Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim yang menyatakan tergugattelah wanprestasi berdasarkan Putusan No. 267 PK/PDT/2011. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar hakim dalam putusannya menerapkan asas memuat dasaralasan yang jelas dan rinci; putusan yang dijatuhkan harus berdasarkanpertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 25Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 Ayat(1) HIR.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the analysis of court decision that the defendant hasbeen declared in default by decision No. 267 PK/PDT/2011. The purpose of thisstudy is to understand if judges considerations of court decision No.397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, court decision No. 24/PDT/2008/PT.DKI, courtdecision No. 56 K/Pdt/2009, and court decision No. 267 PK/PDT/2011 is right.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected byliterature research. The researcher suggest that suggested that the judge in hisdecision to apply the principles contain a clear rationale and detailed; decisionhanded down should be based on clear and sufficient consideration as defined inArticle 25 Paragraph (1) of Act 4 of 2004 on Judicial Power and Article 178Paragraph (1 ) HIR."

"Tesis ini membahas mengenai permohonan PKPU atas diri PT. DRI yang diajukan oleh Bank Mandiri selaku Kreditur pemegang hak jaminan pada saat berlangsungnya proses gugatan sengketa nilai tukar dollar untuk pinjaman investasi yang diberikan oleh Bank Mandiri. Proses PKPU kemudian berakhir pada kepailitan kendati PT. DRI dapat membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Prosedural permohonan PKPU dan Kepailitan dari PT. DRI dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU namun terdapat kejanggalankejanggalan dalam proses pelaksanaannya, salah satu kejanggalan tersebut adalah pemblokiran rekening PT DRI oleh Pengurus sehingga PT DRI tidak dapat mengakses rekening untuk kepentingan pembayaran seluruh biaya operasional dan gaji pegawai. Hingga tahun 2013, PT DRI masih melakukan upaya hukum terkait putusan pailit yang dijatuhkan kepada dirinya dan penjaminnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibentuk suatu lembaga independen yang khusus mengawasi proses PKPU dan kepailitan serta mengawasi kinerja Kurator, mengingat bahwa Hakim Pengawas tidak sepenuhnya bekerja untuk mengawasi proses PKPU dan Kepailitan; Peranan PPATK perlu diperluas sampai dengan taraf dimana kasus-kasus yang terjadi sebelum PPATK didirikan dapat diperiksa; Bank Indonesia perlu membuat sebuah badan internal yang berfungsi menerima dan memeriksa laporan dari masyarakat terkait kerugian yang ditanggung oleh masyarakat karena kelalaian bank; Perlu penambahan syarat keadaan insolvensi dan jumlah minimum hutang untuk dapat mengajukan permohonan PKPU; Perlunya diatur tugas dan wewenang Pengurus dan Kurator yang detail didalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis focus in suspension of obligation for payment of debt petition upon PT DRI filed by Bank Mandiri as Preference Creditor-holder of security rights during lawsuit of dollar exchange rate granted by Mandiri Bank itself. PKPU process then ends in bankruptcy even though PT DRI carried out its obligations to Creditors. PKPU application procedures and bankruptcy of PT. DRI carried out in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU but there are irregularities in the implementation process, one of these irregularities is blocking accounts by the Administrator so that PT DRI cannot access the account for the benefit of the entire payment of operating costs and salaries. Until the year 2013, PT DRI still take legal actions related to bankruptcy decision handed down to itself and its guarantor. This research is using normative juridical methodology and analytical descriptive. The research result to a suggestion where it is needed to set up an independent body who oversees the process of suspension of obligation for payment and bankruptcy also oversee the Receivers work performance, given that the Supervisory Judge not fully work to oversee the suspension of obligation for payment of debt and Bankruptcy. PPATK role needs to be expanded to the extent to which the cases occurred before PPATK set out. Bank Indonesia needs to make an internal body that serves to receive and investigate reports of the public related losses which borne by society due to the negligence of the bank; Need the addition of a state of insolvency requirement and the minimum amount of debt to be able to apply for suspension of obligation for payment of debt."

"Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kawin bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sah bagi para pihak yaitu suami dan istri serta terhadap pihak ketiga yang terkait untuk itu. Namun dalam perkembangan saat ini yang terjadi di masyarakat, terdapat perjanjian perkawinan yang belum sempat didaftarkan namun perkawinan antara suami istri tersebut telah putus karena cerai. Akibat hukum yang dapat timbul dari kelalaian tidak mendaftarkan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung tersebut akan berdampak pada kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa kasus, antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/Pdt/2012. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sebab penelitian ini menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, pengaturan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dihubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis kedua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa terkait kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan setelah adanya perceraian bahwa perjanjian perkawinan tetap berlaku bagi para pihak yang membuatnya, hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu tetap mengikat bagi suami-istri yang telah sepakat membuatnya, sedangkan untuk mengikat pihak ketiga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena pendaftaran perjanjian perkawinan untuk memberitahu kepada masyarakat luas adanya pemisahan harta suami dan istri dalam perkawinan.

---

On article 29 section 1 Law about Marriage, is mentioned if a marital agreement should be registered toward Marriage Registry Employee. The obligation of registering marital agreement aims so it has binding power for each following party those are husband and wife, also the related third party. However, as the development goes by in society nowadays, there are agreements which have not been registered, but the marriage between husband and wifeis over because of divorce. The legal implication which could exist from the negligence of not registering marital agreement as long as the marriage itself, that is the implication upon the binding power of created marital agreement. It could be found by several cases, such as Decision of Supreme Court Number 598 PK Pdt 2016 and Decision of Supreme Court Number 585 K Pdt 2012.

The author used Juridist Normative as the research formation, because this research is emphasizing upon the use of written norms, regulation and implementation of marital agreement which was connectedby the object of research. Based on analysis of both decisions, it can be concuded that about its binding power of unregistered marital agreement after divorce, that is marital agreement still applies for every party who createdthe agreement itself, as writen in Article 1338 Indonesian Civil Code, that is still binding for husband wife who did agree to create the agreement, whilst for third party doesn rsquo t apply the permanent binding power, because the registration of marital agreement is aiming to announce upon society about the separation of husband wife rsquo s property in a marriage. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja atas inisiatif dari pekerja/ buruh serta pelaksanaanya dalam praktek sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan terkait, serta implikasi terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap hak-hak pekerja/ buruh, dalam hal ini upah. Kasus yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kasus pemutusan hubungan kerja atas permintaan 131 pekerja pada PT. Batang Hari Sejahtera akibat adanya keterlambatan pembayaran upah oleh pengusaha selama 3 bulan berturutturut, yang dilanjutkan dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung No.31/PK/Pdt.Sus/2012. Dalam tingkat PK pada kasus ini, majelis hakim mengabulkan permohonan PK dan mengadili kembali dengan mengabulkan PHK serta memberikan paket pesangon sesuai Pasal 169 ayat (2). Adapun didalam kasus ini, denda keterlambatan tidak diberikan serta tidak dibahas mengenai upah proses. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pada umumnya, pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha, namun didalam kasus ini inisiatif adanya pemutusan hubungan kerja berasal dari pekerja/ buruh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Didalam penelitian ini, mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan terkait dengan pemutusan hubungan kerja.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the regulation of termination of employment by the workers demand or initiative comes from the workers as well as its implementation in practice in accordance with the Manpower law and related regulations, and its implications of the rights of workers, in this case wages to the the termination of employment itself. Case material is used as a case study in this undergraduate thesis is the case of termination of employment by the 131 workers of PT. Batang Hari due to late payment of wages by the employer for the 3 consecutive months, followed by analyzing the Supreme Court Decision No.31 / PK / Pdt.Sus / 2012. In this judicial review level of this case, the judge granted the request of the judicial review and grants the termination of employment, which provide with severance package in accordance with Article 169 paragraph (2). The delay penalty was not given and the wage process is not mentioned in this case. Termination of employment (PHK) is one of the industrial disputes that arise in the absence of opinion regarding the appropriateness of termination by either party. In general, the employer did the termination of employment, but in this case the initiative for the termination of employment derived from workers. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system. In this research, it?s refers to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower and it?s regulations that related to termination of employment."

