Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penanganan kasus tindak pidana jaringan narkoba internasional yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Kelompok Boncel mantan Warga Negara Indonesia pemasok jaringan narkoba pada tanggal 11 Maret 2013. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dengan menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelompok Boncel merupakan salah satu kelompok pemasok narkoba ke kota-kota besar di Indonesia terutama kota Jakarta; (2) Kronologis kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Belanda- Jakarta yang dilakukan oleh kelompok Boncel dimulai pada awal bulan Nopember tahun 2012, yakni adanya penawaran ecstasy yang dilakukan oleh Laosan (WN Hongkong) kepada Fredi sebanyak 400.000 butir dengan harga Rp. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus rupiah) per butir yang dikirim langsung dari Amsterdam, Belanda; (3) Penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Belanda-Jakarta yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap Kelompok Boncel Pada tanggal 11 Maret 2013, adalah sebagai berikut: (a) Pemanggilan kepada saksi mahkota, saksi anggota Polisi dan saksi masyarakat; (b) Penangkapan; (c) Penahanan; (d) Penggeledahan badan pakaian, mobil dan rumah; (e) Penyitaan; (f) Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris; dan (g) Pemusnahan barang bukti narkotika; (4) Kajian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok Boncel adalah: (a) Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (b) Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (c) Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan (d) Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

