Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 129251 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rani Melisa Triyanti
Evaluasi Kebijakan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wisatawan Mancanegara di Indonesia = Evaluation of VAT Refund Policy for Foreign Tourists in Indonesia
"ABSTRAK
Kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara sudah berlaku sejak tahun 2010. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyesuaikan konsep serta prinsip PPN yang berlaku di Indonesia yaitu destination principle. Selain untuk menyesuaikan konsep yang berlaku, adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan ini tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan protes karena adanya batas minimal belanja yang cukup tinggi sehingga menganggap kebijakan ini kurang diminati pihak wisatawan mancanegara. Tujuan peneliti melakukan riset ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan PPN bagi wisatawan mancanegara berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.03/2010 dan menganalisis antara PMK 120/PMK.03/2019 dengan pemberlakuan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara jika dilihat dari konsep PPN yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dan mengikuti konsep yang ada. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan pengembalian PPN ini masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga tingginya batas minimal belanja yang membuat wisatawan mancanegara tidak memanfaatkan kebijakan ini. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait perubahan syarat untuk mendapatkan batas minimal belanja, tetapi pada peraturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat diubah kembali.
ABSTRACT
Value Added Tax (VAT) Refund policy for foreign tourists entered into force ever since the year 2010. The VAT Refund policy was made by the government to adjust the concept and principles of VAT in Indonesia, which is the destination principle. In addition to adjusting the current VAT concept, the VAT Refund policy was also made with the expectation to attract foreign tourists to visit Indonesia. However, since the enactment of The VAT Refund Policy, there has been a number of parties who criticized its high threshold spending limit, which led many to believe that this policy could be seen as less attractive to foreign tourists. The purpose of this research is to analyze the evaluation of VAT policies for foreign tourists through PMK No. 76/PMK.03/2010, also to analyze between PMK No. 120/PMK.03/2019 and the implementation of the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis technique. Data collection techniques used in this research are carried out through literature and field studies. The result of this research shows that the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia is in compliance to the current VAT concept. However, there are still flaws in the implementation of the VAT Refund policy. One of the flaws in the implementation is the lack of socialization from the government, and also the high threshold spending limit which prevents foreign tourists from utilizing this policy. The government has issued a new regulation containing changes of requirements for obtaining the minimum threshold of spending limit, and yet there are still a number of flaws to the regulation that might expected to be revised."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wilsary
Analisis kemungkinan penerapan skema pengembalian pajak pertambahan nilai bagi wisatawan mancanegara di Indonesia: studi perbandingan dengan Singapura & Thailand
"Industri pariwisata di Indonesia semakin ditingkatkan perkembangannya sebagai salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan di bidang perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan & Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 17 E yang berbunyi "orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Dengan memperhatikan isi dalam UU tersebut, maka perlu ditetapkan aturan pelaksana di lapangan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang sampai saat ini belum diputuskan dan ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian akademis tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dan kemungkinan bentuk skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Penelitian ini menggunak9n pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe eksplorasi, dimana peneliti menggali informasi baik melalui informan maupun data sekunder untuk merumuskan kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Disamping itu juga digali informasi tentang kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia melalui kajian terhadap pola penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan d 3n wisatawan mancanegara dengan menggunakan pedoman wawancara m3ndalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan pendanat informan dengan kondisi yang ada berdasarkan data data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola, penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentUkan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasarna antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut. data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di lndonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentukan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24549
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Riani Dewi
Implementasi kebijakan VAT Refund (Pengembalian PPN) bagi Perwakilan Diplomatik di Indonesia = Implementation of the Value Added Tax Refund Policy for Diplomatic Representatives in Indonesia / Riani Dewi
"Kebijakan perpajakan pada setiap negara menghasilkan implementasi yang berbeda. Perbedaan kebijakan dalam proses pengembalian PPN antara Indonesia dengan negara lain, terutama untuk Perwakilan Diplomatik ditentukan berdasarkan asas resiprositas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembalian pajak (VAT Refund) bagi Perwakilan Diplomatik di Indonesia dan menganalisa kendala-kendala yang terjadi dalam pengimplementaian kebijakan tersebut. Analisa pengembalian pajak ini difokuskan pada kewenangan dalam perpajakannya, objek pajak, subjek pajak, proses pengembalian pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana proses pengembalian pajak di Indonesia untuk perwakilan diplomatik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya kebijakan umum yang mengatur mengenai jangka waktu yang diperlukan dalam proses pengembalian PPN dan belum adanya sistem terintegrasi antara Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Perwakilan Diplomatik dan KPP Badan dan Orang Asing untuk pengecekan faktur pajak online. Kendala – kendala yang dihadapi antara lain (1) Kurangnya koordinasi Pusat dengan Kedutaan, (2) Proses pencairan yang lama, (3) Kesalahan input data pada aplikasi, (4) Aplikasi belum diterapkan secara maksimal.
