Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis.

---

The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers.

This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire.

The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 dalam membantu memenuhi kewajiban PPh 23/26 dari persepsi wajib pajak. Dan melihat efektivitas aplikasi e-Bupot 23/26 terhadap kepatuhan pajak berdasarkan rasio tingkat pelaporan tepat waktu dan rasio tingkat pembayaran tepat waktu. Penelitian ini dilakukan pada KPP PMA 4 dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak menilai aplikasi e-Bupot 23/26 merupakan aplikasi perpajakan yang lebih baik dibandingkan dengan e-SPT 23/26. Meskipun demikian, Dirjen Pajak masih perlu melakukan peningkatan dan penyempurnaan pada aplikasi e-Bupot 23/26. Dan hasil penelitian dari trend kepatuhan pajak dalam penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 pada masa Januari 2019 - September 2020 cenderung tinggi namun memasuki tahun 2020 mengalami fluklutasi trend yang mengarah kepada penurunan rasio kepatuhan pajak.

---

This research aims to evaluate the implementation of the e-Bupot 23/26 application in helping to meet the taxpayer's PPh 23/26 obligations from the perception of taxpayers. And see the effectiveness of the e-Bupot 23/26 application on tax compliance based on the ratio of filling compliance and payment compliance. This research was conducted at KPP PMA 4 with a case study approach using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that taxpayers consider the e-Bupot 23/26 application to be a better tax application than e-SPT 23/26. Even so, the Director General of Taxes still needs to make improvements and refinements to the 23/26 e-Bupot application. And the results of tax compliance trend in the use of the e-Bupot 23/26 application in the January 2019 - September 2020 tend to be high, but entering 2020 there is fluctuation that leads to a decrease in the tax compliance ratio."

"

Direktorat Jenderal Pajak telah merilis berbagai aplikasi perpajakan yang sejalan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Dalam penerapannya e-Bupot ini memiliki beberapa tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III dan sedang memasuki Tahap IV. Penelitian ini menganalisis mengenai transformasi bukti potong dari sistem manual menuju kepada bukti potong elektronik dari Tahap I hingga Tahap III, evaluasi implementasi pelaksanaan e-Bupot sejak Tahap I hingga Tahap III, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan e-Bupot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, paradigma postpositivist, teknik analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia sedang berupaya menuju e-Government untuk menuju good governance melalui aplikasi perpajakan yang dirilis. Namun sayangnya, Indonesia belum mencapai tahapan integrasi data dan pemanfaatan data. Lalu transformasi terkait dengan aplikasi bukti potong PPh Pasal  23/26  belum tepat karena trasnformasi akan lebih terlihat jika dimulai dari PPh Pasal 21. Evaluasi implementasi terkait dengan penerapan e-Bupot dilihat dari efektivitas yang belum tercapai, terjadi efisiensi biaya, kemudahan administrasi yang belum merata dirasakan semua Wajib Pajak, responsivitas positif, aplikasinya dapat dikatakan tepat walaupun terdapat kendala-kendala. Kendala yang dialami antara lain, kurangnya fitur dalam aplikasi, kendala dari sisi sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kendala terkait dengan sever, bukti potong elektronik yang belum terintegrasi dengan SPT PPh Badan, administrasi terkait dengan PPh Pasal 26, validitas data terkait dengan NPWP dan NIK, dan mekanisme lebih bayar.

---

---

The Directorate General of Tax has released various tax applications which were released with a tax collection system in Indonesia. One of them is the electronic tax slip application (e-Bupot). In its application, e-Bupot has several features, namely Phase I, Phase II, Phase III and is currently starting Phase IV. This study analyzes the transformation of manual tax slip to electronic tax slip application from Phase I to Phase III, evaluation of  implementation of e-Bupot from Phase I to Phase III, and obstacles the implementation of e-Bupot. This research uses a quantitative approach, postpositivist paradigm, qualitative data analysis techniques with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results show that Indonesia is being launched towards e-Government to go towards good governance through a tax application that was released. However, Indonesia has not yet reached the stage of data integration and data implementation. Income Tax Article 23/26 is not considered appropriate because the information will be more visible if it starts with Income Tax Article 21. Evaluation of implementation related to the implementation of e-Bupot is not yet achieved effectiveness, cost efficiency occurs, ease of administration is not yet felt by all taxpayers, positive responsiveness, dan application is acceptable. Obtacles encountered including: lack of features in the application, opponents of human resources, lack of socialization, constraints of server, electronic withholding tax slip evidence that has not been integrated with Periodic Tax Return, administration related to PPh Article 26, validity of data related to TIN and NIK, and overpaid reimbursement.

