Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tenang analisis proses rekonstruksi pembentukan standar nasional pendidikan kedokteran menurut sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan menggunakan pendekatan post positivism. Ditemukan adanya ketidak-sinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa kewenangan (dispute of power) secara vertikal dan horizontal yang melibatkan dua lembaga pemerintah dan masyarakat kedokteran. Ditemukan juga adanya konflik norma yang diatur dan substansi dalam standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas terhadap subyek yang mengatur yaitu antara pemerintah dan masyarakat kedokteran serta terhadap obyek yang diatur yaitu standar pendidikan kedokteran, menjadi solusi bagi proses rekonstruksi pembentukan standar pendidikan yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Peran aktor pemerintah dan masyarakat kedokteran menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas SNPK. Kedua Undang-Undang tersebut dapat menjadi kebijakan yang saling melengkapi jika jika tidak ada ego sektoral masingmasing institusi dalam membentuk kebijakan SNPK.

---

This research is about public policy to analysis process of reconstruction medical and dental national education standard between The Indonesian Law Number 29 year 2004 Regarding Medical Practices and The Indonesian Law Number 20 year 2013 Regarding Medical Education with post positivism approach. This research found that unsynchronized between both formal policies that caused dispute of power vertically and horizontally between governments and medical communities. This research also found conflict about norms and substances of medical and dental education standards. Synchronization, and harmonization, and synergize to subject between governments and medical communities, also to object those medical and dental education standards become the best solutions to do reconstruction the standards. These standards of medical and dental professions education that approved by the Indonesia Medical Council should be a part of the National Medical Education Standard that will be approved by Ministry of National Education. The actors of governments and medical communities as the key to synchronize, and harmonize, and synergize of the National Medical Education Standard. Both of national formal policies will be complemented each others if there's no more the sectoral egoism each institution to formulate the National Medical Education Standard."

"Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat.

---

The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation."

"Upaya untuk merubah mekanisme dan persyaratan pembentukan daerah otonom baru (DOB) melalui revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikategorikan sebagai proses reformulasi kebijakan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis berbagai alternatif mekanisme baru yang diusulkan pemerintah, DPR, dan DPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang menjadi obyek penelitian adalah sistem pembentukan DOB yang tertuang di dalam draf revisi RUU Pemda, baik yang diusulkan pemerintah ke DPR pada tahun 2012, maupun draf RUU Pemda versi DPD yang diajukan keDPR sejak 2011. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan adanya tiga alternatif mekanisme pembentukan DOB. Opsi pertama, daerah yang mengusulkan pembentukan DOB, apabila memenuhi persyaratan teknis dan administratif, ditetapkan menjadi daerah persiapan dengan peraturan pemerintah (PP). Setelah 3-5 tahun dievaluasi dan dianggap layak, baru daerah persiapan itu disahkan menjadi DOB dengan UU. Alternatif ini muncul dari pemerintah. Opsi kedua, DPR dan pemerintah terlebih dulu menyepakati daerah mana saja yang akan dimekarkan dengan membuat semacam list atau daftar dalam desain besar penataan daerah (desartada). Selanjutnya, pemekaran dilakukan dengan mengacu kepada desartada tersebut. Opsi ketiga datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Intinya, semua usulan pemekaran dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil penilaian itu selanjutnya dibahas DPD untuk mendapatkan persetujuan. Bila disetujui DPD, pemerintah menyusun RUU Pembentukannya untuk dibahas bersama DPR dan DPD. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, setidaknya ada empat aspek yang harus diperbaiki dalam penyempurnaan mekanisme pemekaran agar DOB berkembang optimal. Yaitu, mengoptimalkan peran dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD), memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat, memperketat persyaratan pembentukan DOB, serta mempertegas pelarangan bagi pejabat kepala daerah untuk maju ke pilkada.

---

The effort to change the mecanism and requirements of the formation of autonomous regions (DOB) through the revision of Law No. 32 of 2004 on Local Government can be categorized as a reformulation of the policy process. This research trying to analysis new mecanism alternative that proposed by government, House of Representatives (DPR), and Regional Representative Council (DPD).

This study used a qualitative descriptive approach. Which is the object of research is the establishment of a system DOB contained in the draft revision of the government's proposed Local Government Bill to DPR in 2012 and the draft revision of the DPD proposed Local Government Bill to Parliament since 2011. Data collected by in-depth interviews to obtain primary data and documentation study to obtain secondary data.The data analysis technique used is interactive model that starts with data reduction, data display, and conclusion.

