Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 70555 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asep Suryana
"The implementation of local government policies during the New Order era has weakened Pesantren as local and Islamic education institution. The weakening is due to, firstly, the instructive position of central government to its local subordinates implying that this later apparatus be the instrument of gaining its target. Secondly, the head of local government as solely powerful figure in local structure has been decisive in many local policies. This local political situation has also implied a centralization of Islamic education policies during the era. The discussed cases of two Pesantren in two different districts in this article reveal that regional autonomy will be presumably strengthening this Islamic education institution."
[place of publication not identified]: Jurnal Antropologi Indonesia, 2001
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fedyani Saifuddin
"It unfortunately reveals that regional autonomy, and so to education autonomy as an integral part of it, as reflected through UU No.22 Tahun 1999 has not touched the very basic of cultural values and process of democracy, one core element it should significantly contain with. Central as well as regional policy makers and politicians, especially, have spent much their time to physical need and financial balancing debates between central and locals and deliberately forget the intrinsic cultural issue of the term, that is democracy as a cultural value formation process. Taking our current national education situation into account this article tries to introduce some cultural principles education autonomy should aim at. Based on holism in cultural approach education autonomy should pay attention seriously to strengthening community support to education."
2001
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhayat Arif Permana
"Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak otonomi daerah terhadap identitas lokal. Sebagaimana terlihat dari kasus Sampit di Kalimantan Tengah, otonomi daerah terkait dengan munculnya identitas putra daerah. Kasus yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan pembentukan Provinsi Bangka-Belitung (Babel) yang mengakibatkan munculnya identitas putra daerah di kalangan orang Melayu di Bangka-Belitung. Dalam tulisan ini, saya menganalisis sejauhmana lembaga hukum adat dapat menyajikan solusi untuk mengatasi konflik etnis yang sedang terjadi di Bangka Belitung"
2002
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dedi Adhuri
"There are two arguments that have led scholars and politicians turning their attention into local autonomy issues concerning current discourse and practice of the political resource management systems in Indonesia. Firstly, it is argued that the authoritarian and centralized political and resource management systems of the New Order regime has led Indonesia to a multi crisis situation. Secondly, one of the main strategies coping with this problem is to give local autonomy to the local government and communities to develop their own ways to organize their political and resource management systems. This article challenges the arguments. Two cases of conflict concerning Grouper fishing business-using a symbolic interactionism approach-the author argues that even in the New Order era, there are some indications that local elites, and even ordinary members of the communities, practiced some sort of local autonomy. The discussed cases show that local elites and communities, with power in their hands, will not always develop an effective, just, and sustainable political and resource management systems."
2001
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fikarwin Zuska
"This paper deals with the regional partition which do not always take place due to the considerations as commonly stated in official explanations, and also it does not like the outcome of the scientific analysis on the interests of local elites in efforts to devide regions for seizing local power in the new regions. In addition, this paper also shows that ethnic politics is often interwined with the region partitions. The local elite politically quite often to put forward ethnicity and identity loyalties as a political resources for demanding the regional division. Ethnic identity and the usage of collective ethnic identity as a never lasting prime mover. These can be politically seen from ethnic Pakpak behaviors in encountering ethnic Batak Toba in their own territory regarding the establishment of Great Pakpak province."
2012
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Kiptiyah
"Tesis ini meneliti mengenai kebudayaan pesantren, manajemen dan perilaku santri yang berkenaan dengan kesehatan dalam konteks penciptaan dan pemeliharaan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat di pesantren. Status kesehatan seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan, kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat seseorang atau masyarakat dan keadaan lingkungan hidupnya. Hal ini sebagaimana dikatakan Foster (1986) bahwa di samping faktor biologis, faktor-faktor sosial-psikologi dan faktor budaya sering memainkan peran dalam.mencetuskan penyakit Namun begitu lingkungan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kesehatan, tetapi memiliki arti penting karena sampai batas tertentu dapat dikendalikan terutama yang diakibatkan perilaku atau perbuatan manusia. Adapun kebijakan sosial dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, air yang sehat, atau yang membuat orang lalai bahwa peralatan-peralatan sanitasi yang tak sempurna, tradisi kebudayaan, lembaga ekonomi, sanitasi dan kebijakan lain yang mempengaruhi munculnya penyakit semuanya turut mempengaruhi kesehatan.
