Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adalah melakukan pengaturan dan pengawasan pendistibusian minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Namun BPH Migas memiliki keterbatasan jumlah pegawai sehingga memerlukan dukungan Sistem Informasi dan TI (SI/TI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Saat ini implementasi SI/TI belum mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas seperti yang diharapkan. Hal tersebut akibat berbagai permasalahan dalam layanan TI antara lain rendahnya persentase sistem informasi yang aktif dan bisa diakses serta kurangnya pemanfaatan aplikasi SI/TI yang sudah ada. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam layanan TI tersebut, pada penelitian ini penulis melakukan evaluasi layanan TI di BPH Migas dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan layanan TI tersebut. Metodologi dalam penelitian ini mengikuti kerangka kerja COBIT 5 yang diawali dengan identifikasi permasalahan dan memetakannya terhadap proses-proses di COBIT 5 yang sesuai. Selanjutnya dilakukan assessment terhadap proses-proses tersebut untuk mengetahui tingkat kapabilitas proses saat ini dan juga dilakukan penentuan target tingkat kapabilitas proses yang diinginkan. Analisis kesenjangan tingkat kapabilitas proses saat ini dan yang ditargetkan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perbaikan harus dilakukan terhadap proses-proses tersebut. Rekomendasi perbaikan proses-proses tersebut disusun berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan ITIL V3 2011. Hasil penelitian ini berupa penilaian dan penentuan target tingkat kapabilitas 14 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahan layanan TI di BPH Migas serta rekomendasi aktivitas untuk perbaikan layanan TI.

---

Duties and functions of the Oil and Gas Downstream Regulatory Body (BPH Migas) are regulates and supervises oil and gas distribution in all parts of Indonesia. However, BPH Migas has small number of employees so Information System and Technology (IS/IT) support is needed to carry out those duties and functions. The current implementation of the IS/IT has not been able to support the tasks and functions as expected. This is due to various problems in the IT services such as a low percentage of active information system and the lack of utilization of the existing IS/IT applications. To overcome various problems in the IT services, this research is carried out to evaluate IT services in BPH Migas and provide recommendations for improvement of the IT services.

This research methodology is based on COBIT 5 framework, begins with the identification of problems and mapping them to the COBIT 5 relevant processes. Then performed processes capability assessment and also decide the level target of processes capability. Gap analysis of current and targeted processes capability level conducted to determine the extent of repairs to be done on these processes.

Processes improvement recommendations were formulated based frameworks COBIT and ITIL V3 5 2011. The results of this research are capability and target level of COBIT 5 14 relevant processes to the problems of IT services in BPH Migas and recommendation for IT services improvements."

"IT Service Management ITSM merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa telekomunikasi, dimana komponenen ini menjadi pondasi dasar dalam ketersediaan layanan bisnis. Di tahun 2017 khususnya sepanjang satu tahun ke depan demi mencapai sasaran jangka panjang, yakni Continue to Win dengan triple double digit growth yakni revenue, EBITDA, dan net profit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen layanan teknologi informasi khususnya dalam ruang lingkup operasional layanan di PT Telkomsel dalam rangka tercapainya target perseroan. Untuk evaluasi meggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 dan COBIT 5 dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Sedangkan metode untuk memberikan rekomendasi aktivitas menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa hasil evaluasi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi manajemen operasional layanan yang ada di PT Telkomsel sehingga memenuhi ekspektasi pihak pemangku kepentingan.Setelah dilakukan proses evaluasi yang dilakukan di pada manajemen insiden, permintaan layanan, dan manajemen masalah diketahui bahwa Telkomsel sudah mengimplementasikan sesuai best practice dari ITIL V3 2011 Berdasarkan ITIL Service Support Self Assessment pada Incident Management dapat memperoleh nilai minimal sebagai syarat untuk level 1, 1.5, 2, 3, 3.5, dan 4. Sedangkan pada Problem Management level 1, 1.5, 2, dan 3. Untuk evaluasi proses COBIT 5 terpilih, Telkomsel memiliki tingkat kapabilitas 3 established pada proses DSS01 Manage Operation dan DSS02 Manage Incident serta tingkat kapabilitas 2 managed pada proses DSS03 Manage Problem dan DSS06 Manage Business Process. Prioritas pertama DSS02 Manage Incidents and Service Request, kemudian prioritas kedua pada proses DSS01 Manage Operations, prioritas ketiga DSS03 Manage Problems, dan prioritas terkahir pada proses DSS06 Manage Business Process. Penentuan KPI penelitian ini diperoleh dari outcome masing-masing tujuan proses sehingga ketercapaian tujuan dapat diukur. Key Performace Indicator pada penelitian juga bersifat lagging. Sedangkan untuk rekomendasi aktivitas didapatkan dari process practice masing-masing process sesuai panduan dari COBIT 5.

