Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana ganti rugi yang diberikan kepada konsumen pemegang tiket yang belum sempat menggunakan tiketnya adalah berupa saham kepemilikan dalam Mandala Airlines. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa Mandala Airlines belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari uraian ditas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi yuridis bagi kepentingan konsumen dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat diperlukan, sedangkan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

Suspension of Payment of Mandala Airlines brings consequences for consumers, where the compensation provided to the consumer ticket holders who have not had to use the ticket is in the form of stock ownership in Mandala Airlines. From this case study obtained results that Mandala Airlines has not given proper protection for consumers in accordance with that stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. From the description, this research aims to ascertain legal consequences for the interests of consumers in decision Suspension of Payment Mandala Airlines. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. To connect the consumer condition with a weak bargaining position, the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is necessary, while the Suspension of Payment, available law is Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat pada tukang gigi. Dengan meninjau mengenai tanggung jawab tukang gigi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait pekerjaan tukang gigi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat pada tukang gigi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukan pembinaan oleh dinas kesehatan dan pentingnya dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak pada dilema perawatan yang tidak sesuai standar.

---

This thesis discusses about legal protection for consumers services making and installation of permanent denture by dental worker. With the review of the responsibilities of salesman in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999, the Health Act Number 36 of 2009, and the regulation of the Minister of health related dental worker. Research conducted is normative legal research in descriptive research. The results of this research suggest that the education to society about dental health is important and also dental worker need to controlled by the Department of health."

"Penelitian ini membahas cara masyarakat Indonesia menanggapi fenomena online shop di Indonesia yang dikaitkan dengan pemikiran Jean Baudrillard mengenai masyarakat konsumeris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data adalah perilaku konsumtif yang dilakukan masyarakat Indonesia yang dilihat dari pengikut di instagram online shop. Peneliti ini berkesimpulan bahwa online shop berkembang karena merupakan buah dari budaya konsumtif.

---

This research discusses about the way of Indonesian society reacted with the online shop phenomenon which related to the Jean Baudrillard idea about consumptive society. This research using qualitative method. Primary source data is the consumptive behavior which Indonesian society actually do and could be seen from the followers of an instagram online shop. Researcher summarize that the online shop could grows because of the consumptive behavior."

"Tingginya angka penjualan konsumen menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba mempromosikan produknya melalui iklan. Promosi teersebut tentunya dilakukan dengan semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan menggambarkan kecantikan yang sempurna. Namun penggambaran kecantikan yang sempurna tidak dimiliki secara penuh oleh manusia,sehingga pelaku usaha melakukan cara tersebut dengan teknik manipulasi visual. Penggunaan teknik manipulasi visual pada dasarnya diperkenankan untuk tujuan hiburan, bukan sebagai penggunaan dalam iklan kosmetik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pun tidak mengatur secara lebih lanjut terhadap penggunaan manipulasi visual dalam periklanan. Hal tersebut menyebabkan adanya celah bagi pelaku usaha untuk menggunakan teknik manipulasi visual yang dapat mengelabui konsumen yang awam atas manipulasi visual dalam periklanan. Bila mengamati dengan kasus manipulasi visual dalam iklan kosmetik yang ada di Inggris, manipulasi visual di Inggris sebenarnyadiperkenankan selama tidak mengubah fungsi produk yang diiklankan. Pengaturan mengenai manipulasi visual dalam iklan kosmetik di Inggris juga sudah lebih mengatur secara sempit, sehingga terhadap praktik maupun pengawasan periklanan di Inggrismenjadi lebih mudah bagi pelaku usaha, konsumen, ataupun otoritas pengawas di Inggris. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini hendak membahas kesesuaian pengaturan hukum di Indonesia terhadap manipulasi visual iklan kosmetik besertaperbandingan dengan Inggris, serta pertanggungjwaban dari pihak yang berkaitan dan penyelesaian sengketa apabila konsumen merasa dirugikan. Manipulasi visual dalam iklan kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah seharusnya ditindak dengan tegas oleh otoritas setempat, salah satunya dapat melalui BPSK dengan memberikan fungsi bagi BPSK untuk dapat memberikan sanksi.

