Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah inkonstitusional, dikarenakan antara lain telah melanggar kedaulatan rakyat, bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengurangi legitimasi rakyat untuk memilih. Mahkamah telah keliru dalam menafsirkan makna kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam sistem pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi hanya secara parsial menafsirkan teori kedaulatan rakyat dalam konteks pemilihan umum, tanpa melihat amanat konstitusi Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945, dan Undang-Undang Partai Politik sekaligus teori yang mendasari tentang sistem pemilihan umum, seperti teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi, teori partai politik dan teori negara hukum, yang menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama demokrasi. Putusan Mahkamah dipertegas kembali di dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mengatur penetapan calon anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih dengan sistem proporsional terbuka murni, yang ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Ketentuan ini pada prakteknya memiliki banyak kekurangan dan telah merusak sendi-sendi demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari politik hukum terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, walaupun berkarakter responsif, akan tetapi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dikarenakan dihasilkan dari suatu Konfigurasi Politik yang ?terkesan? Demokratis, dengan mengedepankan tindakan strategis dan partisipasi masyarakat secara proforma.

---

Constitutional Court in its Decision No. 22-24/PUU-VI/2008 dated on December 23, 2008 which stated that the determination of selected candidates based on provisions of Article 214 letters a, b, c, d and e of Law Number 10 Year 2008 is unconstitutional, due among other things to have violated the sovereignty of the people, contrary to the principles of justice and reduce the legitimacy of the people to choose. Court had erred in interpreting the meaning of popular sovereignty and democracy in the electoral system, such as theory of sovereignty people, democratic theory, theories of political parties and state law theory, which puts political parties as the main pillar of democracy. Court decision reaffirmed in Article 215 of Law No. 8 of 2012, which set the nominations to the House of Representatives, Provincial and Regency / City elected to open a pure proportional system, which is determined based on the candidate who gets the most votes. This provision in practice has many shortcomings and have damaged joints democracy and popular sovereignty itself. This can be seen from the legal political formation of the Law No. 8 of 2012, although the character is responsive, but has not been able to address the needs of the community, because the result of a political configuration that is "impressed" Democratic, by prioritizing strategic actions and public participation in the proforma."

"Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk pengaturan kuota sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Kedua, implikasi dari putusan MK tersebut terhadap jumlah perempuan di DPR dan Ketiga, bentuk pengaturan yang ideal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah mengatur kuota perempuan dan sistem ziper sebagai pendukung pengaturan kuota yaitu Pasal 214. Pada tahun 2008 putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh pengaturan di dalam undang-undang, tetapi juga dapat ditingkatkan dengan pendidikan politik, pengaturan internal partai politik, sistem pemilu yang digunakan, district magnitude dan party magnitude. Pengaturan kuota sudah diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum namun perlu pengaturan lebih lanjut yaitu di dalam Undang-Undang Dasar dan di dalam peraturan perundang-undangan dengan menambahkan pengaturan kuota kursi di DPR serta pemberian sanksi.

---

This study is based on three main issues, that is: First, how is the form of rule before and after the decision issuance of the constitutional court number 22-24/PUU-VI/2008. Second, the implication of this decision on the number of women in parliament, and the third, how is the form of the ideal rule to increase number of women in parliament. The method of this study is yuridis normative.

The discussion starts from Law Number 12 year 2003 and Law Number 10 year 2008 that have regulated about women quota and zyper system as supporting of this regulation that is article 214. In 2008, Constitutional Court made decision to cancel this article hence the debate in some groups.

The result of this study shows that the number of women in parliament is not only influenced by quota regulation but it can be increased by other ways such as: political education, internal regulation in politic party, election system, district magnitude and party magnitude. Quota regulation has regulated in Law for Politcal Party and Law for General Election, however this quota needs other regulation such as in constitution and legislation by adding quota regulation in parliament and sanctions."

"Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisa data kualitatif. Hasilnya, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014 tidak konsisten, baik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumya maupun terhadap pertimbangan lain dalam putusan tersebut.

