Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV Tahun 2002, semua Lembaga Diklat, baik yang ada di Pusat maupun Propinsi, Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No.540/XIII/10/6/2001 dan 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tk.III dan IV. Pedoman ini adalah produk dari LAN sebagai Instansi Pembina Diklat.Pada Tahun 2002 DDN mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2002 tentang "Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran DDN dan Pemerintah Daerah". Pedoman ini arahnya mengatur penyelenggaraan Diklat di jajaran DDN, Lembaga Diklat Propinsi dan Kabupaten/ Kota.Sebagai penyelenggara di daerah, Lembaga Diklat Propinsi dan Kabupaten/Kota bingung harus mengacu Pedoman yang mana untuk menyelengaarakan Diklatpim. Untuk itu akan dilakukan penelitian dengan metode analisis AHP dan mengatasi konflik antara LAN dan DDN digunakan Game Theory. Selain itu juga diajukan pertanyaan terbuka kepada responden. Hasilnya adalah :1. Strategi masing-masing pihak menurut Badan Diklat Propinsi agar Pedomannya diacu adalah : "Memperpendek Birokrasi" untuk LAN dan "Melakukan Koordinasi secara struktural dengan LD di daerah" untuk DDN 2. Pada matriks payoff antara LAN dan DDN ternyata win-win solution tidak tercapai.Beberapa rekomendasi kebijakan yang harus mendapat perhatian adalah:1. Untuk mengatasi tidak terjadinya win-win solution maka dilakukan analisa sensitivitas, hasilnya adalah : Untuk LAN, strategi yang cocok untuk menghadapi strategi DDN "Memperpendek Birokrasi", untuk DDN "Muatan lokal otoda masuk sequance".2. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya konflik adalah komunikasi antara LAN dan DDN harus selalu dilakukan dan dijaga.Pedoman DDN dan Pedoman LAN sama-sama berlaku, dengan catatan Pedoman LAN sebagai acuan nasional dan Pedoman DDN berlaku untuk kalangan DDN sendiri beserta Lembaga Diklat di Propinsi dan Kabupaten/ Kota dengan catatan tetap mengacu pada Pedoman LAN. Bagaimanapun juga adanya susunan alat pemerintahan harus menjadi perhatian sehingga DDN tidak merasa terlangkahi seperti pada kondisi yang ada sekarang.Berdasarkan hasil matriks payoff antara DDN dan LAN maka kondisi ini menandakan masih adanya ego sektoral yang masih tinggi dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini perlu level yang lebih tinggi, yaitu antara Deputi Pembinaan Diktat Aparatur (IV) LAN dan Kepala Badan Diklat DDN. Bahkan kalau perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu antara Kepala LAN dengan Menteri Dalam Negeri."

