Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Kereta api memiliki keungulan memiliki kapasitas yang besar dalam satu kali perjalanan. Dengan kelebihan yang dimiliki, seharusnya kereta api menjadi pilihan utama dalam transportasi barang, namun laporan tahun 2011 menyebutkan bahwa kereta api di Indonesia hanya berkontribusi 0.51% dari total biaya logistik. Perlu adanya evaluasi dari sistem transportasi kontainer berbasis rel sehingga proses transportasi dapat berjalan dengan baik. Evaluasi sistem transportasi  dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC), hasil dari penelitian adalah untuk mendapatkan Strategy Map dalam penerapan metode BSC di bidang transportasi kontainer berbasis rel, dan mendapatkan penilaian mengenai sistem transportasi kontainer berbasis rel di Indonesia.

Kata Kunci : Transportasi Kontainer, Balanced Scorecard.

---

ABSTRACT

 

---

Trains have the advantage of having a large capacity in one trip. With the advantages possessed, railways should be the main choice in transportation of goods, but the 2011 annual report states that trains in Indonesia only contribute 0.51% of the total logistics costs. There needs to be an evaluation of the rail-based kontainer transportation system so that the transportation process can be better. The evaluation of the transportation system was carried out using the Balanced Scorecard (BSC) method, the results of the study were to obtain a Strategy Map in the application of the BSC method in the field of Rail-based kontainer transportation, and obtain an assessment of rail-based kontainer transportation systems in Indonesia.

Keywords : Kontainer Transportation, Balanced Scorecard

"

"Pengembangan transportasi publik berbasis rel masih terfokus kepada potensi perekonomian dan bisnis, sedangkan aspek keadilan di mana transportasi publik dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, masih belum terlalu diperhitungkan. Aspek keadilan di sini bukan hanya terfokus pada distribusi infrastruktur yang merata, melainkan untuk memastikan rencana transportasi publik dibangun untuk populasi yang benar-benar membutuhkannya, yaitu kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Tesis ini bertujuan untuk mengembangkan metode perhitungan aspek keadilan dan implementasinya sebagai instrumen pengambilan keputusan pada proses perencanaan transportasi publik berbasis rel. Pengembangan metode perhitungan aspek keadilan pada tesis ini dilakukan melalui pemodelan indikator utama berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan ketersediaan data. Variabel yang digunakan sebagai indikator utama pada penelitian ini berupaya untuk menghasilkan model yang sederhana dan mudah digunakan dengan ketersediaan data yang cukup, sehingga bisa digunakan sebagai insight atau gambaran terhadap aspek yang diutamakan saat perencanaan dan menjadi informasi tambahan untuk pengambilan keputusan. Objek pada penelitian berupa rencana jaringan transportasi publik berbasis rel di Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi (RIPP) Jakarta. Pengolahan data dilakukan menggunakan regresi untuk mengidentifikasi secara statistik variabel yang mempengaruhi luas cakupan transportasi publik berbasis rel di suatu wilayah, dalam hal ini pada level kelurahan, yaitu persentase luas kelurahan yang masuk dalam radius pelayanan transportasi publik berbasis rel. Dari indikator yang sudah dianalisis serta prioritas pengembangan berdasarkan RIPP DKI Jakarta, bisa dikatakan transportasi publik berbasis rel di Jakarta masih belum equitable atau belum mempertimbangkan aspek keadilan, baik dari infrastruktur eksisting maupun rencana. Keperluan data yang minimal dan metode perhitungan yang sederhana dan umum menggunakan regresi diharapkan mempermudah dan meningkatkan perhatian pengambil keputusan akan aspek keadilan pada perencanaan transportasi publik berbasis rel. Hingga nantinya dapat terwujud transportasi publik, efisien secara transportasi dan bermanfaat secara publik.

