Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengevaluasi kegiatan manajemen komunikasi suatu lembaga pemerintah dalam menerapkan undang undang yang mengharuskan transparansi atau keterbukaan informasi publik. Subyek penelitian ini adalah penerapan pelayanan informasi publik pada Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN sebagai bentuk implementasi undang undang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif pada suatu kegiatan lembaga atau organisasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Narasumber pada penelitian ini merupakan orang orang yang memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan mengenai strategi BATAN dalam memberikan pelayanan informasi publik. Penelitian ini menemukan kelemahan dan kelebihan dari penerapan pelayanan informasi publik yang dilakukan BATAN. Kelemahan berupa kurangnya persiapan dari sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung pelayanan. Selain hal tersebut pelaksanaan kegiatan pelayanan terkendala oleh buruknya komunikasi antar elemen organisasi. Sedangkan Kelebihan strategi berkaitan dengan usaha BATAN untuk terus melakukan perubahan pada setiap proses yang menghalangi kualitas pelayanan.

---

The research evaluating government's communication management activity in applying Act which requires a transparent public information. It is a real form of public information service applied on National Nuclear Power Agency BATAN as implementation of an openness public information Act. This research is an evaluation study case on institution or organization It uses interview as primer data collecting technique. The resources are people with major role on determining policy of BATAN's strategy in giving the best public information service.

This research discovers weaknesses and strength on public information service applied on BATAN. The weaknesses the lack of arrangement of facilities infrastructure and human resources that support the service Other than that poor communication on every element of organization gained obstacle to the service activity. Meanwhile the strength related with Batan's attempt to continue modification on every process that preclude the quality of service."

"Pada 13 Juli 2019, seorang travel vlogger bernama Rius Vernandes menghebohkan publik karena mengunggah foto menu bertulis tangan yang ia temuka saat sedang dalam perjalanan dengan rute dari Sydney ke Denpasar lewat kelas bisnis maskapai Garuda. Kejadian tersebut kemudia menyebabkan Garuda terkena krisis.Pada penelitian ini, penulis berusaha mengidentifikasi strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh corporate communication Garuda dalam menangani kasus menu bertulis tangan lewat wawancara mendalam dengan External Communications Manager Garuda, Dicky Irchamsyah. Garuda sebetulnya telah memiliki crisis communication manual berupa Emergency Response Plan (ERP), namun pedoman ini hanya diperuntukkan untuk kasus operasional yang berdampak secara masif, misalnya kecelakaan pesawat, pembajakan, dan kerusakan infrastruktur fasilitas. Sedangkan untuk kasus yang bersifat opini publik (misalnya kasus menu bertulis tangan), Dicky mengaku belum ada panduan tertentu.Strategi manajemen krisis Garuda dalam menghadapi kasus opini publik yang mulanya tidak jelas/tidak berpola (tacit), telah dituangkan oleh penulis ke dalam poin-poin yang jelas (explicit), antara lain: 1.) PR Garuda Indonesia Bekerja dengan Mengikuti Gaya Direktur Utama (CEO), 2.) Menyalahkan Pihak Lain 'Shifting the Blame', 3.) Bertindak dengan Gaya 'Minimization', 4.) Menggunakan Aturan One Spokesperson Only, 5.) Rutin Membaca Eskalasi Pemberitaan, 6.) Mencegah Munculnya Angle News Baru yang Bernada Negatif, 7.) Menyelenggarakan Press Conference dengan Menekankan pada Unsur Pembaruan, 8.) Melakukan Proses Mediasi, 9.) Meningkatkan Intensitas Komunikasi dengan Pihak Regulator, 10.) Melibatkan Key Opinion Leader (KOL) dalam Membenahi Persepsi Buruk Perusahaan di Mata Publik, serta 11.) Menggemukkan Tim PR dan Menggerakkan Seluruh Karyawan sebagai Duta Perusahaan.Selanjutnya, penulis mewawancarai tiga orang narasumber, yaitu Benny Siga Butarbutar (Former President Corporate Communication PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk), Asmono Wikan (Chief Execuitve Officer (CEO) PR Indonesia), dan Adhi Pratama (Former Communication Analyst, Unit Public Relations PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk mengevaluasi strategi manajemen krisis di atas.Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa poin-poin penting dalam hal komunikasi ekternal dari segi pengemasan pesan (message delivery), yaitu: 1.) Mengemas Pesan yang Menggugah: Membangun Perhatian dan Memperoleh Dukungan, 2.) "World Class Service" adalah Kekuatan Utama PR Garuda untuk Bercerita kepada Dunia, 3.) Menunjukkan Sebuah Perjuangan: Karena Semua Orang akan Jatuh Hati dengan Proses- Proses Perbaikan, 4.) Pentingnya 'Human Touch' di Era 4.0 , 5.) Hindari Sikap Defensif: Tujuan Utama PR adalah Memperoleh Mutual Understanding, 6.) Selalu Utamakan Kepentingan Publik Agar Mereka menjadi Pembela Setia Perusahaan, 7.) Kepercayaan Publik akan Lebih Terarah, dan Mereka akan Lebih Bisa Memberikan Maaf Bila Masalah Perusahaan Diselesaikan Sendiri , 8.) Pentingnya 'Good Ending', dan 9.) Bangunlah Relasi Media yang Sesungguhnya, Bukan Relasi Transaksional.Dari segi manajemen komunikasi internal perusahaan, empat poin penting yang ditemukan mencakup: 1.) Dibutuhkan Pelaksanaan Media Training pada Setiap Pergantian Jajaran Direksi Baru, 2.) Besarnya Faktor Kepemimpinan (Leadership) CEO, dan 3.) PR Harus Berada di Leher Perusahaan agar Fleksibel dalam Menjalankan Fungsinya.

