Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai keberadaan perusahaan penyedia aplikasi untukjasa transportasi, khususnya Uber, yang mana pembahasan difokuskan padapertanggungjawaban pelaku usaha atas layanan yang diberikan kepada konsumen.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studikepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uber adalah perusahaanpenyedia jasa transportasi berbasis aplikasi yang memiliki tanggung jawab ataslayanan yang diselenggarakan atas dasar bahwa hubungan antara pelaku usahadengan pengemudi adalah setara, sehingga menimbulkan tanggung jawab yangsetara pada kedua belah pihak, serta adanya hubungan langsung antara konsumendengan pelaku usaha melalui aplikasi yang digunakan untuk mengakses layananyang diberikan.

---

ABSTRACTThis paper discusses the existence of enterprise application providers to transportservices, particularly Uber, which is where the discussion focused theaccountability of business actors on the services provided to consumers. Thisresearch was conducted with the normative juridical literature study. The resultsof this study indicate that Uber is a provider of transportation services-basedapplication that has the responsibility for the service held on the basis that therelationship between businessmen and the driver is similar, giving rise to liabilityequal on both sides, as well as a direct link between consumers with businessesthrough the application used to access the services provided."

"Teknologi berupa internet bisa memudahkan orang untuk mengakses berbagai aplikasi yang diinginkan pada sebuah smartphone, salah satu aplikasi tersebut adalah Uber. Uber di Indonesia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan angkutan taksi, muncul sebagai pelopor layanan jasa transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Uber melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memesan kendaraan berserta pengemudinya. Operasional Uber di Indonesia masih ditentang oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha taksi konvensional. Penetapan tarif Uber yang sangat rendah menjadi penyebab adanya persaingan tidak sehat di Indonesia. Sedangkan di Filipina, sudah ada regulasi baru mengenai kendaraan berupa Transportation Network Vehicle Services yang didalamnya termasuk Uber dan hal ini menjadikan Uber mempunyai status hukum yang jelas di Filipina. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan Uber di Indonesia serta perbandingan pengaturannya dengan negara lain yaitu Filipinia yang sudah terlebih dahulu membuat regulasi terhadap Uber.

---

Technology in form of internet could ease people to access several desired applications on a smartphone, one of the application is Uber. Uber in Indonesia has similar characteristics with taxi transportation, emerge as application technology-based service pioneer providing simplicity for consumers. Consumers could download Uber application through smartphones and could be utilized to book vehicle with its driver. Uber Operational in Indonesia still resisted by several parties such as local government and conventional taxi business performer. Very low Uber fare determination become the cause of unfair competition in Indonesia. Meanwhile in Philippines, there had been new regulation concerning vehicle in form of Transportation Network Vehicle Services in which Uber become part of it and it makes Uber has clear law status in Philippines. This final project shall discuss Uber regulation in Indonesia and its regulation comparison with other country, Philippines, which foremostly had made regulation toward Uber."

"Keberadaan transportasi berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan PT GO-JEK Indonesia sebagai salah satu perusahaan transportasi berbasis aplikasi menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transportasi umum yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh PT GO-JEK Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai peralihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia selaku pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Hal tersebut tentunya merugikan konsumen dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan hasil penelitian menghasilkan bahwa PT GO-JEK Indonesia seharusnya dapat tetap bertanggung jawab atas keamanan privasi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan pengaturan baru dalam peraturan kebijakan privasi milik PT GO-JEK Indonesia.

---

The existence of application based transportation has become a phenomenon in the society, the existence of PT GO JEK Indonesia as one of the application based transportation companies has become the answer to the consumer needs of a comfortable and easy to get public transportation. In utilizing the services provided by PT GO JEK Indonesia, the consumers are required to enter their personal data to use the services provided. The collection of the consumers rsquo personal data is susceptible to be misused by irresponsible parties and may cause legal problems regarding the misuse of consumer personal data. This thesis discusses about the transition of responsibilities by PT GO JEK Indonesia as a business actor who transferred its responsibilities of the collected personal data to the consumers and other parties. The transition of responsibilities has certainly detrimental to consumers in using the services provided. Normative juridical method is used ad the research method, which concludes that PT GO JEK Indonesia should be able to remain responsible for their consumer 39 s privacy. The result of this study suggests that a new regulation regarding the privacy policy of PT GO JEK Indonesia, is required."

"Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi penyedia aplikasi merupakan hal penting untuk diketahui oleh masyarakat dalam menggunakan layanan jasa transportasi berbasis teknologi informasi yang mana dapat ditemukan dalam syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh penyedia aplikasi pada website masing-masing penyedia aplikasi, khususnya terhadap konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang menjadi inti dari penelitian ini. Selain membandingkan syarat dan ketentuan dua penyedia aplikasi, penelitian ini juga membahas permasalahan mengenai permintaan tuntutan ganti rugi kepada dua penyedia aplikasi. Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan alat pengumpulan data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai perbandingan tanggung jawab dua penyedia aplikasi terhadap para konsumen yang mengalami kecelakaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika menggunakan layanan transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara dua penyedia aplikasi yang Penulis tinjau. Selain itu, diketahui dalam penelitian ini bahwa penyedia aplikasi tidak dapat dituntut rugi oleh konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika mengalami kecelakaan saat menggunakan layanan jasa transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi.

---

The liability and claim for compensation of application provider are important aspects to be acknowledged by the people when using the online transportation services which can be found through the terms and conditions made by the application providers on each of application provider 39 s website, especially for the consumers who do not comply with the terms and conditions. Other than comparing the terms and conditions of two application provers, this research will also discuss about the claim for compensation for the two application providers. The research rsquo s method is analytical descriptive with the primary data collection tool is document studies and interview. While the secondary data is collected through literature studies and juridical normative approach. This research 39 s goal is to review much deeper about the comparison between two application providers rsquo liability towards its consumers who do not comply with the terms and conditions who also undergo an accident while using the transportation service offered by the application provider. From this research, writers will be able to know that there are differences and also similarities between the two application providers rsquo terms and conditions. Other than that, the writers will also know that the application providers can not be claimed for compensation by the consumers who do not comply with the terms and conditions when undergo accident while using the online transportation services offered by the application providers."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."