---

IT Service Management (ITSM) is one component that can provide competitive advantage for companies, especially companies engaged in telecommunications services, where this component becomes the basic foundation in the availability of business services. In 2017 especially during the next one year to achieve long term goals, namely Continue to Win with triple double digit growth ie revenue, EBITDA, and net profit. These targets become quite challenging given the signs of the end of the glory of legacy services more real. Based on the situation, Telkomsel has set the theme Building Digital Indonesia as the corporate theme. The above corporate theme reflects Telkomsel 39 s commitment to initiate digital initiatives with a new mindset for the growth of Telkomsel 39 s business in the future.

This research aims to evaluate the IT Service Management, especially in the scope of service operations in PT Telkomsel in order to achieve the target company. For evaluation use the ITIL V3 2011 and COBIT 5 frameworks with qualitative approaches and case study methods. While the method for giving activity recommendation using COBIT framework 5.

The result of this research are the result of evaluation and recommendation that need to be done to optimize the operational management condition of service in PT Telkomsel so as to fulfill stakeholder 39 s expectation. After the evaluation process is done in on incident management, service request, and problem management. Telkomsel has implemented best practice from ITIL V3 2011 and Based on ITIL Service Support Self Assessment on Incident Management can obtain minimum value as a requirement for level 1, 1.5, 2, 3, 3.5, and 4. While at Problem Management level 1, 1.5, 2, and 3.

For evaluation of COBIT 5 process, Telkomsel has 3 established capability in process DSS01 Manage Operation and DSS02 Manage Incident and capability level 2 managed on process DSS03 Manage Problem and DSS06 Manage Business Process. The first priority is the DSS02 Manage Incidents and Service Request, second priority in the DSS01 Manage Operations process, the third priority of DSS03 Manage Problems, and the last priority in the DSS06 Manage Business Process process. The KPI determination of this research is obtained from the outcome of each process objective so that the achievement of the objectives can be measured. KPIs in the study are also lagging. While for activity recommendation got from process practice each process according to guide from COBIT 5."

"Transformasi digital merupakan salah satu visi PT XYZ, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan non-bank untuk dapat mendukung proses bisnisnya. Dalam mencapai visi transformasi digital tersebut, infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki secara matang dan baik. Selain teknologi terkini yang diterapkan dalam infrastruktur teknologi informasi, tata kelola pada infrastruktur juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam implementasi infrastruktur. Berdasarkan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI tahun 2019 PT XYZ hanya mencapai tingkat 2.1 sedangkan ekspektasi mencapai tingkat 3 menggunakan COBIT 5. Sehingga dalam karya akhir ini akan dilakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola infrastruktur TI yang telah dijalankan saat ini di PT XYZ serta memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas. Pengkuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan dianalisis rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan PT XYZ berdasarkan pemetaan proses pada COBIT 5.

