Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap Dana Alokasi Umum Nagari yang menjadi salah satu sumber pendapatan Nagari dalam APPN (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Nagari). Hal ini menjadi panting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat mengalami perubahan dari Desa ke Nagari sejak tahun 2001.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskripsi dengan cara wawancara mendalam terhadap para informan yang dipilih secara purposive dan studi pustaka. Sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap beberapa variabel untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dilapangan dengan responder yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam mengelola Dana Alokasi Umum Nagari. Pada empat faktor yang diteliti dalam studi ini yaitu status sosial ekonomi, dukungan terhadap Wali Nagari, keterlibatan organisasi dan keterlibatan psikologis ternyata faktor status sosial ekonomi sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan sedangkan faktor lain memiliki kontribusi yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan di Nagari Batahan. Sementara itu selain keempat faktor diatas, ternyata pada sistem pengambilan keputusan yang ada di Nagari, masih ada faktor yang lebih berpengaruh yaitu pemerintah atasan Nagari. Pemerintah atasan Nagari sebagai aktor eksternal dalam sistem pengambilah keputusan Nagari ikut memiliki peran yang dominan dalam menentukan hasil yang dibuat oleh Nagari. Akibatnya upaya untuk menghilangkan hubungan paternalistik yang selama ini telah tercipta dengan memberikan wewenang diskresi kepada Nagari menjadi tidak tercapai.Prioritas yang harus dilakukan dalam hal ini untuk mencegah masyarakat merasa tidak memiliki peran apa-apa dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah selain harus memberikan kewenangan diskresi yang lebih luas, perlu pula melakukan perubahan terhadap pemilihan wakil yang ada di BPAN sebagai badan perwakilan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan dan pemberdayaan terhadap lembaga perwakilan tingkat lokal ini perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), karena dari sinilah masyarakat akan belajar cara berdemokrasi dan mampu mengatasi persoalannya sendiri."

"Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan permintaan energi, dan emisi gas rumah kaca (GRK). Meskipun berlimpah dalam sumber daya energi terbarukan (renewable energy), ekonomi dan ketahanan energi negara ini sebagian besar bergantung pada bahan bakar fosil. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan untuk mendukung pengurangan GRK dan mempercepat adopsi energi terbarukan. Akan tetapi, insentif yang tidak jelas arahnya, riwayat subsidi, kebijakan yang tidak konsisten, dan struktur monopoli yang terkonsentrasi yang mengaburkan transparansi biaya, menghambat pencapaian target pemerintah. Peningkatan emisi dan dampak iklim terkait lainnya menghadirkan serangkaian risiko sosial ekonomi. Tidak terkecuali terhadap industri jasa keuangan (IJK). Namun sebaliknya, kegiatan usaha industri jasa keuangan cenderung tidak memperhatikan unsur-unsur lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Meskipun studi menunjukkan bahwa secara teknis layak bagi Indonesia untuk segera melakukan transformasi keuangan yang terjangkau tanpa membahayakan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan namun terdapat permasalahan kesenjangan yang besar dalam pembiayaan. Diperlukan peningkatan investasi dari sektor swasta dan publik, karena dana publik saja tidak cukup. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan pasar, kebijakan, dan tata kelola termasuk peraturan kredit keuangan, penetapan harga yang tidak kompetitif, skala proyek yang dibatasi dan akses terbatas ke informasi terhadap proyek keuangan berkelanjutan. Peneliti mengusulkan untuk mengembangkan dan merubah peraturan otoritas jasa keuangan untuk menunjang mekanisme pengawasan serta transparansi pasar. Harmonisasi peraturan tentu diperlukan, namun tujuan utamanya adalah amanat Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bersama-sama, langkah-langkah dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menciptakan lanskap industri jasa keuangan yang aman, transparan dan beresiko rendah.