This study found that there are three alternative the mechanism of formation new autonomous regions (DOB). The first option, which proposed the establishment of regional DOB, if found to comply with the technical and administrative requirements, set to be areas of preparation by government regulation (PP). After 3-5 years were evaluated and deemed feasible, the preparation of a new area with the DOB passed into law. This option arises from the government.

The second option, the Parliament and the government first agreed which areas will be expanded to make some sort of list or lists in the design of structuring large area (desartada). Furthermore, the division is done with reference to the desartada.

The third option comes from the DPD. In essence, the proposed expansion are assessed by the Ministry of the Interior. The assessment results are then discussed DPD for approval. If approved by Council, the government drafting Formation for further discussion with the DPR and DPD.

Based on the analysis that has been done, there are at least four aspects that should be improved in the refinement of the expansion mechanism that DOB develops optimally. Ie, optimizing the role of the consultative council of regional autonomy (DPOD), strengthening the guidance and supervision functions of the central government, tighten the requirements for the formation of new regions, as well as reinforce attack for officials to advance to the regional head election of the head of the area."

"Tesis ini membahas konsistensi pengakomodasian partisipasi publik sekaligus esensi partisipasi publik itu sendiri dalam pelayanan publik melalui standar pelayanan berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat ketentuan mengenai standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berpotensi membuka celah terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan sehingga mereduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan salah satu produk legislasi yang terkoneksi langsung dengan publik sehingga erat relevansinya dengan persoalan konsistensi pengakomodasian partisipasi publik. Namun DPR RI sebagai representasi publik yang memiliki keharusan mengakomodasi partisipasi publik, inkonsisten dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya. Inkonsistensi DPR tersebut berakibat pada rumusan final Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kontraproduktif bahkan inkonstitusional. Adapun esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan adalah upaya demokratisasi yang dilakukan oleh publik untuk memperjuangkan hakikat eksistensinya sebagai warga negara yang menghendaki partisipasi aktif dalam pelayanan publik.

---

This thesis would like to analyze about accommodation consistency of public participation as well as public participation in the law of Public Services number 5 year 2009 based on operational standard chapter 20 article (1). Recollecting the provisions about operational standard in the law number 25 year 2009, it potentials in giving access about the manipulation of fulfillment citizens right in plea the service’s promoter cannot afford to organize as well as to define the operational standard, therefore it could reduce the essence of public participations to public services. It is a normative juridical research.

The former research concluded that Indonesian House of Representative (DPR RI) has legislative function which runs in structures of citizens representations. The law number 25 year 2009 is one of legislative product in direct connection to public, so that having firm relevance with the matter of public participation in accommodation consistency. However, DPR RI should give access to public participants as citizen representative instead of having inconsistency in undertaking the duty in legislative. As a result, the DPR inconsistency affects to final law chapter 20 article (1) number 25 year 2009. It is contra productive yet incontestable. The goal of public participation in operational standard is to make democratization effort by the public to struggle for their existence as citizens who desire actively participate in public services."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan personil, TNI AD memiliki kebijakan penerimaan taruna dan taruni akademi militer. Implementasi kebijakan penerimaan taruna/taruni menggunakan sistem Computer Assisted Test. Penerimaan dan seleksi Taruna Akademi Militer pada tahun 2017-2021, terdapat ketimpangan sisi kualitas maupun kuantitas yang cukup substansial, serta keterwakilan masing-masing daerah yang belum merata. Implementasi kebijakan tentang penerimaan taruna dan taruni akademi militer berdasarkan pendekatan the policy implementation process dari Van Meter dan Van Horn yang memiliki beberapa dimensi yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, komunikasi, disposisi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang penerimaan Taruna dan Taruni yang Profesional dan Unggul Akademi Militer TNI Tahun 2022 dan menganalisis apa saja permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan tentang penerimaan Taruna dan Taruni yang Profesional dan Unggul Akademi Militer TNI tahun 2022. Hasilnya adalah implementasi kebijakan tentang penerimaan Taruna dan Taruni yang profesional dan unggul Akademi Militer, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan dengan baik namun masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut yaitu variabel komunikasi dan karakteristik instansi pelaksana. Permasalahan yang sering terjadi adalah temuan oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menjadi calo. Kendala dalam pengimplementasian tersebut dapat disebabkan oleh faktor SDM dan perangkat sarpras yang digunakan dan kurangnya komunikasi antar pelaksana kebijakan penerimaan taruna dan taruni akademik militer.