"Perjanjian pemberian kuasa merupakan perjanjian yang diatur dalam kelompok perjanjian bernama (nominat). Dalam perjanjian pemberian kuasa, seluruh perbuatan hukum pemberi kuasa dilimpahkan kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan yang diberikan dalam bentuk surat kuasa. Surat kuasa terdiri atas kuasa khusus dan surat kuasa umum yakni penyelenggarakan segala urusan kepentingan pemberi kuasa. Pada Putusan MA No. 2129 K/Pdt/2012 Penggugat bekerja sebagai konsultan hukum dan bertindak sebagai kuasa hukum yang melakukan perikatan berbentuk perjanjian pemberian jasa hukum dengan Yayasan Pendidikan (Tergugat I) yang diwakili oleh Diana (Tergugat II) dan Adi (Tergugat III) dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam menangani sengketa perkara dengan Pihak ke 3. Dalam penulisan skripsi ini Penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perjanjian yang sah dan patut menurut hukum. Bagaimana suatu perjanjian seharusnya ditafsirkan menurut prinsip itikad baik dalam hal adanya perbedaan penafsiran antara para pihak. Dan bagaimana putusan pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat menurut hukum

---

Authorization agreement is an agreement that stipulated in the agreement group named (nominaat). In agreement granting authority, the whole legal act authorizing delegated to the receiver the power to hold a given matter in the form of power of attorney. Power of attorney consists of specific powers and the general power of attorney arrangements for the benefit of all affairs of the authorizer. In Decision No. MA. 2129 K/Pdt/2012 Plaintiff works as a legal consultant and act as the attorney who shaped engagement agreement for legal services with Yayasan Pendidikan (Defendant I) is represented by Diana (Defendant II) and Adi (Defendant III) in the form of contracts for having an authorization in dealing with a dispute case with Third party. In writing this essay writer will further explore how the implementation of the agreement’s validity and in accordance by law. How an agreement shall be interpreted according to the principles of good faith in terms of multiple interpretation between the parties. And also, applications of Court’s decision for such case is in compliance to the law."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim yang menyatakan tergugattelah wanprestasi berdasarkan Putusan No. 3129 K/Pdt/2013.Tujuan daripenelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan No.576/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Sel, Putusan No. 55/PDT/2013/PT DKI, dan Putusan No.3129 K/Pdt/2013 apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar hakim dalam putusannya lebih menerapkan prinsip exceptionon adimpleti contractus sebagai pembelaan debitor yang telah dituduhwanprestasi.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the analysis of court decision that the defendant hasbeen declared breach of contract by decision No. 3129 K/Pdt/2013. The purposeof this study is to understand if judges considerations of court decision No.576/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Sel, court decision No. 55/PDT/2013/PT DKI, and courtdecision No. 3129 K/Pdt/2013 is right. This research is qualitative descriptive.The researcher suggested that the judge in his decision must apply exceptio nonadimpleti contractus as a defense for defendant."

"Peralihan aset berupa tanah melalui lelang merupakan penjualan barang yang sudah banyak diminati masyarakat di Indonesia. Tetapi ternyata tanah yang menjadi obyek lelang sebelumnya telah terikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang telah masuk boedel Pailit dan dalam hal tersebut penjualannya dilakukan dengan lelang eksekusi. Pada dasarnya setiap pembeli termasuk pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembeli lelang yang mendapatkan gugatan atas obyek barang lelang yang dibelinya. Dalam tesis ini membahas akibat hukum terhadap peralihan aset-aset berupa tanah melalui lelang eksekusi yang terkait Boedel Pailit yang sebelumnya telah terikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan serta perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik berdasarkan pertimbangan hukum para hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Tingkat PK Nomor: 43 PK/PDT/2011. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi dokumen dan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulannya terhadap aset-aset tersebut berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Kepailitan, tidak dapat lagi bahkan dilarang ditindaklanjuti menjadi akta jual beli dan berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan bahwa tahapan penjualan boedel pailit harus melalui lelang sedangkan mengenai perlindungan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik peralihan hak melalui pelelangan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bisa dibatalkan dan segala akibat hukum yang timbul daripadanya tersebut sah menurut hukum. Sehingga atas dasar itu telah diterbitkanlah Risalah Lelang sebagai alat bukti pemindahan hak yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 PP No. 24 Tahun 1997.