---

Digital transformation is one of PT XYZ's visions as non-bank finance sector company to be able to support its business processes. In achieving the digital transformation vision, information technology infrastructure is one of the components that must be carefully and properly owned. Besides the latest technology that applied in information technology infrastructure, infrastructure governance is also needed to ensure digital transformation in infrastructure implementation. Based on the measurement of the level of IT governance capability in 2019, PT XYZ only at level 2.1 while expectation is level 3 using COBIT 5. So that in this final work will measure the level of IT infrastructure governance capability that has been implemented at PT XYZ and provide recommendations for improvement to increase the level of capability. Capability level measurement using Process Assessment Model (PAM). Based on measurement result, the improvements will be analyzed based on the mapping process on COBIT 5."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi tingkat kapabilitas proses tata kelola Teknologi Informasi TI di STIE XYZ. Kebutuhan TI telah berkembang dengan pesat hampir di tiap lingkungan organisasi, baik yang bersifat komersial maupun non-profit. Penelitian ini menilai tingkat kapabilitas terhadap seluruh proses yang ada di STIE XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Berdasarkan hasil pengukuran, secara keseluruhan tingkat kapabilitas proses tata kelola di STIE XYZ berada pada tingkat 1 Performed yang berarti bahwa proses pengelolaan TI pada STIE XYZ sudah berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan tetapi sebagian besar proses di STIE XYZ belum memiliki dokumentasi dan proses standar yang dipersyaratkan. Dalam rangka meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI, STIE XYZ perlu melakukan perbaikan dengan memfokuskan pada inisiasi proses yang belum dilaksanakan dan melengkapi dokumentasi serta prosedur untuk proses yang telah berjalan.

---

The purpose of this research is to assess and give recommendation about Information Technology IT Governance Process Capability Level at STIE XYZ. IT needs has been growing rapidly in almost every type of organization, both commerial and non profit. This research is assess the process capability level of the whole process in STIE XYZ according to COBIT 5 framework. Based on the measurement, the overall result of governance process capability at STIE XYZ is at level 1 Performed which means that the IT governance procces at STIE XYZ already running and achieve the desired goals but STIE XYZ yet have documentation and standards process as required. In order to increase the process capability level, STIE XYZ need to makes improvements by focusing on the initiation of a process that does not exist and completing documentation and procedures for processes that are already running."

"Peran teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan di banyak bidang pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan atan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Penerapan teknologi informasi dalam sistem pendidikan tinggi ukan untuk mengakses informasi dengan cepat, tepat dan akurat. Kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi merupakan penting untuk mendukung berbagai kebutuhan pengajaran dan pelayanan administrasi bagi civitas masyarakat perguruan tinggi. n begitu, munculnya berbagai faktor dapat menyebabkan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi menjadi tidak stabil ak kornpatibel, sehingga diperlukan identifikasi berbagai faktor penyebab dan pemecahan masalah. Dalam memproduksi sistem gl informasi dan komunikasi sistem yang menjadi nilai di perguruan tinggi, maka diperlukan adanya tata kelola perusahaan aSI dan sistem teknologi komunikasi perguruan tinggi sehingga emua faktor yang berhubungan dengan teknologi informasi dapat mendukung dan dapat memberikan dampak positif terhadap civitas masyarakat perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah pSI pelaksanaan informasi tata kelola audit sistem teknologi informasi dan komunikasi Perguruan Tinggi dengan menggunakan gka COBIT 4.1. Kerangka ini mengatur tujuan yang ingin dicapai oleh Perguruan Tinggi dalam memberikan pelayanan informasi knologi komunikasi."

"Industri penerbangan mengalami penurunan kinerja keuangan di masa pandemi sebagai dampak berkurangnya jumlah penumpang akibat pembatasan perjalanan. Meskipun demikian, maskapai tetap perlu melakukan pengembangan TI untuk memfasilitasi peningkatan proses pembelian tiket secara daring. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menilai tingkat kapabilitas aktual proses perencanaan TI pada digital sales channel dan menganalisis kesenjangan terhadap target internalnya. COBIT 2019 digunakan sebagai kerangka kerja terkait isu-isu tata kelola dan manajemen TI. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara, serta dinilai dan dianalisis menggunakan acuan detail aktivitas pada COBIT Detailed Guidance. Hasil penilaian menunjukkan kapabilitas Domain APO rata-rata berada pada tingkat 3, sesuai dengan target internalnya. Proses perencanaan TI pada maskapai telah ditentukan dan diorganisir dengan baik untuk pencapaian tujuan.

