Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerjaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan setiap manusia. Tujuan manusia bekerja tidak lain adalah untuk mendapatkan upah yang digunakan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup baik pangan, sandang, maupun papan. Non-competitive clause merupakan suatu klausula yang berisikan tentang sejumlah syarat terhadap pekerja dari perusahaan yaitu pekerja tidak diperbolehkan untuk bekerja, memberikan informasi yang bersifat rahasia serta membocorkan rahasia dagang perusahaan di perusahaan yang menjadi pesaing atau bergerak di bidang usaha yang sama selama periode atau jangka waktu tertentu maupun dalam wilayah geografis sejak berhentinya pekerja atau pemutusan hubungan kerja. Walaupun kerap digunakan dalam perjanjian kerja namun pengaturan yang jelas mengenai klausul tersebut sampai saat ini belum ada. Maka dari hal tersebut penulis merasa perlu meneliti mengenai implikasi dari penerapan klausul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskirpsi penyelesaian masalah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa belum ada pengaturan yang pasti mengenai pencatuman non-competitive clause pada perjanjian kerja di Indonesia, namun pencatuman klausul tersebut dalam perjanjian kerja tidak serta merta menyebabkan perjanjian kerja batal atau dapat dibatlkan. Bilamana klausul tersebut dirasa terlalu membatasi seorang pekerja/buruh maka langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Bilamana pekerja/buruh melanggar klausul tersebut maka pengusaha juga dapat menggugat ke pengadilan dengan dalil Perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi. Saran penulis, seharusnya dibuat pengaturan yang spesifik mengenai klausul ini agar tercipta kepastian hukum.

---

Work has an important role in human life. The purpose of working is no other than to get wages in order to fulfill the need of life of a human being. A non competitive clause is a clause that prevent workers to engaged in the same business over a period of time as well as within geographical areas since the termination of their employment agreement. Although it is often used in employment agreements, until now there is no definite regulation about that clause . So from that point of view authors feel the need to examine the implications of the application of that clause. This study uses a juridical normative method, that is a process to find the rule of law, legal principle or legal doctrine based on a certain legal issues to obtained a new argumentation, theory or concept as a solution.

From the result of the research, it is known that there is no definite regulation regarding non competitive clause in Indonesia, but the inclusion of the clause in the work agreement does not necessarily cause the work agreement to be null and void. If a worker felt that the restrictions too much they can file a lawsuit against the employer. When a worker agrees to the clause, the employer may also proceed to the court with the argument of act against the law or breach of contract. The author 39 s suggestion should be made of the specific arrangements regarding this clause in order to create legal certainty. "

"Penelitian ini menyajikan studi kasus dari industry perbankan yang terjadi di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam bisnis konsumen. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya, perusahaan tersebut telah memperoleh 20% (dua puluh persen) pangsa pasar produk pinjaman tanpa agunan, ABC Bank adalah pemain kunci dari penerbit produk kredit tanpa agunan di pasar Indonesia. Namun, selama 2013-2017, terdapat produk pengganti pinjaman tanpa agunan yang tidak hanya berasal dari bank tradisional tetapi juga perusahaan Financial Technology. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menguraikan pentingnya analisis kompetitif untuk meminimalkan competitive blindspot dengan menyoroti kelemahan dalam analisis kompetitif untuk digunakan lebih lanjut sebagai studi kasus pengajaran untuk bagaimana bertindak dalam pasar yang kompetitif dengan pemahaman praktis dan akademis.

---

This research presents a case study of a multinational traditional banking in Indonesia which experiencing a decline in revenue in the past 5 (five) years in consumer business. Being formerly acquiring 20% (twenty percent) of unsecured lending products market share in previous years, ABC Bank was a key player of unsecured lending loan product issuer in Indonesia market. However, during 2013-2017, there were substitute products of unsecured lending product that was not only coming from traditional banks but also financial technology companies. Hence, this paper uses case study method to elaborate on the importance of competitive analysis to minimize competitive blind spot with the highlights of flaws in competitive analysis to be further used as teaching case study to act in competitive market with the insights from practical and academic perspective."

"Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis.

---

Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously."

