Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi antara BKKBN Pusat dengan kantor perwakilannya di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengambilan keputusan penyusunan strategi komunikasi untuk program pendewasaan usia perkawinan. Kemudian, skripsi ini juga mendeskripsikan peran hubungan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa model koordinasi pusat-provinsi adalah two-way symmetrical. Sedangkan, peran hubungan masyarakat masih minim, yaitu hanya sebagai disemminator. Padahal, hubungan masyarakat dapat mengoptimalkan perannya dalam pengambilan keputusan untuk strategi komunikasi pendewasaan usia perkawinan yang belum efektif, karena menghadapi ketidaksesuaian antara masalah dengan solusi strategi komunikasi; serta belum optimalnya pemanfaatan riset.

---

This research is about the coordination mechanisms between BKKBN offices at central level and West Nusa Tenggara province on making decisions on communication strategy for Increasing the Age of First Marriage Program Combating Early Marriage Program and seeking for the role of public relations in that decision making. This qualitative research is using case study strategy to describe the topic. Results show that the central provincial coordination forms a two way asymmetrical model. While public relations unit rsquo s role is limited to only disseminator role.The role should have been extended to help the ineffective communication strategy caused by problem solution mismatches and lacking of research utilization."

"Kemiskinan di negara terbelakang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Indonesia, peran pemerintah dalam bidang kependudukan diserahkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program BKKBN adalah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS). Sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah kelompok UPPKS. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan pada menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman. Tujuan penelitian adalah untuk pengoptimalan pencapaian program UPPKS. Hasil analisis metode SWOT menunjukkan bahwa strategi terbaik berasal dari faktor kekuatan dan peluang (SO). Alternatif strategi tersebut diolah dengan metode AHP sehingga ditemukan strategi prioritas yaitu memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi.

---

Poverty in underdeveloped countries are characterized by high population growth. In Indonesia, the government's role in population to be submitted to the National Population and Family Planning Board (BKKBN). One of the program BKKBN?s is to Increase Revenue Family Welfare (UPPKS). From 2010 to 2013, decrease in the number of groups UPPKS. Based on these problems, researchers focus on the identified factors strengths, weaknesses, opportunities and threats. The purpose of the study is to optimization program of achievement UPPKS. The results of analysis method SWOT showed that the best strategy is derived from the strengths and opportunities (SO) factor. Alternative strategies with AHP to finded strategy is utilizing the integrated use of the website to attract cooperation as a form of technological development and utilization of information."

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."

"Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

---

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government."

"Penelitian ini menjelaskan proses adaptasi strukturasi humas pemerintah di Indonesia dalam penerapan humas digital. Teori yang digunakan adalah Adaptive Structuration Theory AST untuk menjelaskan proses produksi dan reproduksi struktur sosial baru dalam penerapan humas digital di organisasi birokrasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para agen humas pemerintah menerima secara positif penerapan humas digital sebagai tuntutan tugas dan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan melibatkan struktur sosial lain yang mempunyai dimensi: tugas, lingkungan organisasi, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman, kepercayaan terhadap kemampuan agen lainnya, kesenjangan generasi dan outputs. Para agen mengapropriasi struktur humas digital secara unfaithfull karena keterbatasan seperti anggaran yang kurang, terbatasnya jam kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas serta kuantitas SDM yang kurang. Sehingga agen melakukan penyesuaian agar penerapan humas digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi agen menghasilkan struktur sosial baru yang diproduksi dan direproduksi menjadi pedoman para agen dalam melakukan tindakan. Struktur baru tersebut yaitu 1 pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan humas digital, 2 pengunggahan konten dalam humas digital dilakukan secara kondisional sesuai penugasan peliputan, 3 penggunaan perangkat digital milik para agen dan direktorat lain yang memiliki anggaran lebih besar, 4 menjemput bola ke direktorat terkait dalam hal penyediaan konten publikasi, dan 5 para agen senantiasa belajar sendiri dengan memperhatikan cara kerja pihak ketiga dalam pengelolaan konten yang menarik.

---

The focus of this study is about structuration adaptation of government public relations in Indonesia in digital public relations implementation. This study is interpretive paradigm, qualitative, case study methode, and uses Adaptative Structuration Theory AST to describe the process of production and reproduction of new social structure in digital public relations implementation. The result showed that Government Public Relations GPR accepted the implementation of digital public relations positively as a task and environment demands. Agent rsquo s adaptation involved other social structures that have dimensions task, organizational environment, style of leadership, knowledge and experience, perception of other rsquo s knowledge, agreement of appropriation, gap generation, and the outputs. The government public relations reflected the structure of digital public relations with unfaithfull appropriation because many limitations from the institution such as less budget, limited working hours, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of human resources. So that they adjusted rules, resources and other social structures to make digital PR works as it should. That interaction forms new social structure that produced and reproduced as agents rsquo s guidence to make actions. The new social structures are 1 third party engagement in digital public relations implemenation, 2 upload digital contents conditionally, 3 use agents rsquo s private digital devices and other divisions that have bigger financial support, 4 contact other divions directly to support publication contents, and 5 agents always learning by observing the digital content management by that third party."