---

Indonesia's population growth, urbanization, and economic growth drive an increase in energy demand, and greenhouse gas (GHG) emissions. Abundant in renewable energy resources (renewable energy), the economy and energy security of the country is largely dependent on fossil fuels. The government has carried out policy reforms to support GHG reduction and adopt renewable energy. However, but the direction is not clear, inappropriate subsidies spiralling upwards in terms of costs and unintended impacts, inconsistent policies, and concentrated monopoly structures that obscure cost transparency, hindering the achievement of government targets. Increased emissions and other associated climate impacts present socio-economic risks. The impact also effects the Financial Services Industry (IJK). On the other hand, the business activities of the financial services industry tend not to pay attention to environmental, social, and governance(ESG) factors. Although studies show that it is technically feasible for Indonesia to quickly make preferable financial transformations without jeopardizing economic growth and poverty reductions, there still a problem with large gaps in financing. There is a need to increase investment from the private and public sectors, because public funds alone are not nearly enough. This study identifies market, policy, and governance supports including credit finance regulations, uncompetitive pricing, restricted project scale, and limited access to sustainable finance project information. Researcher proposes to develop and amend financial services regulations of the financial service authority to support supervisory mechanisms and market transparency. Harmonization of regulations is certainly required, but the main objective is the mandate of Article 33 paragraph 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Together, these steps in this research can be used to create a safe, transparent and low-risk financial services industry landscape."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang penyusunan Program Pembangunan Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dipandang penting mengingat tradisi nagari merupakan suatu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat, dimana sebagai konsekuensinya terbentuk Nagari dan Pemerintahan Nagari. Sebagai operasionalisasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka masing-masing Nagari perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan bahwa Nagari menyelenggarakan otonomi sendiri dan berhak mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. Nagari harus menyusun program-program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diaplikasikan dalam program tahunan Nagari untuk seterusnya dijabarkan dalam APBN.Dalam penyusunan Program Pembangunan oleh Pemerintahan Nagari sangat diperlukan peran serta dari masyarakat, masyarakat pada dasarnya masih memiliki berbagai keterbatasan dalam proses penyusunan tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2003 di Kenagarian Singkarak.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan di lapangan dan studi kepustakaan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling ?Dalam menentukan sample penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui dan dianggap dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian?, dengan lingkup informan mencakup BPN, wali nagari/aparat, kepala-kepala Jorong dan tokoh-tokoh masyarakat.Dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa penyusunan program pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam beberapa tahap penyusunan, terdiri dari: penyusunan di tingkat Jorong, penyusunan di tingkat Nagari dan penyusunan program pembangunan oleh Pemerintah Nagari. Peran Wali Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat telah terlihat sejak awal penyusunan Rencana program pembangunan di tingkat Jorong. Partisipasi masyarakat tersebut tercakup dalam penyusunan yang mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.Kondisi ini bisa tercipta karena ditunjang oleh kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh Wali Nagari dalam menjalankan peran sebagai seorang fasilitator pembangunan di Nagari. Di samping itu kondisi sosial masyarakat yang masih homogen menyebabkan ikatan dan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya masih melekat kuat pada masyarakat nagari dan temyata kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sehingga turut mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang partisipatif.Badan Perwakilan Nagari (BPN) yang seharusnya berperan menjaring aspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ternyata belum terlaksana dengan optimal. Kondisi ini dibuktikan dengan enggannya masyarakat nagari menyampaikan aspirasi kepada BPN sebagai bahan masukan dalam penyusunan program pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan perlu ditingkatkan secara terus- menerus dan berlangsung berkesinambungan. Karena untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan sekejap, akan tetapi harus ada langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya.Untuk menyikapi kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan nagari yang ideal oleh nagari diperlukan berbagai pembenahan. Pembenahan harus dilakukan terhadap kondisi internal nagari terutama peningkatan kerjasama antara Wali Nagari/aparat nagari dan BPN agar mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Kemudian perbaikan juga ditujukan kepada masyarakat agar mampu mengerti dan menyadari permasalahan, kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Selain itu diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang lebih atas (Pemerintah Kabupaten) yang mendukung terwujudnya partisipasi bagi masyarakat nagari."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memahami proses dan pola penguasaan tanah margaoleh penduduk pendatang serta implikasinya pada distribusi tanah marga danterbentuknya komunitas baru di Desa Rata Agung. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode partisipasiobservasi selama 4 bulan di Desa Rata Agung, Kecamatan Pesisir Utara, KabupatenLampung Barat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanah margadi Rata Agung sebenarnya termasuk communally owned resources yang hanya dapatdimiliki oleh suatu masyarakat tertentu berdasarkan aturan yang telah dibangun dandikukuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan (Acheson, 1989). Akan tetapi olehkarena adanya perubahan pranata dan melemahnya pranata adat, tanah marga dapatdikuasai oleb pendatang dengan mudah. Pranata lokal memungkinkan terjadinya proses individualisasi tanah marga.Proses ini dipercepat oleh masuknya perusahaan FIPH dan pembangunan jalan raya.Tana1itanah marga berubah menj adj milik keluarga dan milik individu. Danpeispektif rnasyarakat lokal, tanah yang telah meiijadì hak milik individu tersebutsebagian tergolong hanta bekas tangan yang dapat diwariskan kepada seniua generasidan rentan untuk dikuasai oleh para pendatang. Para pendatang dapat menguasai tanah marga dengan empat cara, yaitumembuka hutan marga, ganti rugi tenaga, tnembeli tanab atau kebun, danpenyakapan. Kemudahan penduduk pendatang membuka hutan marga dipercepat olehberlakunya kebijakaii petnenintah dengan berlakunya Undangundang Pokok.nintahan Pesa. ¡(ini 73,53 % bekas tanah manga tersebut telah dikuasal oleb parapendatang dan Knu, Jawa, Ogan Komering Ulu, dan Sunda. Laju perubahan kepemilikan dan lahan milik masyarakat lokal ke pendudukPendatang dipercepat oleh krisis ekonomi yang berdampak pada naiknya hargakomoditi kopi dan lada, seda program pemerintah dalarn mensukseskan GemaPalagung. Sampai sejauh ini, tanda-tanda konflik yang disebabkan oleb ketimpanganWasan tanah antara pendatang dan masyarakat lokal belum dijumpai. Ini terjadikarena penduduk pendatang mampu beradaptasi dengan masyarakat lokal, Selain itudaya dukung lahan masih memungkinkan"

