Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnyamemiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindakpidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dariNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukanpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimanakasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing profesi tersebutdalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridisnormatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan kemudianmenghasilkan kesimpulan bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan denganmenerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence(CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD). Sedangkan tindakan pemberantasandapat dilakukan dengan melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK bagiprofesi yang telah menjadi Pihak Pelapor atau melaporkan adanya indikasi tindakpidana pencucian uang kepada instansi penegak hukum bagi profesi yang belummenjadi Pihak Pelapor, selain itu para Notaris/Pejabat Pembuat AktaTanah/Pejabat Lelang Kelas II juga dapat berperan dalam rangka memberantastindak pidana pencucian uang dengan bertindak secara kooperatif apabilaketerangan atau kesaksiannya diperlukan dalam suatu proses hukum.

---

ABSTRACTA Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II should have an important rolein the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. This paperdiscusses about the role of Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II in theprevention and eradication of money laundering and various legal cases relating tothe role of each of these professions in preventing and combating moneylaundering in Indonesia. The problem is answered by using normative juridicalresearch method, which includes studies of literature and interviews. It leads tothe conclusion that the prevention measure which should be taken andimplemented by a Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II are Know YourCustomer (KYC) principle, Customer Due Diligence (CDD) principle andEnhanced Due Diligence (EDD) principle. A Notary/Land DeedOfficial/Auctioneer Class II should also help combat money laundering byreporting requirements to INTRAC to those who have become Reporting Partiesor reporting indication of money laundering to the law enforcing institutions forthose who have not become Reporting Parties, moreover Notary/Land DeedOfficial/Auctioneer Class II may also combat money laundering by actingcooperatively in the event of providing evidence and information in any relevantjudicial proceeding."

"Tindak pidana pencucian tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hukum apabila pengguna jasanya terlibat dalam tindak pidana tersebut dengan memanfaatkan jasa Notaris dan PPAT. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus seorang mantan Direktur perusahaan penerbangan yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang salah satu transaksinya menggunakan jasa PPAT. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Notaris dan PPAT dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melaksanakan kewajiban pelaporan, serta perlindungan hukum bagi Notaris dan PPAT Pihak Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya serta diperlukannya pengaturan yang memberikan kepastian hukum agar Notaris dan PPAT optimal dalam hal menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Profesi, serta sekaligus kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

Money laundering not only threatens the stability and integrity of the financial system and the economic system but also can endanger the joints of the life of the nation and state. This research will discuss the role of the Notary and Land Deed Making Authorities ("PPAT") in preventing money laundering and legal protection if the service user is involved in the crime by utilizing the services of a Notary and PPAT. The study was conducted by analyzing the case of a former airline director who was convicted of a money laundering crime in which one of the transactions used PPAT services. The research method used in this research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Data collection techniques used are library and documentary studies. The results of the study concluded that the role of the Notary and PPAT in preventing the occurrence of money laundering is to carry out reporting obligations, and legal protection for Notaries and PPAT of the Reporting Party cannot be prosecuted both civil and criminal for the implementation of reporting obligations of the reporting party based on the laws and regulations invitation. This research recommends that the Notary and PPAT carry out the prudential principles in carrying out their duties and positions and require regulations that provide legal certainty so that the Notary and PPAT are optimal in terms of maintaining the confidentiality of the deed based on the Law and the Professional Ethics Code, as well as being cooperative in carrying out reporting obligations based on statutory regulations."

"ABSTRAKKeluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat berdasarkan dispensasi tempat lelang, dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang terhadap kinerja balai lelang dan notaris sebagai pejabat lelang kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian ialah bahwa pemberian dispensasi tempat lelang tidak mengurangi otentisitas risalah lelang dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang adalah penurunan kinerja balai lelang serta notaris sebagai pejabat lelang kelas II.

---

ABSTRACT

Due to complaints from several state auction offices concerning the declining of state revenues derived from auctions, as well as concerns about the emergence of lawsuits against the dispensation of auction location in relation to the authenticity of the auction deed, cause the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 106/PMK.06/2013. This thesis analyzes two things. First, it analyzes the relation between the dispensation of the auction location and the authenticity of the auction deed. Second, it analyzes the impact of the abolition of provisions concering the dispensation of the auction location on the performance of the auction house and the notary's performance as a class II officer auctions. Methodology used in this research is juridis normative, combined with interviews to several prominent persons. The result of this research is that the provisions on the dispensation of the auction location does not reduce the authenticity of the auction deed, and that the removal of the aforementioned provisions has an adverse impact on the declining of the performance of private auction houses and notaries as the class II auctioneers."

"Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan, karena profesi notaris dan ppat sering kali jasanya digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memuluskan kegiatan mereka, berdasarkan ketentuan ini Notaris dan PPAT yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang wajib melaporkan tindak pidana itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK . Sesuai ketentuan Pasal 4 PP tersebut, Notaris dan PPAT wajib menerapkan prinsip lsquo;mengenal pengguna jasa rsquo;. Terkait permasalahan ini, dimana notaris dan ppat sebagai sebuah profesi yang memberikan jasa yang salah satunya adalah membuat akta diantara para pihak sangat dimungkinkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, namun fakta hukum menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan di dalam Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah tidak ada satu pasal pun yang membahas mengenai prinsip pengguna jasa, meskipun ada kemungkinan Notaris dan PPAT akan berhadapan dengan pihak yang melakukan transaksi dengan sumber dana berasal dari tindak pidana pencucian uang. Namun jika ditinjau peran Notaris sebagai sebagai pejabat umum yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka ke dalam bentuk akta autentik adalah suatu jabatan kepercayaan, dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, oleh karena itu Notaris dan PPAT harus mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus menyimpan rahasia, menuangkan kehendak mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa perselisihan diantara para pihak.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan, karena profesi notaris dan ppat sering kali jasanya digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memuluskan kegiatan mereka, berdasarkan ketentuan ini Notaris dan PPAT yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang wajib melaporkan tindak pidana itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK . Sesuai ketentuan Pasal 4 PP tersebut, Notaris dan PPAT wajib menerapkan prinsip lsquo;mengenal pengguna jasa rsquo;. Terkait permasalahan ini, dimana notaris dan ppat sebagai sebuah profesi yang memberikan jasa yang salah satunya adalah membuat akta diantara para pihak sangat dimungkinkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, namun fakta hukum menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan di dalam Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah tidak ada satu pasal pun yang membahas mengenai prinsip pengguna jasa, meskipun ada kemungkinan Notaris dan PPAT akan berhadapan dengan pihak yang melakukan transaksi dengan sumber dana berasal dari tindak pidana pencucian uang. Namun jika ditinjau peran Notaris sebagai sebagai pejabat umum yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka ke dalam bentuk akta autentik adalah suatu jabatan kepercayaan, dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, oleh karena itu Notaris dan PPAT harus mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus menyimpan rahasia, menuangkan kehendak mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa perselisihan diantara para pihak.

---

Government Regulation No. 43 Year 2015 concerning the Reporting Party in the Prevention and Eradication Criminal Act of Money Laundering is the form of the Regulations of Law Constitution No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication Criminal Act of Money Laundering, set in Article 3 that the Notary and Land Deed Official are both of the complainant if there is a transaction that considered as suspicious, because the Notary and Land Deed Official often widely use by the perpetrators to expedite their activities, by this provision the Notary and Land Deed Official who knows the activities have obligation to report the criminal act to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center INTRAC .According to the provision Article 4 in the Government Regulation, the Notary and Land Deed Official must be applying the lsquo Know Your Customer rsquo principle.Related to this issue, which the Notary and Land Deed Official as a profession that provide services, which one of it is to create a deed between the parties, lsquo Know Your Customer rsquo principle is highly applicable. However, legal facts show that in the Law of Position of Notary, Code of Conduct and in Government Regulation of Position of Land Deed Official none of single article that discussed the Customer Principle, although there are some possibilities that the Notary and Land Deed Official will be dealing with the parties to a transaction with funds derived from money laundering.However, Notary role as a public official who receive a trust from community to express their will and desire into authentic deeds is a position of trust, and Land Deed Official as public official to create land transfer and security deeds in accordance with the law made authentic deeds, therefore the Notary and Land Deed Official must have the very high dignity to keep the confidential matters, express their will and desire with trustworthy, honest, thorough, independent, impartial to prevent disputes between the parties."

"Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Salah satu ketentuan baru tersebut adalah mengenai hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah tanah. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi dari ketentuan baru tersebut dan bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah terhadap ketentuan baru tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan baru ini masih belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena masih diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan juga Notaris dan PPAT memiliki peran yang penting berkaitan dengan hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah namun beberapa peraturan saat ini masih belum memadai sehingga diperlukan perubahan peraturan.

