Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap pekerja memiliki risiko sosial ekonomi yaitu risiko kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan yang disebabkan oleh sakit, kecelakaan, cacat, usia tua, atau meninggal dunia. Jaminan sosial ketenagakerjaan hadir sebagai hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan dalam menghadapi risiko sosial ekonomi yang tidak hanya dihadapi saat masih aktif bekerja, tetapi juga setelah mencapai masa pensiun. Idealnya, setiap pekerja terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan mencapai usia pensiun. Tetapi pada kenyataannya banyak pekerja yang keluar dari kepesertaan saat usia produktif bahkan saat masih aktif bekerja.Penelitian ini bertujuan untuk melihat lamanya dan karakteristik kepesertaan aktif tenaga kerja penerima upah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis data lifetime berupa grafik fungsi ketahanan untuk analisis deskriptif, dan model regresi cox untuk analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lamanya masa kepesertaan aktif adalah selama 43 bulan. Keenam variabel bebas yang terdiri dari jenis kelamin, usia, upah, skala usaha perusahaan, tingkat risiko lingkungan kerja, dan jenis lapangan usaha, secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap lamanya masa kepesertaan.

---

Individuals face different risk and vulnerabilities in every stage on their lives. The risk is also occur to workers, who have social and economic risk i.e. the risk of losing some or all of the income caused by sickness, accident, disability, old age, or death. The labor social security comes as the right of every worker to get protection against the socio economic risks not only faced while still actively working but also after retirement. Ideally, every worker is registered as a participant of the labor social security up to retirement age. But in reality many workers are out of membership during the productive age even while still actively working.This study aims to see the duration and characteristics of active participation of wage earner workers in the labor social security program. This study uses the data of participation BPJS Employment DKI Jakarta with research method used is lifetime analysis in the form of graph of survival function for descriptive analysis, and cox regression model for inferential analysis. The results showed that the average duration of active membership is for 43 months. The six independent variables consisting of sex, age, wage, size of enterprise, work environment risk, and industrial classification, significantly influence the duration of membership."

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengelola dana pensiun publik melalui program Jaminan Pensiun sebagai perlindungan atas hilangnya penghasilan ketika mencapai usia pensiun. Dana pensiun dapat dikeluarkan apabila peserta sudah memenuhi sebab terjadinya pengajuan klaim pensiun. Terdapat tiga penyebab pengajuan klaim pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu mencapai usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi durasi kepesertaan hingga terjadinya klaim pensiun dengan keberadaan competing risk (risiko bersaing) karena perbedaan sebab pengajuan klaim pada program jaminan pensiun. Pada penelitian ini juga akan dikaji faktor yang berpengaruh terhadap durasi pengajuan klaim pensiun serta estimasi tabel multiple decrement berdasarkan ketiga kejadian pengajuan klaim pensiun. Penggunaan data kepesertaan dan pengajuan klaim dari Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta periode 2019-2021 akan dilakukan estimasi melalui pendekatan competing risk dengan metode non-parametrik melalui Kaplan-Meier dan semiparametrik melalui regresi Cox Proportional Hazard. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengajuan klaim karena kejadian meninggal dunia dimulai pada usia 17 tahun dan setengah pengajuan klaim terjadi pada usia 40 tahun. Sedangkan pengajuan klaim karena mencapai usia pensiun terjadi pada usia 60-80 tahun. Rasio klaim (hazard) pada jenis kejadian cacat total tetap bernilai kurang dari 1 pada usia di bawah 55 tahun dan bernilai 0 setelahnya. Sedangkan hazard pada jenis kejadian mencapai usia pensiun akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 57 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Sementara itu, hazard pada jenis kejadian meninggal dunia akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 49 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Selain itu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertama kali seorang peserta mengajukan klaim Jaminan Pensiun tediri atas jenis kelamin, masa iur, masa kepesertaan dan jenis klaim.

---

Social Security Agency (BPJS) of Employment managing public pension funds through a pension security program as protection against loss of income upon reaching retirement age. The participant will get the benefit if they are eligible with some category of pension security. There are three category claim of pension security at BPJS Employment, such as reaching retirement age, permanent total disability and death. The research purpose is to estimate duration of participation submit pension claim based on competing event on pension program, analyze the factor that affect time to first time of participant submit a pension claim and to build multiple decrement tables based on survival probabilities for competing risks. The use of data participant and submission of claims from the Pension Security at BPJS Employment DKI Jakarta regional office for the period 2019- 2021 will be estimated through a competing risk approach with non-parametric methods through Kaplan-Meier and semi-parametric through Cox Proportional Hazard regression. The result show that pension claims caused by death started at the age of 17 years and half the claims occurred at the age of 40 years. Meanwhile, claims caused by retirement age occur at the age of 60-80 years. The results of this study also indicate that the factors of gender, contribution period, membership period and claim category significantly affect the survival time to first time of participant submit a pension claim. Then, the claim ratio (hazard) due to claim caused by permanen total disability is less than 1 for those under 55 years old and deserves 0 thereafter. Meanwhile, the hazard due to the claim for retirement age will be less than 1 for those under 57 years old and more than 1 thereafter. The hazard on the cause of death claims will be worth less than 1 for those under 49 years old and worth more than 1 thereafter."

"Kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu faktor kesehatan penting dan berhubungan erat dengan kualitas hidup seseorang. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 57,6% populasi di Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 10,2% yang menerima perawatan kesehatan gigi dan mulut (Kemenkes RI 2018). Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempunyai peran penting dalam usaha pencegahan, promosi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Sejak dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah klinik dokter gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat cukup pesat di seluruh Indonesia. Namun hal ini sangatlah kontras dengan dokter gigi di Jakarta, dimana dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS Online didapatkan hanya 1 praktik dokter gigi saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor faktor apa saja yang melatarbelakangi kurang antusiasnya respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 115 responden dokter gigi di wilayah DKI Jakarta. Data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap (p value 0,002) berhubungan erat dengan respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Disarankan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi program kerjasama dengan dokter gigi, reevaluasi pembiayaan kapitasi dokter gigi dan melibatkan dokter gigi yang aktif berpraktik dalam penyusunan program kerjasama di masa yang akan datang.

---

Dental and oral health is an important health factor and is closely related to any person's quality of life. The Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 revealed that 57,6% of Indonesian population suffered from dental and oral health related problems, and only 10,2% received dental and oral health services (Kemenkes RI 2018). Dentists at the first level health facilities (FKTP) play important role in the prevention, promotion and service delivery of dental and oral health. Since the beginning of the National Health Insurance program (JKN), the number of dental clinics that cooperate with BPJS increased steadily all over Indonesia. However, this is in contrast with dentists in Jakarta as from the data shared in BPJS Online, only one dental practice is in cooperation with BPJS. This research aims to analyse factors that lead to the lack of enthusiasm of dentists in the capital city of Jakarta to cooperate with BPJS. This research is a quantitative research based on 115 responses from dentists practicing in DKI Jakarta. Data was analysed with univariat, bivariat and multivariat. This research revealed that attitude factor (p value 0,002) is closely related to the response of dentists practicing in DKI Jakarta to cooperate with BPJS. It is advisable that BPJS should increase their socialization effort to improve the cooperation level with dentists, should re-evaluate dental services financing and should involve active dentists in developing future cooperative plan."

"Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU.

---

The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers."

"

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar tersebut, dibentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan didalamnya. Sifat wajib yang melekat pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, membawa konsekuensi bahwa dalam penyelenggaraannya harus mengadopsi adanya pemenuhan hak warga Negara yang menginginkan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis prinsip syariah di BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam lingkup substansi, organisasi, dan operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta model akad yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsep kepesertaan segmen penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi terdapat unsur gharar, maisir, dan riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam interaksi peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, secara filosofis penyelenggaraan jaminan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diperlukan sebagai syarat sharia compliance, dan dibutuhkan ekspansi pasar syariah di luar negeri ketika pasar dalam negeri tidak cukup untuk menampung dana kelolaan. Selain itu, ketepatan penggunaan akad tabarru dan tanahud dalam pengelolaan program, serta pemilihan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah musytarakah sebagai dasar transaksi antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan.

