Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan Enjoy Jakarta oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Kebijakan Enjoy Jakarta merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Jakarta. Proses implementasi telah menghasilkan keluaran kebijakan berupa program, laman, dan aplikasi perangkat lunak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Enjoy Jakarta sebagai suatu strategi pemasaran lebih digalakkan kepada seluruh pelaku industri pariwisata Jakarta, Disparbud Jakarta harus mandiri dan kreatif meningkatkan citra pariwisata Jakarta dengan segala media promosi dan program meskipun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki serta diperlukannya evaluasi terhadap Enjoy Jakarta yang sudah berjalan selama 10 tahun.

---

The focus of this study is the implementation of Enjoy Jakarta Policy by Jakarta Tourism and Culture Offices (JTCO). Enjoy Jakarta Policy?s objective is to increase Jakarta tourism's image. Implementation has produces several output, such as program, website and software application. This is qualitative research with descriptive design. The result of this research is to suggest that Enjoy Jakarta as a marketing strategic have to be implemented by all Jakarta tourism industry, JTCO should be creative & be autonomous to increase Jakarta tourism image with all promotion media and program even though there?s a problem on budget, and evaluation needed for Enjoy Jakarta that been implemented for 10 years."

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan Program Promosi “Enjoy Jakarta” yang dilakukanoleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam upayanyamempromosikan pariwisata di DKI Jakarta. Penelitian ini mendeskripsikanstrategi komunikasi yang digunakan yaitu Integrated Marketing Communication(IMC) pada bauran New Media (Internet) dan Sponsorship. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan desain deskriptif. 2 jenis metode pengumpulan datayaitu data primer dan data sekunder digunakan dalam pengumpulan datapenelitian ini dan metode analisis data dilakukan dengan cara mengolah datayang didapat dari wawancara, data lapangan dan studi pustaka sehingga dapatmemberikan gambaran yang lengkap. Berdasarkan hasil penelitian, penelitimenemukan bahwa Program Promosi “Enjoy Jakarta” di Dinas Pariwisata danKebudayaan Provinsi DKI Jakarta dijalankan di bagian promosi dan tidak adanyabagian humas di struktur organisasi namun ada di kegiatan operasional.Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Program Promosi“Enjoy Jakarta” di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakartadiantaranya keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang kompeten untukmenjalankan program tersebut.

---

ABSTRAKThis thesis discuss the Enjoy Jakarta Promotional Program in Jakarta Tourism andCulture Office, in order to promote tourism in DKI Jakarta. This thesis describethe strategy used which is Integrated Marketing Communication, specifically ontwo aspects, New Media (Internet) and Sponsorship. This research was conductedwith descriptive design and was a qualitative design. This research used Twotypes of data collection methods, they are primary data and secondary data andmethods of analysis of data was done by processing data obtained frominterviews, literature studies and field data so as to provide a complete picture.Based on the results of the study, researchers found that Enjoy JakartaPromotional Program was conducted by Promotional Office in Jakarta Tourismand Culture Office and was absence of Public Relations Office in theorganizational structure but exist in operational activities. Constraints faced inexercising the Enjoy Jakarta Promotional Program were budget constraints andcompetent human resources to run the program."

"Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta belum secara langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam naungannya untuk memberikan layanan telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan telemedicine untuk mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu faktornya adalah bentuk produk hukum yang hanya berupa surat edaran menciptakan pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Kondisi ini juga didukung dengan keterbatasan kecepatan internet di fasilitas pelayanan kesehatan dibawah pemerintah DKI Jakarta serta tidak dilibatkannya pemerintah DKI Jakarta saat perumusan kebijakan. Selain itu, masih terdapat permasalahan etik dan kewenangan klinis yang masih abu-abu yang membuat pemerintah DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk segera dibentuknya peraturan gubernur sebagai kebijakan lingkup daerah. Untuk lingkup nasional, disarankan untuk membentuk satu peraturan baru mengenai standar pelayanan kesehatan telemedicine, revisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan penambahan aturan telemedicine dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

