Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berisiknya dengungan para buzzer politik dapat menurunkan kualitas ruang publik dan demokrasi apabila berlangsung berkepanjangan. Fabrikasi percakapan, perang tagar serta disinformasi yang diproduksi oleh para pendengung politik dapat menimbulkan distorsi di ruang publik, mengaburkan batas antara aspirasi publik yang otentik dengan aspirasi rekaan. Kehadiran UU ITE dan Peraturan KPU belum mengatur tentang buzzer politik. Pengaturan dalam UU ITE Pasal 45A ayat (1), dianggap belum mampu menjerat tindakan buzzer politik yang bekerja dalam media sosial. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pelibatan buzzer politik di media sosial guna mendongkrak suara pada pemilihan umum sungguh tidak tepat. Yang terjadi adalah realitas semu, karena dukungan yang diciptakan adalah dukungan yang dimobilisir dan memanipulasi kesadaran publik. Perlu didorong pencerdasan publik, sehingga akan terbentuk koneksi publik yang saling mengontrol. Peran dari elemen-elemen seperti organisasi masyarakat, kelompok intelektual, dan masyarakat luas yang harus saling terhubung agar membangun jaringan pesan yang kuat untuk melawan buzzer politik. Diharapkan juga ada pengaturan secara legal buzzer politik tersebut bekerja untuk siapa, di bawah agency apa, apakah dia terdaftar di agency itu, didanai oleh siapa dia. Hal ini juga tentunya dengan syarat mereka bergerak dengan akuntabel dan transparan.

---

The noise of political buzzers can degrade the quality of public space and democracy if it lasts a long time. The fabrication of conversations, hashtag wars and disinformation produced by political buzzers can create distortions in public spaces, blurring the line between authentic public aspirations and engineering aspirations. The presence of ITE Law and KPU Regulations has not regulated the political buzzer. The regulation in ITE Law Article 45A paragraph (1), is considered not able to ensnare the actions of political buzzers who work in social media. The approach is done by using normative analysis methods both with statutory approaches and analytical approaches. The involvement of political buzzers on social media to boost the vote in the general election is not appropriate. What happens is pseudo reality, because the support created is the support that mobilized and manipulated the public consciousness. It needs to be encouraged by the public, so that there will be a public connection that controls each other. The role of elements such as community organizations, intellectual groups, and the wider community must be interconnected in order to build a strong message network to counter political buzzers. It is also expected that there is a legal arrangement of the political buzzer working for whom, under what agency, whether he is registered with that agency, funded by who he is. It is also of course on the condition that they move accountable and transparent."

"Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan informasi di media sosial. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, timbul permasalahan berupa tindakan black campaign yang lebih mudah untuk dilaksanakan di media sosial, sehingga kemudian menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi mengenai kampanye melalui media sosial. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU mengatur kampanye yang dilaksanakan melalui media sosial sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan persoalan kampanye melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang ada, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik mengenai kampanye melalui media sosial, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan adil. Dari hasil penelitian ini disarankan, bahwa KPU harus membuat peraturan secara khusus yang mampu memberikan perlindungan terhadap kampanye di media sosial, mengingat bahwasanya saat ini media sosial menjadi salah satu media kampanye yang sangat berpengaruh pada pemilu.

---

This thesis is conducted in light of the rapid development of social media, which has consequently played a significant role in the organization of elections. Many political parties conduct their campaigns through social media. This is undeniably linked to the ease of access provided by social media, where everyone, without exception, can readily obtain information. However, with this convenience comes a pressing issue in the form of black campaign activities that are more easily executed on social media, subsequently undermining the democratic nature of elections. The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), as the institution responsible for election management, bears the duty to establish regulations pertaining to campaigns through social media. The objective of this thesis is to examine how the KPU regulates campaigns conducted through social media as an endeavor to realize democratic elections. The research method employed is doctrinal, utilizing data comprising statutory regulations, books, articles, and scholarly journals related to the issue of social media campaign. The analysis is conducted in reference to statutory regulations and prevailing practices, while seeking solutions to address these problems. It is anticipated that the results of this thesis will offer insights for the development of improved regulations concerning campaigns through social media, thereby ensuring that the electoral process transpires in a democratic and equitable manner. Based on the findings of this research, it is recommended that the KPU should formulate specific regulations capable of safeguarding campaigns on social media, given that social media now constitutes a highly influential campaign platform in elections."

