Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKImplementasi Perda Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta mengatur mengenai ketentuan dari seluruh penyelenggaraan usaha perpasaran swasta, termasuk usaha minimarket. Perkembangan jumlah minimarket di DKI Jakarta cukup pesat, namun banyak dari minimarket tersebut yang menyalahi aturan. Hal ini berakibat pada menurunnya omzet dari pedagang-pedagang pasar tradisional dan warung, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu wilayah yang mengalami persaingan usaha tersebut adalah wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat tersebut dikarenakan pelaksanaan Perda Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 yang tidak tegas. Terjadi ketidaksesuaian pengaturan minimarket di Bendungan Hilir. Hal ini dikarenakan kurangnya keinginan implementor dalam melaksanakan kebijakan, lemahnya pengawasan dan kurangnya dukungan dari pengusaha minimarket untuk mengikuti aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi Perda Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, khususnya pengaturan minimarket di Bendungan Hilir. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pengaturan minimarket tersebut masih belum terlaksana dengan baik karena belum sesuai dengan indikator-indikator implementasi kebijakan yang efektif.

---

ABSTRAKThe implementation of Jakarta’s Local Regulation No. 2 in 2002 about Private Marketing are regulating about terms and condition of private marketing providence, include minimarkets. Minimarkets at DKI Jakarta are grown rapidly, but many of that which have not suitable by regulations. It’s give an effect to reducing revenue from traditional markets and stall traders, which giving rise to unfair business competition. One of areas where experienced unfair business competition is Bendungan Hilir, Central Jakarta. It’s because the implementation of Jakarta’s Local Regulation No. 2 in 2002 are not firmly. The arrangement of minimarkets which has no suitable by regulations at Bendungan Hilir due to lack of desire implementor in implementing policies, lack of supervision, and lack of support from businessman of minimarkets to follow the rules. This research aims to describe implementation of Jakarta’s Local Regulation No. 2 in 2002 about Private Marketing, especially the arrangements of minimarkets at Bendungan Hilir. This research used post-positivist approach, and qualitative methods for data collection. The result of this research is implementation of policy to regulate the minimarkets still haven’t run well because not accordance with effectiveness of implementation indicators."

"Persaingan merupakan hal yang penting dalam kegiatan usaha, untuk itu sebisa mungkin persaingan selalu dijaga agar tetap hidup dalam kegiatan usaha. Karena dengan adanya persaingan, pelaku usaha dituntut untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produksi barang atau jasa yang dihasilkan serta terus melakukan inovasi agar pelaku usaha tersebut tetap unggul dibanding pesaing-pesaingnya. Faktor modal mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, untuk itu pemerintah melakukan campur tangan untuk melindungi pelaku usaha yang mempunyai modal kecil. Pemerintah Daerah DKI Jakarta membatasi pelaku usaha perpasaran swasta dalam memberikan harga jual, hal ini ditujukan agar pelaku usaha kecil disekitar pelaku usaha perpasaran swasta tidak terlibas oleh keberadaan pelaku usaha perpasaran swasta, namun cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Peraturan daerahnya kurang tepat jika ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pembatasan harga minimum yang boleh dijual pelaku usaha perpasaran swasta dapat dikatakan sebagai hambatan masuk yang diciptakan oleh pemerintah, karena pelaku usaha ketika baru masuk pertama kali ke dalam sebuah industri maka untuk menarik konsumen ia akan merendahkan harga jual barang atau jasanya dibanding pesaing-pesaingnya, namun ternyata hal tersebut dilarang oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil, namun seharusnya cara yang diambil bukan membuat pelaku usaha lain menjadi kecil atau tidak mempunyai kekuatan, tetapi seharusnya pemerintah memberi bantuan kepada pelaku usaha kecil tersebut agar mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bertahan terhadap persaingan di dunia usaha yang di dalamnya terdiri dari berbagai ukuran pelaku usaha. Hal ini perlu dilakukan agar persaingan usaha di Indonesia tetap terjaga dan akhirnya mencapai salah satu dari tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu menciptakan efisiensi nasional sehingga akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia"

