Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implementasi dari pelayanan sosial yang diberikan oleh Yayasan Peduli Anak dalam rangka berpartisipasi mengupayakan pemenuhan hak anak terlantar. Penelitian ini didasari karena tingginya jumlah anak terlantar, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana informan yang dipilih didasarkan pada kriteria tertentu, dalam hal ini informan pada penelitian ini adalah pengurus dan pelaksana layanan serta penerima manfaat yang merupakaan binaan dari lembaga. Adapun jumlah informan yang diteliti adalah 13 orang. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Setelah pengumpulan data, proses kategorisasi dilakukan dalam rangka melakukan analisis pada data, proses tersebut diantaranya berupa open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil dari penelitian ini menggambarkan layanan yang diberikan oleh lembaga, yaitu layanan pengasuhan seperti keluarga yang diberikan di dalam lembaga, layanan pendidikan akademik dan non-akademik, serta layanan kesehatan. Target sasaran dari pemberian layanan adalah anak terlantar, anak jalanan, dan anak korban kekerasan, namun saat ini target sasaran didominasi oleh anak terlantar. Lembaga menyelenggarakan layanan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak anak dan mencegah kasus pernikahan dini yang kerap terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, melalui upaya pemberian layanan tersebut, lembaga telah mengupayakan pemenuhan 10 hak anak terlantar yang merupakan penerima manfaat pada lembaga. Hak tersebut diantaranya adalah hak atas nama dan status kebangsaan, hak atas persamaan dan non-diskriminasi, hak atas perlindungan, hak pendidikan, hak bermain dan berekreasi, hak makanan, hak kesehatan, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Namun dalam pengimplementasian layanan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga, terdapat beberapa hak anak yang belum dapat terpenuhi secara maksimal, diantaranya adalah hak persamaan dan non-diskriminasi khususnya dalam hal pemberian layanan pada ABK, hak kesehatan khususnya kesehatan mental, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan khususnya kesempatan bagi penerima manfaat dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak desa dimana lembaga berada. Lembaga dalam meneyelenggarakan layanan yang juga ditujukan sebagai pemenuhan hak anak terlantar telah mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, prinsip tersebut diantaranya prinsip non-diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip atas hak (hidup, kelangsungan, dan perkembangan), serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

---

The focus of this study is implementation of social services provided by Peduli Anak Foundation in order to participate in seeking the fulfillment of the rights of neglected children. This study was conducted due to high number of neglected children, especially in West Nusa Tenggara. Afterward, this study used a qualitative approach with a descriptive type of research. The selection of informants was carried out by using a purposive sampling technique, selected informants were based on certain criteria, the informants in this study were management and service implementers, also beneficiaries who were assisted by the institution. The number of researched informants were 13 people. The data collected by using document study, in-depth interview, and observation. After the data collected, several categorization processes were carried out in order to analyze the data, the processes include open coding, axial coding, and selective coding. The results of this study describe the services provided by the institution, namely Family-like Care services that given in the institution, academic and non-academic education services, and health services. Target of these services are neglected children, street children, and children who are victims of violence, but currently the target are dominated by neglected children. Services that provided by the institution aim to promote children’s rights and prevent cases of early marriage that often occur in West Nusa Tenggara. Through these efforts, the institution had sought to fulfill the 10 rights of neglected children. The rights that are fulfilled include the right of name and national status, the right ef equality and non-discrimination, the right of protection, the right of education, the right of play and recreation, the right of food, the right of health, and the right of participate in development. However, in the implementation of social services that provided by institution, there are several rights that have not been fully fulfilled, including the right of equality and non-discrimination especially in terms of provide services to children with special needs, the right of health especially for mental health, and the right of participate in development especially opportuinities for beneficiaries to participate in social activities that organized by the village where the institution’s located. Institutions in providing services that are also intended to fulfill the rights of neglected children have put forward the principle contained in the Convention on the Rights of the Child, these principles include the principle of non-discrimination, principle of the best interest of child, principle of the rights to life, survival, and development, also principle respect for the views of the child."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan peran unit PPA di Polres Metro Jakarta Utara danJakarta Selatan serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganankekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, observasi danstudi literatur. Hasilnya adalah unit PPA membagi kategori layanannya menjadidua yaitu proses pelayanan korban dan penyelesaian kasus. Faktor-faktor yangmenghambat berasal dari internal korban, eksternal korban dan internal organsiasikepolisian. Rekomendasi yang diberikan adalah memperbanyak jumlah polwanyang berkualitas dan responsif gender, menambah jumlah unit PPA hinggatingkatan Polsek untuk memaksimalkan jangkauan pelaporan kasus.

