Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dilakukan dalam lembaga maupun di luar lembaga, pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu sistem pembinaan dimana seoarang dipisahkan dari lingkungan maupun keluarganya. Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga diberikan kepada anak yang sudah terbukti bersalah dan tidak dapat dikenakan tindakan yang lebih ringan karena anak telah diberi hukuman pidana. Penulis tertarik dalam masalah ini, karena ingin mengetahui bagaimana hubungan antara peserta didik di dalam lembaga dengan para pembinanya dalam proses pembinaan anak yang telah melakukan pelanggaran hukum.Penelitian ini membahas hubungan/interaksi antara pembina dengan peserat didik dalam proses pembinaan lebih dalam lagi melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari proses pembinaan yang dilakukan dalam lembaga.Dalam menganalisa, kerangka berfikir yang digunakan dengan menghubungkan variabel independen (VI) dan variabel dependen (VD) yaitu Program Lembaga Pemasyarakatan, Sumber Oaya Manusia, sarana Lembaga Pemasyarakatan dan kararteristik anak didik Sebagai variabel yang mempengaruhi (VI). Dan Variabel yang dipengaruhi (VD) adalah proses pembinaan dan hasil pembinaan.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Selain mendeskripsikan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang dipakai adalah kuantitatif dengan sampelnya berjumlah 60 peserta didik, yang diambil dari 269 peserta didik yang diambil secara acak untuk mempermudah pengambilan data, teknik yang digunakan adalah wawancara berstruktur pada masing-amsing responden. Juga dilakukan wawancara dengan para pembina yang berjumlah 11 orang, ditambah dengan studi pustaka dan dokumen untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini adalah ada kekakuan dari program yang diberikan dan hubungan yang formil antara peserta didik dengan pembina. Peserta didik juga tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan terutama mereka yang masa hukumnya kurang dari 3 tahun. Mereka juga mengalarni hambatan dalam berkomunikasi, dengan keluarga maupun pembina yanga ada di lembaga.Hasil analisa data, pencurian merupakan jenis kejahatan yang terbesar dilakukan oleh anak. Dan proses pembinaan di lembaga belum dapat dikatakan berahsil atau tidak berhasil dikarenakan tidak ada ukuran tentang keberhasilan suatu proses pembinaan di LP Anak Pria Tangerang."

"Kenakalan anak adalah suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat . Kenakalan anak terbagi 2 golongan yaitu kenakalan anak yang melanggar norma sosial dan kenakalan anak yang melanggar hukum. Anak yang melanggar hukum tersebut proses pembtnaannya antara lain dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Pembinaan yang benujuan untuk merubah tingkah laku anak didik supaya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi dan tidak menggulangi perbuatannya.Persoalannya, dalam proses pembinaan yang diterapkan sudah sebagaimana mestinya, berdasarkan ketentuan yang adaXendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam proses pembinaan.Data disimpulkan dengan menggunakan instrumen wawancara tidak terstruktur dengan imforman, ditambah dengan studi kepustakaan dan dokumen untuk melengkapi informasi dalam penelitian.Pertanyaan Penelitian adalah: (1) Bagaimana proses pembinaan terhadap anak nakal di Lapas anak Tangerang dilakukan, (2) Kendala-kendala apa yang ditemui dan bagaimana mengatasi nya. .Lokasi penelitian adalah Lapas Anak Pria Tangerang karena Lapas tersebut adalah merupakan Lapas Anak yang digunakan untuk OKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten dan Serang. Dalam penelitian yang dilaksanakan terungkap bahwa proses pembinaan terhadap anak didik tidak sesuia dengan ketegori anak yang seharusnya yang dibina di Lapas.Disamping itu kekurangan tenaga yang berkualitas dalam pelaksanaan program dan metode yang diterapkan kurang diminati oleh anak didik. Sehingga mereka mengikutinya hanya asal-asalan saja. Minimnya jenis keterampilan yang tersedia sehingga anak didik banyak yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersedia sehingga anak didik banyak yang tidak dapat mengikuti kegiatan keterampiian. Apaiagi adanya ketentuan tentang batasan masa pembinaan yang diikuti oleh anak didik dengan jenis keterampiian yang seharusnya mereka ikuti.Masih belum adanya penerimaan masyarakat terhadap anak yang berada di Lapas. Sehingga program asimilasi terhadap anak didik tidak dapat dijalankan. Kurang pedulinya orang tua anak didik terhadap anak-anak mereka. Sehingga anak didik tidak bisa melaknakan program pembinaan lanjutan sebab dalam pembinaan lanjutan yang bertanggung jawab adalah orang tua."