---

As stated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 article 34, the State must develop a social security system for all Indonesians citizen. Based on that basis, the National Social Security System and BPJS Ketenagakerjaan are established. The membership of BPJS Ketenagakerjaan that mandatory in nature leads the consequences that BPJS Ketenagakerjaan should also provide social security based on sharia principles in its practices. It is to adopt the fulfillment of the rights of citizens who stands on sharia principles. The purpose of this study is to provide an analysis of sharia principles in BPJS Ketenagakerjaan, especially in the scope of substance, organization, and operational implementation of employment social security, as well as the appropriate contract model. This study uses qualitative methods with descriptive types. The results of the study show that the concept of participation in wage recipient segments, not recipients of wages, and construction services have elements of gharar, maisir, and usury that are not in accordance with sharia principles, especially in the interaction of participants with BPJS Ketenagakerjaan. However, philosophically the implementation of social security has conformity with sharia principles. The Sharia Supervisory Board is required as a sharia compliance requirement, and it is necessary to expand the sharia market overseas when the domestic market is not enough to hold managed funds. In addition, the accuracy of the use of akad tabarru and tanahud in program management, as well as the selection of wakalah bil ujrah and mudharabah musytarakah contracts as the basis for transactions between participants and BPJS Ketenagakerjaan.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip jadwal retensi arsip elektronik pada sistem kearsipan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menjelaskan identifikasi kesesuaian penerapan prinsip jadwal retensi arsip elektronik di BPJS Ketenagakerjaan dengan 15 prinsip penerapan JRA elektronik oleh Smallwood. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara. Hasil penelitian retensi arsip elektronik di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan 15 prinsip JRA elektronik oleh Smallwood menunjukkan bahwa terdapat 13 prinsip yang dipahami, diketahui, dan diterapkan oleh penata arsip, sedangkan 2 prinsip lainnya tidak diketahui oleh penata arsip di BPJS Ketenagakerjaan. Namun temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan kondisi di Indonesia, dimana letak Prinsip 13 menjadi Prinsip 14, begitu juga sebaliknya. Di Indonesia, prinsip 14 terlebih dahulu harus dilakukan untuk menentukan kewenangan internalnya mulai dari unit teratas menuju unit bawah. Selanjutnya, dapat dilakukan prinsip 13 untuk menentukan fungsionalitas tugas dan tanggung jawab di setiap unit

---

This research aims to identify the application of the principle of the electronic archive retention schedule to the BPJS Ketenagakerjaan filling system. This study describes the identification of the suitability of the application of the principle of the electronic record retention schedule at BPJS Ketenagakerjaan with the 15 principles of implementing the electronic JRA by Smallwood. This research aims to identify the application of the electronic archive retention schedule principle to the BPJS Ketenagakerjaan filling system. This study describes the identification schedule at BPJS Ketenagakerjaan with the 15 principles of implementing the electronic JRA by Smallwood. This research uses qualitative research with a case study approach. The method of data collection is done using interview techniques. The results of research on electronic record retention at BPJS Ketenagakerjaan based on 15 principles of Smallwood’s electronic JRA show that 13 principles are understood, known, and applied by the  archive manager, while the archive manager at BPJS Ketenagakerjaan does not know the other two principles. However, this study’s findings indicate differences from conditions in Indonesia, where Principle 13 becomes Principle 14 and vice versa. In Indonesia, principle 14 must first be carried out to determine internal authority starting from the top unit to the bottom unit. Furthermore, principle 13 can be carried out to determine the functionality of the tasks and responsibilities in each unit."

"Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap manajemen portofolio saham secara mendalam, khususnya pada metode asset allocation, security selection, market timing dan portfolio evaluation yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan periode 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yang terdiri dari: Studi kasus untuk mendapatkan data-data yang mendalam. Untuk kemudian dari data tersebut diolah menggunakan 3 prescriptive model yaitu Equal-Weighted Portfolio, Mean-Variance Portfolio dan Risk Parity Portfolio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan periode 2017-2018 mempunyai risiko portofolio dan imbal hasil portofolio yang belum maksimal, dengan risiko yang direpresentasikan oleh nilai standar deviasi sebesar 17,81% sedangkan expected return annualized sebesar 6,7%. Selain itu hasil dari optimasi portofolio yang paling baik untuk digunakan pada dana JHT adalah Mean-Variance Portfolio, mengingat liabilitas dana JHT yang jangka panjang, optimasi ini memberikan eksposur risiko yang rendah dan imbal hasil yang memadai. Sehingga makalah ini dapat bermanfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam hal manajemen portofolio saham, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta BPJS Ketenagakerjaa

---

This study focuses on an in-depth analysis of stock portfolio management, particularly on the asset allocation, security selection, market timing and portfolio evaluation methods that have been carried out by BPJS Ketenagakerjaan for the 2017-2018 period. The research method used is a mixed method consisting of: Case studies to obtain the required data. Then the data is processed using 3 prescriptive models, namely Equal-Weighted Portfolio, Mean-Variance Portfolio and Risk Parity Portfolio. The results of this study indicate that the BPJS For Employment stock portfolio for the 2017-2018 period has portfolio risk and portfolio returns that are not optimized, with the risk represented by the standard deviation value of 17.81% while the expected annualized return is 6.7%. In addition, the result of optimizing the best portfolio for use in JHT funds is the Mean-Variance Portfolio, considering the long-term liabilities of JHT funds, this optimization provides low risk exposure and adequate returns. So that this paper can be useful for BPJS For Employment in terms of stock portfolio management, so that it can provide optimal benefits for BPJS For Employment participants."

