Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau REIT, diperkenalkan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang mengadopsi konsep Collective Investment Scheme yang memiliki karakteristik serupa trust dengan kewajiban fidusia terhadap kepentingan beneficiaries, dan konsep produk Real Estate Investment Trusts suatu model investasi dengan aset dasar penerbitan efek berupa aset real estat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan produk Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Transplantasi konsep-konsep dalam produk DIRE berbentuk KIK membentuk DIRE berbeda dengan produk investasi lain di pasar modal Indonesia. DIRE memiliki cakupan aktivitas investasi yang lebih luas, mencakup investasi dalam bentuk efek dan properti fisik, aktivitas dalam lingkup pasar modal dan aktivitas di luar lingkup pasar modal. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan Indonesia mempengaruhi DIRE sehingga berbeda dengan produk sejenis di pasar modal lainnya. DIRE sebagai subyek hukum dengan bentuk hukum KIK tidak mengalami hambatan dalam aktivitas pasar modal, namun untuk aktivitas di luar pasar modal, KIK yang bukan merupakan bentuk hukum, menyebabkan mekanisme kegiatan DIRE harus disesuaikan. DIRE dapat menggunakan Special Purpose Company dalam aktivitas investasinya, di samping itu banyak aktivitas DIRE dilakukan oleh Manajer Investasi yang mewakili DIRE di dalam dan di luar pengadilan. Hal tersebut membuka kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, karenanya diperlukan perlindungan bagi pemegang unit penyertaan khususnya untuk minority unit holders. Regulasi yang berperan penting dalam menentukan kerangka hukum investasi, diharapkan mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pelaku jasa keuangan, investor dan dalam skala yang lebih luas, menjaga kepentingan Negara.

---

Collective Investment Contract (CIC) and Real Estate Investment Fund or Indonesia REIF (I-REIF) were introduced in Indonesia through legislation which have adopted the concept of Collective Investment Scheme that has similar characteristics to ?trust? with fiduciary obligations to the interests of beneficiaries; and the concepts of Real Estate Investment Trusts, an investment model with real estate as underlying asset. The purpose of this study was to understand the legislation and implementation of I-REIF under Collective Investment Contract. The method used to address the problems is a normative legal research. Tranplantation concepts in CIC and I-REIF under CIC creates I-REIF different from other investment products in Indonesian capital market. It has broaden the investment scope from securities to physical properties, includes activity inside and outside capital market. On the other hand, Indonesia legislation affecting I-REIF so different from similar products in other capital markets. I-REIF under CIC as legal subject does not experience obstacles in capital market activity, but for activities outside the capital market, CIC which is not a legal form, causing the activity of I-REIF should be adjusted, such as use Special Purpose Company in its investment activity. Many activities carried out by the Investment Manager representing I-REIF, inside and outside the court. It opens the possibility of conflict of interest, hence protection for particularly minority unit holders is needed. Regulation which plays an important role in determining legal framework for investment, is expected to cover necessary aspects to safeguard the interests of the financial services companies, investors and in broader scope, safeguard interests of the Country."

"Reksa Dana merupakan salah satu instrument Pasar Modal di Indonesia. Reksa Dana paling dominan yang berlaku di Indonesia adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Masih banyak ketentuan yang belum diatur dalam peraturan yang mengatur KIK, khususnya ketentuan mengenai persyaratan hukum dalam proses penerbitan. Selain itu, beberapa karakteristik KIK yang memenuhi karakteristik suatu Badan Hukum menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum KIK dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan informasi mengenai persyaratan hukum KIK, kedudukan hukumnya dalam perundang-undangan Indonesia, dan kesesuaian norma-norma hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan komparatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif belum sepenuhnya mengatur ketentuan mengenai persyaratan hukum dalam proses penerbitan, serta kedudukan hukum dari KIK. Kemudian, norma hukum dalam peraturan yang mengatur KIK belum sesuai dengan praktik investasinya. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempertegas persyaratan hukum, serta kedudukan hukum KIK melalui berbagai media informatif seperti buku pedoman OJK, maupun melalui Surat Edaran. Selain itu, baik OJK, investor, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, perlu melakukan perbandingan hukum praktik Reksa Dana dengan negara lain yang dapat menjadi sumber untuk mengevaluasi praktik Reksa Dana, serta menilai kesesuaian norma hukum KIK di Indonesia.

---

Mutual Funds is one of the Capital Market instrument in Indonesia. The dominant types of Mutual Funds is the Collective Investment Contract Mutual Funds (CIC). There are still many provisions that have not been regulated in regulations governing CIC, especially the provisions regarding legal requirements in issuance process. In addition, several characteristics of CIC that fulfill the characteristics of a Legal Entity raise questions regarding the legal standing of CIC in Indonesian legislation. For this reason, this research aims to explain information on the legal requirements of CIC, its legal standing in Indonesian legislations, and the suitability of its legal norms. This research is a normative and comparative legal research that uses descriptive analytical research methods. This research found that Financial Services Authority (POJK) Regulation No.23/POJK.04/2016 on Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts does not fully regulates provisions regarding legal requirements in the issuance process, as well as the legal standing of CIC. Then, the legal norms of CIC are not suitable with its investment practices. Thus, the Financial Services Authority (FSA) needs to emphasize the legal requirements, as well as the legal standing of CIC through various informative media such as the FSA handbook, or through Circular Letters. In addition, all parties needs to conduct a legal comparison of Mutual Fund practices with other countries which can be a source for evaluating the practice of Mutual Funds, as well as assessing the suitability of the legal norms of CIC in Indonesia."

