Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana skripsi ini menganalisa sebuah kasus PHK yang juga memiliki unsur PKWT, yang diajukan pada awalnya kepada Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya oleh seorang supir bernama Petrus Yulianto Wibowo terhadap perusahaan ia bekerja yaitu PT. Sumber Surya Gemilang. Kasus tersebut mengangkat isu terhadap penggunaan PKWT menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penggunaan peraturan tersebut dalam kasus ini yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan yang diangkat oleh Majelis Hakim di PHI Palangkaraya dan perbandingan dengan pertimbanganpertimbangan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada tahap kasasi. Majelis Hakim pada PHI Palangkaraya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan Majelis Hakim MA, dimana dalam pertimbangan terhadap PKWT antara penggugat dan tergugat berbeda. Majelis Hakim PHI Palangkaraya menyalahkan pembaharuan dan perpanjangan PKWT yang diajukan oleh tergugat, sementara Majelis Hakim MA menyalahkan hanya perpanjangan PKWT yang diajukan oleh tergugat. Isu ini mengangkat masalah yaitu mengenai efektifitas dan juga penyalahgunaan perjanjian kerja waktu tertentu, dimana menurut penulis ini peraturan mengenai PKWT masih kurang jelas dan lugas dan juga banyaknya penerapan yang belum dilaksanakan secara benar, beserta dengan perbedaan putusan pengadilan MA yang adalah sebuah putusan kasasi dari putusan PHI sebelumnya.

---

ABSTRACTThis thesis is aimed to analyze the effectiveness of the use of work agreements with aspecified time (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT), where this thesis will analyze a termination of employment case which has an issue regarding the PKWT, where the case was initially brought before the Palangkaraya Industrial Relations Court by a driver named Petrus Yulianto Wibowo against a company, PT. SumberSurya Gemilang as his employer. This case brings up the issue of the use of PKWT according to Law No. 13 of 2003 on Ketenagakerjaan and the use of the Ketenagakerjaan Law in which the use of such law was not in accordance with the regulations stated in the law itself, as well as the considerations brought by the Panel of Judges from the Palangkaraya Industrual Relations Court with a comparison of the considerations brought by the Panel of Judges at the Supreme Court of Indonesia at the kasasi stage. The Panel of Judges at the Palangkaraya Industrial Relations Court has different considerations to the case compared to the Panel of Judges at the Supreme Court, where the considerations on the use of PKWT between the plaintiff and the defendant were different among the different courts. The Palangkaraya Industrial Relations Court has ruled out the renewal and extension of the PKWT by the defendant as unlawful, whereas the Supreme Court only ruled the extension of the PKWT as unlawful. This issue brings up the problem of the effectiveness and the misapplication of PKWT agreements, where according to this writer the regulations regarding PKWT does not provide enough clarity with the lack of proper application, along with the difference in the Supreme Court Decision which was a kasasi of a previously decided Industrual Relations Court Decision "

"Skripsi ini membahas tentang fenomena yang terjadi terkait soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana pembahasan dilakukan mengenai proses Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pengusaha terhadap Buruh/Pekerja yang terikat oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sudah marak digunakan perusahaan-perusahaan sebagai cara alternatif mempekerjakan Buruh/Pekerja, pengaplikasian perjanjian kerja ini menjadi pertanyaan apakah Buruh/Pekerja mendapatkan haknya setelah Pemutusan Hubungan Kerja.Skripsi ini menganalisa kasus yang terjadi antara Pekerja dan Pengusaha, hasil penelitian ini membahas mengenai status Pekerja yang di PHK setelah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hak Pekerja pun juga akan dibahas diakhir penelitian ini dimana penghitungan uang pesangon Pekerja yang sudah dijatuhkan Pengadilan Hubungan Industri tidak mengikuti dasar hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

---

This thesis discusses the phenomena to the related matter of Specified Time Working Agreement where the discussion is done on the Termination of Employment Employers committed to the Labors/Workers who are bound by the Specified Time Working Agreement. Specified Time Work Agreement has been rapidly adopted by Companies as an alternative way of employing Labor/Worker, the application of these agreements is put into question whether the Labor/Workers get their rights after the termination of their employment.

This thesis analyzes a case that occurred between a Worker and Employer, the results of this study is to discuss the status of the Worker which were laid off after signing the Specified Time Work Agreement, the Workers' rights will also be discussed at the end of the research where the calculation of the Workers severance package that has been imposed by the Industrial Relations Court did not follow the legal basis, which is based on the Manpower Law."