---

ABSTRACTThis research describes the role of PPA in North and South Jakarta Resort Policeand identify the obstacles and challenges in handling cases of violence againstwomen. This research used qualitative methods and utilized structured interviewsand observations for data collection. Results show that the PPA divides itsservices into two categories, services for the victims and completion of the case.Inhibiting factors originate internally and externally in the victim, and internallywithin the police. Recruiting more qualified and gender responsive policewomenand add more PPA units on the sub-district level is recommended."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pendidikan di ISCO Foundation yaitu program beasiswa pendidikan dan program sanggar kegiatan anak. Penelitian ini juga membahas program yang mendukung program pendidikan yaitu program nutrisi dan tambahan kesehatan dan program perlindungan dan advokasi hak anak. Program ini memberdayakan anak-anak dari kelompok marjinal dengan melakukan pemenuhan hak dasar anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan sebagai upaya pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara yang dilakukan secara luring. Penelitian ini melibatkan 10 orang informan yang terdiri dari staf ISCO Foundation, anak dampingan ISCO Foundation, dan alumni anak dampingan ISCO Foundation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pendidikan, ISCO Foundation berhasil memenuhi hak anak atas pendidikan. Dalam program nutrisi dan tambahan kesehatan, program ini melakukan pemenuhan hak anak atas gizi. Dalam program perlindungan dan advokasi hak anak, ISCO Foundation berhasil melakukan pemenuhan hak atas perlindungan dan hak atas identitas. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program adalah lokasi yang strategis, kedekatan dengan anak dampingan, adanya program pendukung dari donor, kesadaran orang tua yang tinggi, dan staf lapangan yang handal. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah pergaulan bebas, lingkungan yang berpengaruh buruk, dan penolakan dari anak dampingan.

---

This study discusses the implementation of educational programs at ISCO Foundation, namely educational scholarship programs and children's activity studio programs. This research also discusses programs that support educational programs, namely nutritional and supplementary health programs and programs for the protection and advocacy of children's rights. This program empowers children from marginalized groups by fulfilling children's basic rights. The purpose of this research is to describe the implementation of the program and explain what factors influence the implementation of educational programs as an effort to fulfill children's rights. This research is qualitative research with a descriptive study through literature studies, observations, and interviews conducted offline. This research involved 10 informants consisting of ISCO Foundation staff, ISCO Foundation assisted children, and ISCO Foundation assisted alumni. The results of the research show that in terms of educational programs, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling children's right to education. In the nutritional and additional health program, this program fulfills children's right to nutrition. In the protection and advocacy program for children's rights, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling the right to protection and the right to identity. Supporting factors that influence program implementation are strategic location, proximity to assisted children, existence of donor support programs, high parental awareness, and reliable field staff. Meanwhile, the inhibiting factors are promiscuity, an environment that has a bad influence, and rejection from assisted children."

"Tesis ini membahas tentang Kapital Sosial dalam Organisasi Pelayanan; Studi Atas Pelayanan Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapital sosial dalam KPAI kurang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan, kapital sosial belum mampu membuat kinerja organisasi yang baik, sehingga pelayanan berjalan lambat. Namun dengan itu semua, keberadaan KPAI mulai dipertimbangkan secara politis dalam tingkatan nasional. Sedangkan fungsi kapital sosial dalam pelayanan sosial KPAI membantu proses perlindungan anak seperti, konseling, advokasi kebijakan agar ramah anak dan advokasi terhadap klien dalam meghadapi kasusnya melalui mitra KPAI.