---

On July 13, 2019, a travel vlogger named Rius Vernandes shocked the public for uploading a handwritten menu photo he received in Garuda Indonesia airline business class while on his way from Sydney to Denpasar. The post quickly spread on social media, causing Garuda to be in a crisis.

In this study, the author tries to identify the crisis management strategy adopted by Garuda's corporate communication in handling the case, through in-depth interviews with Garuda's External Communications Manager, Dicky Irchamsyah. Garuda actually has a crisis communication manual in the form of an Emergency Response Plan (ERP), but this guideline is only intended for operational cases that have a massive impact, such as aircraft accidents, piracy, and damage to facility infrastructure. As for cases that are public opinion (for example the case of a handwritten menu), Dicky claimed there was no specific guidance.

Garuda's crisis management strategy in dealing with cases of public opinion that were initially unclear/not patterned (tacit, has been poured by the author into clear points (explicit), among others: 1.) PR Garuda Indonesia Works by Following the Style of Managing Director ( CEO), 2.) Blaming Others 'Shifting the Blame', 3.) Acting in the 'Minimization' Style, 4.) Using One Spokesperson Only Rules, 5.) Routine Reading News Escalation, 6.) Preventing Emerging New Angle News Negative tone, 7.) Holding a Press Conference by Emphasizing the Renewal Elements, 8.) Conducting Mediation Processes, 9.) Increasing Communication Intensity with Regulators, 10.) Involving the Key Opinion Leader (KoL) in Correcting the Company's Poor Perception in the Eyes Public, and 11.) Fattening the PR Team and Mobilizing Employees as Company Ambassadors.

Furthermore, the authors interviewed three speakers, namely Benny Siga Butarbutar (Former President Corporate Communications of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk), Asmono Wikan (Chief Execuitve Officer (CEO) of PR Indonesia), and Adhi Pratama (Former Communication Analyst, Public Relations Unit, Public Relations Unit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) to evaluate the crisis management strategy above. Based on the results of the analysis that has been done, the author found several important points in terms of external communication in terms of the packaging of messages (message delivery), namely: 1.) Package an Evocative Message: Build Attention and Get Support, 2.) "World Class Service" Is the Main Power of Garuda's PR to Tell the World, 3.) Shows a Struggle: Because Everyone Will Fall in Love with Improvement Processes, 4.) The Importance of 'Human Touch' in Era 4.0, 5.) Avoid Defensive Attitudes: Objectives The main PR is Gaining Mutual Understanding, 6.) Always Prioritizing the Public Interest in order that they become Loyal Defenders of the Company, 7.) Public Trust will be More Directed, and They Will Be More Able To Apologize When Company Problems Are Resolved Alone, 8.) The Importance of 'Good Ending', and 9.) Build a True Media Relationship, Not a Transactional Relationship.

In terms of the company's internal communication management, four important points found include: 1.) Media Training is needed for each change of the new Board of Directors, 2.) The magnitude of the CEO Leadership Factor, and 3.) Public Relations Must Be in the Neck of the Company in order Flexible in carrying out its functions."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada badan publik dan minimnya partisipasi masyarakat menggunakan hak untuk tahu (Rights to Know) oleh karena itu perlu adanya manajemen komunikasi pemerintah dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang efektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana metode manajemen dan evaluasi komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivis dengan perspektif manajemen pada pendekatan kualitatif studi kasus. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, dan Broom, Metode Transparansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah sudah menerapkan metode manajemen dalam menganalisis dimensi transparansi dan belum maksimal. Disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah mempunyai perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, akan tetapi ada kelemahan dalam melakukan identifikasi masalah, aksi dan komunikasi serta evaluasi.