---

The transition of land assets through an auction sale of goods which have attracted many people in Indonesia. But it turned out to be the object of an auction of land previously been tied Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) which has entered boedel Bankrupt and in terms of the sales made by the auction execution.Basically each buyer including auction buyers with good intention should get legal protection. But in fact there are buyers bidding to get the suit on the object bought auction goods. In this thesis discusses the legal consequences of the transfer of assets such as land through auctions related execution Boedel Bankrupt previously been bound Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) based on the Civil Code and the Bankruptcy Act and legal protection for good faith purchasers auction under consideration law judges in the Supreme Court ruling PK Levels No. 43 PK / PDT / 2011. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and eksplanatoris and preskriptif research type. In conclusion to these assets is based on Article 34 of the Bankruptcy Act, can no longer even be banned actionable deed of sale and on the basis of Article 185 Bankruptcy Act that stage boedel sales must go through a bankruptcy auction, while the protection of good faith purchaser auction switchover right through auction is in conformity with the provisions of the law and can not be canceled and all legal consequences arising therefrom is lawful. So on that basis has published Minutes of the Auction as evidence a strong transfer of rights as stated in Article 41 of Regulation No. 24 of 1997."

"Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sejak manusia tersebut lahir sampai dengan meninggal dunia, manusia senantiasa membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal hidupnya, oleh karena itu dapat disimpulkan, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat darimana manusia berasal, dan juga tempat kemana mereka akan pergi. Studi kasus yang akan dibahas dalam tesis ini memaparkan tentang apa yang terdapat dalam teori belum tentu sepenuhnya benar, karena dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 antara Perkumpulan Kelompok Tani Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara melawan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari berakhir dengan kemenangan Pihak Kelompok Tani. Kelompok Tani ini memiliki tanah tersebut atas dasar lokasi dibuka sendiri maupun secara berkelompok yang berasal dari Tanah Negara seluas kurang lebih 2722 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua hektar) sejak Tahun 1982 (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat yang akhirnya dikukuhkan oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten Mamuju pada Tahun 1994 yaitu dikeluarkannya SKP (Surat Keterangan Pemilikan Tanah), SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Sporadik tentang Pemberian Hak Kepemilikan atas Tanah Negara, sedangkan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertipikat HGU (Hak Guna Usaha) yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia Kabupaten Mamuju Utara. Seperti apakah kekuatan dan kepastian hukum yang diberikan oleh Hukum Negara Indonesia terhadap hak prioritas atas tanah bagi masyarakat adat setempat, khususnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 dan apakah putusan Majelis Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

---

The soil is basic human needs since human beings are born to die, humans always need land as a place to live his life, therefore it can be inferred, the land is where humans live, a place where humans came from, and also the place where they will go. Case studies will be discussed in this thesis lays out about what there is in theory not necessarily entirely correct, because in the Interim Review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 582 PK/Pdt/2011 between farmer groups Gathering community empowerment of farmers and fishermen Coastal North Mamuju Regency against PT. Superior Sustainable Technology Widya ended with the victory of The farmers group. This group of farmers have land on the basis of such a location was opened and in groups originating from the State land covering an area of approximately 2263 Ha (two thousand seven hundred twenty-two acres) since 1982 (one thousand nine hundred eighty-two) located in North Mamuju Regency of West Sulawesi Province, which was eventually confirmed by the Government of the village and Mamuju Regency in 1994, namely the promulgation of the SKP (Affidavits Landholdings), SKT (Ground Clearance) and Sporadic on Granting ownership of State land, while PT Widya Superior Sustainable Technologies have the land based on the certificate HGU (Business use rights) are getting recognition from the Government of the Republic of Indonesia issued by the Agency of the Republic of Indonesia Land North Mamuju Regency. Such is the power and legal certainty afforded by State law rights against Indonesia's top priority lands for indigenous peoples, especially in the Review Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 582 PK/Pdt/2011 and whether the verdict of the judicial review is in accordance with the rules applicable law."

