Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran teknologi informasi dalam organisasi mulai berkembang. Pada awalnya teknologi informasi hanya dianggap sebagai pendukung kegiatan bisnis. Saat ini teknologi informasi dinilai sebagai fungsi yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Ketergantungan pengguna meningkat karena teknologi memberi kemudahan dan keefektifan dalam membantu menyajikan data yang dibutuhkan. Alokasi dana untuk pembelian perangkat teknologi dan ketersediaan layanan juga semakin besar. Semakin meningkatnya ketergantungan pada layanan teknologi informasi maka semakin banyak dibutuhkan sumber daya untuk mendukung ketersediaannya. Pengguna yang mengalami gangguan layanan akan berharap keluhannya dapat segera diselesaikan. Pada kenyataannya, pengguna hanya bisa menunggu karena belum ada alat yang dapat menjamin bahwa keluhan tersebut akan segera diselesaikan. Agar peran dan kapasitas TI dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberi jaminan kepuasan pengguna, diperlukan suatu tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pengelola layanan TI dengan pengguna. Service Level Agreement (SLA) adalah salah satu alat yang digunakan dalam tata kelola TI untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan jaringan dan pemeliharaan perangkat keras adalah layanan kritikal yang harus dibuatkan SLA. SLA dan pengelolaannya dirancang menggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 untuk memenuhi standar ISO 20000. SLA terdiri dari 12 bagian yang isinya disesuaikan dengan karakteristik layanan pada BPK RI.

---

The role of information technology in organizations has grown. At first, Information technology only considered as supporting business activities. Nowadays, Information Technology is considered as a strategic function to achieve the vision and mission of the organizations.

Dependence increased because information technology gives users the ease and effectiveness in helping to present necessary data. Fund allocated to acquire technological solutions and ensuring services availability is raised accordingly.

As reliance on information technology services increased, more resources are needed to support availability. Normally, users who experience service interruption will expect their complaint can be resolved immediately. Unfortunately, there is no absolute way that can ensure availability of immediate solution to their problem. IT governance should be employed to guarantee user satisfaction and IT alignment with business requirement. Service Level Agreement (SLA) is one of the IT governance tools that can be used to ensure that IT services meet users expectations.

The study concluded that the network services and hardware maintenance are critical services that SLA must be made. SLA and its management designed by using ITIL V3 2011 framework to meet the standards of ISO 20000. SLA consists of 12 sections which content is customized based on characteristics of the services in BPK RI."

"PT PQR adalah sebuah perusahaan perdagangan umum. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, teknologi informasi merupakan hal strategis. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan yang memiliki ISC, fungsi korporasi yang khusus menangani sistem informasi dan teknologi. PT PQR membentuk PQR Digital, fungsi korporasi yang bergerak di bidang inovasi digital untuk mendukung unit bisnis lainnya. ISC membentuk Sub Departemen Digital Operation dalam rangka pelaksanaan tugas operasional terkait aplikasi-aplikasi digital tersebut. Belum adanya dokumen kesepakatan mengenai Service Level Agreement (SLA) membuat kinerja Sub Departemen Digital Operation tidak terukur. Penelitian ini bertujuan untuk merancangSLA terkait layanan TI di Sub Departemen Digital Operation. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara studi observasi, wawancara dan focus group discussion. Berdasarkan katalog layanan TI yang ada, dilakukan kategorisasi layanan untuk dipilih layanan yang dibuat SLA. Perancangan SLA dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengguna layanan dan penyedia layanan tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal dari pihak penyedia layanan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tiga layanan TI dibuatkan SLA dengan berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 2011.