---

The focus of this study is President?s written authorization in summoning and questioning of parliamentary member of Republic of Indonesia that suspected commiting a criminal act by analyzing Constitutional Court's Decision No. 76/PUU-XII/2014. This study also explain about written authorization in criminal proceedings of other public officials in Indonesia and other states. This study categorized as normative legal study with qualitative data analysis. The result of this study proves that the consideration of Constitutional Court's Decision No. 76/PUU-XII/2014 is inconsistent with Constitutional Court's previous decision and other consideration within this decision."

"Tesis ini menguraikan tentang proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang melibatkan sembilan fraksi partai politik hasil Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses tarik menarik kepentingan politik antarfraksi tersebut yang menghasilkan konflik dan konsensus, khususnya terkait dengan empat isu krusial yakni sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan, ambang batas parlemen, dan metode penghitungan suara menjadi kursi. Setelah dilakukan lobi politik intensif antara Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Fraksi akhirnya isu sistem pemilu dan alokasi kursi per daerah pemilihan pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat sehingga tercapai konsensus, sedangkan isu ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara menjadi kursi pengambilan keputusannya dilakukan dengan pemungutan suara. Teori yang digunakan adalah Teori Konflik dari Maurice Duverger, Teori Konsensus dari Maswadi Rauf, Teori Sistem Pemilu dari Ben Reilly, Andrew Reynolds dan Miriam Budiardjo, Teori Partai Politik dari Miriam Budiardjo, Sigmund Nuemann dan Alan Ware serta Teori Perwakilan dari Hanna Fenichel Pitkin, Miriam Budiardjo dan Bintan R. Saragih. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis dan wawancara mendalam dengan anggota fraksi yang terlibat dalam proses politik tersebut. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antarfraksi politik dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI tidak mengindikasikan adanya perjuangan ideologi politik, tetapi lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik praktis semata-mata yang bersifat pragmatis dalam rangka meraih kekuasaan secara demokratis melalui rekayasa UU Pemilu yang kompromistis. Teori Konflik (sebagian), Teori Konsensus, Teori Sistem Pemilu, Teori Partai Politik, dan Teori Perwakilan berimplikasi positif terhadap konflik dan konsensus antarfraksi dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI.

---

This thesis discusses about the political process in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) during the discussion of Election Bill, which involved nine factions of political parties from 2009 Election: Partai Demokrat (Democratic Party), Partai Golongan Karya (Working Group Party), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Indonesian Democratic Party-Struggle), Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party), Partai Amanat Nasional (National Mandate Party), Partai Persatuan Pembangunan (United Development Party), Partai Kebangkitan Bangsa (National Awakening Party), Partai Gerakan Indonesia Raya (Great Indonesian Movement Party), and Partai Hati Nurani Rakyat (People's Conscience Party).

The problem was how the power interplay among these factions created conflict and consensus about four crucial issues: election system, allocation of seats for each electoral district, parliamentary threshold, and method of turning votes to seats. After an intensive political lobbying between the chairman of the House and the factions’ leader, the decision on election system and allocation of seats was made by deliberation, while the decision on parliamentary threshold and method of turning votes was reached by voting.

The theories applied in this study are Conflict Theory by Maurice Duverger, Consensus Theory by Maswadi Rauf, Election System Theory by Ben Reilly, Andrew Reynolds and Miriam Budiardjo, Political Party Theory by Miriam Budiardjo, Sigmund Nuemann and Alan Ware, and Representation Theory by Hanna Fenichel Pitkin, Miriam Budiardjo and Bintan R. Saragih. This is a qualitative study with descriptive analytical techniques and deep interviews with the factions’ members involved in that political process.

The findings of this study show that the conflict among factions in the discussion of Election Bill in the House of Representatives was not driven by a struggle for certain political ideologies, but by pragmatic, practical, political orientations and interests to gain power democratically through a compromising election bill scheme. Conflict Theory (in part), Consensus Theory, Election System Theory, Political Party Theory, and Representation Theory had a positive implication in the conflict and consensus occurring in the discussion of Election Bill in the House of Representatives of Republic of Indonesia."