---

Ever since the promulgation of the Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, there are new provisions that have never regulated before. One of the new provisions regarding land rights on underground space and overground space. This thesis is about how those new regulations can be implemented and how the notary and the official certifier of title deeds involved and what is their responsibilities. This research conducted using the normative method. Based on the result of this research, the new provisions regarding land rights on underground space and overground space for the time being can’t be properly implemented. If the new provisions about to be implemented, there are a few regulations that needed to be amended. The regulations concerning Notary and Official certifier of title deeds also needed to be amended to accommodate the new provisions regarding underground space and overground space"

"Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunanuntuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sertakegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggarakanusaha penyediaan tenaga listrik (bisnis ketenagalistrikan) dalam jumlah yangcukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik. Dalam bisnisketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Cara pengadaan tanah adabeberapa macam dengan cara yang berbeda-beda. Dalam praktek pengadaan tanahuntuk PLTU tersebut peran PPAT/Notaris hanya pada akhir proses pengadaantanah dan pengadaan tanah tersebut sering menjadi permasalahan dikemudianhari. Hal ini merupakan resiko yang seharusnya dapat dihindari apabila prosestersebut dilakukan secara benar dan mematuhi peraturan perundang-undanganyang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya proses Pengadaan Tanah dilakukandengan mengikut sertakan PPAT/Notaris sejak awal proses Pengadaan Tanahhingga selesai untuk menghindari atau meminimalkan resiko atas penyimpanganpenyimpangandan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknumoknumyang tidak bertanggung jawab.

---

Electric power has an important role in the implementation of development to

work on improving the welfare and prosperity of the people and economic

activity. To realize the necessary arrangements for the electricity supply business

(business electricity) in sufficient numbers, evenly, and with good quality and

reliability. In the electricity business, particularly the construction of Steam Power

(power plant), the soil becomes very important element. How to land acquisition

there are several kinds with different ways. In the practice of land acquisition for

the projects, the role of PPAT / Notary only at the end of the process of land

acquisition and land acquisition is often a problem in the future. This is a risk that

could have been avoided if the process is done correctly and comply with laws

and regulations. Therefore should be done with the Land Acquisition process

includes PPAT / Notary since the beginning of the process of Land Acquisition to

complete in order to avoid or minimize the risk of irregularities and / or illegal

actions carried out by rogue elements who are not responsible."

"Notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT selain menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, norma-norma yang ada, dan menggunakan asas praduga sah dalam pembuatan akta, pada umumnya juga mencantumkan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap untuk lebih melindungi dirinya dari gugatan para penghadap atau para pihak yang berkepentingan atas pertanggungjawaban terhadap akibat hukum adanya para penghadap atau pihak palsu. Adapun pokok permasalahan yang diangkat yaitu bagaimanakah kedudukan hukum notaris dan PPAT dalam pembuatan akta autentik dikaitkan dengan penerapan asas praduga sah, bagaimanakah keabsahan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik. Tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk menambah pengetahuan serta wawasan baru bagi penulis maupun pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan Penulis adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: pertama, kedudukan hukum notaris dan PPAT dalam pembuatan akta autentik dikaitkan dengan penerapan asas praduga sah adalah bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut; kedua, keabsahan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik adalah sah sehingga tidak perlu diragukan lagi; ketiga, perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik adalah suatu bentuk perlindungan tambahan yang sengaja dibuat dan dicantumkan oleh notaris dan PPAT untuk lebih melindungi para pihak dan para saksi, terlebih lagi notaris dan PPAT.

---

Public notary and land deed official in addition to run his her function accordance with the provisions of the legislation, the code of professional conduct, the existing norms, and using the principle of presumption of legitimate in deed, in general also add standard clauses about the truth identity of the clients to protect himself herself from the clients or the interested parties rsquo lawsuit for the accountability to the legal consequences of the fake clients or parties. The principle issues that have been raised are how is the legal standing for public notary and land deed official in making authentic deed related to the principle of presumption of legitimate, how is the validity of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed, and how is the legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed.

The purpose of this thesis research is to increase knowledge and new insight for the Writer as well as the readers about legal protection for public notary and land deed official with the exsistence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed. This research uses normative juridical research method, with descriptive study type. The type of data that used by the Writer is secondary data that contained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The Writer uses analytical methods of qualitative data that analyzed in deductive.