---

High sale of cosmetics made businesses compete in promoting their products through advertisements. Promotions through advertisements is certainly done as attractive as possible to attract consumers’ attention. One way to attract costumers’ attention is to show flawless beauty. However, the depiction of flawless beauty is not completely owned by humans, so businessmen use visual manipulation techniques to produce flawless beauty. The use of visual manipulation techniques basically is allowed for entertainment purposes, not for uses on cosmetic advertisement which may change the efficacy of the

advertised product. The Consumer Protection Law No. 18/1999 does not further regulate the use of visual manipulation techniques. With absence of regulation on visual manipulation techniques by The Consumer Protection Law, this may create an opportunity for businessmen to use visual manipulation techniques that may mislead consumer who did not know about visual manipulation in advertisements. The case of

visual manipulation in cosmetic advertisements in UK, it is allowed if it doesn’t change the efficacy of the advertised product. UK regulations on visual manipulation of cosmetic advertisements are regulated narrowly and has guidance for businessmen to use visual manipulation, so the practice and supervision of cosmetic advertisements in UK becomes

easier for businesses, consumers, or supervisory authorities in UK. Through juridicalnormative research method, this study aims to discuss the suitability of legal arrangements in Indonesia for visual manipulation on cosmetic advertisements along with comparisons on UK, as well as the responsibilities of related parties and dispute resolution on consumer protection. Visual manipulation on cosmetic advertisements that does not comply with laws and regulations in Indonesia must dealt strictly by local authorities, one of which can be through BPSK by giving BPSK a function to be able to impose sanctions."

"Dengan berkembangnya modus kejahatan atau tindak pidana, terutama dengan ikut berkembangnya kejahatan siber atau cyber-crime yang semakin meningkat, sangat penting untuk melihat bagaimana keberhasilan dari upaya pemerintah dalam menekan angka kejahatan siber, mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan dan sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan Nasional Single Identity. Maka, mengingat hal tersebut, harus ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan jasa layanan telekomunikasi kartu prabayar untuk menekan angka kejahatan siber, Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Permenkominfo No. 12/2016 dan No. 14/2017 tentang aturan registrasi kartu prabayar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan post-positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam karena analisis yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan pandangan dari para narasumber yang berkaitan dengan kebijakan Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada Perusahaan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi melalui pertanyaan terbuka seputar masalah mengenai pelaksanaan kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Lalu, diperoleh hasil bahwa indikator penerapan kebijakan publik menggunakan model Edwards III yang sudah dicapai dalam implementasi kebijakan diantaranya: adanya sosialisasi sebagai bentuk komunikasi; sumber daya yang memadai; struktur birokrasi yang kuat; dan sikap atau disposisi yang baik. Disamping itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah perawatan sistem karena banyak terjadinya gangguan teknis dan yang kedua adalah resiko penyalahgunaan data, walaupun sudah tersertifikasi namun masih ada terjadi beberapa kasus penyalahgunaan seperti tersebarnya informasi sensitif yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Simpulannya, kebijakan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kendala teknis seperti; gagal dalam melakukan registrasi, sehingga harus menjadi bahan perhatian agar kedepannya hal-hal tersebut tidak menghambat proses registrasi.

---

In the way of the cyber crime mode that is developing, especially the growth of the activities of the cyber crime, it is essential to recognize how the government handle and decrease the growth of the cyber crime activity and to prevent the user rights abuse as a commitment of the regulator to protect the rights and identity of the user as the goals of National Single Identity program. Therefore, the Ministry of Communciation and Informations Affairs employs the regulation No. 12/2016 and No. 14/2017 about the policy of sim card registration. Henceforth, this research uses the post-positivism approach to collect the data qualitatively through deep interview. Since the vary views of the data are needed regarding to the policy of the Implementation of The Ministry of Communication and Informations Affairs Regulations of Telecommunication Services for the Costumers Concern on The Provider of Telecommunication Companies through open-ended questions of the questions of the research. Furthermore, this research shows that the objective of this research is achieved. The analysis based on Edward III theory, which consists of several indicators that has been achieved that the indicators are: advertising the the policy to the customers; the adequate resources; strong bureaucracy structure; and well-built dispotition. However, there are several things to be concerned: first, maintenance of the system as there is technical interference occurred; and second, there is a risk of misappropriation of the data of the customers that there is still several crimes occured based on the private or sensitive information that casted and being used by the criminals. In short words, the implementation has been running well. However, there is still technical interferences occurred, for instance, registration process that is failed and several technical interferences occurred. Hence, this research is hoped to give specific information in order to fix the problems regarding to the topic of this research."