"Tindakan afirmatif dengan pemberian kuota 30% bagi kaum perempuan, merupakan hak konstitusional yang harus dipandang dengan proporsional dengan tidak mengesampingkan hak kedaulatan rakyat. Sebagai stake holder utama dalam negara demokratis, adalah hak rakyat untuk memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen. Pengabaian terhadap hak rakyat untuk memilih para wakilnya merupakan pencederaan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat "

"Penelitian ini membahas mengenai seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI pada Pemilu 2014 di PPP, PKS, dan PDI Perjuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumen sebagai metode dalam pengumpulan data. Asumsi dari penelitian ini adalah PPP memiliki seleksi kandidat perempuan yang cenderung berorientasi birokratik karena terjadi peningkatan keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014, PKS memiliki seleksi kandidat perempuan yang berorientasi patronase karena terjadi penurunan keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014, dan PDI Perjuangan memiliki seleksi kandidat perempuan yang cenderung berorientasi patronase karena terjadi stagnansi keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014 dengan menggunakan kerangka Matland. Temuan pertama dari penelitian ini adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PPP pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang berorientasi patronase. Temuan kedua dari penelitian ini adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PKS pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang cenderung berorientasi birokratik. Temuan ketiga adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PDI Perjuangan pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang cenderung beorientasi patronase. Dalam penelitian ini, seleksi kandidat perempuan yang berorientase patronase dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan di arena politik formal, khususnya DPR RI.

---

This thesis discussed the political party PPP, PKS, and PDI Perjuangan?s selection of women candidates in the nomination of the prospective members of The House of Representatives of Republic of Indonesia (DPR RI) during the General Elections of 2014. This research used qualitative method with the instruments of in-depth interviews, literature studies, and document studies to gather the data. Using the framework of Matland, the author formulated assumptions as follows: the first assumption of the research was the PPP tended to be a bureaucraticoriented selection system since there was an increasing number of its women?s political representation in the council, the PKS had a patronage-oriented selection system since there was a decreasing number of its representation, and the PDI Perjuangan tended to be patronage-oriented system since there was a stagnation in the representation. The first finding of the research revealed that the selection in PPP had a patronage-oriented system. Another finding showed that the selection in PKS had the tendency to have a bureaucratic-oriented system. The selection system in PDI Perjuangan, on the other hand, tended to be patronage-oriented. The research showed that the selection of women candidates with patronageoriented system could increase the women?s political representation in the formal political arena, in particular DPR RI."

"ABSTRAKPublik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas daripermasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerjayang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya 7orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alatkelengkapan lainnya. Tenaga ahli merupakan seseorang pekerja yang memilikikeahlian tertentu dan bagian dari sistem pendukung DPR RI. Dengan banyaknyatenaga bantu, kinerja DPR seharusnya dapat optimal. Adapun, pokokpermasalahan mengenai tenaga ahli tersebut yakni mengenai status hukum sertalebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam pengaturan dan implementasinya.Hal tersebut perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pekerjadalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakandalam penelitian ini yakni berbentuk yuridis-normatif. Melalui penelitian inidiharapkan dapat diidentifikasi secara yuridis-normatif mengenai status hukumdan beserta perlindungan hak dan kewajiban tenaga ahli DPR RI.