"Bentuk pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta baik mencakup aspek layanan administrasi, jasa maupun layanan barang, tapi layanan yang diberikan masih mendapat keluhan dari masyarakat. Penyebab dari lemahnya layanan masyarakat, salah satunya diakibatkan dari kemampuan aparat dalam memberikan layanan. Ada dua solusi dalam meningkatkan kemampuan aparat, yaitu solusi dengan alternatif diklat maupun dengan solusi non diktat. Solusi diklat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari aparat.Untuk menjawab tantangan di atas, maka diadakan Diktat Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Diktat Prop. DKI Jakarta. Peningkatan aparat dengan solusi diklat pelayanan masyarakat perlu diketahui sampai seberapa efektif diktat tersebut. Persoalan efektifitas pelatihan ada pada saat input pelatihan, pada saat proses pelatihan, seberapa banyak output pelatihan dan seberapa besar outcome nya.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan studi dokumen, studi kepustakaan, penyebaran kuesioner dan wawancara di Kantor Diktat Prop. DKI Jakarta sebagai pelaksana diktat serta peninjauan langsung ke unit kerja sesuai dengan lokasi responden. Seluruh alumni diktat yang berjumlah 35 orang menjadi responden ditambah dengan responden dari atasan tangsung dan teman sejawat dari alumni diklat masing-masing 35 orang serta pakar layanan masyarakat. Dari hasil kegiatan tersebut dapat diperoleh data dan informasi yang objektif dan akurat selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan diinterpretasikan secara naratif.Berdasarkan input pelatihan pada aspek analisis kebutuhan pelatihan dinyatakan tujuan pelatihan telah tepat sesuai dengan kebutuhan layanan terhadap masyarakat, hanya saja analisa kebutuhan pelatihannya belum spesifik individual sehingga kompetensi kelompok sasaran menjadi kurang jelas. Kurikulum telah ada walaupun belum terstruktur, metode andragogi telah digunakan dengan parasarana dan sarana diklat yang memadai. Pada input kepesertaan berdasarkan kualitas peserta masih ada kriteria kepesertaan yang dilanggar, kriteria perlu diperbaharui dan kepesertaan di unit-unit kerja belum merata. Berdasarkan kuantitas input peserta tidak tercapai. Pengajar memadai walaupun ada kriteria yang perlu ditambah.Pada analisis proses, secara keseluruhan peserta menilai baik kepada pengajar dan penyelenggara diklat. Begitupun dengan pelaksanaan jadwal sesuai dengan rencana, kurikulum dan metode pembelajaran peserta menilai baik, sarana dan prasarana digunakan dengan baik. Di masa yang akan datang sebaiknya peserta tidak menilai pengajar dan penyelenggara tapi hanya menyatakan kepuasannya saja.Analisis output diklat secara kuantitas tercapai. Krtiteria penilaian perlu memperhatikan seluruh kegiatan peserta selama diklat sehingga akan menggambarkan kualitas dari output diklat, seperti nilai harian, perubahan nilai pre tes dengan post tes. Rangking output peserta tidak berbanding lurus dengan kriteria input peserta (pada kriteria pendidikan, jabatan dan usia).Berdasarkan analisis outcome diklat dinyatakan materi diklat berguna, membantu dan mampu dilaksanakan peserta di unit kerjanya. Berdasarkan persepsi atasan dan teman sejawat dari alumni diklat, secara keseluruhan terjadi perbaikan kinerja alumni diklat pada saat sesudah diklat dibandingkan sebelum diklat.Secara keseluruhan penyelengaaran Diklat Pelayanan Masyarakat dapat dikatakan baik dan diharapakan dapat dilanjutkan di masa selanjutnya. Walaupun beberapa saran pada input diktat, proses diklat, output diktat sampai outcome diklat harus diperhatikan demi meningkatakan efektifitas diklat selanjutnya.Daftar Pustaka : 46 buku + 2 Tesis + 3 artikel + 1 Perundang-undangan + 2 lain-lain (1980 -2003)