"The social economic change that together with Suramadu bridge development could happen as "social economic change" or planned change", but also could happen as the social economics change that was not planned (unplanned change), like the emergence of the community's conflicts, criminality, the anarchist, plundering as resulting from social jealousy, etc...."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memahami keputusan pembiayaan untuk proyek pelabuhan di Indonesia dari berbagai perspektif. Pemahaman mengenai masalah, hambatan, dan perbaikan pembiayaan infrastruktur pelabuhan ini didapatkan dengan menggunakan sebuah survei online dan focus group discussion FGD yang diikuti oleh para pemangku kepentingan industri pelabuhan di Indonesia. Survei ini menemukan bahwa sindikasi perbankan domestik dan skema Public-Private Partnership PPP dengan dukungan fiskal dari pemerintah adalah metode pembiayaan yang paling diharapkan. Tesis ini juga menyajikan studi kasus dari sebuah proyek terminal container dengan membangun model simulasi arus kas berdasarkan skenario pembiayaan yang berbeda untuk mengilustrasikan efektivitas dari metode alternatif, yang diharapkan pada survei, untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan. Tesis ini berkontribusi dan penelitian dan praktik manajemen dengan mengungkap ekspektasi dan relaitas pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia.

---

ABSTRACT This paper aims to understand the financing decision for seaport project in Indonesia from various perspectives. An online survey and a focus group discussion are conducted to gain insights from the Indonesian seaport stakeholders on the issues, barriers, and improvement of port infrastructure financing and to find out ideas on the most effective financing vehicle for port infrastructure projects. The survey finds that Indonesian domestic banks syndication and Public Private Partnership PPP schemes with government fiscal support are the two most awaited financing vehicles. In reality, however, the domestic banks have limited capacity and the PPP schemes are still ineffective. This paper presents case study of a port infrastructure project financing strategy by constructing cash flow simulation model based on different financing scenarios to illustrate the effectiveness of the alternate ways to finance seaport projects. In short, this paper contributes to the research and management practice by revealing the expectation and reality of infrastructure project financing in Indonesia."