---

The research was motivated by the lack of implementation in the information transparency in public institutions and the lack of public participation in using their right to know. therefore, it needed an effective government communication management from the Directorate General of Information and Public Communication.

The purpose of this research is to find out how the government communication evaluation and management method in information transparency policy. The methodology in this research is positivist with a management perspective on qualitative case study. The method of communication management that is used are the four steps management process of Cutlip, Center and Broom, The Rawlin Transparency Method and related theory on stakeholder.

Result of the study shows that the government's implementation on transparency management has not been on the maximum. It is concluded that government communication management has a comprehensive and organized plan but there are some weaknesses in identifying the problem, action, communication and evaluation."

"Penelitian ini mengangkat fenomena Kampanye Informasi publik di Indonesia.Pemerintahan Jokowi-JK mengusung Revolusi Mental sebagai gerakan perubahan pola pikir seluruh elemen bangsa.Seluruh lembaga pemerintah diinstruksikan mendukung gerakan ini dengan ruang Lingkup pelaksanaan disesuaikan dengan kontribusi lembaga pemerintah dalam sasaran Nawacita pemerintah.Dalam mengajak masyarakat, pemerintah melakukan Kampanye informasi publik Revolusi Mental dengan dukungan pengelolaan komunikasi publik/GPR.Kemendikbud salah satu lembaga pemerintah yang berkontribusi dibidang pembangunan kepribadian dalam kampanye informasi publik Revolusi Mental.Peneliti membatasi studi penelitian pada kasus yang dilaksanakan diHumas Kemendikbud, khususnya dalam perencanaan proses tersebut, peneliti menggunakan Model Proses Pembuatan Strategi dari Hart, disempurnakan oleh Moss dan Warnaby.Metode penelitian Kualitatif digunakan dengan pendekatan interpretif untuk menggali pengalaman Narasumber dan desain deskriptif menggambarkan secara detail tahapan dalam proses pembutan strategi. Melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa peran anggota organisasi dalam proses pembuatan strategi dapat mengalami perubahan peran. Faktor perubahan struktur organisasi, belum adanya peraturan pendukung serta latar belakang Narasumber menjadi faktor belum optimalnya pelaksanaan model ini diHumas Pemrintah dalam memelaksanakan kampanye informasi publik dalam konteks GPR di Indonesia.

---

The research based onthe phenomenon of public information campaign in Indonesia. Jokowi-JK carries Revolusi Mental as a movement to change nation's mindset from all elements by instruct all government agencies to support this movement. The state agencies scope of implementation is targeted in government's vision in Nawacita. In public outreach, the government made public information campaign Revolusi Mental Revolution is supported byGPR. Kemendikbud one of the state agencies contributes Revolusi Mental public information campaigns to development personality.

Researcher narrowed the case study in Kemendikbud Public Relations, especially in planning the strategy process. Researcher use Model-Making Process Strategy of Hart, enhanced by Moss and Warnaby.

Qualitative research methods used by the interpretive approach to explore the experience of informants and Descriptive describes in detail the stages in the process strategy making. Through interviews and observation, it is known that members of the organization's role in the strategymaking process can change roles. Organizational structure changing, lack of regulatory support and background informant are some of the factor that this model has not beenimplemented optimally by state agencies Public Relations in implementing GPR context in public information campaign."

"Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed."

"ABSTRAKKeberadaan Public Relations dalam suatu perusahaan atau organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan dan tindakan yang berhubungan dengan orang lain yang memunculkan pikiran, pendapat, perubahan tingkah laku orang banyak. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisa bagaimana strategi komunikasi promosi yang dilakukan oleh team Corporate Communication Corpcomm ANTV,serta menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dan mengidentifikasi medium apa yang paling tepat untuk digunakan serta dampaknya terhadap tujuan promosi secara umum. Penelitian ini didasari oleh beberapa teori komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi marketing public relationsserta pengaruhnya terhadap rating dan share suatu stasiun televisi. Dalam melakukan promosi, disusunlah strategi yang terdiri 6 tahap, yaitu pengenalan situasi lingkungan kerja, penetapan tujuan bersama, pendefinisian khalayak, pemilihan media dan teknik public relations, perencanaan anggaran dana, serta yang terakhir adalah pengukuran hasil kerja yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi team corpcomm ANTV. Di akhir penelitian, penulis menemukan bahwa dalam usahanya mencapai tujuan promosi, yang diidentifikasikan sebagai jumlah rating dan share nomer satu, corpcomm ANTV memadukan berbagai unsur kegiatan baik secara on air dan off air. Untuk kualitas dan kuantitas program sudah lengkap dan mampu mengakomodir keinginan dan kebutuhan pemirsanya.