"Kontrak Kerja merupakan hal terpenting untuk memulai pekerjaan. Dengan adanya kontrak kerja, pekerja akan bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disahkan. Bagi pekerja kontrak atau pekerja PKWT, kontrak kerja adalah sebuah perjanjian kerja yang belum tetap jangka waktu kerja, upah, lama kerja dan status pekerjaan, hal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dan tidak tentu. Akibatnya pekerja mengalami rasa cemas. Rasa cemas tersebut dapat dirasakan mulai dari cemas ringan, sedang, sampai berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Sampel penelitian ini adalah 62 pekerja harian lepas yang bekerja di Hotel X dengan teknik pengambilan sampel dengan jenis total sampling. Penelitian ini menggunakan instrument ZSAR-S (Zung Self Anxiety Rating-Scale). Zung Self Anxiety Rating-Scale untuk mengukur tingkat kecemasan. Hasil analisis univariat didapatkan lebih banyak pekerja mengalami kecemasan ringan, usia dewasa awal lebih cemas pada tingkat ringan, lebih banyak pekerja laki-laki mengalami cemas sedang dan pekerja dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK mengalami cemas ringan dan sedang. Penelitian ini mendukung pentingnya perusahaan untuk membentuk konsultasi professional untuk pekerjanya, menjelasan pentingnya kesehatan mental dan promosi kesehatan.

---

The Employment Contract is the most important thing to start work. With the employment contract, workers will work in accordance with the contract that has been ratified. For contract workers or PKWT workers, an employment contract is a work agreement that has period of work, wages, length of worked, and work status that is not fixed, this can change at anytime and uncertain. As a result, workers tend to experience anxiety. The anxiety can be felt ranging from mild, moderate, to severe. This study aims to describe the level of anxiety of workers with a certain time work agreement. The sample of this research is 62 freelance workers who work in several hotels with a total sampling technique. This study uses the ZSAR-S (Zung Self Anxiety Rating-Scale) instrument. Zung Self Anxiety Rating-Scale to measure anxiety levels. The results of univariate analysis showed that more workers experienced mild anxiety, early adulthood was more anxious at a mild level, more male workers experienced moderate anxiety and workers with a high school education background experienced mild and moderate anxiety. This study supports the importance of companies to establish professional consultations for their workers, explaining the importance of mental health and health promotion. "

"Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaturan dan praktek pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengkaji konsep pengawasan ketenagakerjaan terhadap PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat permasalahan hukum dalam pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak berlangsung dengan optimal. Dibutuhkan kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan terkait pencatatan PKWT, sehingga pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat berlangsung lebih optimal.

---

This research is analyzing the regulations and practices of labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta, also to review the labour inspection concept about WAST in Jakarta. This research is qualitative descriptive interpretative. The result of this research are legal issues in the labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta, hence the registration is not implemented with optimally. The researcher suggests that suitable legal instrument of labour law related to WAST registration needed, so that the implementation of labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta can be optimalized."

"Klausul syarat objektif menjadi ketentuan wajib dalam membuat perjanjian kerja yang dibuat pekerja dan pemberi pekerja. Tulisan ini mencakup segala analisis mengenai perjanjian kerja yang bertentangan dengan syarat objektif yaitu perundang-undangan terdapat memuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 732K/PDT.SUS-PHI/2021. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam putusan ini pemenuhan klausul syarat objektif merupakan hal penting yang tidak dapat ditinggalkan. Mengenai ketentuan perjanjian kerja yang salah satu klausul melanggar syarat objektif akan batal demi hukum dan tidak berlaku, maka pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 732K/PDT.SUS-PHI/2021 akan mengangkat seluruh prosedur perjanjian kerja dengan benar dan ketentuan prosedur dari tahap adanya pemutusan hubungan kerja sampai ke tahap penyelesaian perselisihan dalam hubungan kerja.

---

The objective condition clause is a mandatory provision in making a work agreement made by workers and employers. This paper covers all the analysis of employment agreements that are contrary to the objective requirements, namely the legislation contained in Supreme Court Decision Number 732K/PDT.SUS-PHI/2021. This writing uses doctrinal research methods. In this decision, the fulfillment of the objective requirement clause is an important thing that cannot be abandoned. Regarding the provisions of an employment agreement in which one of the clauses violates the objective conditions, it will be null and void, so the Supreme Court Decision Number 732K/PDT.SUS-PHI/2021 will appoint the entire employment agreement procedure correctly and the provisions of the procedure from the stage of termination of employment to the stage of resolving disputes in labor relations."

"Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum atas peralihan  perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Fakta dilapangan menggambarkan sering terjadinya ketidakpastian hukum bagi pekerja karena pengusaha tidak melakukan peralihan status. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa untuk tidak ada kejelasan prosedur peralihan status pekerja, untuk mendapatkan kepastian hukum pekerja harus meminta penetapan melalui pengadilan.