The conclusion of this research are first, the legal standing for public notary and land deed official in making authentic deed related to the principle of presumption of legitimate is not the party to the agreement second, the validity of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed is valid so that no need to be doubt third, the legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed is a form of additional protection that purposely made and add by public notary and land deed official to further protect the parties and witnesses, especially for public notary and land deed official."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dimana Notaris dan PPAT menawarkan kepada pihak penjual untuk menitipkan sertipikat dengan iming-iming tipu muslihat atas dasar pembuatan Pengikatan Jual Beli yang belum dibayar lunas tetapi Hak Atas Bangunan tersebut sudah dialihkan oleh Notaris/PPAT dari pembeli ke penjual sehingga menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian. Dalam hal ini apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan dari Notaris dan PPAT maka harus mempertanggung jawabkanya karena notaris dan PPAT harus menjalankan kewenangan dan kewajiban dengan jujur,seksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66PK/Pid/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakaan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban Notaris dan PPAT bahwa dalam putusan Nomor 66PK/Pid/2017 hakim memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT telah terbukti melakukan tindak pidana yang bertumpu pada prinsip kesalahan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam putusan ini Notaris dan PPAT berdasarkan fakta- fakta hukum telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan penipuan,tipu muslihat dan serangkaian kebohongan secara bersama-sama. Selain itu akibat dari perbuatan Notaris dan PPAT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata, hukum administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the responsibilities of notary public and the land Deed official based on the buy and sells binding agreement (PPJB) and the Buy and sell Act (AJB) where notary and PPAT offer to the seller to deposit the certificate with the lure of deception on the basis of making a binding sale and purchase that has not been paid in full, but the rights to the building have been transferred by a notary/PPAT from the buyer to the seller, causing the seller to suffer losses. In this case, if the deed is made of legal defects due to the fault of the notary and PPAT, must be responsible for the notary and PPAT must exercise authority and obligation honestly, carefully, independently, not a party and keep the interests of the parties concerned in the act of law. Based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 66PK/Pid/2019. To address these problems, the study used a normative juridical approach. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The study uses data analysis methods in descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this study is a form of notary and PPAT accountability that in the ruling number 66PK/Pid/2017 The judge decides the breach committed by notary and PPAT has been shown to commit a criminal offense on the principle of error who commit acts against the law in this ruling notary and PPAT based on the facts of the law have been shown to fulfill the elements of criminal acts in article 378 and article 55 of the Criminal Code by committing fraud, deception and a series of lies together. In addition, the result of the notary and PPAT deeds can also be held liable for civil law, administrative law, and Code of Ethics."

"Dibuatnya Perjanjian Simulasi karena adanya perbedaan antara pernyataan dengan apa yang sebenarnya diinginkan, dibuatnya perjanjian simulasi tentunya karena adanya penyimpangan hukum dan ingin mengambil keuntungan dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut, seperti halnya pada saat melakukan jual beli agar dalam pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) para pihak membuat perjanjian sebelumnya agar memalsukan keterangan dengan menyesuaikan Harga Transaksi dengan Harga Pasar (NJOP) yang pada kenyataannya Nilai transaksi (NPOP) Jauh lebih besar dari Nilai NJOP, Oleh karena itu Permasalahan yang dijadikan pada penelitian ini ialah Bagaimanakah Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimanakah Mekanisme penentuan Pajak Terutang dalam akta Jual Beli apabila terdapat perbedaan data yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. hasil dari penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan demi memenuhi kebutuhan penelitian ini, adapun simpulan dari tesis ini PPAT tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena PPAT Hanya mengkonstatir apa yang diinginkan oleh pihak kecuali dalam hal ini PPAT ikut membantu para pihak makan PPAT dapat dimintai pertanggung jawaban, selain itu penentuan Pajak terutang dalam akta jual  beli kantor pajak hanya melihat kebenaran materiil pada alat bukti dan apabila kantor pajak dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada alat bukti maka kantor pajak memiliki kewenangan mengubahnya ke keadaan yang sebenarnya.

---

The Simulation Agreement was made because of the difference between the statement and what was actually wanted, the simulation agreement was made of course because of legal irregularities and wanted to take advantage of the legal actions carried out, such as when making a sale and purchase so that in the payment of Taxes on Acquisition of Land Rights and Building the parties made a previous agreement to falsify the information by adjusting the Transaction Price to the Market Price which in fact the transaction value is much greater than the NJOP value. Land Deed Maker Official and what is the mechanism for determining the Tax Payable in the Sale and Purchase Deed if there are differences in the data obtained. The research method used in this thesis is normative juridical with descriptive research typology. the results of this study were taken from library materials and also interviews with parties who could be asked for information in order to meet the needs of this research, as for the conclusions of this thesis PPAT cannot be held accountable because PPAT only checks what the parties want except in this case PPAT helping the parties to eat PPAT can be held accountable, in addition to determining the tax payable in the deed of sale and purchase the tax office only looks at the material truth on the evidence and if the tax office can prove that there is a difference in the evidence, the tax office has the authority to change it to a state that actually."