"Klausul syarat objektif menjadi ketentuan wajib dalam membuat perjanjian kerja yang dibuat pekerja dan pemberi pekerja. Tulisan ini mencakup segala analisis mengenai perjanjian kerja yang bertentangan dengan syarat objektif yaitu perundang-undangan terdapat memuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 732K/PDT.SUS-PHI/2021. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam putusan ini pemenuhan klausul syarat objektif merupakan hal penting yang tidak dapat ditinggalkan. Mengenai ketentuan perjanjian kerja yang salah satu klausul melanggar syarat objektif akan batal demi hukum dan tidak berlaku, maka pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 732K/PDT.SUS-PHI/2021 akan mengangkat seluruh prosedur perjanjian kerja dengan benar dan ketentuan prosedur dari tahap adanya pemutusan hubungan kerja sampai ke tahap penyelesaian perselisihan dalam hubungan kerja.

---

The objective condition clause is a mandatory provision in making a work agreement made by workers and employers. This paper covers all the analysis of employment agreements that are contrary to the objective requirements, namely the legislation contained in Supreme Court Decision Number 732K/PDT.SUS-PHI/2021. This writing uses doctrinal research methods. In this decision, the fulfillment of the objective requirement clause is an important thing that cannot be abandoned. Regarding the provisions of an employment agreement in which one of the clauses violates the objective conditions, it will be null and void, so the Supreme Court Decision Number 732K/PDT.SUS-PHI/2021 will appoint the entire employment agreement procedure correctly and the provisions of the procedure from the stage of termination of employment to the stage of resolving disputes in labor relations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klausul baku larangan perkawinan sesama karyawan dalam satu perusahaan memenuhi suatu syarat perjanjian atau tidak. Selain, itu apakah tindakah PHK (Pemutusan hubungan kerja) tepat atau tidak sebagai akibat dari perkawinan sesama buruh/pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan para pihak terkait.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu larangan perkawinan dengan rekan sekerja dalam satu perusahaan dalam perjanjian kerja memenuhi syarat-syarat perjanjian baku namun PHK para pihak tidaklah tepat dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah sendiri bisa mengatur atau mengambil jalan keluar, dengan mengawasi dan membuat sistem tersturktur untuk hal ini.

---

The aim of the research is to know Standard Clause of Marriage Prohibition With Work Colleague in Working Agreement With Company is meeting the condition of an agreement. Other thing that need to be considered is, either the dismissal and firing the labor or PHK (Discontinuance of Employment Relation) is proper or not, as a result of marriage between fellow workers. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books.

This research also include some interview with people related to it. From this research, it is concluded that prohibition to get married with work colleague in a company stated in a working agreement is met the condition of Standard Clause, but firing the workers or labor is not the right way to do for the company. In this case, community hope that government can control and taking a way out by supervising and making a structured system for it."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan grandfather clause dalam pelaksanaan perluasan penanaman modal pada bidang-bidang usaha yang diatur secara lebih restriktif dalam Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), bidang usaha yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan bidang usaha yang disyaratkan dengan kemitraan (dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)). Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah dapatkah konsep grandfather clause (Pasal 9 Perpres DNI 2014) menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Pemerintah dalam menentukan kebijakan penanaman modal diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, dapat dikatakan bahwa DNI merupakan acuan pertama kali dan terpenting bagi calon penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri sebelum melakukan penanaman modal. Di dalam DNI dikenal istilah grandfather clause yang sebenarnya merupakan pasal peralihan. Dengan adanya grandfather clause, penanam modal khususnya penanam modal asing tidak perlu khawatir untuk menjalankan usahanya meskipun ada pengaturan di dalam DNI yang lebih restriktif/tertutup bagi bidang usaha yang dijalankannya. Namun demikian, untuk bidang usaha yang diatur secara khusus dalam bentuk Undang-Undang, grandfather clause dalam DNI tidak dapat diterapkan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep grandfather clause dalam DNI telah mampu memberikan jaminan kepastian hukum terutama bagi penanam modal yang bidang usahanya diatur secara lebih restriktif/tertutup, meskipun masih menyisakan potensi conflict of law terkait dengan bidang usaha yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan program pemberdayaan UMKM melalui kemitraan. Selanjutnya penulis menyarankan agar Pemerintah dalam menyusun DNI harus lebih memperhatikan keterkaitan antara pengaturan bidang usaha yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang. Selain itu, dalam membentuk Undang-Undang yang mengatur bidang usaha tertentu sebaiknya tidak diberlakukan retroaktif karena akan memberikan dampak negatif pada iklim investasi dan tidak memberikan kepastian hukum.