"Media sosial kini telah menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang dengan banyak fungsi, menjadi sumber informasi utama yang melampaui media massa, terlepas dari isu misinformasi dan disinformasi yang berkepanjangan. Meskipun banyak misinformasi yang dapat ditemukan di media sosial, berbagai bentuk informasi juga menjadi alasan orang mencari sumber di media sosial. Media sosial terkadang bisa menjadi kritis, terutama untuk acara-acara khusus, seperti pemilihan presiden. Artikel ini menjelaskan tentang dampak media sosial terhadap perilaku politik masyarakat dalam pemilihan presiden. Tinjauan pustaka dilakukan untuk membandingkan berbagai argumen bacaan. Kesimpulannya, media sosial sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat, sehingga diharapkan pembaca lebih bijak dalam menyikapi peristiwa semacam ini.

---

Social media has now become one of the most used applications for people with many functions, being the primary source of information that surpasses mass media, regardless of a prolonged issue of misinformation and disinformation. Despite much misinformation that can be found in social media, its various forms of information are also why people look for sources in social media. Social media can sometimes be critical, especially for special occasions such as presidential elections. This article explains the impact of social media on people's political behavior in presidential elections. A literature review was conducted to compare various readings' arguments. In conclusion, social media hugely affects people's political behavior, and as a result, hopefully, readers will be more thoughtful in responding to these kinds of events."

"Media Sosial (Instagram) merupakan satu dari sekian banyak media sosial yang dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk berbagai kepentingan seperti penyebaran informasi, menambah pertemanan bahkan untuk kampanye. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Strategi Kampanye yang di lakukan K.H. Ma’ruf Amin selama masa kampanye pilpres pada tahun 2019. Penelitian ini dimulai dengan memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik sudah menjadi fenomena new politics. Untuk mengkajinya penelitian ini menggunakan teori web campaign serta konsep politik, Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder antara lain observasi dan wawancara mendalam. Strategi kampanye yang dilakukan K.H. Ma’ruf Amin di media sosial resminya mampu menjadi sarana alternatif kampanye politik untuk memperkenalkan visi, misi, program kerja, dan menjadi salah satu instrument penting dalam memobilisasi pemilih melalui isu-isu yang dibangun dan di sebarluaskan melalui akun media sosial resmi. Tentunya kondisi tersebut juga menjadi peluang yang dapat menguntungkan bagi K.H. Ma’ruf Amin dalam mendongkrak namanya di media sosial yaitu instagram.

---

Social Media (Instagram) is one of the many social media that can be used for various purposes such as disseminating information, adding friendships and even campaigning. This study wants to find out how the Campaign Strategy carried out by K.H. Ma'ruf Amin during the presidential election campaign in 2019. This research begins by showing that the use of social media in political campaigns has become a new politics phenomenon. To study this research using web campaign theory and political concepts. The method used is a qualitative research method with primary data collection techniques and secondary data, including observation and in-depth interviews. The campaign strategy carried out by K.H. Ma'ruf Amin on his official social media is able to become an alternative means of political campaigns to introduce his vision, mission, work programs, and become one of the important instruments in mobilizing voters through issues that are developed and disseminated through official social media accounts. Of course, this condition is also an opportunity that can be profitable for K.H. Ma'ruf Amin in boosting his name on social media, namely Instagram"

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula. Wilayah Jakarta Timur kemudian dipilih karena memiliki pemilih pemula terbanyak di DKI Jakarta dan mampu menyumbangkan suara yang signifikan di dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen murni two-group posttest-only design. Pengujian hipotesis peneitian ini menggunakan model independent sample T-Test melalui program SPSS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan data yang signifikan antara kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time dan kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time dengan nilai Sig. 2-tailed sebesar 0,000 < 0,05. Perbedaan yang signifikan tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula di Jakarta Timur. Pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time memiliki pengetahuan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time.