"

"Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) merupakan salah satu layanan DJP yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan pajak dan melaporkannya secara elektronik. Mulai tahun 2022, akan dilakukan implementasi aplikasi e-Bupot Unifikasi secara nasional untuk menggantikan aplikasi e-Bupot versi sebelumnya. Aplikasi ini mendukung proses bisnis pengelolaan SPT (Surat Pemberitahuan) dan merupakan salah satu sistem elektronik dengan tingkat kritikalitas tinggi berdasarkan Business Impact Analysis yang disusun DJP. Oleh karena itu, sangat penting bagi DJP untuk dapat menjaga keamanan informasi aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam hal ketersediaan layanannya serta kerahasiaan dan keutuhan data dan informasi perpajakan yang diolah. Adanya insiden keamanan informasi dapat berpengaruh terhadap operasional pelayananan organisasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian secara finansial dan penurunan reputasi. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada standar ISO/IEC 27005:2018. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi atas aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terdiri dari skenario risiko dan rencana penanganan risiko. Terdapat 32 skenario risiko yang diidentifikasi dengan14 skenario risiko dilakukan mitigasi dan 18 skenario risiko dapat diterima. Rekomendasi kontrol untuk penanganan risiko mengacu pada standar persyaratan keamanan informasi ISO/IEC 27001:2013 dan panduan penerapannya pada ISO/IEC 27002:2013.

---

The Electronic Withholding Tax Application (e-Bupot) is one of the DGT services used by Taxpayers to make withholding tax slip and report them electronically. Starting in 2022, the e-Bupot Unifikasi application will be implemented nationally to replace the previous version of the e-Bupot application. This application is one of the electronic systems with a high criticality level based on the Business Impact Analysis by DGT to supports the tax return processing business process. Therefore, it is very important for DGT to maintain the information security of the e-Bupot Unifikasi application in terms of the availability of its services as well as the confidentiality and integrity of the processed tax data and information. Information security incidents can have a negative impact on an organization's service operations, potentially leading to financial losses and a damage to reputation. This study was conducted to develop a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application. The framework used in this study is based on the ISO/IEC 27005:2018 standard. The result of this study is a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application, which includes risk scenarios and risk treatment plans. There are 32 risk scenarios identified with 14 risk scenarios being mitigated and 18 risk scenarios being accepted. Control recommendations for risk treatment plans refer to the information security requirements standard ISO/IEC 27001:2013 and its implementation guide ISO/IEC 27002:2013."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rilisnya aplikasi e-Bupot Unifikasi untuk wajib pajak intansi pemerintah yang mulai digunakan pada bulan September 2021. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya, aplikasi ini menggabungkan seluruh aplikasi SPT dalam satu aplikasi yang berbasis web dan real-time untuk tujuan pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi manfaat aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan pengaruhnya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Peneliti melakukan analisis menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Information Sysytem Success Model (ISSM) serta kepatuhan dari segi perspektif instrumental. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis multivariat menggunakan aplikasi SmartPLS3. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner. Responden dalam penelitian ini sebanyak 51 Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Kramat Jati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat bersih dari penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kedua persepsi tersebut dipengaruhi oleh atribut kualitas aplikasi pada model ISSM. Namun tidak semua atribut kualitas aplikasi mempengaruhi kedua persepsi tersebut. Selanjutnya, persepsi manfaat bersih berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Namun demikian, kepatuhan perpajakan dalam hal penyampaian SPT tepat waktu oleh Instansi Pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati tidak meningkat signifikan dengan rilisnya aplikasi e-Bupot Unifikasi. Perlu Adanya evaluasi penggunaan aplikasi oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk mengetahui penyebabnya sebagai bentuk pelayanan perpajakan yang optimal demi meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