Pesantren sebagai salah satu elemen pendidikan juga menempatkan masalah tersebut dalam kurikulumnya, menyangkut di dalamnya kitab-kitab yang menjadi rujukan dan dipelajari serta dipergunakan di pesantren. Pesantren yang notabene merupakan lembaga pendidikan Islam tentu saja dalam praktek kesehariannya berdasarkan ajaran Islam pula. Secara universal Islampun juga mengangkat isu mengenai masalah kesehatan maupun kebersihan dan bahkan anjuran memakan makanan- minuman yang thoyyib yaitu makanan atau minuman yang bagus kualitas gizinya maupun halal cara memperolehnya. Dalam hal ini pula ada makanan yang secara tegas dilarang untuk dikonsumsi. Dalam Hadits (sumber hukum kedua setelah Alquran) dengan jelas juga dikatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah dan juga menganjurkan untuk menjaga kebersihan dengan segala usaha yang dapat dilakukan.
Pesantren memang merupakan suatu komunitas tersendiri dimana semua rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan, misalnya halal-haram, wajib-sunah, baik-buruk dan sebagainya dipulangkan kepada hukum agama, dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dan ibadah keagamaan dengan kata lain semua kegiatan kehidupan selalu dipandang dalam struktur relevansinya dengan hukum agama. Salah satunya dalam hal kebersihan atau kesehatan. Banyak hal-hal yang dianggap bersih dan suci oleh pesantren, karena dibolehkan oleh hukum agama tetapi tidak bersih atau tidak sehat menurut konsepsi ilmu kesehatan. Sehingga cara pandang ini tentu sangat membedakan antara komunitas pesantren dengan masyarakat "diluar" pesantren.
Masyarakat pada umumnya memberikan batasan tentang kesehatan adalah batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, yaitu keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sehingga secara normatif dan sistematik meskipun pesantren telah memiliki kurikulum dan pengajaran sebagaimana tersebut diatas, namun pada kenyataannya masalah-masalah kesehatan terutama hubungan mata rantai yang telah menyebabkan munculnya penyakit dapat terjadi. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang berbeda antara pesantren dengan masyarakat "diluar" pesantren terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Masyarakat pesantren selalu mengembalikan pemahaman mereka kepada kaidah hukum Fiqh, sehingga mereka memiliki persepsi sendiri mengenai kebersihan lingkungannya terutama untuk sebagai sarana ibadah semata-mata kepada Allah SWT sehingga yang terpenting menurut pesantren adalah kesucian sarana tersebut, yaitu terbebas dari najis sehingga tidak menghalangi sahnya suatu ibadah. Hukum fiqh begitu menempati kedudukan yang dominan pada tata nilai dalam kehidupan di lingkungan pesantren. Sedangkan pengajaran mengenai fiqh ini sebagaian besar diperoleh pada kitab-kitab kuning. Kitab kuning merupakan kitab-kitab pengajaran Islam klasik, yang berbahasa Arab dan ditulis oleh para ulama abad pertengahan (7-13 Hijriah).Hal ini tentu turut menjadi pemicu terjadinya perbedaan pemahaman tentang kondisi pemeliharaan kebersihan dan kesehatan di pesantren dengan pemahaman masyarakat "diluar" pesantren. Demikian pula dengan kebudayaan pesantren dalam konteks ini yang merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas pesantren dimana di dalamnya berisi perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang terwujud dalam perilaku, tindakan, nilai-nilai yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan mengenai kesehatan lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkannya serta pengelolaan kebijakan-kebijakan pesantren yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Disamping itu, terjadi kontradiksi (penafsiran/ pemahaman yang bertolak belakang) perilaku sehari-hari di pesantren dengan cara pandang masyarakat "diluar' pesantren mengenai kesehatan lingkungan hidup sehari-hari juga didukung oleh kurang memadainya fasilitas-fasilitas bangunan maupun tempat tinggal santri sehingga kurang mendukung terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan sehat serta nyaman untuk belajar. Kondisi ruangan, kamar mandi dan sarana sanitasi lainnya termasuk pengelolaan sampah dan sebagainya. Kondisi ini sangat mempengaruhi perilaku keseharian mereka terutama dalam upaya pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan yang optimal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T13779