"Dengan maraknya pembangunan minimarket, keberadaan ritel tradisional yang ada dari waktu ke waktu semakin terancam. Untuk itu, pengaturan mengenai jarak usaha antar minimarket ini perlu diatur mengacu pada salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa zonasi usaha antar minimarket tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan persaingan yang akan memberikan keuntungan bagi rakyat, dan kondisi lokasi usaha antar minimarket saat ini belum sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

---

From time to time, the rampant construction of minimarket threatens the existence of traditional markets. Therefore, the establishment of zoning regulation must be in accordance with one of the objectives stipulated in Law No. 5 of 1999 Concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; to create a conducive business atmosphere through a healthy business competition, thus ensuring equal business opportunity for large, middle, and small-scale entrepreneurs. This study is a juridical normative research, with a qualitative approach. This research shows that zoning regulation of minimarket is the government attempt to implement a competition policy that will give benefits to the people, and the conditions of current zoning regulation of minimarket are not in line with competition law and DKI Jakarta Provincial Regulation No. 1 Year 2014 on Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan ritel modern terhadap kinerja ritel tradisional dalam kebijakan zonasi ritel Perda DKI No.2 Tahun 2002. Penelitian dilakukan terhadap 153 ritel tradisional PD Pasar Jaya yang tersebar di DKI Jakarta. Dalam studi ini dilakukan identifikasi terhadap ritel modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket) yang melanggar ketentuan kebijakan zonasi ritel.Penelitian ini menggunakan data jumlah pedagang ritel tradisional sebagai proksi variabel kinerja ritel tradisional. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda guna menguji pengaruh jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional, revitalisasi pasar, dan potensi pasar terhadap kinerja tradisional.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran deskriptif bahwa implementasi kebijakan zonasi ritel di DKI Jakarta banyak dilanggar oleh pelaku usaha ritel modern. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dan potensi pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja tradisional. Namun, hubungan antara jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dengan kinerja tradisional adalah tidak linier (non-linier). Hal tersebut berarti bahwa pada awalnya keberadaan ritel modern memiliki hubungan positif dengan kinerja ritel tradisional namun pada rentang jumlah tertentu dan jumlahnya sudah melebihi titik kritis (batas maksimum) maka hubungannya akan menjadi negatif dengan kinerja ritel tradisional. Batas maksimum jumlah ritel modern yang diperbolehkan hanya berjumlah 1 (satu) outlet yang berada di dekat ritel tradisional. Adapun jenis ritel modern yang paling berpengaruh signifikan adalah supermarket. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002, meningkatkan komitmen pemerintah dalam membatasi serbuan jaringan ritel modern terutama ritel supermarket melalui pengetatan izin, serta optimalisasi program revitalisasi pasar ritel tradisional baik segi fisik maupun non fisik.

---

This study aimed to analyze the impact of modern retail coexistence with traditional retail on traditional retail's performance in retail zoning policy of Jakarta Regional Regulation No 2 2002. The traditional retails in this study were PD Pasar Jaya traditional retail where there were 153 markets spreaded across Jakarta. This research identified the modern retails minimarkets supermarkets hypermarkets location in accordance to retail zoning policy.

This study used number of traditional retailers as a proxy of performance variable. This research used the descriptive and multiple regression analysis in order to test the impact of the the number of modern retails which violated the retail zoning policy the market revitalization and the market potential to traditional retail's performance.

