Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga kerja sama LKS bipartit merupakan sarana hubungan industrial yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan hubungan industrial. Faktanya lembaga ini masih minim pembentukkannya di perusahaan, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Kurang berperannya lembaga kerja sama menjadi penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan upaya meningkatkan peran dan fungsi lembaga kerja sama bipartit melalui pembinaan terhadap lembaga kerja sama bipartit di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori hubungan industrial, fungsi pemerintah, dan kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan lembaga bipartit di DKI Jakarta dilakukan melalui pembinaan langsung ke perusahaan dan pembinaan classical. Pembinaan tidak hanya dilakukan tidak hanya dari tingkat daerah, tetapi juga dilakukan di tingkat pusat.

---

ABSTRACTThe bipartite cooperation institution is an industrial relations tool intended to achieve goals of industrial relations means industrial peace. In fact, this institution is still not formed in many company, such as DKI Jakarta. Lack of role from this institution become cause of industrial relations disputes. This thesis discusses about how the government make efforts to improve the role and function of bipartite cooperation institutions through guidance to the bipartite cooperation institution in DKI Jakarta. This research uses industrial relations theory, government funcion, and labour management cooperation. This research used a qualitative approach and used in depth interview and documentation studies. The results of this study indicate that the development of bipartite institutions in Jakarta is done through direct coaching to the company and classical coaching. Coaching is not only done from the local level but also from central level."

"Penelitian ini membahas mengenai salah satu sarana hubungan industrial di Provinsi DKI Jakarta yaitu Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Faktanya pembentukan lembaga ini masih rendah, terutama pada perusahaan besar sebagaimana telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Kondisi jumlah LKS Bipartit yang rendah menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perselisihan hubungan industrial dan ketidakharmonisan hubungan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/provinsi untuk mendorong upaya pembentukan LKS Bipartit. Penelitian ini dilakukan dengan acuan teori yaitu hubungan industrial, fungsi pemerintah dalam hubungan industrial dan konsep kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembentukan LKS Bipartit dilakukan oleh organisasi tingkat pusat yaitu Kementerian Ketenagakerjaan melalui program dialog sosial, program penghargaan dan program penyuluhan, serta dilakukan oleh organisasi tingkat daerah/provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaan klasikal dan pembinaan langsung oleh mediator hubungan industrial.

---

This research discusses about one of the industrial relations facilities in DKI Jakarta Province, the Bipartite Cooperation Institution. The fact is that the establishment of this institution is still low, especially in big companies as they meet the requirements in accordance with statutory regulations. The low number of Bipartite Cooperation Institution is one of the cause of industrial relations disputes and disharmony in employment relations. Therefore, the role of government is needed at both central level and regional/province level to encourage the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution. This research was conducted with a theoretical references, they are industrial relations, the function of government in industrial relations and the concept of labour management cooperation. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies as a secondary data source. The results of this research indicate that the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution is carried out by a central level organization namely the Ministry of Manpower through a social dialogue program, an awarding program and an extension program, and is carried out by a regional / provincial level organization namely the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office through classical guidance and coaching directly by industrial relations mediators."

"ABSTRAK

Lembaga kerja sama Bipartit merupakan salah satu sarana dari hubungan industrial yang cukup penting dalam operasional perusahaan, demikian pula hubungan industrial merupakan sistem hubungan kerja para pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha,dan pemerintah. Tesis ini mengulas mengenai peranan lembaga kerja sama bipartit dalam pelaksanaan hubungan industrial di PT.Ricky putra globalindo,Tbk dengan suatu kasus pelaksanaan LKS Bipartit yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapat arahan dari Lembaga Perburuhan Internasional di kantor Jakarta. Indikator dari LKS Bipartit yang digunakan adalah produktivitas dan kualitas, kesejahteraan, disiplin dan tata tertib, keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan indikator dari hubungan industrial adalah Peraturan perusahaan, Serikat pekerja,Asosiasi Pengusaha, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Perjanjian Kerja Bersama, Hukum ketenagakerjaan, Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pendidikan hubungan industrial.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pada 300 responden yang terdiri dari pihak manajemen dan pekerja. Sampling diambil dengan purposive sampling dan penentuan jumlah sample menggunakan tabel Krejcie. Pembuatan sample dengan skala Likert dalam lima interval (sangat positif sampai sangat negaif), untuk mengukur pendapat dan persepsi karyawan terhadap peranan dari Lembaga kerjasama Bipartit yang ada di perusahaan yang dijabarkan dengan 61 pertanyaan.Dari jawaban kuesioner tersebut, kemudian ditabulasi dan dihitung persentase serta dianalisis untuk mengetahui pendapat dan persepsi pekerja dan manajemen.