This thesis analysis the handling of the international drug network criminal by the Indonesian Police Headquarter against Boncel group, a former Indonesian Citizen who supplied drug last 11 March, 2013. This research is a non doctrinal legal research or socio legal research by using secondary and primary data. The result show that: (1) Boncel group supplied drugs to big cities in Indonesia, especially to Jakarta; (2) The supply of drugs through international network Holland-Jakarta by Boncel group has been started in early Nopember 2012, namely that Mr. Laosan (Hongkong Citizen) sent to Mr. Fredy 400.000 grams drugs at the price of Rp. 14.300 per gram sent directly from Amsterdam; (3) The handling of the international drug criminal acts, Police headquarter against Boncel group on 11 March, 2013 as follows: (a) invitation to all relevant writnesses; (b) arrests; (c) Detention; (d) The search for clothes, cars and homes; (e) The seizure; (f) Examination of the evidence by laboratories; (g) The destruction of the evidence, and (g) The destruction of the evidence of narcotics; (4) The study of the law against criminal acts committed by Boncel group are: (a) Article 114, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; (b) of article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; (c) Article 113, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about Narcotics; and (d) of article 112, paragraph (2) jo. Article 132, paragraph (2) of Act No. 35 of 2009 about narcotics."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian mengenai pengungkapan jaringan narkobainternasional bandar narkoba Fredy Budiman. Fakta yang terjadi menunjukanbahwa walaupun Fredy Budiman telah divonis mati oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat pada bulan Juli 2013 dan saat ini berada dalam penjara, ternyatatidak menjadikan penghalang bagi Fredy Budiman dalam menjalankan danmengendalikan jaringan bisnis narkobanya. Penelitian ini dilakukan denganmetode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara danmenghimpun dokumen terkait. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatifdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jejak rekam Fredy Budimandalam bisnis narkoba dikaitkan dengan teori labelling Howard S. Becker, adalahbahwa cap jahat yang diberikan kepadanya menjadikan dia berubah menjadiseorang penjahat narkoba sesungguhnya meskipun pada mulanya bukanlahseorang pelaku penjahat narkoba sebagaimana yang dicapkan masyarakatkepadanya; (2) Keterlibatan Fredy Budiman dalam kejahatan Narkobaberdasarkan Teori Pilihan Rasional Gary Becker adalah bahwa Fredy Budimandalam melakukan perbuatannya akan melakukan hitung-hitungan untung ruginya,apakah hasil yang diraih dari tindak kejahatan tersebut lebih besar untungnyaketimbang kerugiannya tertangkap polisi dan masuk penjara; (3) Dikaitkandengan teori kepribadian Gordon W. Allport, jaringan narkoba Fredy Budimanmenjelaskan sifat seseorang yang menjaga eksistensi dan ruang keterbukaannyadengan hal yang sudah ia lakukan sejak lama. Meski sudah dalam tahananpenjara, Fredy Budiman tetaplah Fredy Budiman, karena ia tidak bergantung dimana berada, dia tetap sebagai penggerak bisnis narkoba. Kepribadian FredyBudiman terbentuk karena lingkungan yang sudah dia lama alami; (4) Dikaitkandengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, keterlibatan FredyBudiman dalam kejahatan narkoba merupakan suatu hal yang menentukan bisaatau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik, karena faktanya walaupun beradadi balik penjara, namun Fredy Budiman dapat menjalankan bisnis narkobanya; (5)Terdapat beberapa alternatif dalam memerangi kejahatan narkoba, diantaranyamenegaskan posisi Polri sebagai penegak hukum dalam pemberantasan narkoba,kesungguhan negara dalam memberatas jaringan narkoba hingga ke akarakarnya,peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba, hingga penegakkanhukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research regarding the disclosure of aninternational drug network dealer, Fredy Budiman. The fact shows, although hasbeen sentenced to death by the West Jakarta District Court in July 2013 and iscurrently in prison, Fredy Budiman did not stop running and controlling his drugbusiness networks. This research was conducted using field observations method,complemented with interviews and related documents. The outcome of theresearch is analyzed descriptively and qualitatively. The research outcome showsthat : (1) associating Howard S. Becker labeling theory with Fredy Budiman?strack records in narcotic business : the villain image that had attached to Fredy hasimpacted in turning him into the real drug crimes doer, despite the fact that Fredywas not initially really a drug criminal like how he is always labelled as; (2) FredyBudiman involvement in drug crimes according to Gary Becker Rational ChoiceTheory shows that Fredy Budiman would first consider both gain and loss towardhis criminal act, whether the result achieved from these crimes would be greaterthan the risk of getting caught by the police and being imprisoned; (3) Associatedwith Gordon W. Allport?s theory of personality, Fredy Budiman?s drug networkexplains human nature of a person trying to maintain his own existence and openspace with his old habit. Though his physical is in custody, Fredy Budimanremains the way how Fredy Budiman has always been. No matter where he lives,he remained the wheel of his own illegal business. Fredy?s past environment hasformed his personality; (4) In Lawrence M. Friedman?s law enforcement theory,|Fredy Budiman?s involvement in drug-related crimes illustrates whether or notthe law is properly enforced, given the fact that despite his physical presencebehind the bars, Fredy Budiman still managed to run his drug business; (5) Thereare several alternatives in combating drug crimes, including emphasizing police?spositioning as the law enforcer in combating drugs, confirming the state?seagerness in combating drug network to its roots, improving society?sparticipation in the fight against drugs, to enforcing the death penalty against drugoffenders."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dalam pemutusan jaringan sindikat Narkoba. Mengingat bahwa strategi BNN dalam Penyidikan tindak pidana Narkoba dalam rangka memutus jaringan sindikat Narkoba di Indonesia yang telah dilakukan BNN dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya, maka penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi penyidikan yang efektif dalam memutus jaringan sindikat Narkoba di Indonesia.Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan analisa SWOT terhadap Deputi, Direktur dan para penyidik pada Deputi bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan telah berjalannya strategi yang diterapkan oleh BNN, namun secara umum masih memerlukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya.

---

This research based on fact that Indonesia still face many problems to discontinue drugs traffickings’s network . In perionds 2010-2012, Narcotics Board Republic of Indonesia already does various strategy inNarcotics case investigation, in order to discontinue drugs trafficking’s chain. But in fact, Narcotics Board Republic of Indonesia still have limitedness to apply this action. So that, this research discuss about how investigation strategy that can be used effectively to break the drug trafficking’s chain in Indonesia.This research used interview and SWOT analysis as techniques to collect the data. Any persons are interviewed , such as Deputy, Director, and investigators ini Deputy Eradication Narcotics Board Republic of Indonesia. This research summarize that investigation strategy using by Narcotics Board Republic of Indonesia are running well. But in general, that strategy still need various effort to increase the capability and capacity for the organtization and also the personnel in it."

"Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat.

---

The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase.