---

ABSTRACTThe existence of Public Relations in a company or organization has responsibility for activities and actions associated with others that bring up thoughts, opinions, changes in the behavior of many people. This study describes and analyzes how promotional communication strategies are performed by ANTV 39 s Corporate Communications Corpcomm team, and analyzes the constraints faced and identifies what mediums are most appropriate to use and their impact on promotional objectives in general. This research is based on several communication theories related to marketing communications public relations and its influence on the rating and share of a television station. In conducting the promotion, a six stage strategy was developed, namely the introduction of the work environment situation, the setting of common goals, the definition of the audience, the selection of media and the techniques of public relations, budget planning, and the last is the measurement of the work that can be used as evaluation of the corpcomm team ANTV. At the end of the study, the authors found that in their efforts to achieve promotional objectives, identified as the number of ratings and share number one, the ANTV corpcomm combines elements of activity both on and off water. For the quality and quantity of the program is complete and able to accommodate the desires and needs of the audience. "

"Penyediaan rumah atau papan menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang masih belum sepenuhnya tuntas sejak Indonesia merdeka. Salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan perumahan adalah melalui program bantuan pembangunan rumah khusus yang ditujukan untuk masyarakat berkebutuhan khusus seperti nelayan, daerah perbatasan, korban bencana, dll. Percepatan penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah Backlog Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang semakin tinggi. Dalam pelaksanaannya, penyediaan perumahan di Indonesia memiliki beberapa kendala antara lain permasalahan keterlambatan penyediaan perumahan dan keterbatasan anggaran pemerintah. Keterlambatan penyediaan perumahan disebabkan oleh ketidakcermatan dalam hal justifikasi verifikasi kelayakan administrasi dan teknis pada calon lokasi pembangunan rumah khusus, selain itu juga, dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah maka diperlukan terobosan inovatif kebijakan penyediaan perumahan yang dapat menghasilkan rumah layak huni dan terjangkau, dengan tetap menyesuaikan Anggaran APBN yang tersedia. Teknologi rumah baru tersebut harus tetap memenuhi ketentuan syarat-syarat teknis yang berlaku seperti tahan terhadap gempa dan mudah pelaksanaannya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Teknologi RISHA merupakan terobosan teknologi inovatif yang dapat digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu rumah khusus menggunakan aplikasi RISHA dan Pengembangan Strategi Penerapan Pembangunan Rumah Khusus di Kementerian PUPR. Metodologi yang digunakan adalah metodologi Empiris, Risk Analysis (Matriks Probabilitas dan Dampak) dan Wawancara Pakar. Metodologi Empiris digunakan untuk mengetahui kinerja biaya rumah RISHA dibandingkan dengan harga rumah konvensional, Metode Risk Analysis (Matriks Probabilitas dan Dampak) digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu rumah RISHA pada proyek pembangunan rumah khusus, sedangkan metode wawancara para ahli digunakan untuk mengetahui Pengembangan Strategi Penerapan Tahap Konstruksi dan Pra Konstruksi melalui perubahan SOP verifikasi administrasi dan kelayakan teknis.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Rumah RISHA memerlukan biaya yang lebih murah dengan mutu beton yang lebih tinggi serta waktu pengerjaan yang lebih cepat dibandingkan rumah konvensional prototipe 36 m2, selain itu dihasilkan pengembangan SOP verifikasi administrasi dan teknis yang dapat mengurangi peluang terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus.

---

The provision of houses is one of the primary or basic needs that has not yet been fully completed since Indonesia's independence. One of the government's efforts in providing housing is through a special housing development assistance program aimed at people with special needs such as fishermen, border areas, disaster victims, etc. Accelerating the provision of affordable and habitable housing is needed to reduce the number of inadequate Backlog of Houses and Houses (RTLH). In its implementation, the provision of housing in Indonesia has several obstacles, among others, the problem of delays in providing housing and limited government budgets. The delay in the provision of housing is caused by inaccuracies in the justification of verification of administrative and technical feasibility in prospective special housing construction sites.