---

The thesis discusses the legal certainty of the transition of an employment agreement for a definite period of time (PKWT) to an employment agreement for an indefinite period of time (PKWTT). There are many findings in the field that illustrate mistakes in the practice of work agreement but cause legal uncertainty for employee because the employer does not want to make the status change. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The results of this study that for the lack of clarity in procedures for transitioning workers status, to obtain legal certainty, the workers must request a determination through the court."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu 84 pegawai PKWT tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Indonesia yang telah bekerja lebih dari satu tahun. Kepuasan kerja diukur menggunakan Job Satisfaction Survey (JSS) yang terdiri dari delapan dimensi (Spector, 1997), sedangkan komitmen organisasi diukur menggunakan Organizational Commitment Scale yang terdiri dari tiga dimensi (Meyer dan Allen, 1991). Penelitian ini menggunakan analisis korelasi Spearman yang didukung dengan pengujian hipotesis korelasi Spearman menggunakan uji-Z. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah dan positif antara kepuasan kerja dan komitmen pegawai PKWT di lingkungan Universitas Indonesia.

---

This research aims to examine the relationship between job satisfaction and organizational commitment. This research use quantitative approach explanatif. The sample of this research is 84 employees PKWT especially employee educational in environment University of Indonesia who had been worked for more than a year. Job satisfaction were used to measure the Job Satisfaction Survey (JSS) that consist of eight dimensions (Spector, 1997), while organizational commitment were used to measure Organizational Commitment Scale that consist of three dimensional (Meyer and Allen, 1991). This research use Spearman correlation analysis were supported by the Spearman correlation hypothesis tested using Z-test. The results of this research show that there is a weak and a positive relationship between job satisfaction and organizational commitment on employee PKWT at the University of Indonesia"

"Skripsi ini membahas kesesuaian antara isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. X dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. X. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pelaksanaan sanksi yang tegas untuk para pemberi kerja yang melakukan pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang, serta pengawasan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang demi hukum statusnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga karyawan kontrak dapat memiliki hak layaknya karyawan tetap. Selain itu, instansi ketenagakerjaan yang bertugas untuk melakukan pencatatan setiap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu seharusnya lebih ketat saat melakukan pemeriksaan atas isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut agar kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan dapat dihindari.

---

The focus of this study is to discuss about the consistency between the content of Specific Time Work Agreement in PT. X with the regulation in the The Law No. 13 Year 2003 concerning Manpower. This study uses normative approach with the aim to gain an understanding about Specific Time Work Agreement regulation and to understand how the Specific Time Work Agreement regulation is being applied in PT X. The result of this study suggested that there need to be a firm consequences given to the employer who violate the regulation that has been stated in the Law of Specific Time Work Agreement. There also need to be a close supervision for the Specific Time Work Agreement which acquired changed of status by the law to Unspecific Time Work Agreement, so that the contracted employee could obtain their rights equally with regular employee. Furthermore the manpower institution who has the duty of recording every Specific Time Work Agreement should be more strict while checking the content of Specific Time Work Agreement, to avoid the possibility of law violation."

"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT sebagai salah satu sistem perjanjian kerja di Indonesia kerap disimpangi oleh sebagian pengusaha, sehingga pengusaha dapat menggunakan PKWT sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja PHK yang tidak sesuai prosedur. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 7/PUU/XII/2014 tentang perubahan status PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PKWTT . Skripsi ini membahas penerapan Putusan Nomor 7/PUU/XII/2014 dengan meninjau putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelaksanaan Putusan MK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya, Putusan MK Nomor 7/PUU/XII/2014 masih belum dapat dilaksanakan karena tidak terdapat peraturan lebih lanjut terkait pelaksanaannya. Selain pelaksanaan Putusan MK No. 7/PUU/XII/2014, dalam skripsi ini juga akan dibahas tentang teori perjanjian kerja, khususnya mengenai PKWT dan PHK di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, sehingga dari pembahasan tersebut akan diperoleh kesimpulan terkait penerapan Putusan MK No. 7/PUU/XII/2014 yang berhubungan dengan PKWT dan PHK.

---

Time Based Working Agreement as one of the working agreement system in Indonesia is often violated by several parts of employer in order to use it as an excuse to conduct Termination of Employment that is not in accordance with the procedure. As an attempt to resolve this issue Supreme Court released Verdict Number 7 PUU XII 2014 concerning the transition of Time Based Working Agreement to Fixed Term Working Agreement. This Thesis discuss the application of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 by reviewing court verdicts related to execution of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014.

The result of this research shows that in practice, Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 cannot be executed yet, due to absence of subordinate regulation related to its execution. Beside the execution of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014, this thesis also discusses about the theory of agreement, specifically upon Time Based Working Agreement and Termination of Employment in Indonesia. The method that is used is descriptive analysis, therefore such discussion will result in conclusion regarding the application of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 related to Time Based Working Agreement and Termination of Employment in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dari penelitian ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah tidak berlaku secara mutlak lagi dalam perjanjian kerja. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kerja dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif apa bila asas kebebasan berkontrak berlaku secara mutlak.

---

This research aims to explain how the application of freedom of contract principle can in time based labor contract. This research is a normative juridical law using secondary data such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that now the freedom of contract is limited in the case of labor contract. Government’s objective from limiting this freedom of contract is to minimize the effect of negative impact of freedom of contract."