---

ABSTRACTRecently the general public has been paying great attention to theperformance of the House of Representatives. This is inseparable from the issuefaced by the high state institutions (lembaga tinggi negara), which isunderperformance. At present, a Member of the Republic of Indonesia House ofRepresentatives (DPR RI) may be supported by two ordinary staff and five expertstaff. Therefore, a member may be supported by up to seven individuals. Thisamount does not take into account expert staff appointed the faction (fraksi) andother instrumental expert staff. An expert staff is a worker that has certainexpertise and is a part of DPR RI support system. With that amount of assistance,the performance of DPR should be optimal. An issue that has arisen in relation toexpert staff is regarding their legal status, furthermore their rights and obligationsunder law and implementation thereof. This needs to be reviewed from legalprinciples on workers contained in prevailing laws and regulations. This researchapplies a juridical-normative approach. This research seeks to identify the legalstatus and the protection of rights as well as obligations afforded to expert staff atthe DPR RI from a juridical-normative perspective."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan asas opovov dan proporsionalitas dalampenghitungan suara dan perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun2009. Penelitian ini sangat menarik karena metode penghitungan suara padaPemilu tahun 2009 memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan denganpemilu sebelumnya, dengan mengintrodusir penghitungan kursi dalam 4 tahapdengan tujuan untuk mencapai proporsionalitas hasil pemilu. Di sisi lain, hinggasaat ini belum terdapat penelitian dari sisi hukum dan politik mengenai hal ini.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kajian dilakukan denganmelacak penerapan asas opovov dan proporsionalitas terhadap norma dalam UUPemilu, Peraturan KPU, Putusan MA mengenai uji materiil terhadap PeraturanKPU, dan Putusan MK terkait pengujian undang-undang Pemilu, serta melakukankajian perbandingan terhadap sistem pemilu di Denmark yang juga menerapkansistem pemilu proporsional.Hasil penelitian menemukan bahwa alih-alih menghasilkan proporsionalitas,metode penghitungan suara tersebut justru menghasilkan terlanggarnya asasopovov dan menyebabkan munculnya disproporsionalitas, terutama dalampenghitungan tahap ketiga. Hasil penelitian ini menyarankan penggunaanmodified proportional systems untuk mendorong tercapainya hasil pemilu yangproporsional, dengan membagi kursi DPR RI menjadi 2 bagian yakni kursikonstituensi, dan kursi kompensasi. Kursi konstituensi diperebutkan di tingkatdapil, sedangkan kursi kompensasi diperebutkan di tingkat nasional.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the application of the one person one vote one velue(opovov) and proportionality principles at the votes counting and seatsdistribution systems in the 2009 General Election. This study is very interestingbecause the method of vote counting in the election of 2009 had a fundamentaldifference compared with previous elections, which introduced seats distributionsystems into 4 stages with the aim of achieving proportionality of election results.On the other hand, there has been no legal and political study on this.This is a normative legal study. It done by tracking the implementation of theopovov and proportionality principles and norms in the election law, KPUregulation, the Supreme Court Decision regarding judicial review of the KPURegulation, and the Constitutional Court's decision related to constitutional reviewon the respective election law, and also comparative studies of the electoralsystem in Denmark which is also implementing the proportional system.The results found that instead of generating proportionality, the counting methodwould result in violation of the principle of opovov, and led to the disproportionalresult, especially in the third stage. Results of this study suggest the use ofmodified proportional systems to encourage the achievement of the proportionalelection results, by dividing the House of Representatives seats into 2 partsnamely the constituency seat and the compensation seats. The constituency seatscontested at the level of constituencies, while the compensation seats contested atthe national level."

"Tesis ini mengkaji mengenai Pertarungan Kekuasaan Antara Partai Besar vs Partai Kecil dalam Perumusan Ambang Batas Presiden ('Presidential Threshold') Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam proses pembahasan tersebut masing-masing fraksi saling beradu argumentasi mengenai isu ambang batas presiden ('presidential threshold'). Terdapat 2 (dua) pendapat yang mengemuka yang saling berlawanan (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya. P'ertama', pendapat yang menginginkan agar besaran ambang batas presiden tetap pada angka 20% kursi dan 25% suara sah nasional. 'Kedua', pendapat yang menginginkan agar aturan mengenai ambang batas presiden ('presidential threshold') dihapuskan menjadi 0%. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif-analitis dan wawancara mendalam dengan beberapa anggota fraksi yang terlibat langsung dalam proses politik tersebut.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partarungan kekuasaan antara partai besar vs partai kecil pada perumusan ambang batas presiden ('presidential threshold') lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik pragmatis masing-masing fraksi yang sifatnya kolutif dalam rangka untuk kepentingan Pilpres dan Pemilu tahun 2019. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik berimplikasi positif terhadap penelitian ini.

---

This thesis examines the Power Struggle between the Big Parties vs Small Parties in the Formulation of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that occurs in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). In the discussion process each faction clashed with each other regarding the presidential threshold. There are 2 (two) opinions that are contradictory between one another. First, opinions that want the presidential threshold to remain at 20% of seats and 25% of legitimate national votes. Second, opinions that want the presidential threshold to be abolished to 0%. The theories used in this study are power theory, competition theory and conflict theory. This research is a qualitative research using analytical-descriptive analysis techniques and in-depth interviews with several faction members who are directly involved in the political process.

The findings in this study indicate that the participation of power between big parties vs small parties in the formulation of the presidential threshold is more motivated by the orientation and pragmatic political interests of each faction that is colutive in the interests of the 2019 Presidential Election and Election. Theoretical implications shows that the theory of power, competition theory and conflict theory have positive implications for this research."