---

The development of rail-based transit mainly focused on economic potential, yet overlooked aspects such as equity in which public transit could reach the population who need it most. The equity aspect is not about fair distribution of infrastructure, but rather making sure that public transit is built for the populations that truly need it, namely the socially and economically disadvantaged ones. This thesis aims to develop a method for quantifying equity and its implementation as a decision-making instrument in rail-based transit planning. The method for quantifying equity aspects was carried out by modeling key indicators based on previous studies and data availability. The variables used in this research attempt to incorporate a simple and easy-to-use model with sufficient data availability, so that it can be used as insight for transit development and as additional information that can used by decision-makers. The object of this thesis is a rail-based public transit plan in the Special Region of Jakarta based on the Jakarta Provincial Railway Master Plan (RIPP). Data analysis was carried out using regression to statistically identify variables that influence the extent of rail-based public transportation coverage at the sub-district (kelurahan) level, namely the percentage of sub-district areas within the radius of rail-based public transit services. From key indicators as well as development priorities based on RIPP, it can be concluded that rail-based public transit in Jakarta is still inequitable, both of existing infrastructure and development plans. Minimal data requirements along with a simple and easy-to-use method using regression are expected to simplify and increase decision makers' awareness toward equity aspects in rail-based public transit planning. So that public transportation can be realized, transportation that is efficient and beneficial to the public."

"Guna menyediakan layanan yang dapat mempermudah mobilisasi untuk warga Kota Depok serta mengurangi kemacetan di kota tersebut, pemerintah Kota Depok merencanakan untuk menyediakan layanan berbasis rel Cibubur-Pondok Cina (LRT Cibubur-Pondok Cina). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan potensi permintaan, menganalisis tarif yang paling sesuai, membuat model yang paling sesuai, dan menganalisis tingkat potensi permintaan dari penyelenggaraan LRT Cibubur-Pondok Cina. Metode analisis yng digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model logit binomial dengan pembangunan fungsi utilitas melalui pendekatan analisis regresi logistik. Proses pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan metode survei Revealed Preference dan Stated Preference. Kuesioner tersebut kemudian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang didapatkan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok data. Setiap kelompok data dilakukan uji korelasi dengan metode Rank Spearman dan dilakukan pula metode Stepwise untuk menentukkan variabel bebas yang masuk ke dalam pemodelan. Setelah itu, dilakukan proses pembentukan fungsi utilitas, uji kelayakan, dan uji validasi serta dilakukan pemilihan model terbaik. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap potensi perminataan LRT Cibubur-Pondok Cina adalah Biaya 1 Kali Perjalanan, Tarif LRT, dan Penghematan Waktu, dengan tarif yang paling sesuai menurut preferensi responden adalah sebesar Rp10.000,00. Model yang digunakan dalam menentukan potensi permintaan diantaranya U = -0.472 + 0.289X11, U = 5.944 - 1.503X16, dan U = 1.328 - 0.309X17. Potensi permintaan penyelenggaraan LRT Cibubur-Pondok Cina berdasarkan preferensi tarif sebesar Rp10.000,00 adalah 80.77%.

---

In order to provide services that can facilitate mobilization for Depok City residents and reduce congestion in the city, the Depok City government plans to provide Cibubur-Pondok Cina rail-based services (Cibubur-Pondok Cina LRT). This study aims to analyze the most influential factors in determining potential demand, analyze the most suitable tariff, create the most suitable model, and analyze the level of potential demand for the implementation of the Cibubur-Pondok Cina LRT. The analytical method used in this study is to use a binomial logit model with the construction of a utility function through a logistic regression analysis approach. The data collection process was carried out by distributing questionnaires using the Revealed Preference and Stated Preference survey methods. The questionnaire was then tested using validity and reliability tests. The data obtained were grouped into several data groups. Each group of data was tested using the Rank Spearman method and the Stepwise method was also used to determine the independent variables included in the modeling. After that, the process of forming a utility function, feasibility test, and validation test is carried out and the best model is selected. Based on the data processing that has been done, it is known that the variables that have the most influence on the potential demand for the Cibubur-Pondok Cina LRT are the Cost of 1 Trip, LRT Tarrifs, and Time Savings, with the most suitable tariff according to respondents' preferences being IDR 10,000.00. The models used in determining potential demand include U = -0.472+0.289X11, U = 5.944-1.503X16, and U = 1.328-0.309X17. The potential demand for the implementation of the Cibubur-Pondok Cina LRT based on tariff preferences of Rp10,000.00 is 80.77%."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut terluas dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Hal ini membuat transportasi laut menjadi kendaraan utama, termasuk dalam kegiatan logistik di Indonesia. Namun, pada kenyataannya transportasi laut masih belum efektif digunakan di Indonesia karena adanya ketidakseimbangan muatan antara wilayah bagian barat dan timur Indonesia serta belum meratanya infrastruktur pada kedua wilayah ini yang menyebabkan terjadinya biaya logistik yang tinggi dan disparitas harga pada kedua wilayah tersebut. Dalam hal ini, perusahaan penyedia kapal harus menentukkan rute pelayaran yang optimal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model pengambilan keputusan pada tiga tingkat waktu horizon yang berbeda (tingkat strategis, perencanaan taktis, dan operasional) dengan menentukkan rute tol laut yang optimal, jenis kapal, dan alokasi kontainer yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan penyedia kapal dengan menggunakan Mixed Integer Programming.