Tax policy in every country has differences with each other in implementation. The differences of regulation regarding VAT Refund policies (Value Added Tax Returns) and other country. Especially for Diplomatic Representatives is determined by the principle of reciprocity. The purpose of this study is to analyze VAT Refund regulations between for Diplomatic Representatives in Indonesia, in addition to analyze the obstacles in the implementation of the policy. The Analysis of the tax refund system will be focused on the structure of authority on the taxation fields, tax objects, tax subjects, tax return processes. The research using qualitative research. The aim of this research is to describe how the implementation of VAT refunds in Indonesia. The Conclusion of this research is the absence of a policy that regulates the time period for the process of tax returns for Diplomatic Representatives and the absence of an integrated online system between the Directorate General of Protocol and Consular, Diplomatic Representatives and KPP Badan dan Orang Asing to facilitate and reduce human errors for verification online tax invoice. The obstacles in the implementation of the policy are (1) Lack of coordinating between Embassies and Central Office, (2) Long disbursement process, (3) Error in data inputting, (4) The application has not been maximally implemented."
Universitas Indonesia, 2019
T55247
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meidy Amalliatiara Putri
Analisis evaluasi kebijakan restitusi lebih bayar pajak pertambahan nilai pada PT XYZ = Analysis of evaluation refund vat policy of overpayment value added tax in PT XYZ
"

Penelitian ini membahas analisis evaluasi kebijakan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambaha nilai pada indurstri kayu lapis dengan konsep compliance cost dan  administrative cost . Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisi kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang terjadi pada PT XYZ dengan konsep compliance cost dan konsep administrative cost yang timbul atas pelaksanaan proses pengembalian kelebihan PPN serta dampak kebijakan restitusi terhadap PT XYZ. Efek direct money cost PT XYZ muncul karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari sisi time cost sedikit memberatkan karena jangka waktu yang lama sedangkan dari sisi psychological cost pemeriksaan memberikan beban psikologis kepada karyawan selama proses pemeriksaan berlangsung. Efek collection cost yang ditanggung tidak dirasakan secara langsung, efek time cost pemeriksaan pada akhir tahun buku mempermudah DJP dalam melakukan pemeriksaan sedangkan efek psychological cost dirasakan oleh fiskus karena pemeriksaan memberikan beban bagi fiskus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Perusahaan perlu melakukan upaya Tax Diagnostic Review atas setiap aspek perpajakan salah satunya dengan melakukan ekualisasi pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak berupa denda dan/atau bunga pajak. Perlu adanya suatu pengkajian dalam pelaksanaan fasilitas insentif pajak untuk perusahaan eksportir agar tidak menghambat Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan produksi.

 

This study discusses the analysis of the value added tax refud policy evaluation of the overpayment of value added tax on the plywood industry with the concept of compliance costs and administrative costs. This research uses a postpositivist approach with descriptive research type. The purpose of this study is to analyze the policy of refund VAT that occur at PT XYZ with the concept of compliance costs and the concept of administrative costs and the impact of restitution policies on PT XYZ. The direct money cost effect of PT XYZ because under comply in fulfilling tax obligations, in terms of time cost is burdensome because of the long period of time while in terms of psychological cost it provides psychological burdens to employees during the audit process. The effects of collection costs are not have impact directly, the time cost effect of the audit tax at the end of the financial year makes it easier while the psychological cost effect the tax authorities because the audit imposes a burden on the tax authorities. Companies need to make Tax Diagnostic Review efforts on every aspect of taxation, one of which is by conducting tax equalization so as to reduce the tax burden. There needs to be an assessment in tax incentive facilities for exporting companies so as not to impede taxpayers from conducting production activities

 

"
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Dokumentasi  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Arsy
Evaluasi Kebijakan Insentif Restitusi Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai pada Industri Farmasi pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia = Evaluation of Value Added Tax Preliminary Refund Incentive Policy in the Pharmaceutical Industry during the Covid-19 Pandemic in Indonesia
"Dalam merespon eksistensi dan dampak pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu bentuk alokasi PEN sektor insentif usaha di bidang pepajakan adalah pemberian insentif restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri farmasi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tujuan menguatkan stabilisasi pertumbuhan dan kinerja ekspor sektor farmasi. Namun, paradigma anomali kebijakan terjadi pada indeks pertumbuhan PDB sektor farmasi yang sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan sementara kinerja ekspor sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung stagnan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut berdasarkan kriteria kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dari pelaksanaan kebijakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (literatur) dan studi lapangan (wawancara mendalam). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut mampu mencapai tujuan stabilisasi pertumbuhan ekonomi namun tidak mampu mencapai tujuan peningkatan kinerja ekspor sektor farmasi di Indonesia. Paradoks disposisi kebijakan dan inkonsistensi peraturan menimbulkan distorsi atas tingkat pemanfaatan insentif restitusi pendahuluan PPN pada industri farmasi.
