Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini membahas penerapan pedoman pemerintah mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP di BDSP Kementerian Luar Negeri. LAKIP ini merupakan hasil akhir dari SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah instansi pemerintah atas penggunaan keuangan negara dan perwujudan good governance. LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Sebagai instansi pemerintah, BDSP harus melaporkan LAKIP sesuai dengan pedoman yang ada agar tetap sesuai dengan fungsinya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Analisis dari penelitian ini meliputi identifikasi kesesuaian penerapan pedoman penyusunan LAKIP di Biro Dukungan Strategis Pimpinan dengan pedoman pemerintah yang ada. Tugas akhirs ini juga menganalisis kendala yang muncul saat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2018.

---

This final project discusses the application of government guidelines regarding the preparation of Performance acountability report or LAKIP in the leadership strategic support bureau ministry of foreign affairs. This LAKIP is the end result of SAKIP as a form of accountability of a government agency for the use of state finance and the realization of good governance. LAKIP describes the performance achieved by an agency for the implementation of programs and activities financed by the APBN/APBD. As a government agency, BDSP must report LAKIP in accordance with existing guidelines in order to remain in accordance with its function as a form of accountability. The analysis of this study includes the identification of the suitability of the implementation of the LAKIP preparation guidelines in the Leadership Strategic Support Bureau with existing government guidelines. This study also analyzes the obstacles that arise when compiling Government Agency Performance Reports in the 2018 period."

"Laporan ini membahas mengenai proses penyusunan serta proses reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan RI tahun 2016. Analisis penyusunan terbatas pada laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenhub. Proses penyusunan dan reviu berpedoman pada PermenPAN nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan konsep serta peraturan yang ada dengan praktik yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa proses penyusunan laporan kinerja Itjen sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja terdapat perbedaan rumus antara peraturan dan laporan yang disusun. Sedangkan untuk prosedur reviu juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

---

The focus of this internship report is to discuss the process of composition and review of performance report in Ministry of Transportation year 2016. Analysist of composition in this report is limited to Ministry of Transportation General Inspectorate rsquo s performance report. The process composition and review based on PermenPAN no 53 year 2014 about technical guidance, performance agreement, performance reporting, and performance report review procedures. This report compared theory and regulation with practice done by Ministry of Transportation General Inspectorate. This internship report finds that process of composition performance report have complied to regulation, but there are a different formulation that used in performance report and in the regulation. Meanwhile for review procedure have complied to regulation."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance, namun masih harus dilakukan banyak perbaikan, terutama terkait aspek akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to analyze the implementation of SAKIP at Coordinating Ministry for Economic Affairs, relate to planning, measuring, reporting, evaluating, as well as performance achieving. This research uses an analysis of case study method and descriptive analysis for all of part of SAKIP. The result is that the implementation of SAKIP has could established the principles of good governance at Coordinating Ministry for Economic Affairs, however all of those still have to do a lot of improvement, especially about accountability, efficiency and effetivity aspects."

"Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu produk reformasi pada sistem penganggaran di Indonesia. Reformasi ini terlaksana semenjak diberlakukannya paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara. Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu Kementerian, juga menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dikarenakan keunikannya, sistem pelaksanaan anggaran di Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri, menjadi hal yang cukup kompleks karena waktu dan jarak yang harus ditempuh dalam pertanggungjawabannya. Dalam skripsi ini, akan diketahui mengenai pelaksanaan anggaran pada Perwakilan RI di Australia. Hasil penelitian menyarankan agar Perwakilan RI di Australia mempertahankan kinerja sesuai prosedur demi kelancaran pelaksanaan anggarannya.

---

Performance-Based Budgeting is a product of budgeting system reformation in Indonesia. This reformation implemented since the enactment of the financial management?s regulations. Ministry of Foreign Affairs, as one of the Ministry in Indonesia, also implementing performance-based budgeting. Because of its uniqueness, budget execution system at the Ministry of Foreign Affairs, in particular RI Representatives abroad, be quite complex due to the time and distance that must be taken in to account. In this thesis, will be known about the implementation of the budget in the Representatives of Indonesia in Australia. The results suggested that the representatives of Indonesia in Australia to maintain the performance of appropriate procedures for expeditious implementation of the budget."

"Skripsi ini menganalisis peran LAKIP terhadap proses perencanaan kinerja dengan cara menganalisis format isi LAKIP, menganalisis sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dan melakukan tinjauan standard operating procedure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam LAKIP kurang memadai untuk dijadikan bahan analisis, khususnya analisis value for money. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama lebih mengacu pada renstra, renja, dan kontrak kinerja Kementerian. Selain itu, standard operating procedure tidak menyebutkan secara jelas keterkaitan antara LAKIP dengan proses perencanaan. Dengan demikian, LAKIP belum berperan secara optimal dalam proses perencanaaan di Inspektorat Jenderal.

---

This study aims to understand the role of the Performance Accountability Reports of Government Agencies's (LAKIP) Role in planning process by analyzing the format and the content of LAKIP, analyzing strategic objectives and key performance indicators, and conduct review of standard operating procedures. The results showed that the information provided in the report formed insufficient to make an analysis, especially analysis of value for money. Determination of the strategic objectives and key performance indicators refers more to the strategic plan, working plan, and the Ministry of the performance contract. In addition, standard operating procedure does not mention clearly the relationship between performance reports with the planning process. Thus, LAKIP has not played an optimal role in the planning process in the Inspectorate General."

"Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP di Kementerian BUMN masih terdapat kelemahan yang dilihat dari pengukuran maupun pelaporan kinerja, masih terdapat komponen yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh pihak.

---

This thesis discusses about the performance accountability in the Ministry of SOEs that are currently implemented by Presidential Regulation No. 29 Year 2014 about Government Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is an accountability system that regulates the performance of government institutions, which in practice there are still many weaknesses. The research looks at the implementation SAKIP in the Ministry of SOEs by using a theory that sees the accountability of performance based measurement and reporting of performance. This research is conducted in the Post Positivist. The results show an overall implementation SAKIP in the Ministry of SOEs there are still weaknesses as seen from the measurement and reporting of performance there are components that have not been implemented, so it needs to be improved by involving all parties."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Advanced Persistent Threats (APT) adalah istilah yang digunakan untuk sebuah serangan cyber yang didanai oleh pemerintah asing dengan kemampuan yang sangat tinggi dalam melakukan serangannya sekaligus mampu melakukannya dalam jangka panjang dengan target yang sangat spesifik seperti pencurian informasi. Pusat Komunikasi (Puskom) merupakan unit kerja yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Karena tugasnya tersebut, Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dituntut untuk dapat menjamin ketersediaan layanan dan menjamin keamanan sistem Teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam hal pemberitaan rahasia. Berdasarkan penelitian pada tahun 2012 pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan oleh Puskom masih tergolong rentan dan memerlukan strategi penguatan dalam menghadapi ancaman yang kian meningkat.

---

Advanced Persistent Threats (APT) was an adversary that possesses sophisticated levels of expertise and significant resources which allow it to create opportunities to achieve its objectives by using multiple attack vectors. Communication Center (Puskom) is a main unit in charge of carrying out some tasks of the Ministry of Foreign Affairs in the implementation and development information security management systems of Ministry of Foreign Affairs. Puskom are required to ensure the availability of services and guarantee the information security and communication technology systems, especially the secrecy of information. Based on the research in 2012 information security management conducted by the Puskom is still vulnerable and require reinforcement strategy against APTs threats."

"Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia.

---

Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources."

"ABSTRAKPenerapan good governance di lingkungan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari tiap instansi pemerintah. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melaksanakan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenlu dengan nilai tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya ULP berpedoman pada prinsip pengadaan dan prinsip good governance hal ini terbukti dengan terpilihnya ULP Kemenlu dalam 29 ULP Percontohan dari seluruh ULP yang ada di lingkungan pemerintah di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis sistem pengukuran kinerja dalam rangka analisis pencapaian key performance indicator (KPI) pada ULP Kemenlu. Tulisan ini berfokus pada efektivitas evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini dalam menganalisis keberhasilan atau pencapaian objective ULP Kemenlu serta memberi masukan terkait pengukuran evaluasi kinerja yang tepat untuk membantu ULP dalam mencapai KPI. Penelitian ini menggunakan 7 prinsip pengadaan yang juga merupakan prinsip good governance untuk menilai sistem penilaian kinerja yang ada selama ini, serta menjadi acuan dalam merekomendasikan sistem pengukuran yang baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengukuran kinerja yang ada selama ini yaitu dengan matriks evaluasi dinilai sudah tidak cukup untuk menganalisis kebrhasilan atau pencapaian objective ULP sehingga diperlukan pengukuran kinerja tambahan lainnya. Penulis merekomendasikan pengukuran kinerja melalui enam indikator yaitu proses pengadaan tepat waktu, tingkat keberhasilan pengadaan, tingkat ketertarikan calon penyedia terhadap paket pengadaan yang dilelangkan, persentase harga timpang, lelang di luar rencana, dan tingkat penunjukan langsung. Perhitungan keenam indikator kinerja menggunakan data 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 menunjukan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat peningkatan kinerja dari ULP tersebut, dengan kategori nilai keduanya cukup.

---

ABSTRACTThe implementation of Good Governance at the Government Institution aims at improving performance of each government institution. Procurement Services Unit (ULP) in the Ministry of Foreign Affairs is a unit that has duties and function to implement the entire procurement proccess of goods/services at a certain value in the Ministry of Foreign Affairs. In carrying out its duties, ULP refers at principles of procurement and good governance, and as a result, ULP of Ministry of Foreign Affairs is selected as on of 29 best ULP from all government institution's ULP in Indonesia. This paper attempts to analyze the performance measurement system to analyze the achievement of key performance indicator of ULP of Ministry of Foreign Affairs. This paper focused on the effectiveness of performance evaluation carried out so far in analyzing the success or achievement of the ULP of Ministry of Foreign Affairs' objective and providing feedback regarding proper measurement of performance evaluation to assist ULP in achieving KPI. This research uses 7 principles of procurement that in line with principle of good governance to assess the existing performance assessment system, and make it as reference to recommend the new measurement system. The result of the research indicates that the existing performance measurement system, by using matrix for evaluation, is considered not appropriate to analyze the success or achievement of ULP's objective. Therefore, it requires additional performance measurement system. The author recommend measuring performance through six indicators, namely timely procurement process, procurement success rate, interest of potential suppliers to procurement packages to be tendered, percentage of price difference, out of plan auction, and direct appointment. The calculation of all six performance indicators using the data of last two years, namely 2015 and 2015, indicates that in the last two years the was increase of performance of the ULP, and the score for the two categories is sufficient."