---

This thesis discusses Social Capital in Social Organization; Study About Social Service of Indonesian Children Protection Council, by using a descriptive qualitative approach. The result of this research show that social capital in KPAI is not going well. It is because social capital in this institution less power to influence a good organization performance, then make the service going slowly. Nevertheles, the existence of KPAI began to be taken into account in national political arena. Beside of this, the function of social capital in social service of KPAI help the children protection process counseling, such as public policy advocay to be child-friendly policy and clients advocacy to face their cases through KPAI partner."

"Karyawan adalah pihak yang menggerakkan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, organisasi perlu mengelola dan memenuhi kebutuhan karyawannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah yang dapat meningkatkan kesejahteraan kayawannya, Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan motivasi kerja karyawannya. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemberian imbalan yang diterapkan oleh Nu Gen Daycare serta dampaknya dalam mempertahankan motivasi kerja karyawan. Penelitian skripsi ini dilakukan dari November 2020 hingga Juli 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 5 informan Nu Gen Daycare secara daring. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dimulai dengan studi literatur, dan dilengkapi triangulasi untuk meningkatkan kualitas penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nu Gen Daycare memberikan (1) imbalan finansial dalam bentuk gaji bulanan yang terdiri dari berbagai tunjangan, cuti, fasilitas kesehatan dan konsumsi, dan (2) imbalan non finansial dalam bentuk pekerjaan (adanya feedback, pekerjaan yang menantang, dan rekognisi) dan lingkungan (hubungan yang baik dengan berbagai pihak, adanya pengawasan, adanya kegiatan bersama, kebebasan dalam melakukan pekerjaan, adanya pelatihan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imbalan non finansial memiliki dampak yang lebih besar dalam memotivasi karyawan untuk bekerja. Hal tersebut karena Nu Gen Daycare merupakan organisasi pelayanan kemanusiaan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi profit, dimana raw material Nu Gen adalah manusia dan kegiatan utama dari lembaga adalah interaksi antara pimpinan, karyawan, anak asuh dan wali murid.

---

Employees are the ones that drive the organization. To achieve organizational goals, organizations need to manage and meet the needs of their employees, both physically and spiritually which can improve the welfare of their employees. One way that can be done is by paying attention to the work motivation of their employees. This study aims to describe the rewards system applied by Nu Gen Daycare and its impact in maintaining employee work motivation. This study was conducted from November 2020 to July 2021. Data was collected by interviewing 5 informants online. This is a qualitative-descriptive research equipped with literature study and triangulation to improve the quality of research. This study revealed that Nu Gen Daycare provides (1) financial rewards in the form of monthly salaries consisting of various allowances, paid leave, health and consumption facilities, and (2) non-financial rewards in the form of work (feedback, challenging work, and recognition) and environment (good relations with various parties, supervision, joint activities, freedom to do work, training and participation in decision making). The results indicate that non-financial rewards have a greater impact on motivating employees to work. This is because Nu Gen Daycare is a human service organization that has different characteristics with any other profit organization where the raw material of Nu Gen are humans and the main activity of the institution is the interaction between leaders, employees, child and their parents."

"ABSTRAKPelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yangditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPropinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semuajenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecualiDirektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas danfungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnyawilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompetenmerupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukansolusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitassumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksanateknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapatdirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat.Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalammasyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukumpada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang manamengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuhtentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkatpermintaan yang bervariasi.Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktorterhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apapelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada ProvinsiJawa Barat.