"Dalam layanan E-commerce menimbulkan dampak negatif yaitu terjadi pencurian dan penjualan Data Pribadi konsumen pengguna layanan oleh pihak tidak bertanggungjawab. E-commerce dan Perlindungan Konsumen saling berkaitan, penting dalam praktik kegiatan e-commerce untuk menjaga kepercayaan konsumen selaku pengguna layanan, maka pelindungan data pribadi mendapat perhatian negara-negara di lingkup Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini membahas terkait pengaturan Pelindungan Hak atas Data Pribadi sebagai bagian dari hak konsumen dalam penyelenggaraan E-commerce di Indonesia, pengaturan hak untuk memperbaiki data, hak atas penghapusan Data Pribadi, hak portabilitas data dalam konsep Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan implementasi hak konsumen atas Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam konteks E-commerce. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan komparatif. Adapun kesimpulannya yaitu  pengguna selaku konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang jelas akan akuntabilitas, transparansi, proses pencegahan, dan penegakan hukum dalam kasus kebocoran Data Pribadi yang dialami dalam penyelenggara e-commerce. Masalah Pelindungan Data Pribadi menjadi isu di Negara Singapura dan Malaysia, dan pengaturan mengenai Tiga Hak diatas berbeda-beda. Dalam implementasi penegakan Pelindungan Data Pribadi, Singapura dan Malaysia memiliki organisasi khusus yang berwenang dalam penegakan hukumnya, sedangkan Indonesia berupaya membentuk Lembaga khusus untuk memastikan implementasi Pelindungan Data Pribadi

---

E-commerce services have a negative impact, namely the theft and sale of Personal Data of service users by irresponsible parties. E-commerce and Consumer Protection are interrelated, important in the practice of e-commerce activities to maintain consumer confidence as service users, then the protection of personal data gets the attention of countries in the scope of Southeast Asia Region. This research discusses the regulation of the Protection of the Right to Personal Data as part of consumer rights in the implementation of E-commerce in Indonesia, the regulation of the right to correct data, the right to erasure of Personal Data, the right to data portability in the concept of Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore, and the implementation of consumer rights to Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore in the context of E-commerce. This research method is normative law with Legislation and comparative approach. The conclusion is that users as consumers have the right to know clear information on accountability, transparency, prevention process, and law enforcement in the case of Personal Data leakage experienced in e-commerce providers. The issue of Personal Data Protection is an issue in Singapore and Malaysia, and the regulation of the Three Rights above is different. In the implementation of Personal Data Protection enforcement, Singapore and Malaysia have special organizations authorized to enforce the law, while Indonesia seeks to establish a special institution to ensure the implementation of Personal Data Protection."

"ABSTRACTPelayanan publik berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga pelayanan publik yang memiliki peranan penting di masyarakat. Namun, penilaian kinerja Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan. Peningkatan kinerja layanan Polri dilakukan dengan memahami aduan dan masukan dari masyarakat. Aduan merupakan informasi penting untuk penyedia layanan untuk mengetahui arah perbaikan dan pengembangan layanan ke depannya. Perkembangan teknologi membuat sistem penyampaian pengaduan dapat disampaikan secara online sehingga lebih mudah. Kemudahan ini sejalan dengan banyaknya jumlah aduan yang disampaikan masyarakat kepada Polri. Aduan masyarakat merupakan data teks yang tidak terstruktur dengan penggunaan kosa kata yang bervariasi. Maka dari itu, pendekatan text miningpenting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi dan melakukan clustering dari aduan masyarakat kepada Polri untuk topik permasalahan yang sering disampaikan masyarakat. Untuk klasifikasi, algoritme yang digunakan adalah Support Vector Machine SVM dan Random Forest Classifier RFC karena kedua algoritme bekerja dengan baik untuk mengklasifikasi data teks dalam jumlah besar. Hasilnya algoritme RFC bekerja lebih baik pada kasus ini dengan akurasi 72 . Untuk clustering, algoritme yang digunakan adalah Self-Organizing Maps. Hasil penelitian menunjukkan aduan terbanyak masyarakat terdapat di Kelas Pelayanan Buruk dengan topik yang sering dibahas berkaitan dengan satuan kerja Korps Lalu-Lintas Polri.