---

The telemedicine policy which was issued in the form of a circular letter, is an interesting topic, because the legal power of circular letter which weak and previously there were no legislation regulating telemedicine in the form of direct clinical consultation services between doctors and patients. On the other hand, current survey showed that people has more confidence using telemedicine which is organized by healthcare service facilities. Meanwhile, the government of DKI Jakarta has not directly utilized the healthcare service facilities under its auspices to provide telemedicine services. This study aims to analyze the implementation of telemedicine policies to prevent the spread of COVID-19 by the government of DKI Jakarta. This is qualitative research with case study design using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results show that the policy issued in the form of a circular letter is not implemented because the form of the legal product chosen creates the choice to be implemented or not implemented. This condition is also supported by limited internet speed in healthcare service facilities under the government of DKI Jakarta and DKI Jakarta government are not involved on the formulation steps. In addition, there were still ethics issues and uncertainity of clinical authority that made DKI Jakarta government not implement this policy. Therefore, researchers suggest that the governor's regulation need to be formed as a regional policy. For the national scope, it is recommended to formulate a new regulation regarding telemedicine healthcare service standards, revise several related laws and regulations and addition of telemedicine regulations in the Indonesian Medical Code of Ethics."

"Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman baru bergabung menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta sejak 1 Januari 2009, perbedaan karakter budaya dan pola kerja inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana budaya organisasi dan kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang menjadi sampel penelitian ini adalah karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dipilih secara acak. Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai objek penelitian penulis menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang bersifat positif antara budaya organisasi, kepemimpinan dan kinerja karyawan."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.

Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.

The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta."

"Kebijakan work from home diterapkan karena adanya pandemik Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk berusaha menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu intansi pemerintah yang menerapkan kebijakan work from home adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan work from home pada masa pandemik Covid-19 berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu dengan survey, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan work from home berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sudah dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal para pegawai merasa pelaksanaan kebijakan masih perlu diperbaiki yaitu dalam hal kedisiplinan, Kurangnya pemahaman akan tugas, Ketepatan dalam melakukan absensi. Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah perlu adanya aturan kerja yang jelas secara tertulis, sistem pengawasan yang baik kepada setiap pegawai, menerapkan sistem Reward and Punishment sebagai motivasi bagi para pegawai, adanya kesadaran dari masing-masing pegawai untuk memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi terhadap organisasi.

---

The work from home policy was implemented due to the Covid-19 pandemic that occurred in almost all of the world, including Indonesia. This policy was made as a form of government responsibility to try to ensure the safety of every citizen. The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform issued Circular Letter Number 19 of 2020 concerning Adjustment of the Work System of State Civil Apparatus in Efforts to Prevent Covid-19 in government agencies. One of the government agencies that implement the work from home policy is the Bekasi City Tourism and Culture Office. This study aims to find out more about how to implement work from home policies during the Covid-19 pandemic based on the perspective of employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office. The theory used in this research is the theory of policy implementation proposed by George Edward III. This study uses a quantitative approach with data collection methods, namely surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the implementation of the work from home policy based on the point of view of the employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office was in the good category. However, in some cases the employees feel that the implementation of the policy is still not good, namely in terms of discipline, lack of understanding of tasks, accuracy in carrying out attendance. Suggestions that can be given to the Bekasi City Tourism and Culture Office are the need for clear work rules in writing, a good supervision system for each employee, implementing a Reward and Punishment system as motivation for employees, awareness of each employee to have a commitment and high honesty towards the organization.

"

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam studi kepustakaan dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan reklame di DKI Jakarta dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang.

---

This thesis discusses the implementation of advertisement permit charges policy in DKI Jakarta Province. The study has main issues describing how the advertisment permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented and the factors which affect of Implementation of Advertisement Permit Charges Policy in DKI Jakarta Province. The research uses qualitative approach with deep interview literature study and field observation as data collection methods; The study main issues find that the implementation of advertisment permit charges policy in DKI Jakarta is to control the growth rate of advertisement building in DKI Jakarta with the provisions of the allotment based on the spatial."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"