In response to the existence and impact of the Covid-19 pandemic, the government implemented a fiscal expansionary policy in the context of the National Economic Recovery (PEN). One of the forms of allocation for the PEN sector in the business incentive sector in the taxation sector is to offer pre-restitution incentives for Value Added Tax (VAT) to the pharmaceutical industry during the Covid-19 pandemic in Indonesia in order to strengthen the stabilization of growth and export performance of the pharmaceutical sector. However, the paradigm anomaly policy that occurred in the pharmaceutical sector's GDP growth index from 2020 to 2021 experienced a temporary increase in export performance from 2020 to 2021 tended to stagnate. This study aims to demonstrate the incentive policy for VAT prerestitution based on evaluation criteria, responsiveness, and accuracy of policy implementation. The research approach used in this research is post positivist with data collection techniques in the form of library research (literature) and field studies (in-depth interviews). The results of this study indicate that the restitution incentive policy with the primary objective of VAT was able to achieve stabilization of economic growth but was unable to achieve the goal of increasing export performance of the pharmaceutical sector in Indonesia. The paradox of policy dispositions and inconsistencies causes distortions in the utilization of VAT pre-restitution incentives in the pharmaceutical industry."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahma Bayu Pamungkas
Evaluasi kebijakan pajak pertambahan nilai atas jasa giling tebu dengan pola bagi hasil = Evaluation of value added tax (VAT) policy on sugar cane milling services with profit sharing system
"Berdasarkan SE-23/PJ.51/2000, setiap bagi hasil terutang PPN jasa giling tebu. Kenyataannya, sistem bagi hasil berasal dari kerjasama dengan karakteristik berbeda. Jadi, penting untuk mengkaji kebijakan PPN jasa giling tebu dengan pola bagi hasil. Penelitian menganalisis bagi hasil dari konsep taxable supply serta mengevaluasi kebijakan dengan kriteria Dunn. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bagi hasil KSU tidak dapat dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat kumulatif normal approach.Secara umum, kebijakan PPN jasa giling tebu belum memenuhi kriteria Dunn. Kebijakan PPN jasa giling tebu sering menimbulkan dispute sehingga menambah cost of taxation terkait pengajuan keberatan dan banding.
According to SE-23/PJ.51/2000, every profit sharing is subject to VAT of sugar cane milling services. In fact, profit sharing system comes from cooperation with different characteristics. Therefore, it's important to review policy on VAT of sugar cane milling services with profit sharing system. This research analyzes profit sharing system from taxable supply concept and evaluates policy based on the criteria of Dunn. Data is gathered through literature study and depth interview. Research shows that profit sharing of KSU can't be subjected to VAT because it doesn't fulfill cumulative requirements of normal approach. In general, VAT policy of sugar cane milling services has not fully met the requirements for criteria of Dunn. VAT policy of sugar cane milling services often makes dispute that could potentially increases cost of taxation related to submission of objection and appeal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gilang Kusumabangsa
Evaluasi pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik bagi pemungut di KPP Badan dan Orang Asing = Evaluation of VAT collection on trading through electronic system for VAT collector at Foreign Corporate and Individual Tax Office
"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bagi pemungut berdasarkan asas pemungutan pajak "The Four Maxims". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara terhadap 11 narasumber yang berasal dari Pemungut PPN PMSE dan Otoritas Pajak serta analisis dokumen berupa data pembayaran dan pelaporan PPN PMSE.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN PMSE di Indonesia telah memenuhi asas keadilan, kenyamanan dan efisiensi berdasarkan "The Four Maxims". Namun pemungutan PPN PMSE di Indonesia belum memenuhi asas kepastian meliputi ketidakpastian definisi di dalam peraturan, status hukum pemungut, mekanisme penentuan Dasar Pengenaan Pajak, prosedur perpajakan, dan pengenaan sanksi.
