Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak yang signifikan dalam menghadapi berbagai perkembangan. Kegiatan usaha Bank tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Bank memperoleh sumber dananya, salah satunya melalui produk deposito. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kasus dari Nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan dari pegawai bank saat penyetoran dana deposito, yang dalam hal ini terjadi pada Bank BNI. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan produk deposito dan bagaimana pertanggungjawaban Bank terhadap penerbitan bilyet deposito palsu yang dilakukan oleh pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan pertanggungjawaban bank terkhusus pada nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh pegawai bank. Simpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai perlindungan nasabah terhadap penerbitan bilyet deposito palsu di Indonesia sudah cukup melindungi. Selain itu, Bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan dari pegawainya apabila Bank tersebut terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian. Dalam hal implementasi perlindungan deposan, masih terdapat kewajiban Bank yang belum dilakukan secara optimal. Saran yang dapat diberikan adalah Bank BNI perlu bertanggungjawab atas kerugian dana yang dimiliki oleh deposan dikarenakan ketika masyarakat menyimpan dananya di Bank, artinya Bank harus menjaga kepercayaan itu dan bertanggung jawab terhadap dana masyarakat. Dengan ini, maka tingkat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat terhadap Bank BNI tidak menurun.

---

Along with the development of science and technology, the banking sector is one sector that has a significant impact in dealing with various developments. The Bank's business activities will not run well without the public trust. Banks obtain their source of funds, one of which is through deposit funds. However, it cannot be denied that there are still many cases of customers experiencing losses due to the actions of bank employees when depositing deposit funds, which in this case happened to Bank BNI. The research problem in this thesis is how is the regulatation of legal protection for customers who deposit product deposits and how is the reponsibility of the Bank for the issuance of fake deposit certificate performed by bank employees. The research method used is normative juridical research by reviewing legal protection regulations for depositors and bank liability, especially for customers who experience losses due to falsification of deposit slips carried out by bank employees. The conclusion obtained in this thesis is that the regulation regarding customer protection against the issuance of counterfeit deposit slips in Indonesia is sufficient to protect. In addition, the Bank should be responsible for consumer losses arising from the actions of its employees if the Bank is proven to have made mistakes and/or negligence. In terms of implementing depositor protection, there are still obligations of the Bank that have not been carried out optimally. The recommendation that can be given is that Bank BNI needs to be responsible for the loss of funds owned by depositors because when people deposit their funds in the Bank, it means that the Bank must maintain that trust and be responsible for public funds. With this, the level of trust from consumers and the public toward Bank BNI will not decrease.

"

"ABSTRACT In the process of deposit funds at a bank, customers will directly engage with bank employees, while crime cases committed by bank employees that are still happened show that bank supervision to its employees is still less implemented. Therefore, when a customer suffers a loss, Bank will also responsible for the actions of their employees as a means to give legal protection to the customer. The thesis discusses on the provision of time deposit according to the law and regulation in banking sector, such as Indonesian Banking Law and other relevant regulations. It also discusses the analysis of Supreme Court Decision No. 3245 K Pdt 2015 concerning bank rsquo s responsibility to customers over the issuance of fake certificate of time deposit by bank rsquo s employee through a case study of unlawful act between Tan Wan Lan against Bank Maybank and Demy Tridiono. This thesis is a legal research with normative juridical approach using descriptive and analytical perspective based on analysis of legal norms with data collecting method focusing on literature study on related law and regulations. The conclusion of this thesis is that both Bank Maybank and Demy Tridiono have fulfilled all elements of unlawful act and are responsible for the loss suffered by Tan Wan Lan. Bank Maybank is responsible for the unlawful acts committed by their employee and for the loss, the customer has the right to ask for legal protection to the Bank concerned.