---

Indonesia is an archipelago that has the largest sea area and has the second longest coastline in the world. This makes sea transportation the main vehicle, including in logistics activities in Indonesia. However, in real, sea transportation is still not effectively used in Indonesia due to load imbalances between the Western and Eastern regions of Indonesia as well as the uneven infrastructure in these two regions which causes high logistical costs and price disparities in the two regions. In this case, the ship supply company must determine the optimal shipping route so that it can produce maximum profits.

This study aims to obtain a decision-making model at three different time horizon levels (strategic level, tactical planning, and operational) by determining the optimal sea highway route, type of ship, and cargo allocation that can provide maximum benefit for the ship provider company using Mixed Integer Programming."

"Beberapa tahun belakang ini, fenomena gig economy sedang berkembang di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan perubahan dunia kerja yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Gig economy sendiri memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja, tetapi hal ini juga memiliki kekurangan. Para pekerja tersebut atau yang dikenal dengan sebutan gig workers bukanlah pekerja tetap, melainkan berstatus sebagai kontraktor independen. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kerja pada gig economy di Indonesia yang dikaitkan dengan agenda ILO yaitu Decent Work. Penelitian ini melibatkan langsung partisipasi dari pengemudi transportasi online yang mana dapat dikategorikan sebagai gig workers dengan status “mitra” yang melekat pada mereka. Data dikumpulkan dari focus group discussion (FGD) yang melibatkan 40 responden yang berasal dari empat kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Depok, dan Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui proses coding secara manual. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pengemudi transportasi online memilih pekerjaan ini karena adanya kesempatan kerja yang menawarkan fleksibilitas, yang mana fleksibilitas tersebut merupakan suatu keuntungan yang tidak dapat ditemukan pada pekerjaan lain. Akan tetapi, pada kenyataannya pekerjaan tersebut justru belum sepenuhnya mampu menerapkan agenda Decent Work. Dengan kata lain, standar kerja yang berlaku pada umumnya tidak dapat ditemukan jika bekerja sebagai pengemudi transportasi online.

---

In recent years, gig economy phenomenon has been growing in Indonesia. The growth is marked by the alteration of work supported by information and communication technology that gets more sophisticated. Gig economy provides large jobs opportunity and absorbs relatively abundant labor. However, it has its weaknesses. The workers, called gig workers, are not permanent workers; they are independent contractors. This research aims to evaluate working condition of gig economy in Indonesia that is linked to ILO's agenda, namely Decent Work. This research involves online transportation's drivers' direct participation as gig workers. The data are collected from Focus Group Discussion (FGD) involving 40 respondents coming from four big cities in Indonesia: Jakarta, Bogor, Depok, and Yogyakarta. The analysis is performed using qualitative method by manual coding process. According to the analysis, online transportation's drivers chose this job as it offers flexibility, one of the benefits that may not be found in other jobs. However, in reality, that job has not been able to fully implement Decent Work agenda. In other words, work standard that is applied in general cannot be implemented if someone works as online transportation's driver."