Hasil analisis data tersebut, adalah pembentukan LKS Bipartit di perusahaan didukung oleh 92% responden, dengan membentuk gugus tugas seperti yang disebutkan dalam indikator LKS Bipartit. Pelaksanaan gugus tugas sesuai dengan masing-masing bidang didukung oleh lebih dari 70% dari responden. Dan sebagai konsekuensinya karyawan harus berpartisipasi untuk mencapai tujuan dari LKS Bipartit yaitu pencapaian produktivitas kerja dan kualitas produk.

Pelaksanaan dari pembentukan LKS Bipartit di perusahaan masih belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi LKS bipartit masih harus dijelaskan kepada seluruh karyawan dan manajemen melalui pendidikan hubungan industrial ataupun melalui penjelasan di setiap bagian yang ada di perusahaan.

---

ABSTRAK

Just like Bipartite cooperation institution (LKS Bipartit) is one of relatively important industrial relationship media in company operation, industrial relationship is one of work relationship of manufacturing actors, namely, employees, employers, and government. The thesis covered the role of Bipartite cooperation institution in implementing industrial relationship at PT Ricky Putra Globalindo,Tbk, using a case of LKS Bipartit implementation at PT Ricky Putra Globalindo,Tbk, and under the applicable law and legislation and supervision of International Labour affairs institution in Jakarta office. Indicators of LKS Bipartit were productivity and quality; prosperity; discipline and order; and occupational safety and health. While indicators of industrial relationship were company rule, labour union, employee association, LKS bipartite, LKS tripartite, collective labour agreement, the manpower act, settlement of industrial relations disputes , and industrial relationship education.

Methods of the research was qualitative descriptive by colleting data using questionnaire distributed to 300 respondents consisting of top management and employees. The sample was purposive in character, with the sample number determined by krejcie table. The sample was determined by Likert scale in five intervals (very positive to very negative) to measure employee opinion and perception of the role of Bipartite cooperation institution of the company detailed in to 61 questions. The questionnaire responses were tabulated then and percentage calculated and analyzed to know opinion and perception of top management and employees.

The result of data analysis was that formation of LKS Bipartite of the company was supported by 92% of respondents by making taskforce as mentioned in LKS Bipartite indicators. Implementation of taskforce according to their respective area was supported by more than 70% of respondents. And, as a result, employees should participate in realizing the goals of LKS Bipartite, namely, work productivity and product quality. Implementation of LKS Bipartite existence in the company was not 100% that made knowledge and socialization of tasks and functions of LKS Bipartite necessary to explain to all employees and top management through an industrial relationship education and to any parts of the company."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja di PT. DINO. Metode penelitian di sini meliputi pengumpulan data dan analisa data. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang diambil dari perusahaan PT. DINO dan dari kantor Depnaker DKI Jakarta, dilanjutkan dengan interview kepada pimpinan PT. DINO, pekerja dan Serikat Pekerja. Data dianalisis secara statistik dengan pendekatan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO dihubungkan dengan kesejahteraan di perusahaan tersebut. Penelitian di PT. DINO menemukan bahwa keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO secara formal diakui ada, tetapi kurang berfungsi. Berdasarkan pendekatan korelasi barganda partial dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 di PT. DINO hubungan antara keberadaan LKS Bipartit di perusahaan tersebut dengan kesejahtraan (yang diwakili oleh variabel upah tunjangan), mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini berarti pada periode 1988 s/d 1992 hubungan LKS Bipartit di PT. DINO mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan. Tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 1995 hubungan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan (upah dan tunjangan) hanya sebesar r = 0,47 dan setelah diadakan uji dengan t tabel, ternyata tidak ada hubungan antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan, karena pengurusnya dianggap kurang mampu untuk menjalankan hubungan industrial tersebut, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi komunikasi dan konsultasi baik kepada pekerja maupun kepada pengusaha. Hasil bahasan tesis ini dapat digunakan untuk studi banding pelaksanaan hubungan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan lain, dengan mempertimbangkan perbaikan pemahaman dan penerapan nilai hubungan industrial di perusahaan."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan Program Penilaian Hubungan Industrial di Perusahaan oleh Mediator dalam Rangka Pembinaan Hubungan Industrial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penilaian hubungan industrial di perusahaan secara umum telah berlangsung dengan baik. Program ini telah membantu Mediator memperoleh data kondisi suatu perusahaan yang seyogyanya menjadi dasar bagi Mediator bekerja melaksanakan tugas pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan. Kendati demikian, pelaksanaan program penilaian tidak terlepas dari adanya kendala-kendala seperti terbatasnya anggaran, serta kualitas dan kuantitas dari Mediator Hubungan Industrial di daerah selaku pelaksana dari program tersebut.