"Angka kesakitan di Kotamadya DT II Tangerang sesuai profil tahun 1996, yang tertinggi ternyata masih didominasi oleh penyakit yang diakibatkaon karena faktor lingkungan. Seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Acute 52 %, diare & gastroenteritis 15%, infeksi kulit 9,55%. Bahkan jika dilihat dari pola penyakit yang diderita oleh anak bayi yang berumur kurang dari 1 tahun, penyakit diare merupakan penyakit terbanyak diderita, diikuti oleh ISPA dan penyakit demam yang diketahui sebabnya. Atas dasar pertimbangan itu , kemudian diupayakan suatu kegiatan dalam bentuk penyehatan lingkungan permukiman yang melibatkan antar sektor dan pelaku pembangunan. Salah satu bentuk kerjasama itu adalah kegiatan SANTRI RAKSA DESA ( SARASA ).Desain penelitian ini adalah cross - sectional , karena pengunaan variabel - variabelnya hanya dilakukan satu kali , pada satu saat saja dan penelitian ini semata. mata bersifat deskriptif.Hasil penelitan menunjukan adanya peran serta masyarakat di daerah studi atau daerah yang diintervensi kegiatan Sarasa, selama Sarasa berlangsum. Ada perbedaan yang bermakna antara kondisi sanitasi di daerah yang telah diintervensi dengan daerah yang tidak diintervensi kegiatan Sarasa. Juga ada perubaban perilaku masyarakat di daerah studi yang diakibatkan karena program Sarasa.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan agar program Sarasa dapat dilanjutkan secara kontinue sebagai salah satu alternatif lain dari penurunan angka kesakitan karena faktor lingkungan. Dalam pelaksanaan Sarasa selanjutnya agar direncanakan dengan lebih matang lagi agar masyarakat dapat lebih siap lagi. Diupayakan pula agar unsur penyuluhan dan pergerakan masyarakat dilaksanakan secara lintas sektoral dan melibatkan berbagai unsur - unsur pembina masyarakat.Program Sarasa yang telah dilaksanakan di wilayah Kotamadya DT II Tangerang telah terbukti dapat berhasil guna dalam meningkatnya sarana sanitasi dasar, khususnya Jamban Keluarga dan Rumah Sehat. Diharapkan dalam tahun - tahun mendatang pola seperti ini dapat digunakan oleh daerah - daerah lain di Indonesia sebagai salah satu upayauntuk meningkatkan cakupan , baik cakupan JAGA, air bersih maupun cakupan rumah sehat dan menurunkanangka kesakitan karena faktor lingkungan. Perlu diupayakan adanya program lain sebagai penunjang seperti dilaksanakannyaprogram P2HBS ( PeningkatanPerilaku Hidup Bersih dan Sehat ).

---

Statistics of high record disease in Kotamadya DT II Tangerang based on 1996 profit is dominated as the result of environmental factor. Disease like acute infectious respiratory fact account for 52%, Diarrhea & Gastroenteritis 15%, infectious skin 9,55%. On a closer look, disease suffered by babies of age less than 1 year, diarrhea proved to be the most in numbers followed by ISPA & knownethiology high fever.

Based on this consideration & understanding an activity is organized in the form of Residental Environment Improvement which involved, between sectorial & course one form of cooperation is named " SANTRI RAKSA DESA ( SARASA ) Activity.

This research design is a-on sectional because variables are only measured one and at one time. This research is merely descriptive.

Results of research showed an active community participation in the studied district or district intervered by SARASA activity during the Sarasa event. There is significant difference between district which was intervened and not to intervered, by the Sarasa activity there was a change in the attitude of public in the studied district as a result of the Sarasa program.

Based on research result, writer recommends Sarasa program should be carried out as one of the alternatives to reduce the disease number because of environmental factor. In carrying out the next Sarasa, plans have to be deephythought, so that the public can be more prepared. Also, element of information, public movement should be carried out in form of sectoral course & involved sourus of public builder.

Sarasa program conducted in district Kotamadya DT II Tangeraag proved to be nuccesfull in improving sanitation facility especially Jamban Keluarga ( family WC) & healthy house. Hopefully in the following years, this method can be used in other areas in Indonesia ad one of the alternatives ti reach broader aspects : JACIA, clean water or healthy house & to reduce disease numbers as a result of environmental factor. If possible other program like P2HBS (Peningkatan Perilaku Hiccup Bersih & Sehat ) Improving public altitude forwards healthy & Hygiene life should also be carried out to support the program )."