Result showed that most of modern retails violated the zoning policy Furthermore the result also showed that the number of modern retails which are located at near traditional retails and market potential variable had a significant impact on traditional retail's performance Surprisingly the correlation between the number of modern retails which are located at near traditional retails with traditional retail's performance was not linear It means that the correlation between number of modern retails and traditional retail's performance is a positive within a certain amount and then becomes negative afterward The maximum number of modern retails in which the correlation is positive is 1 one Inparticular it is only supermarket that has significant impact on traditional retail's performance We recommend reviewing the Jakarta Regional Regulation No 2 2002 increasing the government 39's commitment to restrict the modern retail growth optimizing the revitalization program for the traditional retail tangible and in tangible."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Perubahan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang di Wilayah DKI Jakarta yang semula merupakan Objek Pajak Pusat menjadi Objek Pajak Daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 sebagai landasan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta.Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan, perubahan perhitungan PBB terutang sesuai tarif, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta. dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masa peralihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan Metode Tipologi Penelitian Eksplanatoris dan Preskriptif, dengan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait sehingga dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI, terjadi perubahan perhitungan PBB Terutang sesuai dengan dasar pengenaan baru yang menyebabkan pajak terutang meningkat. Perubahan wewenang dalam kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB P2diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pada masa peralihan terdapat utang pajak, keberatan, banding dan restitusi yang tetap ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakartaberdasarkan peraturan pelaksananya. Perlu adanya sosialisasi di masing-masing kelurahan dan kecamatan pada saat penyerahan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak diberikan brosur yang isinya pemberitahuan bagi Wajib Pajak saat ini PBB P2 sebagi Pajak Daerah, Tarif dan Tata Cara Keberatan dan pengurangan terhadap Pajak Terutang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the calculation of change in Land and Building Tax payable in DKI Jakarta which was originally Tax Central Object become Local Tax Object with the issuance of law No. 28 of the year 2009 concercing Regional Tax and Retribution Tax and the establishment of Local Regulation No. 16 of the year 2011 as a foundation to collct for Land and Building Tax in rural and urban areas within the area of DKI Jakarta. Because of such background, then the subject matter of this thesis is how the implementation, the change on land and Building Tax calculation in accordance to the fare based on the Local Regulation DKI jakarta No. 16 of the year 2011 concerning Land and Building Tax for rural and urban areas in the area of DKI Jakarta. The problem addressed by using the method of typology dan Prescriptive Research explanatory, using ResearchMethods Bibliography and coupled with information from sources related to the implementation of the Jakarta Regional Regulation No. 16 year 2011 on Land and Building Tax, Tax calculation changes payable in accordance with the basic imposition of taxes payable increased RecentMost cause. Authourized change in the process of data collection activities, assessment, determination, administration, collection and service Tax on Land ang Building Rural and Urban is organzed by the Goverment of DKI Jakarta Tax Office. In the transitional period there is tax debt, objections, appels and retitution are still in follow-up by the Jakarta Tax office based is implementing regulations. Need for socialization in each region spanned on the delivery SPPT Land and Building Tax taxpayers given notice of the contents of the brochure for Taxpayers current land and building tax of LocalTaxes, Tarif and Objection Procedures for Tax Payable."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak PeraturanGubernur Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Jam Masuk Sekolah terhadap pelajar diwilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalahkualitatif. Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwaPeraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang jam masuk sekolah memerlukanevaluasi kembali akibat dampak negatif yang muncul berpengaruh terhadapkenyamaan dan kesejahteraan pelajar karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisikmaupun psikologis dari pelajar di wilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis study aims to describe and analyze the impact of the Governor Regulation No.11 Year 2009 about Hours of School to senior high school students in South Jakarta,Jakarta Province. This research approach is qualitative. Based on the results ofresearch can be concluded that the Governor Regulation No. 11 Year 2009 on schoolhours requires a re-evaluation due to the negative effects arising influence on theconvenience and welfare of the student because of non-fulfillment of physical andpsychological needs of students in South Jakarta, Jakarta Province."