---

ABSTRAKDalam proses menyimpan dana di bank nasabah akan berhubungan langsung dengan pegawai bank, namun masih maraknya kasus kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank menunjukkan bahwa pengawasan oleh Bank masih kurang dilaksanakan. Untuk itu, ketika nasabah menderita kerugian, maka Bank juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan simpanan nasabah berupa bilyet deposito menurut peraturan di bidang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu juga akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 3245/K/Pdt/2015 terkait tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam hal terjadinya penerbitan sertifikat deposito palsu oleh pegawai bank melalui studi kasus perbuatan melawan hukum antara Tan Wan Lan melawan Bank Maybank dan Demy Tridiono Prayitno. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis yang berbasis pada analisis norma hukum dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa baik Bank Maybank dan Demy Tridiono Prayitno memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tan Wan Lan. Bank Maybank bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya dan atas kerugian yang dialami oleh nasabah, nasabah berhak meminta perlindungan hukum dari pihak Bank tersebut. "

"Bank as intermediary institutions (intermediacy) has a role in the strategic development of the business activity. In carrying out its role, the bank should be based on the principle of prudence and implement the necessary measures to ensure the observance of the bank against the provisions of the Banking Act and the provisions of other legislation, one of which regulation upon the administering Bilyet Giro rejection. In practice, sometimes bank and bank employees are not implementing measures necessary to ensuring observance to the provision in a law, banking namely purposefully performs records related publishing fake affidavits refusal skp, travel (bilyet where reason disapproval outlined not confirming to fact or reason proposed by the towing. It certainly will cause legal consequence for the offender in put on criminal sanctions. The problem that need to be assessed is how responsible of the false bank were conducted by bank employees in publishing affidavits refusal (bilyet the giro skp) this is important in order to create a condition of health banking."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.

---

In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."

"Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap keamanan pada sistem pembayaran di Indonesia. Kegiatan penatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan kartu debit dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”) akan memunculkan kejahatan-kejahatan pada kartu dan mesin ATM. Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kejahatan card trapping yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN DPs. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen, dalam hal terjadinya card trapping pada mesin ATM. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran oleh penyelenggara yaitu Bank, dalam hal terjadinya card trapping. Dan tipologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan sebuah masalah. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada alat pembayaran menggunakan kartu sebagai salah satu instrument pembayaran dari PJP terhadap card trapping adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 beserta ketentuan pelaksanannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang telah disempurnakan dengan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen terkait card trapping pada ATM yang diselenggarakan oleh Bank dan belum dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap pengaduan nasabah agar penanganan sengketa antar Bank dengan Nasabah bisa diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak.

---

Technological developments affect the security of the payment system in Indonesia. Administration of sources of funds in the form of issuing automated teller machines and debit cards from Payment Service Providers (“PSP”) will lead to crimes on cards and ATM machines. Overall, the implementation has gone well, but there are obstacles such as the occurrence of card trapping crimes experienced by consumer on the verdict Number 149/Pdt.G/2020/PN Dps. Therefore, this thesis discusses consumer protection in payment instruments using cards, in the event of card trapping at ATM machines. The form of research in this thesis is juridical-normative reviewing and analysing legal provisions and other library materials related to consumer protection in the payment system by the organizer, namely the Bank, in the event of card trapping. The conclusions obtained from this thesis research are (1) the regulation of consumer protection on payment instruments using cards as one of the payment instruments from PJP against card trapping is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/23/PBI/2020 and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PSP and their implementing provisions, PBI Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services has been refined by PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection and its implementing provisions; and (2) Implementation of consumer protection regulations related to Card trapping at ATMs held by the Bank and has not been implemented properly. From the results of this thesis research, the organizers need to provide certainty regarding the handling and settlement of customer complaints so that the handling of disputes between banks and customers can be resolved by reaching an agreement between the two parties."