"Program Pembangunan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PAB-PLP) yang dilaksanakan di Desa Pandam Gadang Timur Kecamatan Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakal melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Program PAB-PLP dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat (community based management) yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat, melalui institusi pengelola program, agar mereka mampu mengeiola dan memelihara sarana yang telah dibangun sehingga tercapainya kelestarian dan pengembangan program PAB-PLP. Hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya upaya pemberdayaan yang intensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima dan melestarikan program.Pencrapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan intsiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat. Olch karena itu ruang lingkup tesis ini meliputi kebijakan program PAB-PLP yang diterapkan dengan model pengembangan masyarakat, proses penerapan program PAB-PLP, falctor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan dan pengembangan program PAB-PLP. Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program PAB-PLP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara secara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program PAB-PLP.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk menerima program PAB-PLP mulai tahap persiapan sampai pasca proyek, belum mencapai hasil yang menggembirakan. Ketidakpahaman institusi dan warga masyarakat sejak awal mengakibatkan mereka kesulitan memasuki tahap selanjutnya sehingga partisipasi masyarakat hanya sampai tahap bekerja ke arah pcruhahan, belum pada tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan serta terminasi relasi perubahan. Hal ini antara lain disebabkan : penjabaran kebijakan dari Pemerintah Kabupaten yang kurang tepat, kurangnya pemahaman petugas terhadap program sehingga penerapan strategi pemberdayaan lebih diarahkan pada masyarakat dari pada institusi pengelola program di tingkat desa, rendahnya kemampuan pengurus UPS untuk melanjutkan peran pemberdayaan kepada masyarakat setelah peran pendampingan petugas berakhir. dan nilai-nilai budaya masyarakat yang kurang mendukung.Walaupun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut sangat berarti dalam merubah pandangan tentang pola pembangunan selama ini. Pembangunan yang dilaksanakan lebih ditekankan pada pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga memandang masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan ketimbang hanya sebagai sasaran (obyek) dari pembangunan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranan lembaga keujruen blang dalam menggerakkan kerjasama masyarakat dan kendala-kendala pengembangannya. Penelitian ini penting mengingat keberadaan lembaga keujruen blang sangat diperlukan masyarakat tani dalam kegiatan pertanian sawah. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga keujruen blang mengedepankan nilai-nilai gotong royong. Gotong royong yang berlaku disini sudah menjadi hukum adat dan merupakan salah satu alat pencapaian tujuan lembaga, yaitu agar kegiatan pertanian sawah berjalan lancar dan berhasil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan mencakup unsur pengurus lembaga keujruen blang, masyarakat tani, pemerintah dan tokoh adat.Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran yang dilakukan keujruen dalam menggerakkan kerjasama masyarakat tani kurang efektif untuk mengatasi masalah menurunnya semangat gotong royong dalam lembaga keujruen blang. Apa yang dilakukan keujruen hanyalah melaksanakan tugas rutinitas semata yang bersifat fragmatis, sehingga tidak menyentuh pokok persoalan penyebab menurunnya semangat gotong royong tersebut. Penurunan semangat gotong royong antara lain disebabkan oleh tidak optimalnya services yang diberikan lembaga keujruen blang kepada petani berupa ketersediaan air pertanian yang cukup, dan melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga keujruen blang oleh petani.Rendahnya services tersebut disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi irigasi setengah teknis yang digunakan sebagai prasarana penyuplai air ke persawahan. Irigasi induk yang berlokasi di Desa Blang Bayu tersebut dibangun pemerintah pada Tahun 1998. Kehadirannya justru memperburuk tata guna air yang telah ada, sehingga pasokan air ke sawah-sawah tidak tercukupi. Hal tersebut berdampak juga pada penurunan kuantitas musim tanam dari sebelumnya 2 kali setahun menjadi 3 kali dalam 2 tahun. Kemudian musim tanam juga menjadi tidak serentak lagi dalam satu wilayah kerja keujruen chick (tingkat kecamatan) sehingga menyebabkan semakin banyaknya hama yang menyerang tanaman padi. Sementara itu melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga keujruen blang oleh petani lebih disebabkan oleh melemahnya pola hubungan tradisional petani yang mulai bergeser ke pola hubungan rasional ekonomi.Tidak optimalnya fungsi irigasi juga merupakan kendala utama pengembangan lembaga keujruen blang. Disamping masalah lemahnya kepemimpinan lokal, struktur organisasi yang kurang mendidik, minimnya intervensi pemerintah, dan sebagian dari substansi aturan adat sudah kurang relevan dengan kondisi masyarakat tani sekarang.Untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam lembaga keujruen blang, diperiukan reorientasi kepemimpinan keujruen dari peranan yang terpaku pada pelaksanaan tugas rutinitas semata ke peran sebagai seorang agen perubahan (change agent) yang mampu melakukan pembaharuan bagi organisasi, pembenahan irigasi, penyadaran masyarakat tani dan pemerintah, serta redefinisi aturan adat dan restrukturisasi kelembagaan keujruen blang."