This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor. "

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Yang dimaksud sistem penegakan hukum pada tulisan ini adalah suatu upaya institusi Polri dalam menerapkan pasal tindak pidana terhadap pengguna narkoba.Sedangkan upaya ini dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi penyalahguna narkoba.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Kondisi pelanggaran hukum dalam konteks penyalahgunaan narkoba, dikaitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; dan (3) Proses perlakuan terhadap pelanggar hukum dalam konteks penyalahguna narkoba, dikaitkan dengan penerapan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Menggunakan pendekatan kualitatif dapat dihasilkan data dan informasi yang bersifat real time melalui teknik pengumpulan data diantaranya adalah pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan metode triangulasi yaitu perpaduan antara data kuantitatif dan kualitatif yang dimaknakan kemudian diklarifikasi dengan tinjauan kepustakaan guna mendapatkan alternatif solusi dari persoalan penelitian. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan ini selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan perubahan dan perkembangan akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut.Begitu pula dalam melaksanakan peraturan tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyimpangan sebagai suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atau ada kelemahan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Disamping itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini ditujukan dengan sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat.

---

This study aimed to reveal the legal system conducted by the police in criminal drug abuse. The meaning of the law enforcement system in this paper is an attempt to apply Article by Police institution to offenses against drug users.While the effort was made to reduce the prevalence of drug abusers. Issues raised in this research are: (1) Unlawful conditions in the context of drug abuse, related of Law number 35 year 2009, (2) Factors affecting the implementation of the law enforcement Law number 35 year 2009, and (3) The process of the treatment of offenders in the context of drug abusers, associated with the implementation of Article 54 of Law number 35 year 2009. Using a qualitative approach to data and information generated in real time through data collection techniques include participant observation, interviews, and literary study. While the analysis of data using triangulation method is a combination of quantitative and qualitative data are interpreted and clarified by a review of literature in order to obtain alternative solutions to research problems. In the end it can be concluded that the legislation is invariably experience improvements in line with the changes and developments caused by criminal acts caused by such abuse.Similarly, in implementing these regulations may be possible to prevent deviation as a weakness of law enforcement officers, is still a lack of awareness and participation or no weakness legislation itself. In addition, trafficking and abuse of drugs in Indonesia is aimed at potential targets young people and has reached all over the area, as well penyalahgunanya were evenly distributed throughout the social strata of society."

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."

"Penanganan kasus tindak pidana aborsi dalam tesis ini berawal dari terbongkarnyapraktik aborsi yang berawal dari beberapa situs website yang tersebar di Internet.Tempat praktik aborsi berkamuflase sebagai kantor lembaga hukum dan tour travel Gayatri di Jalan Cimandiri No.7 RT06/04 Cikini, Menteng, Jakarta Pusatini, yang kemudian digeledah oleh petugas dari Subdit III SumdalingDitreskrimsus Polda Metro Jaya. Adapun faktor yang diduga penyebab meluasnya praktik aborsi di Indonesia adalah: 1 meningkatnya perilaku permisif dan seksbebas dikalangan remaja baik diperkotaan maupun di pedesaan; 2 memintapertolongan orang untuk mengugurkan kandungan baik secara tradisional tenaganon medis maupun secara modern tenaga medis ; 3 tempat praktik aborsi baikyang dilakukan oleh oknum dukun beranak, bidan atau perawat cukup tersedia dikota maupun di desa; 4 praktik aborsi yang dilakukan secara terselubung diklinik-klinik bersalin dan rumah sakit baik negeri maupun swasta juga tersedia dikota-kota besar, ditambah lemahnya kontrol sosial dan sanksi sosial; dan 5 adanya anggota masyarakat yang malah ikut mengambil keuntungan darikehadiran klinik terselubung itu. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia,praktik aborsi seperti yang dibongkar polisi dalam penelitian ini, termasukkejahatan atau yang dikenal dengan istilah 'Abortus Provocatus Criminalis'.Tindakan abortus ini dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Upaya yangdilakukan oleh penyidik Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telahmemenuhi 3 dimensi, 1 yakni dimensi sistem normatif dimana penyidikmenerapkan aturan hukum yakni KUHP Pasal 346, 367, 348, dan 349 dan jugaUndang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatandimana para tersangkadikenakan sanksi pidana; 2 dimensi sistem administratif dimana penyidik jugamelakukan koordinasi dan interaksi dengan pihak lain pihak Ikatan DokterIndonesia IDI dan ahli kebidanan, dan pihak kejaksaan negeri selaku penuntutumum, dan juga 3 dimensi social system dimana penyidik juga mendefinisikankasus tersebut terhadap dampaknya kepada masyarakat umum. Sementara ituguna menunjang penyelidikan dan penyidikan kasus aborsi, kompetensi SDMSubdit Sumdaling harus ditingkatkan dikarenakan dari data yang diperoleh masihbanyak penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan untukmeningkatkan kompetensi dalam bidang penyidikan kasus-kasus khusus sepertikasus aborsi dan sejenisnya. Begitu juga sarana, prasarana dan pendanaan gunamenunjang kerja dari penyidik.