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iklilah Muzayyanah Dini Fariyah
"This paper is based on the reflections of the life experiences of a woman that grew up within the cultures of the Pesantren. At first, this paper was merely for academic purposes that demanded reflective research. Most of the data was collected in a reasonably short amount of time in the last two months of 2010 by relying on life experience memories and enforced by data from results of observations, interviews and personal documents. This research tries to give an overview and becomes a small part of an effort to understanding how a human woman brought up within the cultures of the Pesantren interprets herself as a woman. A woman who deals with various feelings, thoughts, questions, concerns and expectations in between habits and habituations embedded in the existing culture. Although admittedly, this paper does not intend to give a generalization of the Pesantren culture, especially on the ways of how one ?grows into a woman? and the social consequences of the female self."
2011
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Tapi Omas Ihromi
"The writer put forward that in mainstream social sciences not much attention is given to problems related to power relationship in small social units such as the family. Thus in this article attempts are made to describe how much autonomy women have regarding household economy matters. The description of cases is based on research conducted in Jakarta by the team of "Srikandi Foundation" a small research institute of which writer is one of the chairpersons."
1992
J-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dedi Adhuri
"Natural resource management discourse and practice, as in politics but in different level, are shifting from centralized to local autonomy. Consequently, local government has to undertake many tasks. One important task is to formulate natural resource management policy that can contribute to enhance social welfare without disturbing natural resource sustainability. Hence, it is useful to evaluate existing management practices to learn its weaknesses and strengths as the basis in formulating new management policy. This article discussed conflict potential among stakeholders in the exploitation of sea natural resources in Kei islands, Southeast Mollucan. By analyzing the conflict, the discussion will identify stakeholders and power relations among them (interests, strategies and resource controls) to reveal challenges in natural resource management practices in the local autonomy era."
2005
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siburian, Robert
"Entikong, salah satu daerah yang berbatasan dengan negara Malaysia, merupakan daerah yang merespon krisis ekonomi secara berbeda dari sebagian besar daerah di tempat lain. Jika sebagian besar wilayah negara Indonesia mengalami 'kebangkrutan' akibat krisis ekonomi, sebaliknya, masyarakat di daerah perbatasan ini justru meraup keuntungan. Masyarakat Entikong justru menginginkan tetap berlangsungnya krisis ekonomi, karena hal itu membuat semakin bergairahnya kehidupan mereka. Harga jual komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan keperluan barang sehari-hari melalui lintas batas antarnegara relatif tinggi. Hal itu terjadi karena selisih kurs yang sangat tinggi. Bahkan, harga barang yang dibeli dari warga negara Indonesia jauh lebih murah daripada harga barang yang sama di Malaysia. Faktor itulah yang mengakibatkan masyarakat Malaysia bersedia membeli barang-barang Indonesia. Faktor pendukung dari keuntungan masyarakat Entikong itu berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana di Entikong yang relatif memadai. Warga Indonesia atau warga Malaysia tidak terlalu sulit mencapai garis perbatasan sebagai titik pertemuan mereka untuk melakukan interaksi. Selain itu, tingkat ekonomi warga Malaysia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ekonomi warga Indonesia. Warga negara Indonesia pun mampu menawarkan komoditi dengan kualitas yang tidak terlalu rendah dan harga bersaing dengan barang-barang yang diperjualbelikan di Malaysia. Bahkan, tingkat harganya sangat rendah dipandang dari sudut kacamata ekonomi Malaysia."
2002
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>