---

This research discussed about the impact of campaign scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge. East Jakarta was choosen for the research scope because it has the highest number of first time voters in DKI Jakarta, and therefore it can contribute to gain more vote in the election. This research used quantitative method with true experiment two group posttest only design to collect the data. Hypothesis testing with independent sample T Test by SPSS program was also used in this research. The findings on this research showed that there is a significant difference between the first time voter's group who received the campaign matters in prime time and the first time voter's group who received the campaign matter in non prime time with 0,000 0,05 for Sig. 2 tailed score. This significant difference gave the conclusion that there is a significant impact of campaign time scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge in East Jakarta. The first time voters who received the campaign matters in prime time have higher political knowledge score than the first time voters who received the campaign matter in non prime time. "

"Tesis ini menguji pengaruh dari keterpaparan tagar #2019GantiPresiden di tiga platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter terhadap partisipasi politik milenial DKI Jakarta baik secara online maupun offline. Pengujian tersebut berdasarkan empat tahapan mekanisme psikologis dari teori Model Partisipasi Politik Media Sosial dari Jonathan Knoll, Jorg Matthes, dan Raffael Heiss (2018). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner terhadap 400 sampel yang dipilih secara multistage random sampling. Pengujian hipotesis berdasarkan statistik deskriptif, analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) penggunaan media sosial berhubungan dengan dan berpengaruh rendah terhadap partispasi politik online maupun offline (low & high effort) milenial DKI Jakarta, dan (2) rendahnya partisipasi politik milenial DKI Jakarta terkait tagar #2019GantiPresiden pada pemilu presiden tahun 2019 karena milenial tidak menganggap tagar tersebut sebagai tujuan dominan (dominant goal appraisal) dan menilai tidak adanya konsistensi atau pesan partisipatif (consistency appraisal) pada tagar #2019GantiPresiden.

---

This thesis examines the influence of exposure of the hashtag # 2019GantiPresiden on three social media platforms such as Facebook, Instagram and Twitter to online and offline political participation of Millenial of DKI Jakarta in the 2019 Presidential Election. This research based on four of psychological mechanism of Social Media Political Participation Model theory from Jonathan Knoll, Jorg Matthes, and Raffael Heiss (2018). The research uses a quantitative method with questionnaire method of data collection from 400 samples selected by multistage random sampling. Hypothesis testing is based on descriptive statistics, simple linear regression analysis. The results show that (1) the use of social media is associated with and influenced to the online and offline political participation (low & high effort) of millennial DKI Jakarta, and (2) the low political participation of DKI Jakarta millennials related to the hashtag #2019GantiPresiden in the 2019 presidential election because millennials do not consider this hashtag to be a dominant goal appraisal and assess the lack of consistency or participatory messages (consistency appraisal) in the hashtag # 2019GantiPresiden."

"Dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia, media online, salah satunya media sosial menjadi pilihan utama untuk pelaku politik menyampaikan pesan dalam berkampanye. Salah satu dari pemanfaatan media sosial sebagai media berpolitik dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah akun Instagram dari komunitas kepemudaan relawan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Ubah Bareng. Media sosial, termasuk Instagram, kini digunakan sebagai salah satu alat kehumasan dalam strategi pemanfaatan internet untuk memengaruhi dukungan publik. Penggunaan konsep dan praktik kehumasan untuk tujuan politik ini dinamakan political public relations. Tulisan ini menganalisis kegiatan dan model political public relations yang diterapkan oleh akun Instagram @ubahbareng dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai penelitian dan studi sebelumnya yang relevan. Temuan pada tulisan ini menunjukkan bahwa akun @ubahbareng telah melakukan kegiatan-kegiatan dan menerapkan salah satu model dari praktik political public relations dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Kegiatan political public relations yang dilakukan ini melibatkan manajemen media, manajemen citra, komunikasi internal, dan manajemen informasi. Ubah Bareng juga telah mengimplementasi salah satu model dalam praktik political public relations, yaitu political relations with public. Akun Instagram @ubahbareng juga membangun dan merawat komunikasi dua arah yang simetris dengan masyarakat sebagai publiknya melalui akses, keterbukaan, positivity, networking, penegasan kekuasaan, dan sharing task.

---

In the contestation of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia, online media, one of which is social media, is the main choice for political actors to convey messages in campaigning. One of the utilization of social media as a political media in the contestation of the 2024 Presidential Election is the Instagram account of the youth community of volunteers for the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar candidate pair, namely Ubah Bareng. Social media, including Instagram, is now used as one of the public relations tools in the strategy of utilizing the internet to influence public support. The use of public relations concepts and practices for political purposes is called political public relations. This article analyzes the political public relations activities and models applied by the @ubahbareng Instagram account in the context of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia. This article uses a qualitative approach with a literature study method to collect secondary data from various relevant previous research and studies. The findings in this paper show that the @ubahbareng account has carried out activities and implemented one of the models of political public relations practices in the contestation of the 2024 Presidential Election. The political public relations activities carried out involve media management, image management, internal communication, and information management. Ubah Bareng has also implemented one of the models in the practice of political public relations, namely political relations with the public. The Instagram account @ubahbareng also builds and maintains symmetrical two-way communication with the community as its public through access, openness, positivity, networking, assertion of power, and sharing tasks."