---

The types of public service provided by the local government of Jakarta special territory include aspect of administration, service and goods procurement. These service, however, are still complained by the public. One cause of this poor public service has been the low performance on the part of state apparatus. There are two solutions to upgrade their performance training and education solution and non-training and education solution. The former has been intended to increase the apparatus, knowledge, skill and attitude.The above challenge has been responded by the provision of public service training held by The Education and Training Office of Jakarta Specific Territory Province. It is essential to discover how effective this kind of training is. The question of effectiveness lies in the training input, training process, output quantity and outcome quantity.The data collecting methods employed in this investigation have been document study, library research, questionnaire distribution, interviews at the Training Office as the administrator of training and site visit to the work places for which the respondents work. There were 35 alumni of this public service training chosen to be respondents, 35 respondents selected from alumni?s immediate supervisor and another 35 taken from their co employees and the specialist of public service. These procedures were expected to held obtain more objective and accurate data and information which were subsequently processed with analysis and descriptive techniques from which narrative was made.Based on the input analysis in which training needs are stated, we can say that the objectives of training have met the needs of public service; however, the training needs have not been individually specific so that the target group competence is not clear. Curricula have been available, but are not were structured. The andragogy method has been used with adequate facility and infrastructure. From the participanship input, there are some criteria that have not been met. Therefore, theses criteria need to be revised together with more even participanship a cross the existing work places. On the basis of quantity, the participant input has not been met. Qualified instructors has been available, some more criteria, however, need to be added.The process analysis indicates that all participants gave positive assessment to either the instructor or the training administrator. The similar appraisal has gone to implementation schedule, curriculum and methods of training, facilities and infrastructure. In the future it is advisable that the participant not assess both the instructor and administrator; they will just state their satisfaction.Quantitatively the output analysis has been reached_ The assessment criteria should include the overall activities done by the course participant as to describe the training output such as daily scores, change in score (from pre test to post test). The participants ranks are not parallel to their input (the criteria of education, position and age).The outcome analysis has shown that the training materials are useful, helpful and workable in the work place. From the information supplied by the alumni?s superiors and coworkers, we can discover some improvement on the part the alumni?s performance by comparing their pre training performance to that of post and pre training.On the whole the administration public service training has been successful and this success is expected to continue in the years to come. Some suggestions, nonetheless, have been made on the input, process, output and outcome aspects of such training.Bibliography : 46 books + 2 Thesis + 3 articles + 1 document + 2 other materials (1980 -2003)"

"Konflik merupakan sesuatu yang alami dalam semua kelompok karena potensi terjadinya konflik selalu ada ketika dua orang atau lebih berkumpul bersama. Dalam konteks organisasi, konflik dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan juga merugikan. Adanya dampak yang menguntungkan dari konflik di organisasi menunjukkan bahwa konflik bukanlah sesuatu yang hams dihilangkan tetapi sesuatu yang perlu dikelola secara produktif. Untuk itu, diperlukan keterampilan manajemen konflik.Konflik yang terjadi dalam Biro Kepegawaian dan Organisasi (BKO) di Organisasi X cendenmg menunjukkan dampak yang merugikan. Hal ini tampaknya terkait dengan strategi manajemen konflik yang umumnya digunakan oleh karyawan BKO, yaitu avoidance dan competition. Mereka menggunakan gaya manajemen konflik tersebut dalam berbagai situasi yang cenderung tidak sesuai. Selain itu, ada kencenderungan bahwa pendekatan negosiasi yang digunakan oleh karyawan BKO adalah pendekatan yang distributive sehingga penyelesaian konflik seringkali tidak menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini mengindikasikan kurangnya keterampilan karyawan BKO untuk mengelola konflik secara konstruktif.Salah satu Cara untuk meningkatkan keterampilan karyawan BKO dalam mengelola konflik secara konstruktif adalah melalui pelatihan strategi manajemen konflik, yaitu program pelatihan yang menekankan pada pengetahuan dan keterampilan mengenai gaya manajemen konflik dan negosiasi. Agar program pelatihan tersebut dapat berfungsi secara efektif, ada lima langkah yang perlu dilakukan, yaitu melakukan asesmen kebutuhan, menetapkan tujuan, membuat desain, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan."