---

In order to meet the needs of personnel, the Indonesian Army has a policy of accepting military academy cadets and cadets. Implementation of the cadet acceptance policy using the Computer Assisted Test system. In the acceptance and selection of Military Academy Cadets in 2017-2021, there is a substantial imbalance in terms of quality and quantity, as well as the uneven representation of each region. The implementation of the policy regarding the admission of military academy cadets and cadets is based on the policy implementation process approach from Van Meter and Van Horn which has several dimensions, namely size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, communication, dispositions, social, economic and political environment. This study uses a post-positivism paradigm with qualitative methods. Data collection techniques used were in-depth interviews and document studies. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy regarding the acceptance of cadets and cadets of the Indonesian Army Military Academy in 2022 and to analyze what are the problems that hinder the implementation of the policy regarding the acceptance of cadets and cadets of the 2022 Indonesian Army Military Academy. The result is the implementation of policies regarding the acceptance of cadets and cadets who professional and superior Military Academy, researchers conclude that the implementation of the policy has been carried out well but there are still some obstacles. These constraints are communication variables and the characteristics of implementing agencies. The problem that often occurs is the finding of unscrupulous persons who take advantage of the situation to gain personal gain by becoming brokers. Obstacles in implementing this can be caused by human resource factors and the infrastructure equipment used and the lack of communication between implementers of the policy for accepting military academic cadets and cadets."

"Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pemerintah. maka dari itu Disusunlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis Implementasi kebijakan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, yaitu mekanisme pelayanan informasi publik yang belum maksimal, serta sumber daya yang belum memadai.

---

Information has become a basic necessity for the community and the government. therefore drafted Law on Public Information Disclousure. The law requires all government agencies to provide public information services. This study analyzes the implementation of policies regarding the Law on Public Information of the Ministry of Education and Culture using a qualitative approach and data collection through observation and interview.

The results showed that the Ministry of Education and Culture has implemented a Law on Public Information Disclousure in accordance with applicable implementing regulations. However, in practice there are still shortcomings, namely a public information service mechanism that is not maximized, and inadequate resources."

"refers tp law No. 32/2004, transferring autonomy to local government is directed to some issues, they are : political aspect, transferring autonomy to local government is aimed to involving in channeling people' s aspiration into development program for local interest or to support national policy on democracy. Governance management , transferring autonomy to local government aimed to increase capability to governance management, transferring autonomy to local government aimed to increase capability of governance implementation, particularly in providing service to people's need. People's aspect, transferring autonomy to local government aimed to increase people participatory, to grow and accelerate self - reliant of the people up as well, in order that they don't depend on government's provision in the process of growing , so that they have strong root of core competence. Economy development, aspect, transferring local autonomy in various state, there are 2 big formulations in formulating the law related to the division of governance affairs, they are : 1. General competence and 2. Ultra vires . General competence is limitative because the affairs (the tasks) carried out by government is limitative and the rest is local authority (see Residue Theory). While limited autonomy formulation, local affairs are formulated imitatively and the rest is central government authority. Reviewing the emerge of Law No. 32/2004. on Local Governance, it has been has revised twice as the follow up Constitutional Court's Appeal, which stated that the affairs on conducting Direct Local Election (Pemilihan Kepala Daerah Langsung or Pilkade) as the impact of earthquake, turbulence, disorder and other problems and also independent candidate. In the framework of Law Revision No. 32/2004 on Local Governance done comprehensively integrated need to agree the platforms of home affairs governance and grand design of local autonomy. However, those issues haven,t been realized yet."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pembuatan Rencana Aksi Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 33 Tahun 2012 khususnya pada BAB V yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusifdi tempat kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2014 – 2016.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain operational research yang menggunakanmetode wawancara mendalam (indepth interview).Setelah melalui input stage dengan menggunakan analisis SWOT, matching Stage denganInternal dan External Matriks, dilanjutkan lagi dengan Decision stage dengan QSPM matrix danakhirnya adalah penetapan indikator kinerja dengan perspektif Balance Scorecard. Berdasarkanproses tersebut didapatkan penetapan strategi untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalahmenetapkan anggaran untuk program ASI eksklusif dan penyusunan peraturan daerah tentangASI eksklusif di tempat kerja. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk melakukan ConcensussDecision Making Group, sehingga didapatkan sebuah kesepakatan dari semua pembuatkebijakan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Pemerintah Daerah KotaTangerang yang sesuai dengan apa diharapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang.Kata kunci : PP 33 TAhun 2012.