---

PT PQR is a general trading company. In running its company`s business, information technology is a strategic thing. This can be seen from the organizational structure of companies that have ISC, a corporate function that specifically handles information systems and technology. PT PQR formed PQR Digital, a corporate function engaged in digital innovation to support other business units. ISC formed the Digital Operation Sub Department in the context of carrying out operational tasks related to these digital applications. The absence of an agreement document regarding Service Level Agreement (SLA) makes the performance of the Digital Operation Sub Department not measurable. This study aims to design SLA related to IT services in the Digital Operation Sub Department. Data collection methods used by the author in conducting this research were carried out by means of observational studies, interviews and focus group discussions. Based on the existing IT service catalog, service categorization is done to select services made by the SLA. The design of an SLA is based on an

agreement between the service user and the service provider without considering the influence of external factors on the service provider. The results showed that three IT services were made SLAs based on the 2011 ITIL V3 framework."

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"Peran Teknologi Informasi (TI) dalam organisasi awalnya hanya sebagai pendukung untuk proses pengolahan data, namun saat ini telah mengalami pergeseran fungsi dari support kepada strategic. Pemanfaatan SI/TI harus selaras dengan strategi bisnis organisasi untuk menghasilkan nilai tambah (value added) serta menciptakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) bagi organisasi. PT ABC merupakan perusahaan maskapai penerbangan kargo di Indonesia. Maskapai ini mengoperasikan layanan kargo di beberapa wilayah di Indonesia dan di beberapa negara yang berada di kawasan asia tenggara Peran TI di PT ABC sangat stratejik dan digunakan untuk mendukung bisnis proses nya sehari-hari, oleh karena itu PT ABC memberikan layanan TI untuk mendukung bisnis proses perusahaan, namu beberapa layanan tersebut memiliki permasalahan mengenai kemampuan layananannya dan belum memenuhi apa yang seperti diharapkan oleh pihak bisnis, belum adanya dokumen kesepakatan mengenai kemampuan layanan TI membuat kinerja divisi TI tidak terukur.Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk merancang Service Level Agremeent terkait layanan TI di PT ABC dan Standar proses manajemen layanan TI. Perancangan Service Level Agreement digunakan ITIL V3 2011 dimana pada ITIL v3 2011 telah disediakan pedoman mengenai perancangan SLA, sedangkan untuk Standar proses manajemen layanan TI digunkan standar international ISO 20000. Perjanjian tingkat layanan ini terdiri dari 12 bagian yang telah disesuaikan dengan karakteristik dari layanan dan perusahaannya dan terdapat 6 proses yang harus dijalankan sesuai dengan standar manajemen tingkat layanan TI yang terdapat di ISO 20000.

---

The Role of IT in organizations was initially only used to support data processing but now its function has shifted from support to strategic functions. IS/IT utilization have to be align with organization’s business strategy to create value added and competitive advantage for the organization. PT ABC is a cargo airline company in Indonesia.

This airline operates cargo services in several area in Indonesia and several countries in South East Asia. IT holds a very strategic role in PT ABC. It is used to support the organization's daily business processes. Therefore, PT ABC uses IT services to support its business processes. However, some of the services still have problem about its capability and have not met its business expectation. The absence of IT service level agreement makes the performance of IT Division unmeasurable.

Based on the problems above, the objective of this research are to design a Service Level Agreement related to IT services in PT ABC and design the standard of IT Service Level Management Process. Designing Service Level Agreement utilizes ITIL v3 2011, having ITIL v3 2011 has provided the guidance to design SLA, whereas the standard of IT Service Level Management utilizes international standard of ISO 20000. This service level agreement consists of 12 sections that have been adapted to the characteristics of the service and the company. There are 6 processes that must be performed based on the standard of IT."

"Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011.

This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu."