---

This research was motivated by the release of the e-Bupot Unifikasi application for government agency taxpayers which began to be used in September 2021. Unlike the previous application, this application combines all SPT applications in one web-based and real-time application for the purpose of making withholding and tax reporting. This study aims to analyze the perceived benefits of the e-Bupot Unifikasi application by Government Agencies Taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati and its effect on compliance with tax obligations. Researchers conducted an analysis using the Technology Acceptance Model (TAM) and the Information System Success Model (ISSM) as well as compliance from an instrumental perspective. This study used a quantitative method with descriptive statistics and multivariate analysis using SmartPLS3 application. Data collected by questionnaire technique. Respondents in this study were 51 Government Agency Taxpayers registered at KPP Pratama Kramat Jati. The results showed that peceived usefullness and perceived ease of use had a significant positive effect on perceived net benefits from using the e-Bupot Unification application. Both perceptions are influenced by application quality attributes in the ISSM model. However, not all application quality attributes affect these two perceptions. In turn, perceived net benefits have a significant positive effect on Tax Obligation Compliance. However, tax compliance in terms of timely submission of SPT by respondent has not increased significantly with the release of the e-Bupot Unifikasi application. There is a need to evaluate the use of the application by KPP Pratama Jakarta Kramat Jati to find out the cause as an optimal form of tax service in order to increase voluntary taxpayer compliance"

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"

"Aplikasi e-Bupot 23/26 dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk mempermudah setiap kewajiban Wajib Pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan SPT PPh 23/26 dengan adanya kepastian hukum atas Bukti Potong yang diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat evaluasi sistem e-Bupot 23/26 berdasarkan Technology of Acceptance Model (TAM) dan DeLone and McLean IS Success Model (D&M). Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ (sebuah perusahaan jasa bandar udara) dan tenant PT XYZ dengan pendekataan studi kasus dan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Hasil evaluasi sistem e-Bupot 23/26 berdasarkan persepsi tenant PT XYZ menunjukkan bahwa aplikasi e-Bupot 23/26 memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan dimana dapat dilihat dari adanya kevalidan data lawan transaksi, dasar pemotongan PPh 23/26, dan pelaporan SPT PPh 23/26 secara online. Sedangkan dari persepsi PT XYZ menunjukkan bahwa Bukti Potong hasil dari e-Bupot 23/26 dapat memberi keunggulan dari segi perhitungan PPh Tahunan Badan Perusahaan dimana fitur barcode pada Bukti Potong dapat memperkecil atau bahkan membuat PT XYZ terhindar dari penolakan pengkreditan.

---

The e-Bupot 23/26 application is made by the Directorate General of Taxes with the aim of facilitating every taxpayer's obligation in depositing and reporting the Monthly Tax Return WHT Art 23 with legal certainty on the issued Withholding Tax Slip. This study aims to evaluate the e-Bupot 23/26 system based on the Technology of Acceptance Model (TAM) and the DeLone and McLean IS Success Model (D&M). This research was conducted at PT XYZ (an airport service company) and its tenants with a case study approach and qualitative methods. The data collection technique used is semi-structured interview. The results of the evaluation of the e-Bupot 23/26 system based on the perception of PT XYZ’s tenants show that the e-Bupot 23/26 application provides convenience in the tax administration process which can be seen from the validity of the counterparty data, the basis for Withholding Tax Slip Art 23/26, and online reporting The Monthly Tax Return WHT Art 2/26. Meanwhile, PT XYZ's perception show that Withholding Tax Slip from e-Bupot 23/26 can provide advantages in terms of calculating the Company's Annual Income Tax where the barcode feature on the Withholding Tax Slip can reduce or even prevent PT XYZ from credit rejection."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan mengetahui keadaan kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran SPTPD Masa serta rata-rata jumlah setoran setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitiatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau focus group discussion (FGD) dan studi kepustakaan atau pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan yang berlaku, namun masih belum didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya permasalahan seperti ketersediaan SDM dan struktur organisasi, belum dilakukan penyesuaian program pemeriksaan secara tertulis dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang belum lengkap. pemeriksaan pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,09 persen dari total 57 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pelaporan SPTPD Masa dan sebesar 48,48 persen dari total 33 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pembayaran masa pajak daerah serta rata-rata jumlah pembayaran masa pajak daerah untuk 24 wajib pajak daerah yang telah diterbitkan SKPDKB meningkat sebesar 31,78 persen dari jumlah rata-rata sebelum pemeriksaan sebesar Rp584.904.637,70.