This research aims to evaluate the Value-added Tax (VAT) collection on trading through the electronic system (TTES) from the TTES VAT Collector’s perception, based on "The Four Maxims" tax collection principle. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data was collected using interview techniques with 11 respondents from TTES VAT Collectors and tax authorities and document analysis in the form of TTES VAT payment and report data.
The results showed that TTES VAT collection in Indonesia has fulfilled the equality, convenience and efficiency principles based on "The Four Maxims". However, the collection of TTES VAT in Indonesia has failed to meet the criterion of certainty, owing to uncertainties in the definition, the legal status of the collector, the method for calculating the tax basis, tax procedures, and the enforcement of fines."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ignatia
Tinjauan Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan berdasarkan Asas Ease of Administration = Observation the Policy of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax for Distribution of Medical Devices based on Ease of Administration Principle
"ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan. Pemerintah memberikan fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Distributor Alat Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 yang didasari untuk membantu cash flow perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan ditinjau dari asas ease of administration, syarat pengajuan dapat dipahami oleh Distributor Alat Kesehatan. Selain itu, dari segi waktu sangat efisien apabila dibandingkan dengan restitusi secara normal dan terdapat faktor penghambat dalam pengajuannya, disisi lain terdapat manfaat yang diharapkan dengan adanya kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan.
ABSTRACT
This thesis aims to regarding the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. The Government provides facilities refund if overpaid Value Added Tax for Distributors of data were obtained through literature studies and in-depth interviews. Based on the researvh conducted, then result in conclusion that the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. Submision requirements can be understood by Distributors of Medical Devices. Meanwhile in terms of time, it is very efficient when compared to normal restitution and the are inhibiting factors in the submission, on the other hand there are benefits expected with the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farrel Rizky Ananditya
Evaluasi Penerapan Kebijakan Pre-Populated Tax Return di Indonesia Pada Pajak Pertambahan Nilai (Studi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga) = Evaluation of the Implementation of Pre-Populated Tax Return Policy in Indonesia on Value Added Tax (Study at Large Tax Office 3)
"Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal.
The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shafia Ayunissa
Perbandingan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor Jasa Kena Pajak Tertentu di Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN = Comparison of Value Added Tax (VAT) Policy on Exports of Taxable Services in Indonesia and ASEAN Countries
"Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70/PMK.03/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tentang bagaimana penerapan kebijakan PPN atas ekspor jasa di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatitif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekspor jasa tertentu di Indonesia telah mencerminkan prinsip netralitas dan place of taxation rules. Selain itu dalam rangka mempermudah pengawasan, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sama – sama menerapkan adanya batasan jenis jasa yang atas ekspor jasa dikenakan PPN 0%. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan di antaranya harus adanya perjanjian/perikatan dan bukti pembayaran yang mampu menunjukan adanya transaksi ekspor jasa. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa di Indonesia, peneliti menyarakan perlu adanya perluasan jenis jasa dan peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana pengawasan kebijakan ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum.
The impact of amandement Value Added Tax (VAT) Law on 2009 is services exports are subject to VAT at a rate of 0% (zero rate). The types of services which subject to VAT at a rate of 0% are regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2019 which is the third change of the Minister of Finance Number PMK 70/PMK.03/2010. The study aims to analyze and compare the implementation of VAT policies on service exports in Indonesia and several countries in ASEAN such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines. This study used  a qualitative approach with descriptive research type. The study finds that the service export policies in Indonesia has been reflected the neutrality principle and place of taxation rules. The VAT policies on service exports both in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines are implementing restrictions on types of services which service exports are subject to 0% VAT. There are several requirements to implemented the facility, the one is should be have an agreement / engagement and the payment receipt which is able to show the service export transaction. This study shown that to increase the competitiveness of service exports in Indonesia, the researcher suggests to expand the types of services and special regulation which is regulated  how to monitor this policy so it can give an legal certainty."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>