"Tesis ini ingin menguji pengaruh bauran pemasaran yang dilakukan oleh media performance portal social media terhadap sebuah attitude program social marketing, serta hubungannya dengan source credibility portal tersebut. Program sosial yang dijadikan objek penelitian adalah program Generasi Berencana. Penelitian menggunakan metode Structural Equations Modelling (SEM).Berdasarkan data dari 150 responden maka dapat diketahui bahwa dalam program social marketing, kredibilitas sumber, engagement, dan word of mouth berpengaruh positif terhadap pembentukan prilaku, namun tidak untuk awareness sebuah program. Kemudian didapatkan temuan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat perilaku, namun norma subjektif tidak berpengaruh secara positif dalam pembentukan niat perilaku.

---

The thesis is to examine the influence of marketing mix by media performance social media portals attitude towards a social marketing program, and its relationship with the source credibility portal. Social programs that made the object of research are the generation of program planning. The Research is using Structural Equations Modeling (SEM).Based on data from 150 respondents it can be seen that in social marketing programs, source credibility, engagement, word of mouth and positive influence on the formation of behavior, but not for an awareness program. Then research obtained findings that attitudes influence behavioral intention, but not subjective norms positively influence the formation of behavioral intentions."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah penerapan basis akrual, upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas LKPD dan rancangan pemanfaatan LKPD sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menarik dilakukan karena dapat memberikan hasil evaluasi kualitasinformasi LKPD pada sektor publik, saat menerapkan standar akuntansipemerintahan berbasis akrual dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya, dapat menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi LKPD dengan adanya perubahan basis akuntansi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar penentuan kelayakan LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bahan pengambilan keputusan. Temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas aset tetap selama empat tahun terakhir mengindikasikanpengambilan keputusan terhadap manajemen aset tetap belum menggunakan pertimbangan berdasarkan LKPD. Dengan demikian dapat diajukan metode konkrit penggunaan informasi LKPD dalam pengambilan keputusan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menggunakan dasar teori agensi dan melakukan operasionalisasi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian ini yakni studi kasus eksplanatoris-deskriptif. Hasil penelitian kualitasinformasi LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada level moderate yang berarti informasi LKPD memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni peningkatan komitmen atas kebijakan akuntansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan sistem informasi. Selanjutnya dalam merancang pemanfaatan informasi LKPD untuk pengambilan keputusan belanja modal, disiapkan SOP perencanaan kebutuhan aset tetap berdasarkan dokumen dan pihak-pihak yang terkait serta output yang dihasilkandalam rancangan APBD.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze the information quality of Local Government Financial Statement (LGFS) of East Nusa Tenggara Provincial Government before and after the implementation of the accrual basis, the efforts of East Nusa Tenggara Provincial Government to improve the quality of LGFS and the LGFS utilization design as material for policy decisions on capital expenditure and fixed assets. This research is interesting because it can provide results of evaluating the qualityof information on LGFS in the public sector, when implement accrual-based government accounting standards compared to the implementation of cash towards accruals. Furthermore, it can analyze the efforts made to improve the quality of information on LGFS with a change in accounting basis. The results of this evaluation can be the basis for determining the feasibility of the LGFS of the East Nusa Tenggara Provincial Government as a material for decision making. The recurring findings of the Audit Board of The Republic of Indonesia on fixed assets over the past four years indicate that decision making on fixed asset management has not used consideration based on the LGFS. Thus, it can be proposed a concrete method of using LGFS information in making capital expenditure and fixed asset decisions. This study uses the basis of agency theory and operationalizes the qualitative characteristics of financial statements that are adjusted to government accounting standards in Indonesia. This research method is explanatory-descriptive case study. The results of LGFS information quality research in the East Nusa Tenggara Provincial Government are at a moderate level, which means that the LGFS information is sufficient to be used in decision making. Efforts made by the East Nusa Tenggara Provincial Government are increasing commitment to accounting policies, increasing human resource capacity and improving information systems. Furthermore, in designing the utilization of LGFS information for capital expenditure decision making, a fixed asset needs planning SOP is prepared based on the documents and related parties as well as the output produced in the draft of local government budget."

"ABSTRAKRendahnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) menjadipermasalahan pada program Keluarga Berencana (KB). MKJP memiliki tingkatefektivitas lebih tinggi, namun setiap tahun jumlah akseptor non MKJP (Suntik dan Pil)di Indonesia selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan MKJP (IUD danImpant) yang cenderung menurun. Persepsi akseptor terhadap alat kontrasepsimenyebabkan ketidaksesuain akseptor memilih alat kontrasepsi. Penelitian inimenggunakan desain cross sectional yang menganalisis data sekunder ICMM 2016.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ragam alat kontrasepsi terhadapkeputusan penggunaan MKJP dan Non MKJP. Sampel dalam penelitian ini adalah wanitausia subur (WUS) usia 15 sampai 49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi denganjumlah responden 9100. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yangsignifikan antara persepsi preferensi MKJP dan Non MKJP, efektivitas, pengetahuan dandurasi pernikahan terhadap keputusan penggunaan MKJP. Dalam upaya peningkatancakupan penggunaan MKJP diperlukan strategi komunikasi yang tepat dalam pembuatanprogram keluarga berencana dengan memperhatikan preferensi akseptor terhadap alatkontrasepsi dan efektivitas alat KB kepada akseptor.