---

This study is intended to examine and analyze the application of the grandfather clause in granting investment licenses in the areas of business that is set in a more restrictive manner in the Negative Investment List (NIL), business sector which is specifically regulated in Law and business sectors which are being required to have partnership (with Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)). Furthermore, the main question in this study is whether the concept of grandfather clause (Article 9 of Presidential Decree concerning NIL 2014) can ensure legal certainty for investment. To answer this question, this study using normative legal research methods and empirical legal research methods as well. Government in determining the investment policy is expected to ensure legal certainty; certainty sought, and seeks security for investors since the licensing process until the end of the investment activities in accordance with the law and regulations. In investment activities in Indonesia, it can be said that the NIL is the first and most important reference for investors, both foreign investors and domestic investors before making an investment. In the NIL there is the term grandfather clause, which is actually a transitional clause. With the grandfather clause, investors, especially foreign investors do not have to worry to run its business even though there is a more restrictive/closed regulation in the NIL for the line of business being operated. However, for the business sector which is specifically regulated by Law, grandfather clause in the NIL is not applicable. Based on this study it can be concluded that the concept of grandfather clause in the NIL has been able to provide legal certainty, especially for investors who set up its business in a more restrictive/closed business sectors, although it still leaves a potential conflict of law related to business sector which is specifically regulated by Law and the empowerment of SMEs through partnership programs. Furthermore, the authors suggest that the Government in preparing the NIL should pay more attention to the relationship with the regulation in the business sectors that are specifically regulated by Law. Moreover, in forming a Law to regulate certain sectors should not be applied retroactively because it will have a negative impact on the investment climate and does not provide legal certainty."

"ABSTRAKBegitu pentingnya muslim memegang perjanjian yang telah diikrarkan untukmemenuhinya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dilandasi adanya perjanjianbaik dalam penanaman dana maupun dalam penyaluran dana. Perbankan merupakanlembaga kepercayaan yang sangat sensitif akan adanya sengketa dan keluhan sertapemberitaan negatif yang dalam penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan dengansegera oleh bank yang bersangkutan. Dalam penyelesaian sengketa dan perselisihanmaka Perbankan syariah selain harus patuh (comply) kepada prinsip kehati-hatianyang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan prinsip syariah dengan mengacupada fatwa Dewan Syariah Nasional. Perbankan syariah secara umum telah telahmemenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa DewanSyariah Nasional dalam pencantuman klausula penyelesaian perselisihan dalam akadpenghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan namun untuk penyelesaianperselisihan melalui arbitrase belum diterapkan untuk semua akad penghimpunandana.

---

ABSTRACTThe legal relationship between the bank and the customer based on the goodagreement in funding and financing. Banking is the most sensitive institution of trustthat there is a dispute and complaints and negative coverage in the solution can not beimplemented immediately by the bank concerned. In dispute resolution the syariahbanks should be comply the prudential principles referring to Bank Indonesia andsyariah principles with reference to the National Fatwa Council of Syariah. Syariahbanking has generally meets the requirements in accordance with Bank IndonesiaRegulation and the National Fatwa Council of Syariah in the inclusion of a disputeresolution clause in the funding and financing but the settlement of disputes througharbitration agreement has not been applied to funding agreement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang wewenang hakim dalam membatalkan klausula yang ada dalam perjanjian agar tercipta suatu keseimbangan dalam perjanjian. Dalam suatu perjanjian, terutama perjanjian kredit, terdapat kemungkinan adanya klausul-klausul yang merugikan salah satu pihak. Klausul seperti itu harus dibatalkan guna mengembalikan keseimbangan di dalam perjanjian. Dalam perjanjian kredit antara PT Djoni Textindo sebagai kreditor dengan PT Bank Pan Indonesia sebagai debitor ini terdapat beberapa klausul yang merugikan PT Djoni Textindo. Dalam memutus perkara ini, hakim hanya melihat keabsahan dari perjanjian tanpa mempertimbangkan untuk merevisi ataupun mencabut klausula yang menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut teori Subekti, pengadilan berwenang untuk merevisi atau mencabut sebagian klausula yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dipilih oleh karena sasaran penelitian ini adalah kaedah hukum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the authority of judges to nullify existing clause in the agreement in order to create a balance in the agreement. In an agreement, especially the credit agreement, there is the possibility of clauses harm either party. Such clauses must be canceled in order to restore balance in the agreement. In the loan agreement between PT Djoni Textindo as creditors with PT Bank Pan Indonesia as a debtor there are some clauses that disadvantage PT Djoni Textindo. In deciding the case, the judge just look at the validity of the agreement without regard to revise or revoke clauses that caused the balance of the agreement. While in theory Subekti, the court has the authority to revise or revoke a part clause that causes imbalances in an agreement. This thesis using normative juridical approach. The use of normative juridical approach chosen because the target of this research is legal norms.;"