"Bank garansi merupakan bagian dari perjanjian penjaminan yang bersifat tambahan dan memerlukan suatu perjanjian pokok yang sah. Namun, dalam praktiknya, kasus-kasus yang melibatkan bank garansi yang diterbitkan sebelum perjanjianpokoknya dapat terjadi. Salah satunya dapat ditemukan dalam Putusan PengadilanNomor 115K/PDT/2017 antara ACG South Bengara II dan Bank Sumsel Babel.Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturanpenerbitan bank garansi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia,bagaimana tanggung jawab hukum bank terhadap klaim pencairan Bank Garansiyang telah diterbitkan mendahului perjanjian pokok, dan bagaimana kesesuaianPutusan No. 115K/PDT/2017 dengan peraturan perundang-undangan. Bentukpenelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupapenelitian deskriptif. Dalam penelitian ini diteliti kesesuaian norma-norma hukumyang berlaku dengan putusan hakim terkait dengan permasalahan tanggung jawabbank pemberi bank garansi terhadap klaim bank garansi yang mendahuluiperjanjian pokok pada Putusan MA No. 115K/PDT/2017. Simpulan penelitian inipenerbitan bank garansi harus memenuhi persyaratan penerbitan dalam Buku XVIKUHPerdata dan SEDir BI 23/7/UKU/1991. Tanggung jawab hukum bankterhadap klaim pencairan bank garansi ialah bank wajib untuk membayar bila telahterjadi wanprestasi dan bank garansi telah sesuai dengan persyaratan yang meliputiadanya perjanjian pokok yang sah. Oleh karenanya, putusan hakim yangmenyatakan keabsahan bank garansi dan menyatakan Bank Sumsel Babelwanprestasi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenaperjanjian yang mendasari bank garansi belum ditandatangani oleh para pihak danbelum diserahkan ke Bank Sumsel Babel. Saran penelitian ini adalah bank patutmemastikan perjanjian pokok dari bank garansi yang diterbitkan sah dan berlaku.

---

Bank guarantee is a part of a guarantee agreement with an ancillary nature and requires a valid underlying agreement. However, in practice, cases involving bank

guarantees which are issued prior to the underlying agreement are uncommon. One

of which can be found in Court Decision No. 115K/PDT/2017 between ACG South

Bengara II and Bank Sumsel Babel. The issues that will be analyzed in this paper

are the regulation of the issuance of bank guarantees according to the laws in

Indonesia, the legal responsibility of banks against claims for disbursement of Bank

Guarantees issued prior to the underlying agreement, and the conformity of

Decision No. 115K/PDT/2017 to the laws. The form of this research is normative

juridical research with a typology of research in the form of descriptive research.

This research analyzes the conformity of the applicable legal norms to the court

decision relating to the issuing bank’s responsibility against the disbursement

claim of the bank guarantee issued prior to the underlying agreement. It concludes that the issuance of bank guarantees must satisfy the issuance requirements stipulated in Book XVI of the Indonesian Civil Code and SE Dir BI 23/7/UKU/1991. The legal responsibility of banks against a claim of bank

guarantee disbursements is that banks are obliged to pay so long as there has been

a default and the bank guarantee is issued pursuant to the requirements which

include the existence of a valid underlying agreement. Therefore, the decision of

the judges stating the validity of the bank guarantee and declaring Bank Sumsel

Babel to be in default is not in accordance with the laws because the underlying

agreement that forms the basis of the bank guarantee has not been signed by the

parties and has not been submitted to Bank Sumsel Babel."

"Tesis ini berhubungan dengan layanan perbankan yang memanfaatkan kemajuan teknologi antara lain melalui Automated Teller Machine atau yang di Indonesia disebut Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang dalam perkembangannya masih mengandung masalah-masalah yang menunjukkan masih rawannya perbankan elektronik.Tiga pennasalahan dalam tesis ini antara lain (1) risiko-risiko apakah yang mungkin muncul seputar penggunaan ATM, (2) apakah kaitan antara hak pengguna ATM dengan hak konsumen dalam UUPK, dan (3) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan ATM. Kegiatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada hukum positif dan data kepustakaan serta melalui pengumpulan data, dengan menggunakan analisis kualitatif, penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum, karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jalan keluar dari suatu permasalahan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan ATM selain memberi kemudahan bagi nasabahnya juga menimbulkan risiko, antara lain bobolnya dana nasabah pengguna ATM. Beberapa Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memperoleh 'perlindungan dari peraturan perundang-undangan lainnya. Dari KUHPdt perlindungan yang diperoleh adalah Bank tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui kuasa, kewajiban bank memberikan ganti rugi yang mungkin timbul bila kuasa belum dilaksanakan, dan kewajiban bank untuk memberikan laporan tentang apa saja yang telah dilakukannya. Perlindungan yang diperoleh pengguna ATM dari Undang-Undang Perbankan sama dengan nasabah pada umumnya sedangkan perlindungan yang diperoleh melalui UUPK adalah jaminan bahwa pengguna ATM akan memperoleh hak-haknya, adanya kewajiban bank, tanggung jawab bank dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat penggunaan ATM serta pembatasan dalam pencantuman klausula baku. Dalam kenyataannya perlindungan tersebut belum memberikan basil yang maksimal, karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bank berkenaan dengan pencantuman klausula baku."

