Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketersediaan obat Program Rujuk Balik di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan Cabang Depok Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sistem, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Input dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, ketersediaan dana, ketersediaan data, sarana dan prasarana, dan kebijakan, sedangkan prosesnya mengadopsi siklus manajemen logistik, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan.Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi masalah pada unsur input yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan dana, serta masalah pada unsur proses yaitu perencanaan dan pengadaan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah pada output yaitu berupa tidak tersedianya beberapa obat PRB di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan. Peneliti menyarankan BPJS Kesehatan mendorong Kementerian Kesehatan agar Apotek dapat melakukan pengadaan melalui e-katalog.

---

The purpose of this research is to determine the drugs availability of Back Referral Program BPJS Kesehatan in Depok year of 2017. This research used system approach and qualitative method, data collectinon is done through in depth interviews, observation, and documents analysis. The Input in this research are human resource, fund availability, data availability, facilities, and policy. The process in this research are planning, budgeting, procurement, storage, distribution, maintenance, and elimination.

Result of this study found that there are problems in human resources, fund availability, planning, and procurement. That problems caused some the drugs of Back Referral Program is not available at the Pharmacies. Researcher suggest that BPJS Kesehatan encourage tha Ministry of Health so that the Pharmacies can do procurement by e catalogue."

"Skripsi ini membahas gambaran serta hubungan antara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status kepesertaan dengan kepuasan peserta terhadap pelayanan Program Rujuk Balik di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Rancangan penelitian adalah analitik kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat uji Chi-Square. Hasil penelitian menggambarkan kepuasan peserta PRB sebesar 51,0 dan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kepuasan peserta PRB.

---

The focus of this study is describe and discusses an overview as well as the relationship of age, sex, education, employment, income, and membership status with participants satisfaction to the Specialist Referral to Primary Health Care Program services in BPJS Kesehatan Main Branch Office South Jakarta working area. The study design is analytical quantitative with cross sectional approach. Data was collected by questionaires, they were analyzed by univariate and bivariate Chi Square test. The result of this research shows that 51,0 of the participants are satisfied with the Specialist Referral to Primary Health Care Program service. Other than that, there is a significant relationship between employment with participants satisfaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, process, dan output dari implementasi Prolanis pada FKTP di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 70 dari 104 FKTP telah melaksanakan Prolanis, namun belum didukung dengan ketersedian buku pedoman Prolanis secara lengkap, fasilitas yang belum memadai, dan ketidaklengkapan alat untuk pemeriksaan kesehatan di empat FKTP tempat penelitian ini dilaksanakan. Kegiatan Home visit dan Reminder SMS Gateway belum terlaksana di sebagian FKTP. Selain itu, berdasarkan analisis data sekunder hasil pemeriksaan tekanan darah dan gula darah peserta selama 4 bulan didapatkan bahwa status kesehatan peserta beragam dan masih terdapat peserta dengan kadar gula darah dan tekanan darah yang belum terkendali karena melebihi batas kriteria pengendalian DM Tipe 2 dan Hipertensi.

---

This research aims to get input, process, and output evaluation from Prolanis implementation at primary health facilities that cooperated with BPJS Kesehatan, Branch Office Depok in 2017. This is a qualitative research that use in depth interviews, observation, and document reviews methodology. The result shows that 70 of 104 primary health facilities have implemented Prolanis, but are not supported by the availability of completed Prolanis guidebooks, inadequate facilities, and incomplete medical devices for health checks at the four primary health facilities where this research was conducted. 'Home visit' and 'Reminder SMS Gateway' activities have not been done in some primary health facilities. And, based on secondary data analysis of blood pressure and blood glucose test results for 4 months, it was found that the participant 39 s health status varies and there are still participants with uncontrolled blood sugar and blood pressure levels, as it exceeded the limits of the controlled DM Type 2 and Hypertension criteria."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketersediaan obat Program Rujuk Balik di Apotek Sanafarma Tebet pada bulan Februari-Maret tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk mengetahui keterkaitan antara komponen input, dan proses, serta imbasnya terhadap ketersediaan obat program rujuk balik. Komponen input dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia, ketersediaan dana, sarana dan prasarana, peraturan atau kebijakan, koordinasi, dan tools yang digunakan, sedangkan komponen dalam proses yaitu perencanaan, pengadaan, penyaluran dan distribusi, serta monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa stok obat rujuk balik masih mengalami kekosongan dikarenakan masih adanya kendala dari segi input yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan dana, serta dari segi proses yaitu masih ada kendala dalam proses perencanaan dan pengadaan. Kendala-kendala ini pada akhirnya berdampak kepada masih terjadinya kekosongan obat rujuk balik di apotek Sanafarma Tebet. Saran dari peneliti adalah dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk memantau stok obat dan pencatatan terkait penggunaan obat setiap bulannya, sehingga dapat diketahui stok obat yang ada dapat digunakan untuk jangka waktu berapa lama.

---

This research aims to know the drug availability of Back Referral Program in Sanafarma Tebet pharmacy in February-March 2019. By using qualitative method through in depth interviews and document analysis, this research was trying to find out about the relation between input, process components, and the availability of back referral program drugs as an output. Input components were defined by human resources, fund availability, infrastructures, policy, coordination, and tools that are used, while process components were defined by the plan, procurement, storage and distribution, and the monitoring and evaluation process. The result showed that stock out of back referral drugs were still happening in Sanafarma Tebet pharmacy because of the problems in human resources and fund availability from input components and because of planning and procurement from process components. To overcome those problems, a computerized based system can be implemented to monitor the drug stock and report about drug usage should have been made so that the number of drug stock and period availability can be known."