"Pemerintah saat ini sedang mengimplementasikan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut dengan istilah sistem e-government berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan SPBE dimana dalam melaksanakan proses bisnis manajemennya mulai beralih dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi informasi. BPKP memiliki unit TI yaitu Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknologi informasi dalam menunjang dan mewujudkan fungsinya di bidang pengawasan. Saat ini Pusinfowas mempunyai layanan TI untuk mendukung dan melayani unit kerja BPKP. Tetapi, kondisi layanan TI di BPKP belum berjalan optimal dengan adanya keluhan yang dirasakan pegawai-pegawai terkait layanan TI tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi tingkat kapabilitas layanan TI di BPKP dengan menggunakan kerangka kerja gabungan ITIL V3 2011 dan COBIT 5. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI dan dilakukan pemetaan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 12 proses relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 8 proses yang berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed) dan 4 proses lainya masih berada pada kapabilitas tingkat 0 (incomplete). Setelah dilakukan pengukuran 12 proses domain, dilakukan pengukuran gap antara kapabilitas saat ini (as-is) dengan kapabalitas harapan dari manajemen TI (to-be) sebagai referensi rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan ITIL V3 dan COBIT 5.

---

The government is currently implementing an Information and Communication development program called the e-government system based on Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as the government's internal auditor, is one of the government agencies that is currently implementing SPBE, which is in the process of implementing its business management. BPKP has an IT unit that is the Supervision Information Center (Pusinfowas) which is responsible for managing information technology in supporting and realizing its functions in the field of supervision. Currently Pusinfowas has IT services to support and serve BPKP work units. However, the condition of IT services at BPKP has not been optimal due to complaints received by employees related to IT services.

Based on this, this study discusses the capabilities of IT services at BPKP using the combined work of ITIL V3 2011 and COBIT 5. The COBIT 5 framework is used to measure the capability level of IT service management processes and is carried out with the help of ITIL V3 2011 framework in selecting selected processes. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) conducted on 12 relevant processes. The measurement results show that 8 processes that correspond to capability level 1 (carried out) and 4 other processes still depend on capability level 0 (incomplete). After measuring 12 domain processes, measuring the gap between current capabilities (as is) with the expected capability of IT management (to come) as a reference for improving IT services based on ITIL V3 and COBIT 5."

"Perkembangan teknologi dewasa ini sangatlah cepat dan telah mengubah sudut pandang maupun rencana strategis perusahaan. Ilmu mengenai teknologi informasi pun sudah mulai merambah sampai ke tingkat stratejik, tetapi masih banyak perusahaan yang belum bisa memetakan perkembangan teknologi informasi dari tingkat stratejiknya. PT XYZ merupakan perusahaan berbasis customer relationship marketing yang memberikan beberapa layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Beberapa dari layanan tersebut memiliki permasalahan mengenai kemampuan layanannya. Pihak bisnis banyak mempertanyakan, apakah divisi TI memberikan semua yang dibutuhkan oleh bisnis dan apakah sesuai dengan perjanjiannya, dengan permasalahan ini maka akan dibuat dokumen perjanjian tingkat layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diharapkan oleh dewan direksi PT XYZ. Namun, beberapa permasalahan tersebut memiliki ukuran-ukuran yang sebelumnya tidak pernah didefinisikan, sehingga tidak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diukur dan dinilai. Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan perjanjian tingkat layanan yang sesuai dengan standar formal yang belum ada di PT XYZ menggunakan standar ISO 20000 dan kerangka kerja ITIL V3 2011 serta mengembangkan ukuran yang dapat diukur dan dinilai. Perjanjian tingkat layanan ini akan berisi 19 bagian yang ditiap-tiap bagiannya akan menyesuaikan karakteristik dari layanan dan perusahaannya.

---

The development of technology nowadays is very rapid and has changed companies viewpoints and strategic plans. The science of information technology has also penetrated into strategic level, but many companies still haven’t been able to map the information technology development from the strategic level. PT XYZ is a customer relationship marketing based company which gives services to fulfill its business needs.

Some of their services have issues in regards to the service capabilities. The business authorities have been questioning if the IT Division have provided all that is needed by the business according to the agreement. Therefore, a service level agreement document will be made according to the business needs expected by the authorities of PT XYZ. However, some of those issues have measures that have never been defined before, which lead to creating something that cannot be measured and assessed.

This research tries to develop a service level agreement based on formal standard which has not been applied at PT XYZ, using ISO 20000 standard and ITIL V3 2011 framework, and also to develop measurable and assessable measurements. This service level agreement will contain 19 different parts, where each will be customized based on the characteristics of the services and companies themselves."

"Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang dengan cepat saat ini. Cepatnya perkembangan TIK memberikan dampak luas kepada setiap aspek kehidupan. Secara prinsip, TIK telah menjadi pemungkin (enabler) bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu kehadiran TIK membawa pandangan baru terhadap teknologi yang awalnya sebagai alat pengolah data menjadi penyedia informasi. Keberhasilan dalam memberikan layanan informasi dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, investasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam implementasi TIK seharusnya sejalan dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan harapan stakeholders.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kapabilitas layanan informasi di Kementerian Perdagangan dalam rangka meningkatkan kepuasan stakeholder. Pengukuran kapabilitas digunakan COBIT 5 dengan metode kualitatif dan metode studi kasus. Tahapan penelitian ini adalah analisis kondisi kedelapan proses COBIT 5, target perbaikan area proses, gap analysis dan penetapan strategi pencapaian kapabilitas. Hasil akhir dari penelitian ini berupa rekomendasi aktivitas kebijakan dan prosedur yang diadopsi dari ITILV3 2011, serta rekomendasi KPI bagi PUSDATIN.

---

Information and communication technology (ICT) has grown rapidly nowdays. The rapid development of ICT leads to wider impacts on every aspect of life. Principally, ICT has enabled an organization in order to achieve the goal. Therefore, the presence of ICT leads to new insight on technology which initially as a data processing tool has now become information provider. Success in providing information services can provide a positive impact to the organization and society in general. Thus, the investments should be aligned with organization objectives and stakeholder expectations.

This research aimed to assess the capabilities of information service at the Ministry of Trade in order to improve stakeholder satisfaction. Capability assessment use COBIT 5 with qualitative method and case study methods. Phases of this research are the analysis of the eight conditions of COBIT 5 processes, improvement target of area process, gap analysis and the establishment of strategies for achieving capabilities. The end result of this research is a recommendation for policy activites and procedures adopted from ITIL V3 2011, as well as KPI recommendations for PUSDATIN."

"Peningkatan peran TI berbanding lurus dengan peningkatan investasi yang diiringi juga dengan peningkatan pengeluaran biaya yang besar. Indikator keberhasilan implementasi TI berupa layanan kominfo yang prima yaitu handal, available, cepat, dan akurat. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik dan perwujudan good IT Governance. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan TI di Kementerian Kominfo dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan TI tersebut. Untuk evaluasi layanan TI digunakan ITIL V3 2011 dan COBIT 5 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian ini berupa hasil analisis kondisi 26 proses dalam kelima Service Lifecycle pada kerangka kerja ITIL V3 2011 di PDSI serta penilaian tingkat capability 18 proses-proses TI di COBIT 5 yang berkaitan dengan layanan TI, melakukan gap analysis dan prioritasi proses-proses TI COBIT 5, serta memberikan rekomendasi KPI bagi PDSI.

---

Increasing the role of IT is directly proportional to the increase in investment is also accompanied by a substantial increase in expenditure. The indicator for successfull of the IT implementation is good communication and information technology services like reliable, available, quickly and accurately. With planning IT governance to be mature is expected the implementation of good IT services and good IT Governance.

This research aims to evaluate IT Services in the Ministry of Communications and Information Technology in order to increase the satisfaction of IT Services. To get the evaluation of IT Services is applied ITIL V3 2011 and COBIT 5 using qualitative approach and case study method.

The results of this research include the result of analyses condition of 26 process in Fifth Services Lifecycle in the ITIL V3 2011 framework as well as level capability assessment of 18 IT Process in COBIT 5 in relation with IT services, make gap analysis and prioritization of IT Process in COBIT 5, and give recommendation Key Performance Indicator (KPI) for PDSI."