"ABSTRACTPekerja merupakan aktor penting dalam hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, salah satunya ialah masalah upah. Untuk itu, Pemerintah mengatasi permasalahan upah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya dan dilaksanakannya PP 78/2015 banyak dari serikat pekerja yang menolak karena ada perubahan metode dalam pembayaran upah yang merugikan pekerja. Skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan apa permasalahan dan tantangan dalam penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan dimensi-dimensi kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PP 78/2015 belum memenuhi penghasilan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dimana bahwa dari enam dimensi dan indikator yang digunakan dalam evaluasi belum terlaksana dengan baik. Permasalahan dalam penetepan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yakni dikarenakan PP 78/2015 bertentangan dengan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, tidak melibatkan peran Dewan Pengupahan, intervensi politik, dan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain, terdapat tantangan dalam penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yakni harus sesuai dengan kebutuhan riil pekerja, dan mengembalikan konsep safety net.

---

ABSTRACTWorkers are the main factor in industrial relations. Industrial relations can not be separated from men power issues, one of which is wages. The Government works to resolve the following issue by formulating the Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages. However, after being released and implemented, many labor unions decline the regulation since there is an amandment of method in wage payment that harms the workers. This study discusses the evaluation of implementations of Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and what are the issues in formulating the provincial minimum wage in Jakarta. This study uses post positivist approach with the dimensions of policy evaluation criteria proposed by Dunn that is effectiveness, effieciency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The data is obtained from the interviews and the study of literature. The result of this study shows that the evaluation of the implementation of the following regulation has not yet reached the need of proper living of the workers based on the six dimensions and indicators that are used in this study. The issues in fomulation provincial minimum wage in Jakarta is because the regulation is not legally harmonized with Act No. 13 of 2003 on Manpower, in which the act does not involve any role from Wage Councils, political intervention, and distinction of interests between workers and entrepreneurs. On the other hand, there are also two obstacles along the way which must be in accordance with the real needs of workers and restore the concept of safety net. "

"Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan kepemudaan. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum dan dasar konstitusional program, kebijakan, penganggaran dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Banten. Tujuan dibuatnya perda ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Provinsi Banten yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda termasuk kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Perda ini mengamanatkan paling sedikit 2 % (persen) dari APBD untuk pelayanan kepemudaan di Banten, empat tahun usia perda kepemudaan ini namun apakah sudah ter-implementasi dengan baik dan sejauh mana manfaat perda Kepemudaan dalam mengatasi problem-problem sosial kepemudaan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis implementasi model Merilee S. Grindle dan analisis alokasi anggaran untuk menganalisa implementasi perda kepemudaan dari asepek content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perda kepemudaan nomor 10 tahun 2014 terhadap alokasi anggaran 2 % (persen) untuk pelayanan kepemudaaan di Banten belum berjalan optimal. Segi content, isi kebijakan perda ini lemah karena tidak didukung konsep dan ketentuan pembangunan kepemudaan yang aplikatif. Segi context of implementation, perda ini tidak cukup dukungan dan keberpihakan dari pemerintah Provinsi Banten baik dalam skala prioritas pembangunan atau regulasi teknis pelayanan kepemudaan di lintas stakeholder.

---

In 2014 th, Banten Provincial Government have been Establishing Regional Regulation Number 10 of 2014 concerning Youth Development. This serves as a legal standing and constitutional basis for programs, policies, budgeting youth development in Banten Province. The purpose of the regulation to improve the quality of youth services in Banten Province is includes awareness, empowerment and development of the potential of youth including leadership, entrepreneurship and youth leadership. In terms of funding this regional regulation mandates at least 2% (percent) of the Regional Government Budget for youth services in Banten,youth regulation is well implemented and the extent of the benefits of the Youth regulation in overcoming youth social problems in the Province Banten after four-year ago. This study uses a qualitative approach with the analysis method of implementing the Merilee S. Grindle model and analysis of budget allocations to analyze the implementation of youth regulations from asepek content of policy and context of implementation. The results of this study concluded that have been implementation of the number 10 regulation on youth in 2014th budget allocation of 2% (percent) for youth services in Banten had not yet run optimally. In terms of content, the contents of this regional regulation are weakening because it is not supported by applicable youth development concepts and provisions. In terms of context of implementation, this regulation does not have enough support and partiality from the Banten provincial government the development priority scale or the technical regulation of youth services across stakeholders."