"Tugas karya akhir ini membahas tentang fraud yang dilakukan oleh pegawai dengan posisi tinggi pada lembaga perbankan di Indonesia, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam memahami fraud yang dilakukan oleh pegawai bank, tulisan ini menggunakan studi kasus terhadap fraud yang terjadi di BPR X. BPR ini mengalami kerugian akibat kredit fiktif, penggelapan dana debitur, dan penyalahgunaan agunan yang dilakukan oleh Kepala Cabang dan Direktur Utama. Tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai di BPR X akan dianalisis menggunakan konsep kejahatan keuangan dan fraud diamond theory yang berfokus pada penyebab terjadinya fraud. Dengan menggunakan data yang berasal dari hasil penyelidikan kasus yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan putusan pengadilan terhadap pelaku, akan dilihat faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya fraud yang dilakukan oleh pegawai BPR X. Hasilnya menunjukkan bahwa jabatan tinggi yang dimiliki oleh kedua pelaku memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan fraud yang mereka lakukan karena membantu mereka untuk melakukan pelanggaran tanpa melibatkan kekerasan dan mendapatkan kepercayaan dari korban. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap timbulnya fraud di BPR X adalah besarnya keuntungan yang akan diperoleh, lemahnya sistem pengendalian internal dan rasionalisasi pelaku atas tindakannya.

---

This final project discusses fraud committed by high-position employees at banking institutions in Indonesia, especially Rural Banks (BPR). In understanding fraud committed by bank employees, this paper uses a case study of fraud that occurred at BPR X. This BPR was involved in fictitious credit, embezzlement of debtor funds, and misuse of collateral by Branch Heads and President Director. Fraud acts committed by employees at BPR X will be analyzed using the concept of financial crime and fraud diamond theory, which focuses on the causes of fraud. By using data derived from the results of case investigations from the Deposit Insurance Corporation (LPS) and court decisions against the perpetrators, it will look at the factors that caused the fraud committed by BPR X employees. The results show that the high positions held by both perpetrators have a great influence on their fraudulent actions, because it helps them to commit violations without involving violence and gain the trust of victims. Other factors that also influence the occurrence of fraud in BPR X are the amount of profit to be obtained, the weakness of the internal control system and the rationalization of the perpetrators for their actions.

"

"Kepercayaan Masyrakat memiliki peran yang besar dalam operasioal suatu lembaga perbankan. Tanpa adanya hubungan kepercayaan masyrakat, keberadaan suatu bank tidak akan bertahan lama karena bank retan terhadap risiko. Salah satu risiko adalah risiko likuiditas. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan jaminan kepada deposan bahwa uangnya akan dilindungi oleh hukum jika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Belanda memberikan perlindungan hukum bagi para deposan selama likuidasi bank dan bagaimana negara-negar tersebut menegakkanya di masing-masing yuridiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan melakuka studi hukum komparatif dengan Hukum Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Indonesia maupun Belanda telah memberikan perlindungan hukum kepada para deposan melalui ketentuan penjaminan simpanan berdasarkan prinsip IADI meskipun ada beberpa bagian yang masih kurang. Berdasarkan kasus yang dianalisis, penerapan perlindungan hukum bagi deposan pada saat likuidasi bank di Indonesia masih kurang dalam beberapa hal dibandingkan dengan penerapan di Belanda. Melalui kajian ini, terdapat beberapa hal yang disarankan. Pertama, disarankan kepada Presiden Indonesia untuk mempertimbangkan usulan amandemen pengaturan untuk mempercepat waktu pencairan dana masalah. Kedua, perlu adanya regulasi yang megatur kewajiban bank untuk memberikan informasi konkret tentang penjaminan simpanan di Indonesia.

