulau dan jaringan Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada prostitusi sebagai bentuk Organized Crime. Pada penelitian ini untuk mencari alternatif penanganan atas kejatahan terorganisir pada bisnis prostitusi dan sekaligus mencegah warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia sebagai pekerja seks. Peneliti melakukan wawancara baik secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur dengan para informan yang sudah ditentukan oleh peneliti yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini.Analisis faktor penyebab prostitusi sebagai bentuk perdagangan perempuan yakni bahwa penyebab utama bagi seseorang menjadi korban adalah kemiskinan yang tidak hanya dari aspek ekonomi saja melainkan juga mencakup aspek sosial- budaya, hukum dan politik. Salah satu faktor lain penyebab kegiatan perdagangan perempuan yang semakin menjamur dan berkembang dengan cepat adalah nafsu konsumerisme atau kepemilikan materi, uang, dan kebutuhan seks yang mengatasi kewarasan akal manusia, di mana perempuan-perempuan yang diperdagangkan dipaksa atau ditipu untuk menjadi pekerja seks. Di samping itu, faktor-faktor lain turut yang mempengaruhi terjadinya perdagangan perempuan adalah pendidikan yang rendah, keterampilan yang dimiliki sangat rendah, ketidaktahuan atau minimya informasi serta daya tarik standar hidup di tempat atau negara lain yang lebih menjanjikan, struktur sosial dan ekonomi yang lemah, kesempatan bekerja di negeri sendiri kurang, serta penegakan hukum yang lemah.Faktor lain yang cenderung membuat orang tergantung dan rentan terhadap perdagangan orang adalah etnis atau diskriminasi sosial. Selain itu, banyak orang tidak mengetahui hak-hak mereka, atau tidak percaya bahwa mereka akan diperlakukan secara bebas.

---

The study in this research is explaining about the model of the prevention of prostitution in the form of women trafficking (the case of two place spa in Jakarta). The existence of the women which have been chosen to be commercial sex workers, is a kind of poorness because all the women are the victims of a shadow system or just selling. To fulfill the needs of the commercial sex workers in this trafficking, the pimps are the main actor in this role.

The problem in this research is about the women trafficking in the prostitution thay aiming for commercial and sexual life which are the complex problem because of the many factors (economy, social and culture) that have been used for exploitating and this women complex issues about the state networking in international system.

The research are explained with the qualitative model which focused on the prostitution as an organized crime. The purpose of this research are to find the alternative prevention of this prostitution as an organized crime and also to prevent the foreigners become the commercial sex workers in Indonesia. The researcher did the interview with the informants that have been choosen which are fit in this research.

The factors of the prostitution as the women trafficking in this study showed that the main factor that the women becomes the commercial sex workers because of the proverty problem and include the social problem, culture, law and politics. Another factor that make this prostitution developed so fast because the form of consumericm behavior, need of money, and the need of sex life where the women in this trafficking are beed forced and treated a commercial sex workers.

The other factor that put the people depending on the trafficking is about the etgnicity or the social discrimination. The commercial sex workers didn't believe that they will be treated independently."