"Upaya peningkatan kualitas SDM khususnya aparatur pemerintah, melalui pembinaan dan pengembangan dalam bentuk penataran, diklat dan lain-lain sudah lama dilakukan namun hasil-hasil yang dicapai baru dapat dilihat secara kuantitatif dan masih sulit dilihat secara kualitatif. Hal ini dapat dimengerti, karena selama ini pengukuran terhadap penataran dan diklat belum bertolak pada cost benefit dan cost efektiveness. Disamping itu, penataran dan diktat yang diselenggarakan khususnya oleh lembaga pemerintah, baik diklat struktural, fungsional maupun diklat teknis, masih banyak yang tidak didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tetapi tebih pada pencapaian target kuantitatif, Akibatnya, lembaga diklat Iebih mengutamakan target kuantitatif dibanding dengan target kualitatif, Berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, sebuah penelitian menyimpulkan: "Hanya sedikit instansi yang mempunyai perencanaan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat dan penempatannya kembali setelah selesai mengikuti diklat".Dengan adanya tuntutan globalisasi maka peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan mutlak. Profesionalisme tidak hanya dari segi akademik saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah sikap kepedulian dan perubahan perilaku yang kondusif selaras dengan dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan yang sedang dan mungkin terjadi dimasa mendatang, Konsekuensi logis dari kondisi yang demikian menuntut reenginering atau rekayasa ulang terhadap sistem dan program Diklat, khususnya PNS.Untuk mengetahui efektivitas diklat maka seluruh sub-sistem dalam sistem diklat perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan sampai pada post training. Evaluasi program Diklat, mencakup pengukuran terhadap reaksi, pembelajaran, tingkah laku dan hasil-hasil (produktivitas).Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan: "apakah pelaksanaan Diklat SPAMEN yang Untuk menjawab pertanyaan di atas maka disusun kuesioner dalam rangka menjaring data sesuai dengan permasalahan tersebut. Evaluasi diklat SPAMEN dilakukan terhadap 109 peserta diklat SPAMEN dan 45 orang yang terdiri dari unsur penyelenggara, widyaiswara, nara sumber, fasilitator/tenaga pengajar. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dimaksud diolah dengan model persentase. Dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Diktat SPAMEN.Dalam tesis ini, disajikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan Diktat SPAMEN yang diselenggarakan bulan Oktober 1996 sampai dengan bulan Januari 1997, secara menyeluruh baik aspek akademik maupun aspek non-akademik. Pada aspek akademik mencakup pengukuran terhadap beberapa sub-aspek yaitu: sub-aspek kurikulum/silabi, prestasi peserta, widyaiswara/nara sumber/fasilitator/tenaga tengajar dan sub-aspek penyelenggara diklat. Sedangkan pada aspek non-akademik, pengukuran dilakukan terhadap sub-aspek sikap dan perilaku, akomodasi dan konsumsi, olah raga dan kesehatan, serta sub aspek pra-diklat.Berdasarkan hasil pengolahan data maka Diklat SPAMEN di Lembaga Administrasi Negara secara umum diselenggarakan dengan efektif. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 7,40% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 74,31% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan sebanyak 18,29% responden menyatakan berimbang.Sedangkan jika antara aspek akademik dan aspek non akademik dibandingkan maka aspek akademik nampak lebih efektif dibandingkan dengan aspek non-akademik. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 4,20% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 87,71% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 9,09% responden menyatakan berimbang. Sedangkan pada aspek non-akademik rata-rata nilai (%) menunjukan: 10,61% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 61,90% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 27,49% responden menyatakan berimbang.Dan dari 8 (delapan) sub aspek penyelenggaraan Diklat yang dievaluasi, sub-aspek Sikap dan Perilaku menduduki peringkat pertama, sub-aspek Pra-Diklat pada peringkat kedua, sub-aspek Kurikulum/Silabi pada peringkat ketiga, sub-aspek Widyaiswara Penuntun/Fasilitator/Tenaga Pengajar pada peringkat keempat, sub-aspek Prestasi Peserta pada peringkat kelima, sub-aspek Penyelenggara pada peringkat keenam, sub-aspek Akomodasi dan Konsumsi pada peringkat ketujuh, dan, dan sub-aspek Olah Raga dan Kesehatan sebagai peringkat terakhir.Meskipun secara umum penyelenggaraan Diklat berjalan dengan efektif namun demikian ternyata penyempurnaan dan penyesuaian tetap diperlukan, terlebih dengan adanya tantangan dalam era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat (kondisi dinamis) dan memerlukan penanganan instant. Dalam kondisi yang demikian, mengintegrasikan IQ dan El (Emotional Intelligence) menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi semakin penting. Artinya, program Diklat bukan hanya diarahkan pada sisi intelektual saja tetapi justru lebih menekankan pada behavioral."

