Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakSalah satu perdebatan yang sudah berlangsung lama dan belum selesai adalah terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Terdapat dua pendapat umum mengenai hal ini, yakni yang memisahkan antara agama dan kehidupan bernegara dan sebaliknya berpendapat bahwa agama merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Salah satu cara untuk melihat bagaimana hubungan antara Tuhan dan agama dengan negara dapat dilihat dalam konstitusi negara tersebut, apakah konstitusi tersebut mengatur Tuhan dan agama atau tidak. Setelah itu dapat ditemukan bagaimana pengaruh Konstitusi Berketuhanan pada praktik ketatanegaraan di Indonesia dan juga perbandingannya dengan beberapa konstitusi negara lain serta pengaruhnya dalam praktik ketatanegaraan dalam negara tersebut."

"AbstrakLembaga Quasi Non Governmental Organization atau yang biasa disebut sebagai Quango belum terlalu terdengar dalam khasanah lembaga negara di Indonesia. Namun bukan berarti lembaga tersebut tidak ada. Artikel ini mencoba mengulas mengenai keberadaan lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam artikel ini dijelaskan mengenai pengertian Quango beserta dengan karakteristiknya dari berbagai negara. Kemudian, artikel ini juga mengkaji bahwa berdasarkan karakteristik Quango tersebut, MUI dapat diklasifikasikan sebagai salah satu Quango yang ada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka mengenai Quango dan pelaksanaannya di berbagai negara di dunia."

"AbstrakRahasia bank merupakan unsur esensial dan konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Kerahasian bank ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan nasabah dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pembukaan rahasia bank oleh Pegawai Bank dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini akan melakukan pengkajian dan pengujian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang terkait. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif."

"AbstrakJudicial Pardon di Indonesia merupakan hasil dari studi perbandingan dengan beberapa negara yakni konsep yang telah dipraktekkan di Belanda, Yunani, Portugal dan Uzbekistan. Penulis mencoba untuk menemukan sistem hukum apa yang mendasari konsep Judicial Pardon yang diterapkan di beberapa negara serta bagaimana konsep judicial pardon yang paling sesuai dengan Sistem Hukum di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Historis (Historical approach), pendekatan Perbandingan (Comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Saat ini hukum pidananya juga di pengaruhi oleh sistem hukum Anglo saxon. Menjawab permasalahan kedua lebih tepat ketika memasukkan konsepsi Islam dan juga Peradilan adat dalam perumusannya, dimana harus ada perumusan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim, sehingga kepastian hukumnya terjamin serta menformulasikan dalam RKUHAP menjadi salah satu jenis putusan yang dapat diberikan oleh hakim atas pemaafan hakim yakni putusan salah tanpa pidana (a guilty verdict without punishment)."

"AbstrakSemula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 236C UU tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada dialihkan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pada 19 Mei 2014 MK mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 terkait kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada, sebab MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Dalam hukum Islam ketika terjadi pemilihan kepala daerah yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang siapa calon pemimpin yang sah dan lebih berhak menerima baiat, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Untuk itu, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang siapa yang paling berwenang untuk mengadili persoalan tersebut, apakah MA atau MK"

"Secara tradisional perizinan lingkungan dianggap memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Di Indonesia muncul keinginan akan adanya integrasi izin, baik integrasi internal, di mana perizinan lingkungan disatukan kedalam satu izin, maupun integrasi ekternal di mana perizinan lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha. Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian perizinan lingkungan telah terpenuhi di Indonesia. Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun integrasi izin lingkungan terjadi di beberapa negara-negara Eropa, izin berantai antara izin lingkungan dengan izin usaha ternyata tidaklah terjadi. Lebih penting lagi, tulisan ini menemukan pula bahwa di banyak negara tidak semua kegiatan/usaha selalu memerlukan izin usaha. Untuk kegiatan usaha yang memang tidak memerlukan izin usaha kegiatan, maka kegiatan usaha akan berhenti ketika izin lingkungan dicabut."

"AbstrakDalam investasi ASEAN-China Free Trade Agreement, para host country diwajibkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor, yang salah satunya diberikan dalam kerangka prinsip fair and equitable treatment. Hubungan investasi dalam kerangka ACFTA tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Cina, namun juga kompetisi Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip fair and equitable treatment. Masih diperlukannya pembenahan dalam hal memberikan perlindungan di bidang hukum dan administrasi di Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan arus investasi antara Indonesia dan Cina"

"AbstrakTulisan ini membahas mengenai perbandingan antara pengaturan perlindunganhukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dalam hal ini adalah perangkat lunak (software) khususnya paten. HukumPaten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (software) sebagaisubjek yang dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta menyatakan bahwa software masih bisa dilindungi jikasudah ada perlindungan Paten dari negara asal. Menggunakan studiperbandingan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perlindunganhukum untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasiyang kian cepat."

"AbstrakUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit mengatur kewajiban warga negara Indonesia (WNI) untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lebih lanjut, ketentuan mengenai bela negara diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No.3/2002), yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal itu mengetengahkan bahwa upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, serta mencakup pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Akan tetapi, upaya bela negara pada tataran praksis belum terlaksana secara sistematis; salah satunya terlihat pada ketiadaan suatu sistem pendidikan bela negara yang komprehensif pada generasi muda. Kondisi ini dapat berpengaruh pada ketahanan nasional yang berhubungan erat dengan dinamika geopolitik. Artikel ini hendak memperkenalkan sistem pendidikan bela negara sejak jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga persiapan untuk perguruan tinggi dan atau dunia pekerjaan. Selanjutnya, materi di dalam karya ini dapat dijadikan salah satu referensi konsep dalam membuat kurikulum, mupun aturan dan kebijakan tentang bela negara."