---

The purpose of this research is to describe the implementation of the industrial relation assessment program in the framework of fostering industrial relations. This research is a qualitiatve reseasech with descriptive researchs design. The result showed that industrial relation assessment program is well implemented in general. This program has helped mediator to obtained data for the condition of a company that should be became the basis for a mediator work undertaking the task of direct assistance to the company. However, the implementation still meet constraint on limited budget, quality and quantity of a mediator industrial relations as implementator of the program."

"Tesis ini membahas pengaruh Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan ujung tombak di internal perusahaan dalam penyelesaian permasalahan industrial sebelum permasalahan tersebut dibawa ke tahapan selanjutnya di tingkat eksternal. Peraturan Perusahaan dibutuhkan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing - masing pihak (pengusaha dan pekerja) guna mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS Versi 17.0. Obyek penelitian ini adalah CITIC Seram Energy Limited, sebuah perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Seram Propinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kuat dari Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial di CITIC Seram Energy Limited.

---

The thesis is describing the influence of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation. Bipartite Cooperative Institute is a powerful tools to solve industrial matters in the internal company before the issue develop to the next stage at the external level. Company Policy is required to determine the rights and obligations of each party (employer and employee) in order to prevent any idustrial disputes.

The research method of this thesis is quantitative approach. The analysis is based on multiple linear regression which operate by application program SPSS version 17.0. The object of the research is CITIC Seram Energy Limited, an oil & gas company located in Seram Island, Maluku Province. The result shown that there are solid influences of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation in CITIC Seram Energy Limited."

"Pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Jakarta sebagai ibukota Indonesia mengalami dampak paling besar akibat dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus. Pengurangan kegiatan sampai dengan penutupan fasilitas di berbagai bidang usaha mengakibatkan banyaknya perusahaan dan pekerja yang terdampak sehingga terjadi kasus perselisihan PHK dan perselisihan hak. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah daerah DKI Jakarta di bidang ketenagakerjaan memiliki kewajiban dalam memantau dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi di DKI Jakarta, dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai dasar pelaksanannya. Skripsi ini menganalisis mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial di DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk memperlancar penyelesaian perselisihan pada masa pandemi ini yang kasusnya berbeda dari perselisihan pada umumnya, mediasi menjadi pilihan terbaik dengan diutamakannya musyawarah. Namun, masih ditemui kendala dalam proses penyelesaian perselisihan, baik dari segi pihak yang berselisih maupun dari ketersediaan mediator.

---

The Covid-19 pandemic began to hit Indonesia in early 2020. Jakarta as the capital of Indonesia experienced the greatest impact due to the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as the government's response to reducing the spread of the virus, stopping activities to closing facilities in various business fields resulting in the loss affecting companies and workers, resulting in cases of dismissal disputes and disputes over rights. The Department of Manpower, Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province as the DKI Jakarta regional government agency in the manpower sector has the obligation to carry out and resolve industrial relations disputes that occur in DKI Jakarta, with Undang-Undang No.2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes as basic implementation. This thesis analyzes this regarding the settlement of industrial relations disputes in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic. This research used a qualitative approach, with primary data obtained from in-depth interviews with related sources. The results showed that the Department of Manpower Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province made various efforts to facilitate the settlement of disputes where dispute cases were unique than the norm during this pandemic, mediation became the best option with a civilized discussion as the priority. However, they were still found in the dispute resolution process, both from the disputing parties and from the mediator."