"Penelitian ini menganalisis citra baru Vladimir Vladimirovich Putin yang ditampilkan di media sosial Instagram @russian_kremlin pada masa kampanye pemilu Presiden Federasi Rusia, mulai 17 Februari hingga 14 Maret, dalam upaya memenangkan pemilu Presiden Federasi Rusia 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotik denotasi konotasi Roland Barthes (1972). Argumen penelitian ini mengungkapkan adanya citra baru Vladimir Putin sebagai seorang pemimpin yang modern, gaul, paham teknologi dan mendukung adanya inovasi digitalisasi di Rusia.

---

This research analyzes the new image of Vladimir Vladimirovich Putin displayed on social media Instagram @russian_kremlin during the election campaign for the President of the Russian Federation, from 17 February to 14 March, in an effort to win the 2024 Presidential election of the Russian Federation. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. The theory used in this research is Roland Barthes (1972) semiotic denotation and connotation. The argument of this research reveals a new image of Vladimir Putin as a leader who is modern, social, understands technology and supports digitalization innovation in Russia."

"Skripsi ini menjelaskan pengaruh kampanye politik media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula, dalam studi kasus Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua Penelitian menggunakan paradigm positivis dan pendekatan kuantitatif serta termasuk jenis penelitian eksplanatif. Metode pengumpulan data yang dipakai survei dengan instrumen penelitian kuesioner yang dibagikan acak kepada 37 warga Jakarta sebagai sampel penelitian. Metode analisis penelitian adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terpaan kampanye politik media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Semakin tinggi terpaan kampanye politik media sosial, semakin tinggi pula partisipasi politik kehadiran pemilih dalam pemilihan umum, dibandingkan partisipasi politik secara offline dan online.

---

This research tries to prove the influence of political campaign of social media to political participation, in the case study of Regional Head Election of DKI 2017 Second Round of Research. This research use positivist paradigm and quantitative approach and including explanative type research. Data collection method used survey with randomly distributed questionnaire instrument to 37 Jakarta citizens as research sample. The method of research analysis is simple linear regression. The result of the research shows that there is a significant influence of social media campaign exposure to voter participation. The higher the exposure to social media political campaigns, the higher the political participation."

"Penelitian ini menganalisis aspek hukum ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan atau affirmative actiondalam pemilihan umum di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan, tidak adanya sanksi tegas menjadikan ketentuan ini kurang efektif. Analisis dilakukan menggunakan kerangka hukum internasional seperti CEDAW dan Deklarasi Beijing, serta teori keterwakilan deskriptif dan substantif. Penelitian membandingkan praktik di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Jerman yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam partisipasi politik perempuan. Temuan menunjukkan pentingnya penerapan sanksi, dukungan finansial dan logistik, serta kampanye kesadaran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan afirmatif. Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan dengan dengan menekankan kepastian hukum dan implementasi yang efektif, sambil mempertimbangkan tantangan kultural dan struktural yang masih dihadapi. Diperlukan penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan pendidikan politik, dan perubahan persepsi budaya tentang peran perempuan dalam politik.

---

This research analyzes the legal aspects of the 30% women's representation quota or affirmative action in Indonesian elections from a human rights perspective. This paper is compiled using doctrinal research methods. Although Law No. 7 of 2017 on General Elections requires political parties to nominate a minimum of 30% women, the absence of strict sanctions makes this provision less effective. The analysis is conducted using international legal frameworks such as CEDAW and the Beijing Declaration, as well as theories of descriptive and substantive representation. The research compares practices in Indonesia with other countries such as the United States, Philippines, and Germany that have shown significant progress in women's political participation. Findings indicate the importance of implementing sanctions, financial and logistical support, and awareness campaigns to increase the effectiveness of affirmative policies. Increasing women's political participation can provide human rights protection for vulnerable groups by emphasizing legal certainty and effective implementation, while considering the cultural and structural challenges that still exist. Strengthening affirmative policies, enhancing political education, and changing cultural perceptions about women's roles in politics are needed."