"Pertumbuhan berkelanjutan operator terminal kontainer di Indonesia telah menyebabkan adanya perbedaan standarisasi akibat perbedaan operator pada masa sebelumnya. Akibat dari perbedaan ukuran pelabuhan, tipe dan jasa maka melakukan pembandingan terminal kontainer berdasarkan performansi merupakan tantangan tersendiri. Semenjak tahun 2021 Badan Usaha Milik Negara mengopoerasikan terminal kontainer, penelitian ini menjadi hal yang penting untuk meningkatkan perdagangan nasional dalam rangka peningkatan daya saing Indonesia di pasar global. Performansi terminal kontainer diperhitungkan berdasarkan efisiensi berbagai aspek dengan terbagi atas 2 kategori terminal berdasarkan Throughput pada tahun 2020 di bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Penelitian ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan metode constant return to scale dan variable return to scale untuk menghitung pembandingan tingkat performansi operator terminal kontainer. Penelitian ini memperlihatkan perbandingan antar operator terminal pada masing-masing kategori dan perbaikan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tingkat efisiensi performansi pada seluruh aspek.Pelabuhan; Performansi; Indonesia; Data Envelopment Analysis; Kontainer

---

Further growth of container terminal operators in Indonesia has a varied standardization due to different operators before. Due to the range of ports' sizes, types, and services, comparing container terminals based on performance is challenging. Nevertheless, since a single state-owned enterprise operates most container terminals as of 2021, this work is crucial to enhancing national trade to improve Indonesia's competitiveness in global work. Moreover, container terminal performance is calculated based on their efficiency in managing several aspects divided into two categories based on their Throughput in 2020 in the East, Middle, and West of Indonesia. Data envelopment analysis (DEA) using constant return to scale and variable return to scale method to examine container terminal performance to perform benchmarking among all container terminal operators. The findings in this paper identify the benchmark performance for container terminals in each category and the needed output for underperforming container terminal operators to increase their efficiency performance in each aspect."

"ABSTRAKLaporan ini menguraikan analisis kepatuhan PT WS dalam melakukan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Badan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PPN . Hasil analisis menunjukkan bahwa PT WS sudah patuh terhadap kewajiban pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan Badan. Pihak pemberi penghasilan atas jasa yang diberikan PT WS tidak perlu memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Untuk kewajiban pemotongan pajak withholding tax , PT WS tidak berkewajiban untuk melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima pengemudi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa PT WS belum patuh terhadap kewajiban memungut dan melaporkan PPN.

---

ABSTRACTThis report explains about compliance level analysis of PT WS in performing tax obligations of Corporate Income Tax, withholding of Article 21 Income Tax and the collection of Value Added Tax. The result of analysis shows that PT WS has complied with obligation of payment and submission of Annual Tax Return. The user of the services provided by PT WS shall not withhold the Income Tax of Article 23. For the obligation of withholding tax, PT WS shall not be liable to withhold the Income Tax on Article 21 which the driver receives. The results of the analysis also shows that PT WS has not complied with the obligation to collect and report the VAT."