"Pembinaan Aparatur Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengawai Negeri Sipil merupakan Condition Sine Qua Non guna membentuk sosok aparatur yang profesional dan berkualitas. Pembinaan dimaksud dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang terdiri dari Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang kesemuaanya sebagai suatu sistem. Pada kesempatan ini penulis hanya mengetengahkan salah satu Diklat Struktural yaitu Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA) yang mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan eselon III. Jabatan ini sangat strategis dilingkungan pemerintahan, rnengingat pejabat tersebut dituntut mampu memimpin, membimbing dan menguasai pengetahuan serta ketrampilan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Selain itu juga dituntut mampu berperan selaku staf untuk menampung dan menganalisis serta menyiapkan konsep berupa telaahan staf dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan. Mengingat betapa strategisnya keberadaan Diklat SPAMA bagi PNS, maka komitmen pimpinan merupakan keharusan dalam pembinaan PNS. Dalam kaitan ini pemerintah telah menetapkan PP Nomor 14 dan 15 Tahun 1994, kemudian ditindak lanjuti oleh LAN selaku Instansi Pembina Diktat dengan menerbitkan berbagai pedoman sebagai alat sebagai alat (tool) yang efektif untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah. Namun kenyataannya bahwa Diklat SPAMA belum sebagaimana diharapkan, hal ini dapat dilihat pada Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Penerangan, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perhubungan belum sepenuhnya dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik serta pemanfaatan yang tepat. Oleh karena itu untuk Diktat SPAMA yang efektif, seyogianya diawali dengan analisis kebutuhan Diklat (Training Needs Analysis) dan atas dasar kebutuhan dimaksud dirumuskan program Diklat SPAMA yang benar-benar sebagai bagian integral dari pengembangan kualitas aparatur pemerintah."

"Tesis ini membahas Kebijakan pemberian subsidi program pelatihan tenaga kerja yang ada di lembaga pelatihan kerja swasta dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan memanfaatkan scluruh potensi dan sumber daya pelatihan pada lembaga pelatihan kerja swasta. l'emberian subsidi program yang berjalan saat ini belum efektif. untuk itu periu perbaikan agar pelatihan tenaga kerja bisa berjalan efekti[ Penelitian ini adalah penelitian kuatitalif dengan pendekatao deskriptif dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AiiP). Tujuan penelitian ini untuk mengctahui sasaran. kendala dan program prioritas agar pelatihan kcrja berjalan efektif. Dari hasil pengisian kuesioner yang diisi oleh 4 kelompok manajerial lalu diolah kedalam aplikasi exptert choice 2000 dengan hasH. untuk setiap kelompok respoden yang memiliki kepentingan yang berbeda tcrdapal hasil analisis yang berbeda tergantung kepentingannya, Untuk mengefektlfkan pelatihan tenaga kerja yang ada di lembaga pelatihan kerja swasta. maka sasaran yang paling prioritas adalah Minat dan bakat peserta pelatihan sebesar 34,3 persen. sescorang akan mengikuti pelatihan apabila pelatihan itu sesuai dengan kebutuhannya. dan akan membawa manfaat bagi kehidupannya, Kendal yang menjadi priodtas untuk diatasi dalam rangka mengefektifkan pelatihan kerja adaiah biaya pelatihan yang relatif mahal sebesar 31,7 persen, untuk rnenekan biaya pelatihan bisa diJakukan dengan mernperbaiki metodologi pelatihan dan kurikulum, Program yang menjadi prioritas adalah seleksi yang ketat dengan pcnelusuran minat peserta sebesar 37.4 perscn. seseonmg akan mengikuti pelatihan apabila pelatihan itu sesuai dengan karaktcr. jiwa. kesl.!nangan dan minatnya. dcngan dcmikian pcserta akan bersungguh sungguh dalam belajar. Hasil penelitian menyarankan kepada Dirjen Binalattas agar kebijakan pcmberian subsidi program pada LPKS efektif. perlu dilakukan; Peningkatkan sosialisasi program,, Melakukan Training Need Assesment (TNA) kedaerah untuk menyesuaikan antara jenis pelatihan yang di rencanakan dengan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan daerah pelaksana pelatihan. Monitoring perencanaan. dan penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan subsidi program.