"Pada prakteknya perjanjian leasing mencantumkan benda-benda yang dijadikan jaminan oleh lessee guna menjaga kelancaran pembayaran uang sewa. Akibatnya ketika lessee wanprestasi, maka lessor dalam praktek langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut melalui penjualan kepada pihak ketiga. Akan tetapi timbul masalah ketika eksekusi tersebut dinyatakan tidak sah karena pengembalian objek leasing ditangan lessor dianggap sebagai bentuk pembayaran hutang milik lessee sehingga tidak diperlukan lagi eksekusi benda jaminan milik lessee. Permasalahan lainnya yang dapat muncul adalah ketika pembeli sebagai pihak ketiga merasa dirugikan akibat penjualan benda jaminan tersebut sebagai bentuk eksekusi yang telah dinyatakan tidak sah. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai perkara wanprestasi yang menghasilkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 216 PK/Pdt/2004 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 610 PK/Pdt./2008 .

---

Practically, leasing agreement usually listed things which used as guarantee by lessee to keep the payment of the rent. In excess, when the lessee default the agreement, the lessor will execute the guarantee goods with a selling to the third parties. But in the other hand, there is a problem occured when the execution stated not right because the leasing object in the lessor hand is considered as debt payment by the lessee, which means the execution of the lessee’s guarantee goods was no need to be executed anymore. The other problem will occurred when the buyer as the third party feels disadvantage in order the execution of the guarantee goods was stated not right. This Thesis will discuss about the default case in the decision of Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 216 PK/Pdt/2004 jo. Decision of Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 610 PK/Pdt/2008."

"Di zaman modern ini para pelaku usaha berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen mereka. Salah satu bentuk layanan kepada konsumen adalah dengan cara mengakomodir permintaan konsumen ataupun pengaduan konsumen yang dicatatkan dalam bentuk formulir, yaitu Formulir Layanan Pelanggan. Dalam Putusan Kasasi No. 2995/K/Pdt/2012 telah terjadi suatu perkara gugatan perdata wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa atas suatu Formulir Pelayanan Pelanggan, dimana konsumen mengajukan suatu permintaan perubahan bentuk pembayaran yang dituliskan dalam Formulir Layanan Pelanggan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dianggap oleh konsumen tersebut sebagai suatu bentuk perjanjian. Kemudian, setelah pelaku usaha tersebut menghentikan jasa nya kepada konsumen karena menganggap konsumen tidak melakukan kewajiban pembayarannya, konsumen tersebut balik menyatakan bahwa pelaku usaha telah wanprestasi karena tidak mematuhi apa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Formulir Layanan Pelanggan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara formulir dengan perjanjian baku, apakah formulir layanan pelanggan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian atau tidak, dan benar atau tidaknya pertimbangan hakim mengenai formulir layanan pelanggan dalam putusan no. 2995/k/pdt/2012.

---

In this modern era, business actors are competing to give the best services for their consumers. One of their services to the consumer is to accommodate consumer?s demand or consumer?s complaint by means of a form ? a Customer Service Form. On Court Judgment No. 2995/K/Pdt/2012, a contractual civil lawsuit happened between a consumer and a business actor of a service industry regarding a Customer Service Form, which the consumer requested a change in payment form on the Customer Service Form and signed by both parties, which was assumed by the customer as a form of agreement. After the business actor stopped its service to the consumer by a reason of a default, the said customer responded back declaring the business actor was having a default of not obeying what signed back then by both parties on the Customer Service Form.

This research is to determine the correlation(s) between a form and a Standardized Contract, whether a Customer Service Form can be regarded as an agreement or not, and the accuracy of court consideration regarding the Customer Service Form on Court Judgment No. 2995/K/Pdt/2012."