"Monetisasi Liquefied Natural Gas (LNG) dalam rangka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, mendasarkan sistem usahanya pada kontrak, yaitu Kontrak Kerja Sama sebagai kontrak baku, yang membutuhkan perjanjian tambahan yaitu Principal of Agreement/Development Agreement dan Fiscal Agreement. Namun, monetisasi LNG cenderung menghadapi kendala berupa adanya tindakan sepihak Pemerintah Indonesia dalam mengubah kebijakan hukum, fiskal, tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, maupun perizinan terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melaksanakan kontrak, sehingga menghambat kegiatan monetisasi LNG. Stabilization Clause yang berkembang dalam kontrak konsesi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Amerika Serikat, hingga negara-negara produsen LNG lainnya, berperan untuk menjaga kontrak tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang disepakati. Penelitian terhadap Stabilization Clause sangat diperlukan karena dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan monetisasi LNG di Indonesia.

---

Liquefied Natural Gas (LNG) monetization in upstream business activities of petroleum and natural gas in Indonesia, based its business system on the contract, named Production Sharing Contract (PSC) as standart contract, which requires accesoir agreement, such as Principal of Agreement/Development Agreement and Fiscal Agreement. However, monetization of LNG tends to face constraint in form of unilateral action of the Government of Indonesia in changing the law, fiscal regime, overlapping central and local government regulation, as well as licensing of agreed contract by the parties. It creates no legal certainty for contractor of PSC to perform the contract, thereby inhibites LNG monetization activities. Stabilization Clause, which grows in concession agreement in business activities of petroleum and natural gas in United States of America to other LNG's producer countries, acts to remain the contract in force throughout the period agreed in the contract. Research on Stabilization Clause is vital because it can be used as a solution to the problem of LNG monetization in Indonesia."

"Tying agreement merupakan salah satu perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat berakibat kepada penguasaan pasar yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada prakteknya, salah satunya pada tying agreement yang dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur (Pelindo II) dengan penyewa lahan pelabuhan dimana didalam perjanjian sewa lahan terdapat klausul yang pada pokoknya mewajibkan penyewa lahan untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat barang kepada Perusahaan Bongkar Muat milik Pelindo II. Pada Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus Pelindo II dengan melakukan tying agreement telah menolak dan/atau menghalangi Perusahaan Bongkar Muat swasta lainnya untuk beroperasi di Pelabuhan Teluk Bayur dan menghalangi para penyewa lahan sebagai konsumen untuk menggunakan jasa bongkar muat dari Perusahaan Bongkar Muat yang dikehendakinya. Namun dalam melakukan analisis pada kasus ini, KPPU mengabaikan metode analisis yang diamanatkan dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penafsiran dan pembuktian secara tidak kaku (rule of reason) sebagai acuan KPPU dalam membuktikan setiap dugaan kasus tying agreement. Dengan menggunakan penelitian deskriptif-analitis, penelitian ini akan menjawab permasalahan penerapan tying agreement yang seharusnya dilakukan secara tidak kaku pada kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Pelindo II terbukti tidak melakukan tying agreement sebagaimana dilarang oleh ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

---

Tying agreement is one of agreements which is prohibited by Law Number 5 Year 1999 that could lead to market control that cause monopoly practice and/or unfair competition. In the practice, there was tying agreements was made by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Teluk Bayur Branch (Pelindo II) and land lessee, where there is a clause in the land lease agreement that require land lesse to hand over stevedoring activities to Pelindo II’s Stevedoring Company. In Case Decision Number 02/KPPU-I/2013, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided Pelindo II that has been done tying agreement, has been refused and/or preclude other private Stevedoring Companies to operate in Teluk Bayur Port and preclude land lessees as consumers to use stevedoring service from Stevedoring Company they would like to engage. However, in analyzing this case, KPPU ignored the method of analysis that has been mandated in Regulation of KPPU No. 5 Year 2011 concerning Guideline for Implementation of Article 15 of Law No. 5 Year 1999, which is doing the interpretation and verification by using rule of reason approach as a reference for KPPU to prove any alleged tying agreement case. By using descriptive-analytical study, this research will answer the problem of the application of tying agreement that supposed to do by using rule of reason approach. Based on the results of this research, Pelindo II was proven not perform tying agreement as prohibited by article 15 of Law No. 5 Tear 1999."