---

This thesis discuss about the training subsidy program policy on employee training program in private employee training organization to increase the quality and the productivity of employee, by using all potential and training resources in private employee training organization, Today's training subsidy program was obtainable un-effectively. This research was a Qualitative Research with a Descriptive Approach by using Analytical Hierarchy Process (AHP) method, The research purpose is to acknowledge the target, constrain, and priority on the program to make the employee training program working effectively, From the questioner input by 4 (four) different managerial group then processed by using Expert Choice 2000 (an application) with a result, for each managerial group of respondent which has a different requirements, different result of analysis depend on the requirements. To make en effectively employee training program in private employee training organization, then the mainly priority on target is to reach 34,3% of interest and talent of participant, participant has to tag along with the training if the training are suitable to their requirements and will bring advantage to his life. The mainly priority on constrains have to solve in a means to increase effectiveness of employee training program is highly cost of training program around 31,7%, to decrease the cost of training program can be done by fixing training methodology and syllabus, The main training program is tight selection with the interest exposure on participant suitable to character, essence favorable, and interest then the participant will intensively tag along with the training. The research result advising to General Director of Guidance, Training, and Productivities (DitJen Binalattas) to give an effective training subsidy program policy to Private Employee Training Organization (LPKS), by doing a socialization of the program. In doing a Training Need Assessment (TNA) to local area have to sustainable to the planning of kind of training with the training necessity sustainable to area of training realization."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai evaluasi program Diklat Penjenjangan yang baru dilaksanakan sejak tahun 2008, dimana PLN Disjaya sebagai Pilot Project World Class Services (WCS) dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan benarbenar meningkatkan profesionalisme semua pegawai. Untuk itulah diperlukan pelaksanaan diklat bagi PLN Disjaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kuantitatif sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar efektivitas program Diklat Penjenjangan bagi pegawai. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui keefektivitasan program Diklat Penjenjangan diperlukan evaluasi program Diklat yang diukur dengan 4 dimensi menurut Kirkpatrick. Dari 4 dimensi tersebut, semuanya dapat dinilai efektif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the evaluation stages of education and training program that implemented since 2008, where PLN Disjaya as a Pilot Project World Class Services (WCS) are required to improve the quality of care and actually increase the professionalism of all employees and outsourced workers. For this reason the implementation of training required for PLN Disjaya. This thesis uses a quantitative approach and methods of data collection techniques. Researchers are interested to knowing how much the effectiveness of stages of education and training program for employees. In this thesis, to determine the effectiveness of Education and Training program, evaluation of Education and Training program is required as measured by the four dimensions according to Kirkpatrick theory. From those four dimensions, there are all of indicators can be classified as effective."

"Sudah lama pemerintah Republik Indonesia berusaha memperbaiki kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar birokrasi pemerintahan berjalan lebih efektif. Salah satunya adalah melalui mekanisme pengadaan dan pembinaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga baru yang profesional. Mekanisme pengadaan diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lihat Lampiran 1 dan 2), yang antara lain menegaskan bahwa pengadaan PNS dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Untuk menjamin kualitas dan objektivitas serta untuk mewujudkan PNS yang profesional, maka proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan dari mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan (melalui tes kompetensi dan psikotes), pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.Sedangkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (lihat Lampiran 3), ditetapkan bahwa CPNS yang sudah lolos seleksi wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diktat) Prajabatan. Diktat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang togas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan togas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Kelulusan Diklat ini merupakan prasyarat bagi CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2002 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS.Instansi X adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Berdasarkan pasal 23E dan 23G WD 1945 instansi X bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang babas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Instansi X berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 5 (lima) Anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat."