"Penelitian ini berjudul "PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa pembinaan yang diberikan bagi Anak Didik Kasus Narkoba sudah selayaknya harus dibedakan dengan Anak Didik kasus pidana umum lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Mengapa metode Therapeutic Community tidak dilaksanakan dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang; (2) Metode Iain apa saja yang dilaksanakan sebagai pengganti metode Therapeutic Community dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani pidananya Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahguna narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai alternatif pengganti maka program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba. Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi Lapas Anak maka perlu adanya peningkatan dan penyediaan saranalprasarana serta peningkatan management sumber daya manusia petugas Lapas Anak dengan mengikut sertakan dalam pelatihannpelatihan yang dapat mendukung kinerja petugas di lapangan.

---

The title of this research is "THE BUILDING OF JUVENILE WITH DRUGS CASE IN TANGERANG-MALE JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTION". The background in choosing the title is based on the empiric and theoretic research, in which the building for the juvenile with drugs case has been something, must be differentiated with the juvenile with non drugs case.

The location of this research is in Tangerang-Male Juvenile Correctional Institution. The method of the research is qualitative research. Base on the background above, the propose problem in this research are (1) Why Therapeutic Community method is not implemented in building the juvenile with drugs case in Tangerang-male juvenile correctional institution; (2) What methods are implemented instead of Therapeutic Community. In figuring out the answers of the research, the writer uses explanatory descriptive method in processing the data.

The result of this research shows that during the sentence runs, the juveniles with drugs case do not get the adequate building as what the prisoner with drugs case should get, where it is as kind of therapy to stop the addiction of drugs. The alternative program is used for juvenile treatment for instead is psychosocial program.

Seeing the result of this research, especially about the condition of the juvenile correctional institution, it has to improve and supply infrastructures then also improve human resources management especially the staffs in charge by training to support their work."

"Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak harus mendapatkan kasih sayang. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang akan menjadi anak nakal dan akibatnya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat menyebabkan anak menjalani proses pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pokok Permasalahan tesis ini adalah, pertama bagaimana pola pembinaan anak pidana, kedua hambatan apa yang dihadapi petugas dan ketiga upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non doktrinal atau sosio - legal. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang telah sesuai dengan ketentaun Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, ternyata tidak hanya dihuni oleh Anak Didik Pemasyarakatan saja, namun terdapat Narapidana Wanita Dewasa. Selain permasalahan tersebut, di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya adalah kurangnya tenaga profesional, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan kerjasama dengan pihak lain misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat, dan mengikutsertakan Anak Pidana dalam kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

---

Children is Our next Generation must be given care and affection. The absence of this could result in a child turning into juvenile delinquents and may carry deviate action which are mostly unlawful. These unlawfull action to be punished by the law system in Correctional.

There are three main problem in this thesis: firstly How is the system work to treament juvenile delinquents; second, the constraints are faced by officer of the law in treatment of juvenile delinquents; and third, how those officers to overcome those constraints.

The research method used in this study is a non-doctrinal or socio - legal methods. Location of the research are Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang and Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

This reseach showed that the implementation of the treatment of children in the Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang is in accordance with Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 and Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Although in accordance with regulation, Problem are still found in LPA Wanita Tangerang, such as in the Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita was not only inhabited by juvenile delinquents but also adult prisoners.

In addition to these problems, in Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang found the problems, such as the lack of officer, facilities and lack of society participation. The efforts that could be done to overcome these problems include: optimizing the work of available officers, cooperating with other institution especially NGOs, and submiting juvenile delinquents in external social activity."

"Perpustakaan lembaga pemasyarakatan bermanfaat sebagai sarana yang menghubungkan narapidana dengan dunia luar, sebagai sarana hiburan dan rehabilitasi mental sehingga dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat. Objek penelitian adalah Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Kelas IIA Tangerang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran sesungguhnya mengenai layanan perpustakaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan perpustakaan belum dijalankan secara optimal dikarenakan pengelolaan perpustakaan belum dilaksanakan secara profesional; sumber daya manusia yang kurang memadai; anggaran yang tidak tersedia; koleksi yang kurang berkualitas; serta kegiatan layanan yang tidak optimal pula.