"ABSTRAKPemilihan moda adalah satu bagian paling penting dari proses permodelan permintaan dalam perencanaan transportasi perkotaan. Pada pemilihan moda terdapat berbagai faktor pengaruh yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, salah satunya faktor kenyamanan berkendara. Faktor kenyamanan berkendara yang didefinisikan pada penelitian ini lebih kepada pengaruh guncangan akibat dari perkerasan dan pengaruh pengemudi.Penelitian ini untuk mencari kemauan membayar lebih mahal terhadap kenyamanan berkendara untuk kereta dibandingkan dengan bus yang didefinisikan sebagai nilai Willingness to pay (WTP). Nilai WTP diperoleh melalui desain penelitian eksperimental dengan memberikan hypothetical situation kepada responden yang mementingkan kenyamanan ketika seluruh atribut yang membedakan antara bus dan kereta adalah sama kecuali faktor kenyamanan berkendara. Pemilahan data sahih untuk mendapatkan nilai WTP menggunakan statistik deskriptif. Kemudian dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui jenis statistik inferensial. Setelah itu dilakukan uji hipotesis deksriptif untuk mengetahui homogenitas populasi. Karena populasi heterogen dilakukan uji hipotesis hubungan dan perbandingan antara nilai WTP terhadap karakteristik responden dan didapatkan karakteristik responden yang mempengaruhi nilai WTP adalah terhadap tingkat pendapatan.Hasil dari analisa menunjukkan responden Jakarta dan Pekanbaru merupakan populasi yang heterogen sehingga didapatkan nilai WTP responden Jakarta untuk pendapatan rendah adalah Rp 2.200,- dan Rp 4.700,- untuk pendapatan tinggi sedangkan nilai WTP untuk responden Pekanbaru untuk pendapatan rendah adalah Rp 2.600,- dan 5.300,- untuk pendapatan tinggi. Dan hasil uji hipotesis komparatif perbedaan nilai WTP antara responden Jakarta dengan responden Pekanbaru berbeda secara signifikan.

---

ABSTRACT

Modal choice is one of the most important parts of demand model in urban transportation planning. There are several factors that influence the decision, both quantitatively and qualitatively. One of them is riding comfort, which in this research defined as bumpy effect of pavement and driving behavior.

This research is aimed at analyzing the comparison of riding comfort of rail-based and road-based mass transportation which is expressed in willingness to pay (WTP) value. WTP value is obtained from experimental design with hypothetical situation given to respondents who prioritize riding comfort over other similar differentiating factors of trains and buses. Data selection to obtain valid WTP values is carried out by using descriptive statistic test. Normality test is used to determine what kind of inferential statistic to be applied, followed by descriptive hypothetical test for population homogeneity. As the population heterogeneous, correlative and comparative hypothetical test are required to obtain between WTP value toward the respondent characteristic which influence the WTP value, and this results income level.

The results show that WTP value for Jakarta respondent is Rp 2.200,- for low income and Rp 4.700,- for high income while for Pekanbaru respondent is Rp 2.600,- for low income and Rp 5.300,- for high income. The result of comparative hypothetical test of difference WTP value between Jakarta and Pekanbaru respondents is found to be significant."

"Indonesia masih memiliki banyak pelabuhan kecil dengan fasilitas yang tidak memadai layaknya pelabuhan besar. Fasilitas tersebut diantaranya crane dengan daya kecil yang tidak mampu mengangkut kontainer 20 ft dan mobil truk kontainer. Dengan keadaan tersebut, maka pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak dapat digunakan untuk transportasi barang dari pulau satu ke pulau lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu benda dengan dimensi dan massa yang lebih kecil dibandingkan kontainer biasa. Pada skripsi ini, untuk tujuan pelayaran rakyat, penulis mendesain mini kontainer dengan dimensi dan massa 12 kali lebih kecil dibandingkan kontainer biasa, sesuai spesifikasi bak mobil pick up mitsubishi colt L300. Disamping itu, mini kontainer ini dirancang khusus dengan sistem bongkar pasang untuk mengurangi ruang dan titik gravitasi pada saat membawa mini kontainer dalam keadaan kosong. Berdasarkan simulasi stress analysis menggunakan software inventor, maka mini container ini dikategorikan kuat dan mampu menjadi standar nasional.

---

Indonesia still have a lot of small harbor that has few facilities than big harbor. Some of the facilities are crane with small power which is not capable to lift 20ft container and container truck. In that condition, those harbors can not be used to transport goods from island to another. Therefore, something with smaller dimension and mass than the regular container is needed.

In this project, for citizen cruise, the author has designed a mini container with dimension and mass 12 times smaller than the regular container, according to specification of Mitsubishi Colt L300 pick up. Beside that, this mini container is designed specifically with knock-down system to minimize space and decrease center of gravity when taking it in empty condition. Based on stress analysis simulation using software inventor, it is categorized mini container strong and able to become the national standard."

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."