---

.The public trust as a signifcant role in the operation of a banking instituition. Without the relationship of public trust, the existence of a bank will nt last long as banks are prone to risks, one of which is liquidity risk. Hence, it is necessary to give depositors insurance so their mone will be protected by law in case of bank liquidation. This study anlayzes how Indonesia and the Netherlands provide legal protection for depositors during bank liquidation and how these countries enforce them in each juridiction. It is conducted through juridical-normative research by doing a comparative legal study with various legal systems existing in the society. This study shows that both Indonesia and the Netherlands are already trying to adjust their legal protection for depositors through their provisions on deposit guarnatees based on IADI principles, even though some parts are still lacking. Pursuant to the analyzed cases, the implementation of legal protection for depositors during bank liquidation in Indonesia is still lacking compared to the Implementation in the Netherlands. Through this study, there are some recommendations. First, it is recommended for the Indonesian presiden ro consider proposing and amendment regarding customer guarantee payments regulations, specifically rearding arrangements to speed up the time for disbursing cutomer funds. Second, there is need for regulations governing the obligations of bank to provide factual informations about deposit guarantees in Indonesia."

"

Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran sangat vital, sebagai lembaga intermediasi industri perbankan mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki oleh sektor jasa keuangan lain. Industri perbankan sebagai penggerak dan jantung dalam suatu perekonomian negara. Saat ini, bank digital tengah berlomba-lomba menawarkan suku bunga simpanan tinggi hingga 10%, untuk menarik minat masyarakat. Hal tersebut berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para nasabahnya. Dari hasil penelitian ini, perlu menjadi perhatian penting bagi para nasabah karena apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah tersebut tidak akan dijamin. Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Proses penyelesaian sengketa nasabah dalam mengajukan ganti rugi jika mengalami kerugian dapat ditempuh secara non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sedangkan dengan cara litigasi dengan mengajukan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dalam menyelenggarakan dan menawarkan produk dan/layanan digital, Bank Digital wajib memperhatikan risiko-risiko yang ada dan keamanannya guna memenuhi ketentuan pelindungan hukum nasabah. Bank Digital harus dapat memenuhi dan mematuhi prosedur pelaksanaan, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary principle),prinsip kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip kehati-hatian (prudential principle), dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip tersebut harus ditunjukkan dalam menjalankan kebijakan maupun teknis perbankan.

---

Banking is a sector that has a very vital role, as an intermediary institution the banking industry has special characteristics that are not shared by other financial services sectors. The banking industry is the driving force and heart of a country's economy. Currently, digital banks are competing to offer high deposit rates of up to 10%, to attract public interest. This has the potential to have detrimental risks for its customers. From the results of this study, it should be an important concern for customers because if the deposit interest rate agreed between the bank and the depositor exceeds the deposit guarantee interest rate, the customer's deposit will not be guaranteed. The Indonesia Deposit Insurance Corporation will basically only guarantee the payment of customer deposits up to Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The process of resolving customer disputes in applying for compensation if they experience losses can be pursued in non-litigation and litigation. Non-litigation by submitting a dispute resolution application to the Alternative Dispute Resolution Institution for Financial Services Sector (LAPS SJK), while by litigation by submitting a dispute resolution process in court, where all parties to the dispute face each other to defend their rights before the court. In organizing and offering digital products and services, Digital Banks must pay attention to the existing risks and security in order to fulfill the provisions of customer legal protection. The Digital Bank must be able to fulfill and comply with the implementation procedures, namely fiduciary principle, confidential principle, prudential principle, and know your customer principle. These four principles must be demonstrated in carrying out banking policies and techniques.

"