---

The Correctional institution library is a useful media to connect the inmates with the outer world; as an entertainment as well as a mental rehabilitation place, expected to be able to change the inmates behaviours better so that they can go back to the society with improved attitudes and behaviours. The research`s object is the Prison Library for Male Young Offenders Class IIA Tangerang Indonesia. It focuses on how library services are performed in a correctional institution. This is a qualitative research using descriptive research design. The result shows that the library has not yet been managed and organised properly because it lacks of human resources and budget, poor quality collection and inadequate library services."

"Proses Peradilan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak, merupakan suatu Proses Peradilan Pidana dengan sifat-sifat khusus, sesuai dengan sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang anak, terutama masalah kejiwaannya. Sifat-sifat khusus inilah yang membedakannya dengan proses Peradilan Pidana yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana dewasa. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak dengan penerapan sifat-sifat khusus tersebut dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyongsong berlakunya Undang-undang Peradilan Anak. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan secara "Yuridis-sosiologis". Penentuan sampel dilakukan dengan dua cara, yaitu untuk sampel dari aparat penegak hukum dilakukan secara ?Purposive Sampling" dan untuk para tersangka, terdakwa dan terpidana ditentukan secara "Random Sampling". Sampel wilayah/lokasi penelitian adalah "Propinsi Lampung khususnya Kota Madya Bandar Lampung". Sebagai alat pengumpul data dipergunakan kuessioner. Analisis data dilakukan secara "Deskriptif-kualitatif", sedangkan analisis kuantitatif digunakan hanya sebagai pendukung analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Proses Peradilan Pidana terhadap pelaku tindak pidana anak belum dapat dilaksanakan dengan memperhatikan sifat-sifat kekhususan tersebut secara semestinya, dikarenakan masih kurangnya peraturan-peraturan di bidang peradilan pidana anak, juga masih kurangnya infrastruktur yang akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu dengan memperhatikan latar belakang sosial ekonomi seorang anak, maka kita harus melihat persoalan ini secara lebih luas. Tidak cukup melihatnya dari sudut "Kebijakan Hukum Pidana" tetapi jugs kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas yaitu dari sudut "Kebijakan Sosial" yang hendaknya secara lebih luas lagi kebijakan tersebut terintegral dengan "Kebijakan Pembangunan Nasional".

---

The Process of Criminal Trials for Juvenile Offenders is a process with special characteristics, corresponding to the special characteristics owned by juveniles particularly their psychological problems. These are special characteristics differentiating it from the process of criminal trials for adult criminals. This research is intended to understand the performance in the process of Juvenile Criminal Trials with the application of these special characteristics and what obstacles are encountered in its application. This research is carried out in anticipation of the implementation of the Juvenile Trial Act.

This research is carried out with a "Legal-sociological". The sampling procedure is carried out by two methods, namely for the sample of judicial personnel by "Purposive Sampling" and for the defendants, accused and criminals by "Random Sampling". The sample of the region/location for research is the Lampung Province in especially in Bandar Lampung Municipality. Data collection is conducted by questionnaires. Data analysis is carried out though the "Descriptive-qualitatively Method", where as qualitative analysis is used only to support qualitative analysis.

The result of analysis indicates that the performance of the process of criminal trials for Juvenile offenders can not yet be performed to take properly into account the special the characteristics of the offenders, this is caused by the lact of rules in the field of juvenile criminal trials. Likewise there is still a lack of infrastructure to support the implementation of the existing rules. In addition, to take also into account the socio-economy background of the juveniles, we must look at the criminal law policy aspect. However, we must also try to look at it in a wider contexts, namely from a social policy, integrated to a wider "National Development Policy"."

"Setiap waranegara berhak memperoleh pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya anak yang berkonflik dengan hukum, yang terpaksa dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang menyelenggarakan pendidikkan formal dan non-formal.Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak terkait dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Umum, Direktorat Pendidikan Luar Biasa dan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.Penelitian ini membahas penyetenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan kesesuaiannya dengan peraturan Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian berpedoman pada kerangka berfikir yang dikemukakan oleh Engkoswara (2001) yang menggambarkan wilayah kerja manajemen pendidikan dan Fungsi - fungsi Pendidikan ( Depdiknas 2001 ). Peneiitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 14 informan.Pembahasan memadukan hasil temuan lapangan dengan kerangka berfikir, yang dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang memadukan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Umum , Kurikulum Pendidikan Luar Biasa dan Kurikulum Pendidikan Luar Sekotah tetapi masih perlu pembenahan dan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan peraturan dari Departemen Pendidikan Nasional.