---

The aviation industry's performance suffered during the pandemic as a result of the drop in trip numbers. On the other hand, to assist the increasing of the online ticket transaction, airline must continue to enhance IT. The author performed qualitative research to assess the capability level of the IT planning process on the digital sales channel and to analyze the gap compared to the internal target. COBIT 2019 is used as a framework for IT governance and management issues. Literature reviews and interviews were used to gather data, which was then evaluated and analyzed using specific reference activities from the COBIT Detailed Guidance. According to the evaluation results, the APO Domain capability is at level 3, which is achieved its internal target. The airline's IT planning process is well defined and organized to achieve the objectives."

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi Informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi Informasinya, dengan meningkatnya peran teknologi Informasi maka investasi di bidang teknologi Informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi Informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik, Tulisan ini akan merancang suatu tata kelola teknologi Informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi Informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI fokus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektive dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi.

---

Implement a good public governance and acceleraty IT application at government institution are enable the government institution to increase IT functionality, develop IT role can lead to increase investment in IT and can lead to complexity in IT management. Therefore, it is needed to develop of IT governance that fits need for each organization. Bappenas organization as the government planning institution needs to have an IS/IT a good governance. So that the IT Investment is able to work properly. This study will construct an IT governance for Bappenas by using combination of Peterson model, Weill and Ross model, ITGI Focus area model, AS 8015 model and control objective from COBIT. From all models above, it can be seen how extend maturity level of IT governance at Bappenas. In which, it can be define the solution."

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan kepada publik. Sebagai unit kerja yang bergerak dalam pelayanan publik berbasis TI tentunya Ditjen AHU sangat memprioritaskan aspek teknologi sebagai faktor yang dominan dalam menyediakan dan meningkatkan layanan bagi pengguna TI. Karena itu, manajemen TI harus dikelola dengan baik sehingga berimbas pada kualitas layanan terhadap masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Ditjen AHU. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model (PAM) pada COBIT 5. Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumen Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses-proses tata kelola TI di Ditjen AHU masih berada pada kapabilitas level 0 (incomplete). Rekomendasi terhadap perbaikan proses-proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5. Rekomendasi utama meliputi pembuatan perencanaan untuk seluruh aktivitas TI, pembuatan Standar Operating Procedure (SOP) untuk aktivitas operasional TI, membuat pengukuran kinerja, melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis.

---

Directorate General of Legal Administration (DG AHU) is one of the first echelon unit at the Ministry of Justice and Human Rights which has tasks and functions on doing service to the public. As a unit engaged in public service-based IT , AHU DG prioritize technology as the dominant factor in providing and improving services for users of IT. Therefore, IT management must be managed properly so they can impact on the quality of service to the community. The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within DG AHU. Measurements were made by using the Process Assessment Model (PAM) on COBIT 5. Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and questionnaires and secondary data through observation documents and field observation. From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in DG AHU still at the capability level 0 (incomplete). Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5. The main recommendations include making plans for all IT activities, creation of Standard Operating Procedure (SOP) for IT operational activities, making performance measurement, monitoring, periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi yang dilakukan diberikan rekomendasi pada celah yang ditemukan pada hasil penilaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas adalah kerangka COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA. Penelitian menghasilkan tingkat kapabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2.027, yang artinya berada kisaran tingkat 2 (proses terkelola). Hasil tersebut telah sesuai dengan sasaran jangka pendek entitas. Kesimpulannya adalah bahwa DJBC telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih berada pada posisi menengah karena kurangnya memadainya standar operasional prosedur.

---

This research aims to evaluate how the implementation and achievement capability level of information technology governance at Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluation was also conducted to give recommendations to the gap that found in IT governance assessment results. This research is qualitative descriptive design. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework issued by ISACA. The research indicate that the level of capability DJBC is 2,027, which means still at the level 2 (managed process). This result has been in accordance with the company?s short-term target. The conclusion is IT governance at DJBC has been implemented quite well and managed appropriately, although the achievement of capability level is still at intermediate level because of lack of inadequate standard operating procedure."