---

ABSTRACT This thesis discusses the making of the Action Plan on Implementation of GovernmentRegulation Number 33 year 2012 in particular in Chapter V the set of exclusive breastfeeding inthe workplace in Tangerang City Health Office Year 2014-2016. This study is a qualitativeresearch design with operational research using in-depth interview. After going through the inputstage using SWOT analysis, matching Stage with Internal and External Matrix, followed againby the Decision stage with QSPM matrix and establishment of performance indicators withBalance Scorecard perspectives. Obtained by the process of determining a strategy forTangerang City Health office is to set a budget for the program of exclusive breastfeeding anddrafting local regulations on exclusive breastfeeding in the workplace. From the results of thisstudy are advised to do Concensuss Decision Making Group, so that it acquired an agreementfrom all policy makers in Tangerang City Health office and Tangerang City Government inaccordance with what was expected by the Tangerang City Health Office.Keyword : Government regulation number 33 year 2012"

"Kebijakan Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan ini menarik untuk dilihat dari sisi implementasinya, karena kebijakan ini sering disalahartikan dengan kebijakan uji laik kendaraan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur ini. Penelitian ini melihat implementasi kebijakan uji emisi melalui pendekatan model-model implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan sedikit menggambarkan bagaimana implementasi ini dijalankan. Penelitian ini menggunakanpengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan menggunakan data sekunder.. Dalam implementasinya kebijakan ini masih ditemui beberapa kendala seperti terjadi kecurangan-kecurangan. Kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya sumber daya utama berupa tempat pengujian kendaraan, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasinya, kurang tegasnya penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, dan ketidak jelasan informasi yang diberikan oleh aktor pelaksana. kebijakan ini membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dimana dalam melaksanakan koordinasi kerja sama telah di jalankan cukup baik.

---

Policy Vehicle Emissions Testing and Maintenance is interesting to look from the perspective of the implementation, because this policy is often confused with the policy of the vehicle acceptance tests. The objective of this research is to describe the factors that hinder the implementation of a policy of Governor's Rule. This study uses data collection techniques through observation, interviews, and using secondary data. The research looked at the implementation of policies through the emission test models approach to policy implementation such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, with little illustrate how this implementation is executed. In the implementation of this policy still encountered some obstacles encountered such fraud occurs. Constraints in the implementation of this policy is the lack of a major resource in the form of a test vehicle, and weak oversight of implementation, lack of traction on the prosecution of violations, and lack of clarity of the information provided by the implementing actors. This policy requires cooperation with relevant parties, where in coordinating cooperation has been on the run pretty good."

"Penelitian ini berfokus pada proses analisis kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik nasional yang akan menjadi acuan bagi kebijakan di bawahnya. Namun setelah disahkan UU Desa diuji materiilkan ke MK dan dianggap merugikan desa adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. UU Desa lahir dari revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipecah menjadi 3 UU yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa. Pembahasan pada penelitian ini meliputi empat ruang lingkup UU Desa yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam proses pembahasannya, UU Desa telah membuka ruang partisipasi melalui organisasi dan perwakilan masyarakat dengan dilibatkan dalam perumusan Naskah RUU hingga pembahasan melalui Rapat Pembahasan Tingkat 1 di DPR antara Pemerintah dengan DPR dan DPD.

---

This research aims to focus on analysis process of public policy in the form of Law Number 6 of 2014 about village as national public policy that is referred by other policies. However after being legalized, Village Law was reviewed in Constitutional Court and considered to cause the loss for indigenous traditional villages in Indonesia. The method in this research is descriptive method with qualitative approach. Village Law was born from the revised Law Number 32 of 2004 about Local Government that was divided into 3 Laws; Law on Local Government, Law on Local Government Election and Law on Village.

Discussion in this research will cover four scopes of Village Law which are Village Administration, Village Development,Rural Community Developmentand Community Empowerment. On the discussion, Village Law has given space for organization and society representatives on formulating the draft bill through Discussion Meeting Level 1 in House of Representatives with DPR and DPD."