---

Every citizen is entitled to obtain get is same education without discrimination, including in it child which is have conflict to with law, what pet-forced to be constructed in Institute of Society Child. In accomplishment context the right to get teaching and education to protege of society, in Institute Society Child Man Tangerang carries out formal education and non formal.

Management of Education in Institute of Society Child related to Directorate Education of Base and is Middle of Public, Extraordinary Directorate Education and External Directorate Education of School.

This research study management of formal education in Institute of Society Child Man Tangerang and it?s with regulation of Department Education National. Research of guidance at framework thinking told by Engkoswara (2001) depicting region work education management and education functions (Depdiknas 2001). This research use approach qualitative by 14 informant.

Solution all result of field finding with framework of thinking, which can concluded that management of formal education in Institute of Society Child Man Tangerang all Curriculum Education of Base and is Middle Public, Extraordinary Curriculum Education and External Curriculum Education of School, but still need correction and improvement of performance to be able to reach result of which is expected as according to regulation of Department Education National."

"ABSTRAKSistem Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi sekedar mengandung aspek penjeraan semata, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu pulihnya kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa.Dalam sistem ini, narapidana tidak lagi dipandang sebagai obyek dan pribadi yang inheren dengan tindak pidana yang dilakukan, tetapi dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad baik dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalarn rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Khusus terhadap narapidana anak yang dikenal dengan istilah Anak Didik Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dilakukan usaha yang lebih mengarah pada upaya memberikan bekal keterampilan hidup (life skill) sehingga diharapkan mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan.Penulis mencoba mengajukan program intervensi dalam bentuk pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skill) bagi Anak Didik sehingga diharapkan mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakatnya secara sehat dengan bekal keterampilan yang dimiliki.Diakhir pelatihan, anak didik diharapkan dapat mengenali kelemahan dan kekuatan atau potensi yang ada pads dirinya, sehingga is dapat mempersiapkan diri guna menyusun rencana pengembangan din dan strategi dalam usaha mewujudkan cita-citanya."

"Bentuk perbuatan pidana yang sudah lama dikenal, seperti tindak pidana terhadap harta benda, dapat dilakukan lebih efisien (tanpa menggunakan kekuatan fisik) dengan menggunakan komputer. Konsep KUHP, terutama pengaturan tindak pidana harta benda, yang dilindungi adalah obyek yang berwujud yang dapat diraba. Selama ini, penerapan tindak pidana yang berkaitan dengan komputer adalah salah satu kejahatan modern yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual dan pelaku kejahatan dalam lingkup "White Collar Crime". (Term usually signifies law violations by corporations or individuals including theft or fraud and other violations of trust committed in the course of the offender's occupation). Tindak pidana ini dapat ditinjau dari kemungkinan timbulnya kerugian finansial yang pada umumnya dalam jumlah besar sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Ini sebagai ciri yang paling panting dari tindak pidana ini, misalnya dalam lalu lintas keuangan di bank. Di samping kerugian finansial, ada kepentingan lain yang perlu mendapat pengamanan, misalnya, data pribadi atau rahasia negara. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer menarik, karena :

1. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sangat cepat secara otomatis;
2. Perbuatan tersebut dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia dan dapat diulang-ulang secara tanpa batas;
3. Tidak kelihatan dan semua bekas dapat dihapus secara otomatis
4. Dapat dilakukan melapaui geografis karena penggunaan telekomunikasi dan informatika;
5. Perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan, organisasi, dan lembaga yang merupakan tonggak dari masyarakat modern;
6. Perbuatan tersebut dapat dilakukan di rumah pribadi dan locus delicti di tempat lain.