In addition, due to the limited government budget, innovative breakthroughs on housing provision policies are needed that can produce decent and affordable housing, while still adjusting the APBN Budget. which are available. The new home technology must still meet the provisions of applicable technical conditions such as earthquake resistance and easy implementation in remote areas in Indonesia. RISHA technology is an innovative technology breakthrough that can be used.

The purpose of this study was to find out the cost and time performance of houses specifically using the RISHA application and the Development of Strategies for the Application of Special Housing Development in the Ministry of public works and public housing.

The methodology used is the Empirical methodology, Risk Analysis (Probability and Impact Matrix) and Expert Interview. Empirical methodology was used to determine RISHA's home cost performance compared to conventional house prices, the Risk Analysis Method (Probability and Impact Matrix) was used to determine the dominant factors that affected RISHA's home time performance on special home construction projects, while the interview method experts used to find out Strategy Development Implementation of Construction and Pre-Construction Phase through changes in SOP for administrative verification and technical feasibility.

Based on the results of the study, it is known that RISHA houses require cheaper costs with higher concrete quality and faster processing time than conventional 36 m2 prototype houses, besides that, the development of applicable administrative and technical verification SOPs is produced and can reduce the chance of late implementation special house building work."

"ABSTRACTTwo kinds of business scenarios are considered: application- and service-oriented.It is shown that the former are more flexible and easier reconfigurable for both traditional(human-oriented) and IT services. Moreover, complex IT services can be created by simple ITservices using the modern mashup technology. It is the reason why such business scenarios can bemodeled by BPMN in much easier ways. A simple example of a supply chain of a sales companyis considered and the available advantages of such technologies are emphasized in the paper."

"Kemajuan teknologi seluler berdampak pada kebutuhan telekomunikasi yang membutuhkan konektivitas yang cepat, mudah dan efisien. Teknologi M2M memungkinkan penggunaan layanan data seluler untuk mentransmisikan data antara mesin dan mesin dengan perangkat yang lebih praktis menggunakan teknologi seluler dan mempunyai kecepatan tinggi. Teknologi M2M diprediksi akan meningkat pertumbuhan bisnisnya hingga tahun 2020 dan bisa menjadi ladang bisnis bagi perusahaan provider telekomunikasi. Di sisi lain, Pada tahun 2016 hingga 2018, terjadi penurunan jumlah pelanggan VSAT & BWA baru di PT XYZ pada area Jabodetabek. Penurunan ini disebabkan oleh permasalahan teknis di lapangan yang membuat akses VSAT & BWA tidak bisa diinstal di lokasi pelanggan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, solusinya adalah dengan penggunaan teknologi M2M. Penelitian ini menganalisis strategi dan kelayakan konektivitas M2M sebagai pengganti VSAT & BWA menggunakan metode Return On Investment (ROI) dan pengujian performansi. Selain itu, penelitian ini juga memutuskan strategi bisnis M2M untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan yang diperoleh PT XYZ menggunakan matriks SWOT, matriks Internal Eksternal, Matrix Grand Strategy, dan QSPM. Hasil penelitian, menyatakan bahwa M2M layak digunakan sebagai pengganti akses VSAT dan BWA. Selain itu dipilih strategi terbaik menggunakan QSPM yaitu “Bekerjasama dengan perusahaan aplikasi atau startup untuk membuat layanan atau produk baru menggunakan perangkat M2M

---

Advances in cellular technology have an impact on telecommunication needs that require fast, easy and efficient connectivity. M2M technology enables the use of cellular data services to transmit data between machines and machines with more practical devices using cellular technology that have fast connectivity. M2M technology is predicted to increase its business growth until 2020 and become a business field for telecommunications provider companies. On the other hand, in 2016 until 2018, there was a decrease in the number of new VSAT & BWA customers at PT XYZ in the Jabodetabek area. This decrease was caused by technical problems in the field that made VSAT & BWA access unable to be installed at the customer's location. To overcome this situation, the solution is to use M2M technology.

This study analyzes the strategy and feasibility of M2M connectivity as a substitute for VSAT & BWA using the Return On Investment (ROI) method and performance testing. In addition, this study also decided the M2M business strategy to increase the number of customers and revenue obtained by PT XYZ using the SWOT matrix, Internal External matrix, Grand Strategy Matrix, and QSPM.

The results of this study stated that M2M is worthy of being used instead of VSAT and BWA access. In addition, the best strategy that was chosen by QSPM is "Cooperate with application companies or startups to create new services or products using M2M devices.""

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

---

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data.

The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image."