---

ABSTRACTPublic services take a major role to improve the welfare of society. Indonesia National Police is one of public service institution which have an important role. Unfortunately, assessment of Police performance related to the public service quality is still low. Police needs to improvetheirservice quality. For improving the performance, by analyzing inputs and complaints from public. Complaint is an valuable information for service provider in order to know the service improvement and development in the future. Technology advances make the online complaint handling system easy to access. This is allign with the number of public complaints for Police. Public complaints is unstructured text data with varying vocabulary. Hence, this research is using text mining approach. This research aims to classify and cluster the public complaints to Indonesia National Police to get the specific topic of the complaint. Support Vector Machine and Random Forest Classification RFC algorithms are used for classification. RFC works better on this research with 72 accuracy. Self Organizing Maps algorithm is used for clustering. The result is the highest public complaints are in poor service quality class with topics related to National Police rsquo s Traffic Corps."

"Kegiatan jual beli yang dilangsungkan oleh pelaku usaha dengan konsumen mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kegiatan yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini telah beralih hingga menjadi pekerjaan tetap yang bahkan dapat menghasilkan jumlah keuntungan yang sangat besar terhadap pelaku usaha itu sendiri. Hal ini menyebabkan perlu diberikannya pengaturan yang lebih tegas dan terperinci berkaitan dengan jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen, khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengaturan yang berlaku di Indonesia dalam hal kegiatan jual beli yang dilakukan di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pengaturan serta perlindungan hukum kepada konsumen dalam kegiatan perdagangan yang berlangsung. Salah satu hal yang menarik dalam kaitannya dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah berkaitan dengan upayanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik lebih banyak pelanggan, yakni dengan melakukan promosi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam kegiatan promosi adalah dengan dibuatnya iklan tertentu oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Dalam prakteknya, terlebih dengan adanya perkembangan media sosial, periklanan yang dilakukan pun sudah sangat maju, yang mana hingga saat ini periklanan yang dilakukan sudah sampai pada tahapan dilakukan dengan menggunakan media sosial. Hal ini pun umumnya dibantu oleh tokoh-tokoh yang dapat mengajak massa yang dimilikinya untuk membeli produk barang dan/atau jasa tertentu yang mana tokoh tersebut disebut sebagai Influencer. Fenomena ini pun berkembang hingga iklan terhadap produk-produk tertentu juga dilakukan oleh jasa profesional yang linier dengan produk yang dipromosikannya tersebut. Contoh akan hal ini adalah adanya iklan atas produk kesehatan yang dipromosikan oleh orang yang bekerja sebagai dokter. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan terlebih bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai periklanan yang berlaku di Indonesia yaitu Etika Pariwara Indonesia Amandemen 2020 dan Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 yang mengatur etika-etika yang perlu untuk dilakukan dan dipatuhi oleh seorang dokter.

---

Buying and selling activities carried out by business actors with consumers are experiencing a very rapid development. Activities that were originally only intended to meet daily needs, have now turned into permanent jobs, which can even generate enormous amounts of profit for the business actors themselves. This causes the need for stricter and more detailed regulations relating to buying and selling between business actors and consumers, especially those that apply in Indonesia. Regulations that apply in Indonesia in terms of buying and selling activities carried out in Indonesia are based on the provisions contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The arrangements contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are basically intended as an effort to provide regulation and legal protection to consumers in ongoing trading activities. One of the interesting things in relation to trading activities carried out by business actors is related to their efforts to carry out activities to attract more customers, namely by carrying out promotions. One of the efforts made in promotional activities is by making certain advertisements by business actors to promote the goods and/or services they trade. In practice, especially with the development of social media, the advertising carried out has also been very advanced, which until now the advertising carried out has reached the stage of being carried out using social media. This is also generally assisted by figures who can invite the masses; they have to buy certain goods and/or services which these figures are called Influencers. This phenomenon has developed so that advertisements for certain products are also carried out by professional services that are linear with the products they promote. An example of this is the existence of advertisements for health products promoted by people who work as doctors. This of course raises problems, especially when it is associated with the provisions regarding advertising that apply in Indonesia, namely the 2020 Amendment Indonesian Advertising Ethics and the 2012 Indonesian Medical Code of Ethics, which regulate the ethics that a doctor needs to carry out and obey."