"Pelatihan dasar bagi fasilitator gugus kendali mutu rumah sakit sudah sering dilakukan, namun sampai saat ini belum diketahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja fasilitator gugus kendali mutu.Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja fasilitator dengan menggunakan disain kuasi experimental dengan melakukan intervensi pelatihan dasar POCA bagi fasilitator di rumah dakit umum daerah Tarakan dengan mengambil kontrol di rumah sakit umum Budhi Asih.Hasil uji yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada kelompok intervensi dari sebelum ke sesudah dilaksanakan intervensi sebesar 36,666 dengan nilai p : 0.000, hasil uji peningkatan kinerja antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkkan pelatihan meningkatkan kinerja lebih tinggi sebesar 38,154 dengan nilai p : 0,000. hasil hitung dengan multivariat menunjukkan peningkatan rata rata karena pengaruh pelatihan sebesar 36,2433 besar pengaruh pelatihan terhadap peningkatan kinerja sebanyak 87,2 %.Pada faktor internal yang diuji yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja pengaruhnya terhadap kinerja fasilitator hanya pengalaman kerja yang mempengaruhi kinerja dengan nilai p 0,002 sedang yang lain tidak mempengaruhi nilai p [ > 0,05 ]Pada 'faktor ekstemal yang diuji yang meliputi bantuan, bimbingan, lingkungan sosial, pedoman kerja dan evaluasi, hanya pedoman kerja yang memberikan pengaruh terhadap kinerja dengan nilai p 0,037 sedangkan yang lain tidak berpengaruh karena nilai p > 0.05.Hasi1 uji pengetahuan kelompok intervensi menunjukkan peningkatan rata - rata sebesar 7,5758 dengan nilai p 0,000 dalam kurun waktu satu bulan tidak menunjukkan adanya penurunan mencakup pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan tindakan, pemeriksaan hasil, dan melakukan evaluasi serta menyusun rencana tindak lanjut.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intervensi pelatihan dasar PDCA bagi fasilitator gugus kendali mutu dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja fasilitator, hat ini dapat dilakukan pengembangan pelatihan untuk diterapkan bagi fasilitator dengan mempertimbangkan pengalaman kerja dan memperbaiki pedoman kerja, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja fasilitator gugus kendali mutu rumah sakit.Pengembangan selanjutnya diperlukan penelitian yang lebih intensif dengan memperhitungkan variabel internal untuk kepentingan pemilihan fasilitator, selain itu agar mendapatkan hasil optimal maka pengukuran kinerja akhir diperlukan waktu tenggang yang cukup supaya siklus PDCA dapat tersetesaikan dilengkapi dengan melakukan pengamaan terhadap proses.Hal lain perlu dikembangkannya pedoman kerja fasilitator yang lengkap, serta membuat indikatior output kinerja yang standar yang dapat digunakan untuk dasar peniaian, dan perlu dilakukan penelitian lanjutan pengukuran kinerja dengan keberhasilan peningkatan kualitas petayanan rumah sakit.Daftar Pustaka : 39 [ 1974 ? 1995 ]