---

ABSTRACTPublic Law service is one of the public service that provide by TheMinistry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law servicedivision delegate every services was given by Directorate Generals under theMinistry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside DirectorateGeneral of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions.Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as thedelegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia heldthe responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rightsservices. The increasing of the territory and high demand for services are some ofthe constrains which has been facing nowadays.The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service byincreasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing theexistence of technical execution unit for Public Law and Human Rights servicesdirectorate, both in central and region. In general, society will be able to takeadvantage of the services.In order to get ideal description about The Law and Human Rightsservice, the quatitative research is execute to define Law service which given byMinistry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesentthe big picture of Law service in the province area with a larger scale andvariative demands level.The objective aim of the research is to ensure what factors that become theobstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal formof services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in westJava area."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kinerja pada suatu organisasi pelayanan kemanusiaan milik pemerintah yang berlangsung di sebuah unit pelaksana teknis yakni Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pengumpulan datanya pada adaptasi dari IDF (Institutional Development Framework). Tujuan adaptasi IDF untuk memotret kondisi kinerja organisasi dalam rangka mengidentifikasi komponen penentu keberhasilan organisasi. Hasil penelitian ini adalah gambaran kondisi kinerja PSBR Bambu Apus berdasarkan komponen sumberdaya IDF.

---

This research discusses about organizational performance from governance human service organization-Youth Development Center (PSBR) Bambu Apus Jakarta.This research is qualitative descriptive interpretative which emphasize to the adaptation of Institutional Development Framework (IDF). The adaptation of IDF aim to take comprehensive description in purpose to identify organizational key to success. The research result shows the comprehensive description about organizational performance in Youth Development Center (PSBR) Bambu Apus Jakarta based on IDF’s component."

"Penyandang disabilitas di Indonesia pada waktu ini masih terdapat cukup banyak berbagai permasalahan. dalam pemenuhan hak juga kewajiban penyandang disabilitas sampai saat ini masih tidak cukup memadai. Masih cukup banyak stigma negative dimata masyarakat yang berkaitan terhadap penyandang disabilitas terbentuk dari berbagai aspek. Dengan berlandaskan hal tersebut penulis mencoba menganailis bagaimana peran serta upaya pemerintah dalam memenuhi prinsip hak asasi manusia penyandang disabilitas di Indonesia serta bagaimana perspektif, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh peemrintah ataupun stakeholder lainnya dalam pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas khususnya di Kota Depok. Pemilihan Kota Depok sebagai fokus wilayah penelitian juga disebabkan karena Kota Depok mendapatkan penghargaan pada tahun 2023 sebagai Kota Ramah AnakSalah satu kategori Kota Ramah Anak diantaranya: 1. Kelembagaan; 2. kategori hak sipil dan kebebasan; 3. Kategori lingkungan dan pengasuhan alternatif; 4. Kategori Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Kategori Pendidikan, pendayagunaan waktu luang dan kegiatan budaya;dan 6. Kategori perlindungan.

---

Currently, people with disabilities in Indonesia still have quite a lot of various problems. in fulfilling the rights and obligations of persons with disabilities is still inadequate. There is still quite a lot of negative stigma in the eyes of society related to people with disabilities, which is formed from various aspects. Based on this, the author tries to analyze the role and efforts of the government in fulfilling the principles of human rights of persons with disabilities in Indonesia as well as the perspectives, challenges and obstacles faced by the government and other stakeholders in fulfilling the educational rights of children with disabilities, especially in Depok City. The choice of Depok City as the focus of the research area was also due to the fact that Depok City received an award in 2023 as a Child Friendly City. One of the Child Friendly City categories includes: 1. Institutional; 2. categories of civil rights and freedoms; 3. Category of alternative environment and care; 4. Basic health and welfare category; Education category, utilization of free time and cultural activities; and 6. Protection category."

"Masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang tetap dan teratur telah berkembang secara internasional hal ini di dukung dengan adanya pembentukan United Nations Declaration on the rights of Indigenous People (UNDRIP) yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 2007. Di Indonesia ketentuan mengenai masyarakat hukum adat telah tertuang pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dengan menganalisis bagaiman a pembentukan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat berpengaruh terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat hukum adat. Rencana pembentukan RUU tentang masyarakat hukum adat tersebut telah ada sejak tahun 2004, dan pada tahun 2016 hingga 2018 RUU tersebut sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di dalam DPR. Namun hingga saat ini RUU tersebut belum juga dilakukan pengesahan oleh pemerintah. Senyatanya pembentukan RUU tersebut sudah ada masuk dalam tahap urgensi seperti banyak kasus perampasan wilayah yang menimpa masyarakat hukum adat, pelanggaran hak atas free, prior, dan informed consent (FPIC) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat terhadap pernyataan persetujuan atas suatu agenda, pelanggaran terhadap hak konstitusional termasuk hak politik, serta perempuan adat yang sering dihadapkan terhadap permasalahan diskriminasi. Dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang saat ini masuk dalam tahap pembahasan DPR juga tak luput dari permasalahan, beberapa pasal menimbulkan kerancuan dalam implementasinya misalkan Pasal 11 hingga Pasal 17 yang memuat mengenai proses identifikasi dan verifikasi, Pasal 6 terhadap ketentuan persyaratan, Pasal 22 terhadap ketentuan perlindungan, dan Pasal 20 terhadap ketentuan evaluasi. Beberapa pasal dan ketentuan tersebut belum mencerminkan tujuan utama pembentukan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, namun secara nyata hal tersebut justru banyak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pengesahan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi hal yang penting disahkan untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat hukum adat.

---

Indigenous Peoples, as stable and organized societies, have developed internationally, supported by the establishment of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), which was ratified by the UN in 2007. In Indonesia, provisions concerning indigenous peoples are outlined in Article 18B, Paragraph (2) of the 1945 Constitution. This paper is composed using doctrinal research methods. It analyses how the drafting of the Draft Law on Indigenous Peoples impacts efforts to fulfill and protect human rights for indigenous legal communities. The plan to establish the Draft Law on Indigenous Peoples has been in place since 2004, and from 2016 to 2018, the draft law was included in the National Legislation Program (Prolegnas) within the House of Representatives (DPR). However, to date, the draft law has not yet been enacted by the government. In fact, the drafting of this draft law has reached an urgent stage due to numerous cases of territorial seizures affecting indigenous legal communities, violations of the right to free, prior, and informed consent (FPIC) regarding their approval of certain agendas, violations of constitutional rights including political rights, and indigenous women often facing issues of discrimination. The Draft Law on Indigenous Peoples currently under discussion in the DPR is not without problems. Several articles cause confusion in their implementation, such as Articles 11 to 17, which cover the processes of identification and verification. Article 6, which pertains to the requirements. Article 22, which concerns protection provisions. And Article 20, which deals with evaluation provisions. These articles and provisions do not yet reflect the main objectives of forming the Draft Law on Indigenous Peoples. In fact, they often diminish the rights that should be granted to the communities. This underscores the importance of enacting the Draft Law on Indigenous Peoples to ensure the fulfillment and protection of human rights for Indigenous Peoples."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas upaya PSBR Taruna Jaya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak akan kesejahteraan dan perlindungan, juga menggambarkan teknologi PSBR sebagai suatu human service organization dalam memberikan pelayanan sosial kepada para anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PSBR telah memenuhi kebutuhan anak akan kesejahteraan dan perlindungan, kemudian PSBR menggunakan people proessing technology dan people sustaining technology dalam pemberian pelayanan sosial tanpa merubah personal atrribute anak yang menyebabkan tidak adanya peningkatan kesejahteraan ketika sang anak keluar dari PSBR.

---

ABSTRACT

This research discusses the PSBR Taruna Jaya efforts in fulfilling basic needs of the child welfare and protection, also illustrates the PSBR technology as a HSO in providing social services to the children with social welfare issues. This research used a descriptive approach with qualitative methods.

These results indicate that the PSBR has fulfilled the needs of the child welfare and protection and then PSBR uses people proessing technology and people sustaining technology in the provision of social services without changing personal atributte that not led to an increase in well-being when the child hes been out of PSBR."