---

The handling of the criminal act of abortion case in this thesis began with theunveiling of an abortion practice that was found from several websites on theinternet. The abortion facility operated under the guise of Gayatri law office andtour travel agency on Jalan Cimandiri No.7 RT 06 04 Cikini, Menteng, CentralJakarta, which was then searched by officers of Subdit III SumdalingDitreskrimsus Sub Directorate III of Environmental Resources, Special CriminalInvestigation Directorate of Jakarta Metro Police. The widespread of the practiceof abortion in Indonesia is presumably caused by the following factors 1 theincrease of permissive behavior and free sex among teenagers in cities and ruralareas 2 people seeking help for abortion by traditional methods non medicalpersonnel and modern methods medical personnel 3 the availability of placesthat provide abortion performed by traditional birth attendants, midwives ornurses in cities and rural areas 4 the practice of abortion performed covertly inmaternity clinics and hospitals, both public and private, is also available in majorcities, along with weak social control and social sanctions and 5 communitymembers who take advantage of such covert clinics. According to Indonesian law,the abortion practice as unveiled by the police in this research is considered acrime or otherwise known as 'Abortus Provocatus Criminalis'. This act ofabortion is categorized as a criminal act. Efforts undertaken by Subdit SumdalingDitreskrimsus investigators of Jakarta Metro Police have fulfilled these 3dimensions, 1 the dimension of normative system in which the investigatorsapplied the rule of law namely KUHP Criminal Code Articles 346, 367, 348,and 349 and also Law Number 36 of 2009 regarding health in which the suspectsare subject to criminal sanctions 2 the dimension of administrative system inwhich the investigators also coordinated and interacted with other parties, IkatanDokter Indonesia IDI Indonesian Medical Association and obstetricians, and thedistrict attorney as public prosecutor, and also 3 the dimension of social systemin which the investigators also defined the case in terms of its impact on thegeneral population. Meanwhile, in order to support inquiry and investigation ofabortion cases, Subdit Sumdaling needs to improve the competency of itspersonnel because according to the obtained data, many of the assistantinvestigators have not pursued vocational education to improve their competencyin the area of special case investigation such as abortion cases and others. Thesame goes for facilities, infrastructure and funding that are needed to support thetask of investigators"

"Konflik merupakan suatu perselisihan antara dua atau beberapa individu, kelompok atauorganisasi. Konflik antar warga terjadi di Jalan Tambak Manggarai Jakarta Selatan.Konflik tersebut dapat mengganggu kehidupan masyarakat setempat dan sebab itu perlupengamanan dari Polri. Tujuan penulisan tesis ini adalah memberi gambaran kepadamasyarakat bahwa perkelahian antar warga selalu menimbulkan kerugian, membuatmasyarakat sekitar menjadi resah. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TokohPemuda, TNI, Polri Dalam Mengatasi Konflik warga di Manggarai Jakarta Selatan sangatdiperlukan baik dalam mencegah ataupun pasca tawuran.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Yaitu denganmengumpulkan data di lapangan dan wawancara langsung kepada masyarakat danpetugas yang mengalami dampak perkelahian antar warga tersebut.Dari hasil penelitian mengenai peran Polri dalam mengatasi konflik antar warga diManggarai Jakarta Selatan adalah antara lain : a Mendorong para tokoh masyarakatmelakukan kesepakatan dengan warganya agar tidak terpengaruh lagi terhadap profokasidari orang-orang yang tidak bertanggung jawab; b Membuat perjanjian dengan wargayang terlibat perkelahian dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokohpemuda; c Mendorong tokoh masyarakat bisa memberikan contoh yang baik kepadawarganya sebagai pemulai; d Tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi mediatordalam proses mendamaikan konflik.Dengan demikian disamping melaksanakan tugas-tugas pengamanan sebagaimanabiasanya, disarankan Polri mendorong masyarakat lebih sering melakukan kegiatanbersama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama

---

Conflict is a dispute between two or several individuals, group or organization. There wasa conflict happened at Tambak street, Manggarai South Jakarta in March 2017. Becauseof that, the existence of Indonesian National Police was required for handling conflicts insociety. The writing purpose of this thesis is to give an overview for the society thatfighting never give positive impact, infact it would create fidgety among community. Therole of community leader, religious figure, youth figure, military and INP in overcomingconflict in Manggarai ndash South Jakarta is required not only for preventing the fight itselfbut also solving problems after fighting.The research method used is a of qualitative methods by collecting data in the field andinterviewing to the community and officers who experienced the impact caused byresident rsquo s fight at Manggarai ndash South Jakarta.The research result of INP rsquo s role in resolving conflict between society can be seen from a INP could reduce the occurance of conflict by making agreements betweencommunity leader and the society in order to avoid its citizen to get affected bythe provocation of unresponsible people so that the conflict would not beincreased.b INP conducted prevention of subsequent conflicts by making agreement withcitizens who involved with the case along with community leader, religiousfigure and youth figure.c As a role model for its citizens, the community leader provided a good exampleso the citizens would also show good behaviour as well.d The community leader and religious figure acted as a mediator in the peaceprocess of its conflict. It needs several mediation phases, such as the third partybecome a mediator for assitance and advisor.e The community leaders become a forum for receiving inspirations of the citizenbecause they were considered as a person who can accomodate and solveproblems of its citizen.Based on the research can be concluded that INP rsquo s role in the settlement of citizen rsquo sconflict at Tambak street Manggarai ndash South Jakarta had gone well as the citizen rsquo sdemand, the community leaders have performed their duties in accordance withprovisions on both parties in conflict and in accordance with the provisions of district,sub district and DKI Jakarta government"

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba dengan mengambil kasus di Lapas Klas I Cipinang Wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus kepada pemolisian dalam pencegahan kejahatan sesuai dengan paradigma baru kepolisian yang telah bergeser dari reaktif menuju proaktif policing. Pemolisian yang proaktif sangat sejalan dengan pemikiran pencegahan kejahatan. Kejahatan narkoba telah menjadi perhatian seluruh dunia dan terdapat korelasi antara kejahatan dan narkoba di seluruh dunia (International Centre for the Prevention of Crime,2015). Pendekatan "rational choice theory" digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku manusia dalam melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perpsektif Pemolisian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keteraturan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kejahatan narkoba di lingkungan Lapas Klas I Cipinang dan strategi pemolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wawancara mendalam dengan stakeholder terkait dengan penelitian ini dan pengamatan terlibat terhadap kegiatan di Lapas menjadi instrument dalam pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi dan triangulasi terhadap berbagai informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang jauh melebihi kapasitas fasilitas yang ada sehingga interaksi antara bandar, pengedar dan pemakai menjadi satu yang dapat dengan mudah membangkitkan penggunaan narkoba di dalam Lapas. Jumlah petugas yang terbatas, berkualitas rendah dan kurang berintegritas menjadi faktor penting yang menyebabkan berkembangnya kejahatan narkoba. Keterbatasan sarana prasarana terutama penggunaan teknologi informasi belum mampu melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif. Strategi pemolisian oleh Polres Metro Jakarta Timur masih belum optimal untuk bersinergi dengan stakeholder terkait. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan menempatkan polisi sebagai ?leading sector? dengan pembentukan Satgas pencegahan kejahatan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Pemda, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas, tokoh agama dan masyarakat. Pemisahan kelompok tahanan dan terpidana, bandar, dan pengedar sehingga menghindari terjadinya peredaran narkoba dan interaksi diantara mereka

---

This study is to explore the phenomenon of Policing Strategy to Prevent the drug related crime at Cipinang Prison Class I within the Police Department Region in East Jakarta. The study is focusing on policing to prevent crime as s new paradigm shift from reactive to proactive policing. The proactive policing is in line with the idea and approach of crime prevention. The drug related crime has became the international issue and there is a correlation between crime and drug (International Centre for the Prevention of Crime,2015). The rational choice theory has been used in this study related to the human behavior involve crime particularly drug related crime (Serdar Kenan Gul,2009). Policing perspective is a set of activities which aims to maintain the community safety and social order. This study used qualitative approach to explore the drug related crime within the Cipinang Prison and the policing strategy developed by Police Department at East Jakarta. Indepth interview with relevan stakeholders to this study and participation observation to prison activities became the instrument to data collection. Analysis was conducted by categorizing and triangulate to some informations collected through interview, observation dan document review.