Semua perbuatan di atas harus ditanggulangi dengan sistem hukum yaitu dengan membentuk suatu peraturan yang dapat melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam peraturan (nantinya), perlu dipertimbangkan mengenai permasalahan :

1. tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang nyata-nyata ditujukan kepada seseorang atau suatu barang, akan terjadi penafsiran lain jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap komputer, misalnya, penipuan yang ditujukan kepada komputer;
2. barang yang bernilai ekonomis, sekarang ini sudah banyak .yang berbentuk barang takberwujud (immaterial);
3. peran kertas sebagai penyimpan data, sekarang ini sudah terdesak oleh bahan elektronik penyimpan data, misainya, disket, hardisk, kaset, atau compact disk;
4. data dan komputer itu sendiri, dalam hal menggunakan komputer tanpa hak, tanpa izin memeriksa, memperoleh data atau informasi atau program dalam komputer, tanpa hak mengkopi data atau informasi atau program, tanpa hak menghapus atau mengubah data, dan tanpa hak mengganggu atau menggagalkan pengolahan dan lalu lintas data.

Dari masalah di atas, akan dicoba untuk mencari solusi dengan menuangkannya dalam suatu naskah akademis (hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah) sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan (UU pidana) merupakan suatu kebijakan tertentu di dalam menentukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam tahap ini adaiah tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang."

"Anak didik pemasyarakatan adalah juga sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh siapapun. Sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Perbedaan yang mendasar antara anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan hanyalah hilangnya kemerdekaan sehingga meskipun berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan (anak pidana, anak negara dan anak sipil), hak privatnya harus tetap dipenuhi. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi anak didik pemasyarakatan yang sekarang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Hidup bersama sekitar 267 orang menjadi rentan terhadap penyakit. Penyakit yang banyak diderita adalah radang usus dan penyakit diare. Adapun obat yang diberikan adalah diaforml, cantrymoxazol, and metronidazole. Pelayanan kesehatan yang dijalankan melalui klinik sebenarnya diberikan untuk memberikan pelayanan bagi anak didik pemasyarakatan yang bersifat promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif. Keempat jenis pelayanan kesehatan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut belum semuanya dilakukan secara teratur karena belum adanya rencana kegiatan atau program kerja bagi petugas medis. Pelayanan kesehatan yang saat ini dijalankan masih tertuju pada aspek kuratif saja. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang belum memiliki fasilitas laboratorium klinik, sehingga diagnosis penyakit hanya ditentukan secara klinis. Anggaran yang tersedia untuk pelayanan kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan selama satu tahun sebanyak Rp 2.400.000. Nilai tersebut masih jauh dari harapan agar anak didik mendapatkan pelayanan secara Iayak dan mendapatkan obat-obatan yang baik. Kerja sama yang telah dilakukan masih harus diteruskan dengan pihak-pihak lain adar lembaga pemasyarakatan anak pria Tangerang dapat memperoleh bantuan obat-obatan secara berkesinambungan.Perlengkapan bagi anak didik pemasyarakatan yaitu pakaian untuk sehari-hari dan peralatan untuk mandi masih memprihatinkan. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang serius dikarenakan anak didik pemasyarakatan hanya mendapat (disk) jatah pakaian biru yang diberikan sekali pada saat masuk lembaga pemasyarakatan dan untuk peralatan mandi selama ini belum diberikan.

---

The protege of prison is also as a society member who has rights which have to be respected by o matter who. As individual who not yet earned self-supporting, required being performed the effort prosperity of child so that they can grow and expand fairly weather physically, spiritually and socially. The basic difference among protege of prison with society outside the prison is only loss of independence. Nevertheless, even though they legally are being protege of prison (crime child, state child, and civil child), their privates' rights have to be fulfilled. Getting health service is a basic right for protege of prison who now stay in Child Man Prison of Tangerang. Coexist with around 257 people with diseases. The diseases that suffered by many prisoners are chaffing intestines and diarrhea. As for medicine that given are diaform, cantrymoxazol, and meironidazole. Clinic as representation of health service in Child Man Prison of Tangerang is run to give service for protege of prison promotively, curatively, preventively and rehabilitative. Those service was not yet done regularly altogether because there is no work plan for medical officer and service of health. In this time, health service can only run concentrated to just curative aspect. Since The Child Man Prison of Tangerang does not have laboratory facility, hence diagnosed diseases only determined clinically. Available budget to serve health for protege of prison during one year counted Rp 2.400.000. Those values still far from expectation in order to protege of prison can get service and medicines properly. The cooperation that has been conducted still has to be continued and improved with other parties so that the Child Man Prison of Tangerang can obtain medicine aid continuously. The daily clothes and bath equipments supply for protege of prison are still concern. Serious attention is needed for that require because of they only get blue clothes of disk and bath equipment once at the time they entering prison."