"Dalam pasar modal Indonesia saat ini dikenal dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai salah satu produk investasi pasar modal. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mekanisme penerbitan Dana Investasi Real Estat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, permasalahan perpajakan terhadap Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan peran, tugas dan tanggung jawab Notaris dalam rangka Proses Penerapan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia sebagai usaha menciptakan produk investasi baru yang selaras dengan perkembangan pasar modal internasional, kondisi pasar modal nasional serta kebutuhan investor. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai alternatif investasi yang kompetitif dan bermanfaat sebagai salah satu pendorong pertumbuhan industri properti di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan diantaranya hambatan mengenai perpajakan. Dalam pelaksanaan penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperlukan peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta pendirian Special Purpose Company (SPC) yang didirikan untuk kepentingan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Investasi Kolektif, akta terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Unit Penyerta (RUPUP) Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan akta Likuidasi atau pembubaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

---

In the Indonesia Capital Market, Collective Investment Contract Real Estate Investment is currently known as one of capital market investment products. The problems discussed in this topic is the initial public offering mechanism of Real Estate Investment according to the Indonesia regulation, tax issues in Real Estate Investment, and the role, duties and responsibilities of a notary in order to Process the application of the Real Estate Investment. The purpose of this research is to answer the problems that will be discussed in this thesis. The research methods that was adapted for this thesis is the juridical normative approach with literature study characteristic. The issuance of Collective Investment Contract Real Estate Investment in Indonesia as an effort to create new investment products that are in harmony with the development of international capital markets, the national capital market conditions as well as the needs of investors. Collective Investment Contract Real Estate Investment as an alternative to a competitive and rewarding investment as one of the drivers of growth in the property industry in Indonesia. However, in practice there are still numerous obstacles including barriers regarding taxation. In the implementation of Collective Investment Contract Real Estate Investment required Notary's role as a capital market supporting professionals who were involved in the making of the deed of establishment of the Special Purpose Company (SPC), established for the benefit of Collective Investment Contract Real Estate Investment, deed relating to the implementation of the general meeting of the holders of Collective Investment Contract Real Estate Investment and deed of the liquidation or dissolution of the Collective Investment Contract Real Estate Investment."

"Dalam pasar modal Indonesia saat ini dikenal Real Estate Investment Trust (REITs) yang merupakan salah satu instrumen pasar modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. REITs pertama kali ditujukanbagi investor kecil agar mereka mengumpulkan modal yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan investasi didalam properti komersil yang menghasilkan pendapatan dalam skala besar. Pembentukan REITs dalam pasar modal Indonesia dilakukan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) menurut Peraturan Bapepam-LK. Namun dalam pelaksanaan REITs tersebut masih terdapat berbagai kendala diantaranya kendala menyangkut masalah pengenaan pajak berganda dan masalah hukum pertanahan Indonesia yang belum dapat memfasilitasi berkembangnya REITs di Indonesia. Dalam pelaksanaan penawaran umum dana investasi real estat tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta pendirian perseroan terbatas yang merupakan special purpose company, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.

---

Real Estate Investment Trust (REITs) is currently known in Indonesia?s capital market as one of the many capital market instruments. The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. REITs are aimed for the small to medium (limited funds) investors to collectively sum funds, after the fund has been collected to a larger amount later it shall be used to purchase commercial properties which generates yields in a larger scale. According to the regulation issued by BAPEPAM-LK, REITs in Indonesia's capital market is applied in the form of collective investment scheme. However, the implementation of REITs in Indonesia is still facing various obstacles, including double tax issues and Indonesia's land ownership regulations issues, due to the obstacles mentioned above, Indonesia's capital market does not have the capability in facilitating REITs's growth in Indonesia. In the execution of REITs's public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a limited liability company for the special purpose company, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal."

"Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

---

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Captial Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tinjauan dan implikasi penetapan KIKEBA sebagai Subjek Pajak Badan di Indonesia, implementasi kebijakan pajak atas transaksi KIK-EBA di Indonesia, serta kebijakan pajak atas transaksi Efek Beragun Aset di negara India, Argentina, China, Belgia, dan Singapura dan alternatif kebijakan bagi Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pajak, Pajak Penghasilan, Bunga, Marjin, Sistem Pemungutan Pajak, Sekuritisasi Aset, dan KIK-EBA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan KIK-EBA sebagai Subjek Pajak Badan menyebabkan implikasi kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, pemotongan PPh Pasal 23 atas marjin yang diterima oleh KIK-EBA dari Originator menyebabkan lebih bayar terus-menerus yang berdampak pada terganggunya likuiditas KIK-EBA, khususnya kepada Investor. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang dapat memberikan kemudahan perpajakan bagi KIK-EBA, entah dalam bentuk insentif sebagaimana diadopsi dari kebijakan di Argentina, China, dan Belgia atau paket kebijakan khusus seperti kebijakan VCC yang diterapkan di Singapura.

---

This study aims to analyze the review of the establishment of KIK-EBA as a corporate taxpayer in Indonesia and its implications, the implementation of tax policies on CICABS transactions in Indonesia, and the tax policies on Asset Backed Securities transactions in other countries also the alternative policies for Indonesia. The analysis was carried out using the theory of Policy Implementation, Tax Policy, Income Tax, Interest, Margins, Tax Collection System, Asset Securitization, and CIC-ABS. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews. The results of this study indicate that the establishment of CIC-ABS as a corporate taxation has implications for taxation obligations, including income tax and value added tax. In addition, withholding income tax Article 23 on margins received by CIC-ABS from the Originator causes continuous overpayment which affects the disruption of CIC-ABS liquidity, especially to the Investors. Therefore, alternative policies are needed that can provide taxation facilities for CIC-ABS, whether in the form of incentives as adopted from policies in Argentina, China, and Belgium or other policy packages like VCC policy which implemented in Singapore."