"Penelitian ini membahas gambaran stock out (kekosongan) obat Program Rujuk Balik bagi peserta BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta kuantitatif dengan menganalisis data obat pada Apotek bulan Juni - Agustus 2014. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan obat program rujuk balik dilihat dari permintaan obat yang tidak terlayani yaitu 43,2% peserta pada Juni, 15,2% peserta pada Juli, dan 9,7% peserta pada Agustus. Obat paling sering kosong adalah Bisoprolol 5mg pada Juni, Adalat Oros 30mg pada Juli, dan Amlodipin 10mg pada Agustus sehingga dapat disimpulkan bahwa Program Rujuk Balik belum berjalan sesuai harapan. Untuk itu disarankan agar Apotek melakukan perencanaan kebutuhan obat dan fungsi pengawasan pada Program Rujuk Balik dijalankan oleh pihak terkait.

---

The study aims to analyze the drugs stock out of BPJS Kesehatan Program (Rujuk Balik) in Central Jakarta. This study used qualitative method as well as quantitative method by analyzing data on drugs in Apotek, June – August 2014. The result showed that there was drugs stock out, a number of prescription were not adequately served. Data revealed that 43,2% patients in June, 15,2% patients in July, and 9,7% patients in August were not served. The stock out drug was found for Bisoprolol 5mg in June, Adalat Oros 30mg in July, and Amlodipin 10mg on August. The study suggests Apotek to develop a plan and closely monitor the drug availability to support the program."

"Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab utama global dan terdapat kenaikan prevalensi PTM di Indonesia. PTM mendominasi pola penyakit penderita rawat jalan rumah sakit menurut golongan umur 45-75 tahun di Kota Depok. Program Rujuk Balik (PRB) dimaksudkan sebagai alat kendali mutu dan biaya oleh BPJS Kesehatan dalam menangani peserta penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dengan merujuk kembali pasien ke faskes primer. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pelaksana PRB. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program rujuk balik masih belum optimal dilihat dari angka capaian yang masih dibawah target/potensi, hambatan ketersediaan obat, serta sistem aplikasi yang kurang terintegrasi antara BPJS, faskes, maupun apotek.

---

Non-Communicable diseases (NCD) the leading cause of death globally and there is increasing prevalence of NCD in Indonesia. NCD dominates hospital out-patients disease by age 45-75 in Depok. The Counter-Referral Program (CRP) is a program intended as cost and quality tool by BPJS Kesehatan in managing patients with chronic disease that has been declared stable then referring the patients back to the primary health care. The purpose of this research is to understand the implementation of CRP in working area of BPJS Kesehatan Depok. This research was conducted using qualitative method by in-depth interview. The result showed that the implementation of CRP has not yet concluded running optimally referred to lower outcome number than the target/potential number, unavailability of medicines, and unitegrated information system among BPJS Kesehatan, health care and pharmacy institutions."

"Penyakit Tidak Menular PTM merupakan penyebab utama kematian di dunia. PTM atau penyakit kronis ini tidak dapat disembuhkan sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Prevalensi PTM di DKI Jakarta paling tinggi di Jakarta Selatan. Program rujuk balik merupakan program BPJS Kesehatan untuk menangani peserta dengan penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dan telah dirujuk kembali ke faskes primer.Tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program rujuk balik sudah berjalan sesuai dengan ketentuan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama obat-obatan. Untuk itu perlu adanya perhatian untuk memenuhi obat-obatan agar PRB berjalan dengan efektif.

---

Non-Communicable diseases (NCD) also known as chronic diseases are by far the leading cause of death in the world. The disease generally takes place in a long period of time. The prevalence of NCD in DKI Jakarta is highest in South Jakarta. The Counter Referral Program CRP is BPJS Kesehatan rsquo s program to accommodate people with chronic diseases that has been declared stable and has been referred back to primary health care.

The purpose of this research is to know the implementation of CRP in working area of BPJS Kesehatan in South Jakarta.

The results showed that the implementation of CRP has been running in accordance with the provisions but there are still obstacles in the implementation, especially in medicines. Therefore, it is necessary to pay attention to fulfill medicines so that CRP will be effective."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"ABSTRACTBerdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5 dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan rawat inap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9 per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU dengan rata-rata sebanyak 6 per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.

---

ABSTRACTBased on the newest regulation, Presidential Decree No. 19 2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5 of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation. The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9 per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non Salaried Employee PBPU number by an average of 6 per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner. "

"Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06%. Seluruh profesi menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih ditemukannya kendala pada: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal.

---

The increasing in the number of chronic diseases has an impact on increasing health costs, including health costs that will be covered by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Since its establishment in 2014, BPJS Kesehatan has organized Program Rujuk Balik (PRB) as an effort to efficiency of health costs and facilitate the member with chronic diseases in gaining access to health services. The implementation of PRB it has not run optimally, factors affected implementation one of which was inter-professional collaboration. The purpose of this study is to analyzes the inter-professional collaboration that involved in implementing the PRB at BPJS Kesehatan Depok Branch Office work area in 2019. This study used a qualitative research method using in-depth interview methods, field observations, and documents review. The results showed that the implementation of PRB was still far below the target. Where the member achievements who were referred back to Primary Health Care in January and February 2019 only reached 0,06%. All professions realizes that inter-professional collaboration is important to achieve PRB optimization. Inter-professional collaboration in the implementation of PRB has not been effective because of constraints on: social considerations, intrapersonal considerations, physical environment, organizational and institutional environments, behavioral factors, and interpersonal factors."