---

Basic course for quality control facilitator in hospitals has been done frequently. However, there is no further information of its affects on performance of quality control facilitator.This research is aimed to know well the basic course affects on performance of quality control facilitator using an experimental quasi design by intervening the basic course of PDCA into Tarakan General Hospital with taking control of Budhi Asih General Hospital.The testing result before and after intervention shows an elevated performance in intervention group at 36.666 with p : 0.000 ( p< 0.05 ), and the testing result between intervention group and control group shows a more elevated performance at 36.154 with p : 0.000 ( p < 0.05 ). The multivariate counting result display an average improvement as much as 87.2 %.In case of internal factor the testing including age, gender, education and work experience shows an influence on performance of facilitator, there is only work experience affecting performance at p : 0.002, where is the another has no any indication affected on p> 0.05.In case of external factor the testing including assistance, counseling, social environment, work guidance and evaluation, there is only work guidance affecting performance at p : 0.0037 (p < 0.05 ), where is the another has no influence due to p > 0.05.Knowledge testing for intervention group indicates an average elevated performance at 7.5758 with p : 0.000, but has no any indication of performance decrement for one month period. This testing includes plan, do, check, and action.This phenomenon concludes that the intervention of PDCA basic course into quality control facilitator will develop their knowledge and performance.by concidering work experience and improving work guidance we can take a more elevated performance of quality control facilitator in hospitals.It needs a more intensive research then by calculating an internal variable of selecting facilitator. Besides, the final performance measurement requires sufficient time period in order to produce an optimal result and complete PDCA cycle appropriately equipped with proces observation.The another efforts are to develop a complete work guidance for facilitator and create a standard performance output indicator that may be used as a foundation of evaluation as well as arrange farther research of measuring performance against service quality success of hospitals.Bibliography : 39 (1974 -1995 )"

"Pembangunan suatu bangsa seperti Indonesia memerlukan aset pokok yang terpenting, yaitu sumber daya manusia. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana organisasi lain yang bersifat dinamis, BPPT menyelenggarakan program diklat bagi para pegawainya supaya selalu dapat mengikuti dinamika kemajuan teknologi yang perkembangannya berjalan dengan cepat, salah satu program pendidikan dan pelatihan itu adalah Diklatpim Tingkat IV yang berkaitan dengan pembentukan sosok awal pegawai negeri sipil dengan tingkat jabatan struktural eselon IV. Untuk mengetahui apakah program diklat tersebut sudah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya adalah dengan melakukan evaluasi pasca diklat, dimana pada instansi BPPT diselenggarakan oleh unit kerja Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan pengendalian mutu, karena pengendalian mutu pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang telah dicapai dan hasil tersebut dapat diketahui melalui evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Diklatpim Tingkat IV tahun 2011 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan desktiptif, dimana pada penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pejabat eselon IV di lingkungan BPPT yang mengikuti Diklatpim Tingkat IV pada tahun 2011, yaitu berjumlah 30 orang dan atasan langsung dari masing-masing peserta diklat. Hasil yang diperoleh dari evaluasi Diklatpim Tingkat IV tahun 2011 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendalakendala yang dihadapi.

---

Development of a nation like Indonesia needs that were important underlying asset, namely human resources. To obtain quality human resource, human resource development needed to be done through education and training. As with any other organization that is dynamic, BPPT education programs and training for its employees to always be able to follow the dynamics of technological progress whose development goes quickly, one of the education and training programs that are educational and leadership training level IV relating to the formation of the initial figure of an employee civil servants with the rank of an echelon IV tural structures.

To determine whether education and training programs it is in conformity with the planning and implementation is to conduct an evaluation of education and training post in which the agency was organized by work units BPPT Development Center, Education and Training. E valuation is part of quality control activities, because quality control is basically an attempt to improve and enhance the achievements and results can be discovered through the evaluation.

This study aims to analyze the evaluation of education and leadership training level IV In 2011 at the Center for Development, Education and Training of BPPT. This type of research uses a quantitative approach based on objective descriptive where the research was conducted by questionnaire technique. The population in this study were all within the echelon IV BPPT who take part in education and leadership training Level IV in 2011, which amounted to 30 people and the direct supervisor of each participant. The results obtained from the evaluation of education and leadership training level IV in 2011 at the Center for Development, Education and Training of BPPT has been running well, but there are still faced obstacles."