---

This research’s purposes is to know the implementation of local tax audit phase, the condition of compliance in terms of reporting and payment of SPTPD Masa and the average amount of payment after the implementation of local tax audit to the taxpayer at Tangerang City Municipal. It is a case study with descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews or focus group discussion (FGD) and literature study or collection of documents. The results show the local tax audit in had been implemented based on the local tax audit standards and procedure, but is not supported by an adequate infrastructure and there are problems such as the availability of human resources and organizational structure, any adjustment of the written audit program had not been done and the incomplete of working paper. The local tax audit had increased the taxpayer compliance by 35.09 percent of the total 57 taxpayer who were previously non compliance in the reporting timeliness of the SPTPD Masa, 48.48 percent of the total 33 taxpayer who were previously non compliance in the payment timeliness of the local tax period and the average payment of local tax period for the 24 local taxpayers which issued by SKPDKB has increased by 31.78 percent from the average payment before the implementation of local tax audit by Rp584.904.637,70."

"Pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi mengeluarkan kebijakan pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas perubahan tersebut, dividen yang diterima wajib pajak dapat dikecualikan dari pajak sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan dividen Indonesia dari classical system menjadi dividend exemption system. Dividend exemption system dikatakan dapat meningkatkan netralitas, kesederhanaan dan efisiensi pajak dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengecualian pajak dividen ditinjau dari asas perpajakan yang baik (netralitas, kesederhanaan dan efisiensi). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengecualian pajak dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi telah memenuhi asas netralitas dan efisiensi (biaya kepatuhan), tetapi belum memenuhi asas kesederhanaan. Kebijakan telah memenuhi asas netralitas karena keputusan investasi wajib pajak lebih berdasarkan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan pajak. Asas efisiensi (biaya kepatuhan) dapat dipenuhi karena biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan tidak signifikan dan sepadan dengan manfaat yang didapat. Sedangkan tidak terpenuhinya asas kesederhanaan dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman atas persyaratan pelaporan hasil investasi, serta masih rumitnya prosedur pelaksanaan pelaporan hasil investasi. Maka dari itu terdapat rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi di platform media sosial serta bekerja sama dengan manajer investasi, mempertimbangkan prosedur pelaporan investasi hanya pada instrumen SPT Tahunan dan mengeluarkan ketentuan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan

---

In an effort to increase investment, the government issued an income tax exemption policy on dividends received by domestic taxpayers by amending the provisions of Article 4 paragraph (3) letter f of Law Number 36 of 2008. For these changes, dividends received by taxpayers can be exempt from tax as long as they are reinvested to Indonesia within a certain period of time. The tax dividend policy changed Indonesia's dividend taxation system from a classical system to a dividend exemption system. The dividend exemption system is said to increase neutrality, simplicity and tax efficiency in its application. Therefore, this study aims to analyze dividend tax exemption policies in terms of good tax principles (neutrality, simplicity and efficiency). The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivist paradigm and qualitative data collection techniques. The results of the study show that the dividend tax exemption policy received by individual taxpayers has met the principles of neutrality and efficiency (compliance costs), but has not fulfilled the principle of simplicity. The policy meets the neutrality principle because the taxpayer's investment decision is based more on economic considerations than tax considerations. The principle of efficiency (compliance costs) can be met because the costs incurred for tax obligations are insignificant and commensurate with the benefits obtained. While the principle of simplicity is not fulfilled because there are still misunderstandings regarding the requirements for reporting investment results, as well as the complexity of the procedures for implementing investment return reporting. Therefore there are recommendations to increase outreach on social media platforms and work closely with investment managers, considering investment reporting procedures only on the Annual SPT instrument and issuing additional provisions to support policy implementation."

"Sistem E-filing merupakan bentuk layanan dari pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi agar dapat melaksanakan pelaporan SPT secara online dan realtime. Salah satu tujuannya yaitu agar biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dapat diminimalisir compliance cost . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya kepatuhan pajak sebelum dan sesudah penggunaan e-filing pada wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian ini terjadi perubahan biaya kepatuhan pajak setelah menggunakan e-filing yaitu pada fiscal cost dan time cost menurun sedangkan psychological cost meningkat akibat seringnya terjadi gangguan koneksi pada e-filing.

---

E-filing systems is a form of government service that utilizes information technology in order to implement SPT reporting online and realtime. One of the objectives is that the cost incurred by the taxpayer can be minimized compliance cost . The purpose of this research was to analyze the tax compliance costs before and after the use of e filing in corporate taxpayers. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through surveys and in depth interviews. Based on the results of this study there are changes in tax compliance costs after using e filing is the fiscal cost and time cost decreased while the psychological cost increased due to frequent interruption of connection on e filing."