"[ABSTRAK Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi SI TI dalam bisnis drilling atau pengeboran dapat membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan bisnisnya PT Pertamina Drilling Services PDSI merupakan perusahaan yang berfokus pada bisnis pengeboran dan well services PDSI belum dapat memaksimalkan pemanfaatan SI TI sebab adanya berbagai faktor internal dan eksternal seperti belum adanya integrasi aplikasi antar fungsi perusahaan pengembangan SI TI belum terarah serta belum memiliki strategi SI TI yang baik dalam membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya dokumentasi perencanaan strategis sistem SI TI yang selaras dengan tujuan bisnis Perencanaan strategis SI TI yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan metodologi Ward Peppard dengan beberapa metode analisa pendukung seperti SWOT Balance Scorecard BSC Five Forces Model PEST Mc Farlan Matriks serta tren teknologi informasi saat ini dalam menganalisis internal eksternal bisnis dan SI TI perusahaan Hasil dari perencanaan strategis SI TI ini adalah strategi management SI TI berupa usulan baru akan hadirnya struktur IT Steering Committee di PDSI sebagai komite penengah serta penyelaras antara bisnis dengan TI termasuk tata kelola TI strategi SI TI berupa integrasi aplikasi dengan sistem SAP seperti Timesheet Management dengan modul I P2P Sistem Monitoring Aset Rig dengan modul FI Online Maintenance System dengan modul Plant Maintenance dan sebagainya serta strategi pemanfaatan tren teknologi ke depan seperti enterprise cloud bagi perusahaan sampai kepada roadmap implementasi SI TI di PDSI ABSTRACT Use of information systems and technology IS IT in the business of drilling can help the company in achieving its business objectives PT Pertamina Drilling Services PDSI is a company focused on the business of drilling and well services PDSI have not been able to maximize the use of the IS IT because the various internal and external factors such as the lack of cross functional enterprise application integration development of IS IT is not directed and do not have a strategy of IS IT in helping companies achieve business objectives These problems can be overcome with the strategic planning documentation system IS IT are aligned with business goals Strategic planning of IS IT are developed in this study using the methodology Ward Peppard with several methods of support such as SWOT analysis Balanced Scorecard BSC Five Forces Model PEST Mc Farlan matrix as well as current information technology trends in the internal external analyzing business and IS IT companies The results of the strategic planning of IS IT is strategic management IT in the form of a new proposal for the present structure of the IT Steering Committee The committee PDSI as mediator and alignment between business and IT including IT governance the strategy of IS IT in the form of application integration with SAP systems such as Timesheet Management with I P2P module Asset Monitoring system Rig with FI module Online Maintenance system with Plant Maintenance module and so on as well as the utilization strategy ahead of technology trends such as enterprise cloud roadmap for the company until the implementation of IS IT in PDSI ;Use of information systems and technology IS IT in the business of drilling can help the company in achieving its business objectives PT Pertamina Drilling Services PDSI is a company focused on the business of drilling and well services PDSI have not been able to maximize the use of the IS IT because the various internal and external factors such as the lack of cross functional enterprise application integration development of IS IT is not directed and do not have a strategy of IS IT in helping companies achieve business objectives These problems can be overcome with the strategic planning documentation system IS IT are aligned with business goals Strategic planning of IS IT are developed in this study using the methodology Ward Peppard with several methods of support such as SWOT analysis Balanced Scorecard BSC Five Forces Model PEST Mc Farlan matrix as well as current information technology trends in the internal external analyzing business and IS IT companies The results of the strategic planning of IS IT is strategic management IT in the form of a new proposal for the present structure of the IT Steering Committee The committee PDSI as mediator and alignment between business and IT including IT governance the strategy of IS IT in the form of application integration with SAP systems such as Timesheet Management with I P2P module Asset Monitoring system Rig with FI module Online Maintenance system with Plant Maintenance module and so on as well as the utilization strategy ahead of technology trends such as enterprise cloud roadmap for the company until the implementation of IS IT in PDSI ;Use of information systems and technology IS IT in the business of drilling can help the company in achieving its business objectives PT Pertamina Drilling Services PDSI is a company focused on the business of drilling and well services PDSI have not been able to maximize the use of the IS IT because the various internal and external factors such as the lack of cross functional enterprise application integration development of IS IT is not directed and do not have a strategy of IS IT in helping companies achieve business objectives These problems can be overcome with the strategic planning documentation system IS IT are aligned with business goals Strategic planning of IS IT are developed in this study using the methodology Ward Peppard with several methods of support such as SWOT analysis Balanced Scorecard BSC Five Forces Model PEST Mc Farlan matrix as well as current information technology trends in the internal external analyzing business and IS IT companies The results of the strategic planning of IS IT is strategic management IT in the form of a new proposal for the present structure of the IT Steering Committee The committee PDSI as mediator and alignment between business and IT including IT governance the strategy of IS IT in the form of application integration with SAP systems such as Timesheet Management with I P2P module Asset Monitoring system Rig with FI module Online Maintenance system with Plant Maintenance module and so on as well as the utilization strategy ahead of technology trends such as enterprise cloud roadmap for the company until the implementation of IS IT in PDSI ;Use of information systems and technology IS IT in the business of drilling can help the company in achieving its business objectives PT Pertamina Drilling Services PDSI is a company focused on the business of drilling and well services PDSI have not been able to maximize the use of the IS IT because the various internal and external factors such as the lack of cross functional enterprise application integration development of IS IT is not directed and do not have a strategy of IS IT in helping companies achieve business objectives These problems can be overcome with the strategic planning documentation system IS IT are aligned with business goals Strategic planning of IS IT are developed in this study using the methodology Ward Peppard with several methods of support such as SWOT analysis Balanced Scorecard BSC Five Forces Model PEST Mc Farlan matrix as well as current information technology trends in the internal external analyzing business and IS IT companies The results of the strategic planning of IS IT is strategic management IT in the form of a new proposal for the present structure of the IT Steering Committee The committee PDSI as mediator and alignment between business and IT including IT governance the strategy of IS IT in the form of application integration with SAP systems such as Timesheet Management with I P2P module Asset Monitoring system Rig with FI module Online Maintenance system with Plant Maintenance module and so on as well as the utilization strategy ahead of technology trends such as enterprise cloud roadmap for the company until the implementation of IS IT in PDSI , Use of information systems and technology IS IT in the business of drilling can help the company in achieving its business objectives PT Pertamina Drilling Services PDSI is a company focused on the business of drilling and well services PDSI have not been able to maximize the use of the IS IT because the various internal and external factors such as the lack of cross functional enterprise application integration development of IS IT is not directed and do not have a strategy of IS IT in helping companies achieve business objectives These problems can be overcome with the strategic planning documentation system IS IT are aligned with business goals Strategic planning of IS IT are developed in this study using the methodology Ward Peppard with several methods of support such as SWOT analysis Balanced Scorecard BSC Five Forces Model PEST Mc Farlan matrix as well as current information technology trends in the internal external analyzing business and IS IT companies The results of the strategic planning of IS IT is strategic management IT in the form of a new proposal for the present structure of the IT Steering Committee The committee PDSI as mediator and alignment between business and IT including IT governance the strategy of IS IT in the form of application integration with SAP systems such as Timesheet Management with I P2P module Asset Monitoring system Rig with FI module Online Maintenance system with Plant Maintenance module and so on as well as the utilization strategy ahead of technology trends such as enterprise cloud roadmap for the company until the implementation of IS IT in PDSI ]"

"Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pertamina selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan Pertamina tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Selain Pedoman Tata Kerja, Pertamina dan Perusahaan afiliasi Pertamina masuk kedalam kategori BUMN dan anak perusahaan BUMN yang tercantum didalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Skripsi ini berusaha membahas mengenai keabsahan penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi Pertamina ditinjau dari Pedoman Tata Kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis generally discuss the direct appointment between the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of procedural guidelines and competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law,it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Pertamina as a State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state?s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. These regulations has create multi interpretation of Pertamina as an actor in national economy. The research method used in this thesis is Legal Normative to analyze various regulation related to the procurement in subsidiary company of Pertamina such as Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities, Guidelines from Supervise Commissioner of the Business Competition and Internal Regulation of Pertamina."