The study indicated that Cipinang Prison has the number of prisoner far beyond the capacity the prison so that the interaction among dealer, distributor and user of drug became intensively united so that enable them to get access to the drug at prison. The limited number of prison personnel, the lack of quality and integrity became the critical factor for the circulation of drug at the Cipinang prison. The lack of facilities especially the use information technology were hindered the implementation of supervision dan security effectively. Policing strategy conducted by Police Department at East Jakarta was not optimally synergized with the related stakeholders. Policing strategy to crime prevention must be conducted by police department as the leading sector by establishing the working group to implement the drug related crime and engaging the relevance stakeholders such as Regional Government, the Ministry of Law and Human Right especially Directorate General of Prison, Head of Prison institution, religious leader dan community. The separation of prisoner, drug dealer, distributor and user to avoid the circulation of drug and the interaction among them."

"Salah satu modus operandi yang banyak digunakan oleh jaringan perdagangan narkoba selama beberapa dekade terakhir adalah dengan memanfaatkan perempuan sebagai kurir dan/atau pengedar narkoba. Banyaknya jumlah perempuan yang dilibatkan dalam perdagangan gelap narkoba menjadikan hal tersebut sebagai isu yang sangat penting untuk dikaji, terutama karena sebagian besar jaringan perdagangan gelap narkoba melibatkan perempuan dengan tujuan untuk mengeksploitasi femininitas dan mengobjektifikasi tubuh mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konteks sosial keterlibatan perempuan dalam jaringan perdagangan gelap narkoba serta eksploitasi femininitas yang dialami perempuan dalam jaringan perdagangan gelap narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian feminis dengan tipe penelitian studi kasus yang mengkaji mengenai pengalaman eksploitasi tiga perempuan kurir narkoba. Data didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap tiga perempuan kurir dan/atau pengedar narkoba. Temuan data dianalisis dengan menggunakan Teori Feminis Radikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilibatkan dan dieksploitasinya perempuan dalam perdagangan gelap narkoba tidak terlepas dari budaya patriarki di dalam masyarakat dan jaringan perdagangan gelap narkoba. Terdapat berbagai bentuk objektifikasi tubuh dan eksploitasi femininitas yang dilakukan oleh jaringan perdagangan narkoba terhadap perempuan kurir dan/atau pengedar narkoba yang sebagian besar terjadi tanpa disadari oleh perempuan kurir narkoba itu sendiri. Objektifikasi dan eksploitasi tersebut dilakukan terhadap, mulai dari tubuh perempuan, sampai dengan emosi dan penampilan perempuan. Para perempuan yang terlibat dengan jaringan perdagangan gelap narkoba dipaksa untuk memenuhi standar femininitas perempuan yang dikonstruksikan oleh laki-laki. Untuk kemudian femininitas tersebut dieksploitasi oleh para laki-laki sebagai alat untuk keuntungan mereka sendiri.

---

One of the modus operandi used by drug trafficking networks over the last few decades is to use women as drug couriers an/or drug dealers. The large number of women involved in the illicit drug trade makes this a very important issue to address, especially since most of the illicit drug trafficking networks involve women with the aim of exploiting their femininity and objectifying their bodies. This study aims to explain the social context of women's involvement in drug trafficking networks and the exploitation of femininity experienced by women in drug trafficking networks. This research is a feminist research with a case study type that examines the experiences of exploitation of three female drug couriers and/or drug dealers. Data were obtained using in-depth interview techniques with three women drug couriers and/or drug dealers. Data findings were analyzed using Radical Feminist Theory. The results of the study show that the involvement and exploitation of women in drug trafficking is inseparable from the patriarchal culture in society and drug trafficking networks. There are various forms of objectification of the body and exploitation of femininity carried out by drug trafficking networks against women drug couriers and/or drug dealers, most of which occur without the women themselves realizing it. Objectification and exploitation are carried out on women's bodies, up to women's emotions and appearance. Women who are involved in drug trafficking networks are forced to meet the standards of women’s femininity that are constructed by men. For then the femininity is exploited by men as a tool for their own gain."