---

ABSTRACTThe low usage of Long Term Montraceptive Method (LTCM) has become a problem forthe Family Planning (KB) program. LTCM has a higher effective rate than its counterpartthe non LTCM. But every year the acceptor for the non LTCM contraceptive method(shots and pills) are increasing and the LTCM contraceptive method has been steadilydeclining. The acceptor perception on the contraceptive method have caused a fault ontheir contraceptive method choice. This research uses a cross sectional method designanalysing a secondary data from the 2016 ICMM data. The purpose of this research is toknow the perception of fertile female to the various contraceptive methods (LTCM andNon LTCM). The samples in this research are 9100 fertile women ranging from 15 to 49years old whos been using contraceptive methods. The results show that there is asignificant correlation between perception preference for the LTCM and Non LTCM. Foran increase of the LTCM use coverage, it needs an effective communication strategy onthe family planning program that pays attention to the acceptor's contraceptive methodpreference and the effectiveness of the contraceptive method for the acceptor"

"Secara global lebih dari 700 wanita menikah diusia dini, jika kecenderungan ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 950 juta kasus. Pernikahan dini merupakan penyebab buruknya kesehatan reproduksi di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan usia pertama menikah dengan keluaran kesehatan reproduksi. Sumber data penelitian menggunakan data sekunderICMM endline tahun 2016 di enam kabupaten provinsi Nusa Tenggara Barat. Desain yang digunakan adalah cross sectional. Populasi Penelitian adalah seluruh wanita usia subur yang telah menikah usia 15-49 tahun. Sampel adalah WUS yang memiliki riwayat menikah usia 10-35 tahun dengan jumlah 14.498 responden. Data dianalisis menggunakan uji chi-square dan multivariate model faktor resiko regresi logistik ganda. Variabel independen penelitian adalah usia pertama menikah dan control adalah usia saat ini, pendidikan, pekerjaan, wilayah tempat tinggal dan status social ekonomi sebagai kontrol. Variabel dependen terdiri dari lima keluaran kesehatan reproduksi.Hasil uji menunjukan 50,9 perempuan di NTB menikah diusia dini. Hasil analisismembuktikan ada hubungan usia kawin pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan pvalue 0,0001 OR 4,08 95 CI 3,70-4,48 , ada hubungan signifikan usia kawin pertama dengan kejadian anak lahir mati p value 0,0001 OR 1,46 95 CI 1,16-1,85. Hubungan signifikan antara usia kawin pertama dengan jumlah anak yang dimiliki p value 0,0001,OR 3,49 95 CI 3,17-3,84, terdapat hubungan signifikan antara usia kawin pertamadengan penggunaan KB ditahun pertama menikah p value 0,0001 OR 1,26 95 CI 1,18-1,36. Usia kawin pertama tidak berhubungan dengan kejadian keguguran p value 0,25. Hasil membuktikan bahwa pernikahan dini sebagai faktor resiko buruknya keluaran kesehatan reproduksi. Peningkatan pendidikan akan menurunkan resiko perilaku menikah diusia dini, sehingga tercapai kesehatan reproduksi yang aman.

---

Globally more than 700 married women are at an early age, if this trend continues, it is estimated that by 2030 it will increase to 950 million cases. Early marriage is the cause of poor reproductive health in Indonesia. The research aimed tofind out the relationship of early marriage with reproductive health outcomes. Sources of research data using endear ICMM secondary data in 2016 in six districts of West Nusa Tenggara province. The design used is cross sectional. Research population is all women of reproductive age who have married aged 15 49 years. Samples are women ofchild bearing age who have a married history aged 10 35 years with the number of14,498 respondents. Data were analyzed using chi square and multivariate test of multiple logistic regression risk factor model. Independent variable of research is the age of first marriage consists of young married age and ideal age. Current age, education, occupation, residence area and socio economic status as control. The dependent variable consists of five reproductive health outcomes. The results showed50.9 of women in West Nusa Tenggara were married at an early age. The result of the analysis proves that there is a relationship of first married age with number of live birth children p value 0,0001 OR 4,08 95 CI 3,70 4,48, there is significant correlation of first marriage age with incidence of still born child. p value 0,0001 OR 1.46 95 CI1.16 1,85. Significant relation between first marriage age and number of children owned p value 0,0001, OR 3,49 95 CI 3,17 3,84, there is a significant correlation between first married age with use of family planning in the first year of marriage value 0.0001 OR 1.26 95 CI 1.18 1.36 The first marriage age was not associated with the incidence of miscarriage p value 0.25. The results prove that early marriageas a risk factor for poor reproductive health outcomes. education and maturity of marriage age will reduce the risk of married behavior at early age, so as to achieve safe reproductive health."