"Transportasi merupakan sarana yang paling penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, maka sebagian besar kota-kota di Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi untuk memudahkan konsumen. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata bagi wisatawan domestik dan internasional mendorong transportasi menjadi prioritas utama untuk menunjang pariwisata mereka. Oleh karena itu Bandara Ngurah Rai sebagai tempat untuk menampung para pendatang yang berdatangan menggunakan pesawat, wajib menyediakan transportasi yang mencukupi dan juga beragam agar konsumen dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan praktiknya, transportasi di Bandara Ngurah Rai hanyalah taksi, dan pelaku usaha yang mendominasi jasa angkutan taksi di area bandara adalah Koperasi Taksi X yang membawahi Taksi X. Sehingga timbul praktik penerapan tarif yang tidak berdasarkan argometer yang diterapkan oleh Taksi X. Konsumen kerap kali mengeluh karena tarif yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai aturan yang mewajibkan menggunakan argometer. Bahkan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Kopersi Taksi X agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. Konsumen sendiri perlu lebih menyadari akan hak-hak yang dimilikinya dan harus lebih berani dalam memperjuangkan haknya yang tidak terpenuhi atau dilanggar.

---

Transportation is the most important thing in supporting people’s mobility, majority of cities in Indonesia have many types of transportation to facilitate the consumers. Bali as one of the central tourism hub for domestic and international make transportation as top priority to support their tourism. Therefore Ngurah Rai Airport as a place to accommodate the newcomers who arrive by plane, must provide adequate and varied transportation so that consumers can choose the transportation services they want. But it is contrary to the practice at Ngurah Rai Airport transportation which only taxi, and the company who dominate the taxi transport services in airport area is X Taxi. Which raised the rate application practices that are not based on taximeter which implemented by X Taxi. Consumers often complain that rates are set too high and not according to the rules that required using the meter. Even consumers do not get their rights. Many things must be addressed by X Taxi cooperatives in order to maximize their services and guarantee the rights of consumers. Consumers themselves need to be more aware of their rights and should be more willing to fight for their rights that are not being met (fulfilled) or violated."

"Kemajuan teknologi telah membuat perilaku manusia lebih efisien, menciptakan inovasi seperti Deepfake, yang menggunakan data dan algoritma untuk menggantikan wajah seseorang secara realistis daam konten yang dihasilkan. Meskipun Deepfake menimbulkan kekhawatiran etis dan hukum yang signifikan karena penyalahgunaannya, sering kali menciptakan konten tanpa izin yang pada akhirnya merusak reputasi, teknologi ini juga menawarkan solusi hemat biaya, seperti dalam perikalanan, karena dapat digunakan untuk membuat iklan imersif untuk demografi tertentu. Namun, penggunaan Deepfake dalam periklanan menantang prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena regulasi saat ini tidak secara eksplisit mengatur praktik AI atau Deepfake. Hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar dikompromikan oleh ikah yang menyesatkan. Oleh karena itu, transparasi dalam penggunaan Deepfake sangat penting untuk memastikan keamanan konsumen dan menegakkan hak-hak mereka.

---

Technological advancements have made human behavior more efficient, creating innovations like Deepfake, which uses data and algorithms to realistically replace an individual’s face in the generated content. While Deepfake raises significant ethical and legal concerns due to its misuse, often creating content without consent, eventually damaging reputations, it also offers cost-effective solutions like in advertising as it can be used to create immersive advertisements for specific demographics. However, the use of Deepfakes in advertising challenges consumer protection principles that are outlined in Law Number 8 of 1999, as current regulations do not explicitly address AI or Deepfake practices. Consumers’ rights to security and truthful information are compromised by misleading advertisements. Therefore, transparency in using Deepfakes is crucial to ensure consumer safety and uphold their rights."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien dari persepektif hukum perdata serta penyelesaian masalah kesehatan antara dokter dan pasien dari segi perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta metode analisis kualitatif. Hasil dari penulisan ini yang dikaitkan dengan Putusan-Putusan di Indonesia bahwa dokter melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pasien membutuhkan perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dokter memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pasien yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

---

This research paper consist about the relation between doctor and patient based on Indonesian law, legal protection for patient based on civil law and problem solving between doctor and patient based on civil law. This research is using the Juridistic Normative method which is the literature study. The result of this research are related with a several Indonesian Jurisprudence that doctors violate on the Article 1365 Code on Civil Law that is a tort law. Thus, patients need legal protection from the perspective of Civil Law as regulated in the Article 19 Paragraph (1) of the Law on Consumer Protection, and doctors provide legal accountability to patients as regulated in Article 50 and 51 of the Law on Medical Practice. "