"Kondisi pasar modal sendiri tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh internal maupun eksternal, dimana perubahan pada tingkatan aktifitas ekonomi khususnya perubahan pada faktor makroekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel yang dapat menggambarkan kondisi tersebut, yaitu Indeks Produksi Industri IPI , Indeks Harga Perdagangan Besar IHPB, Suku Bunga Bank Indonesia interest rate, jumlah uang beredar secara luas M2, serta nilai tukar kurs. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimanakah hubungan antara variabel makroekonomi dengan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG dengan menggunakan metode time series Vector Autoregresive Model dan Granger Causality untuk melihat arah hubungan tersebut. Data yang digunakan adalah data bulanan setiap variabel selama periode 2007-2016. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kointegrasi hubungan jangka panjang antara variabel makroekonomi dengan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG dan menunjukan hubungan signifikansi jangka panjangnya. Variabel IPI ditemukan tidak signifikan, sementara IHPB serta KURS ditemukan positif signifikan, dan variabel IR dan M2 ditemukan negatif signifikan. Hasil pengujian arah hubungan menggunakan Granger Causality menunjukan bahwa terdapat hubungan unidirectional antara IHSG terhadap M2, IHSG terhadap Kurs, Kurs terhadap M2, IR terhadap KURS dan hubungan bidirectional antara IHSG dengan IR.

---

Condition of the capital market is inseperable from internal and external influences, where capital market are sensitive to changes in the economic activity, especially changes in macroeconomic factors. Therefore, this study will use variables that can describe the condition, namely Industrial Production Index IPI, Wholesale Price Index WPI or IHPB, Interest Rate IR, Broad Money Supply M2 and exchange rate KURS. This study aims to test how the relationship between macroeconomic variables with Jakarta Composite Index JKSE or IHSG using time series Vector Autoregresive Model VAR and Granger Causality to see the direction of the relationship. The data used in this study are monthly data of each variable during the period of 2007 2016.

The result of this study is there is a cointegration long term relationship between macroeconomic variables with Jakarta Composite Index JKSE or IHSG and shows the long term relationship significance. IPI were found unsignificant, IHPB or WPI, and KURS were found to be significantly positive, while IR and M2 were found to be significantly negative. The result of Granger Causality shows that there is unidirectional relationship between JKSE or IHSG to M2, JKSE or IHSG to KURS, KURS to M2, and IR to Kurs and bidirectional relationship between JKSE or IHSG and IR. "

"Mobile JKN hadir sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun kunjungan dan pemberian layanan kepesertaan langsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan tetap tinggi. Penelitian ini mengeksplorasi alasan peserta memilih datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan dibandingkan dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan mempertimbangkan preferensi dan faktor internal serta eksternal yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, dengan menerapkan metode wawancara mendalam dan observasi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lebih cenderung memilih pelayanan langsung daripada menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan alasan seperti preferensi pelayanan yang sesuai, kecepatan layanan langsung, dorongan dari orang sekitar, budaya tatap muka, dan harapan untuk dilayani dengan baik. Kendala pada penggunaan aplikasi Mobile JKN meliputi minimnya informasi, kendala kuota internet, rendahnya literasi digital, dan ketidaktahuan mengenai fitur aplikasi. Berdasarkan temuan dalam penelitian, disarankan untuk memperkuat pelayanan versi offline dengan menyediakan layanan call center, mengembangkan versi offline Aplikasi Mobile JKN, serta menjalin kerjasama dengan provider seluler dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan aplikasi tersebut.

---

Mobile JKN was introduced to improve efficiency and service quality, but visits and in- person membership service delivery at the BPJS Kesehatan South Jakarta Branch Office remain high. This study explores why participants prefer to visit the BPJS Kesehatan South Jakarta branch office instead of using the Mobile JKN app by considering their preferences and underlying internal and external factors. This research uses a qualitative case study approach by applying in-depth interview and observation methods. Data validation was conducted through source and method triangulation. The results showed that informants were more likely to choose direct service rather than using the Mobile JKN application, with reasons such as appropriate service preferences, speed of direct service, encouragement from surrounding people, face-to-face culture, and expectations to be served well. Obstacles to using the Mobile JKN application include lack of information, internet quota constraints, low digital literacy, and ignorance of application features. Based on the findings in the study, it is recommended to strengthen the offline version of the service by providing center services, developing an offline version of the JKN Mobile Application, and establishing cooperation with mobile providers in the use of the JKN Mobile application to increase accessibility and use of the application"