"Pandemi COVID-19 membuat perusahaan mulai menyadari pentingnya teknologi informasi sebagai penunjang kemajuan perusahaan. Saat ini, teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan sehingga diperlukan manajeman layanan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja layanan manajeman teknologi informasi. PT XYZ sudah mendefinisikan dengan baik Standard Operation Procedure (SOP) sesuai dengan standar manajemen layanan TI namun praktik operasional di lapangan masih belum sesuai best practice yang telah didefinisikan. Penggunaan tools untuk menunjang layanan juga yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya praktik keamanan layanan IT di PT. XYZ juga menghambat operasional layanan TI di PT. XYZ. Oleh karena itu perlu adanya proses evaluasi yang dilakukan mengenai kondisi manajemen layanan TI di PT. XYZ berdasarkan kerangka kerja tertentu yang sudah teruji Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas manajemen layanan teknologi di PT. XYZ dengan menggunakan kerangka kerja ITIL V3 yang dipetakan ke COBIT 2019 serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-depth interview dan self-evaluation assessment. Data kemudian diolah dan dianalisis menggunakan gap analysis dan importance-performance analysis. Hasil pengukuran didapatkan bahwa tingkat kapabilitas DSS01 Managed Operation dan DSS04 Managed Security berada di level 1 dengan pencapaian kapabilitas level 1 sebesar 42% dan 16%, sedangkan DSS02 Managed Request and Incident dan DSS03 Managed Problem memiliki tingkat kapabilitas yang lebih baik di level 3. Semua objektif COBIT 2019 yang diuji memiliki kesenjangan antara target yang diharapkan dengan kondisi saat ini. DSS01 Managed Operations memilik nilai kesenjangan paling besar yaitu 3 tingkat, sedangkan DSS03 Managed Problem memiliki tingkat kesenjangan 1 tingkat, DSS02 Managed Services Request and Incidents dan DSS05 Managed Security Services memiliki tingkat kesenjangan yang sama yaitu 2 tingkat, sehingga semua objektif yang diuji masih perlu perbaikan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil importance-performance analysis menunjukan PT XYZ dapat fokus memperbaiki objektif yang memiliki selisih kesenjangan besar dan tingkat kepentingan tinggi. Prioritas utama adalah DSS03 Managed Problem dan DSS05 Managed Security, prioritas kedua adalah DSS03 Managed Problem, prioritas ketiga adalah DSS02 Managed Services Request and Incidents

---

The COVID-19 pandemic has made companies realize the importance of information technology as a support for company progress. Information technology has a significant influence on company performance, so information technology service management is needed to improve the performance of information technology management services. PT XYZ has a well-defined Standard Operation Procedure (SOP) in accordance with IT service management standards. However, operational practices in the field are still not in accordance yet with defined best practices. The use of tools to support services also has not been used optimally. Lack of IT service security practices at PT. XYZ hinders IT service operations at PT. XYZ. Therefore, it is necessary to have an evaluation process carried out regarding the condition of IT service management at PT. XYZ based on a certain framework that has been tested. This study aims to measure the level of technology service management capability at PT. XYZ using the ITIL V3 framework mapped to COBIT 2019 and providing recommendations for improvement. The method used in this research is in-depth interviews and self-evaluation assessment. The data is then processed and analyzed using gap analysis and importance-performance analysis. The measurement results show that the capability level of DSS01 Managed Operation and DSS04 Managed Security is at level 1 with the achievement of level 1 capability of 42% and 16%, . In contrast, DSS02 Managed Request and Incident and DSS03 Managed Problem have a better capability level at level 3. All COBIT 2019 objectives tested have a gap between the expected targets with current conditions. DSS01 Managed Operations has three levels of gap, while DSS03 Managed Problem has a level of gap, DSS02 Managed Services Request and Incidents, and DSS05 Managed Security Services have two levels of the gap so that all tested objectives still need improvement to achieve the expected performance. The results of the importance-performance analysis show that PT XYZ can focus on improving the objectives with a large gap and a high level of importance. The main priority is DSS03 Managed Problem and DSS05 Managed Security; the second is DSS03 Managed Problem, and the third is DSS02 Managed Services Request and Incidents."