Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tentu tidak jauh dari yang namanya risiko dimana salah satu penyebab paling besar akan timbulnya sebuah risiko adalah dikarenakan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Tindakan karyawan yang dapat menimbulkan risiko terhadap perusahaan misalnya seperti tindakan tidak jujur, pencurian, penggelapan uang, dan lain-lain. Agar tidak mengalami kerugian akibat risiko yang terjadi, diperlukan adanya manajemen risiko yang baik. Salah satu manajemen risiko yang dapat digunakan adalah dengan memiliki polis asuransi Fidelity Guarantee Insurance. Fidelity Guarantee Insurance merupakan asuransi yang bertujuan untuk dapat melindungi perusahaan dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh karyawannya, seperti pencurian uang, penggelapan uang, atau semacamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dalam proses penutupan asuransi ada yang dinamakan polis asuransi atau sebuah kontrak perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis antara para pihak, yaitu perusahaan penyedia asuransi dan nasabah asuransi. Isi dari polis tersebut merupakan syarat-syarat serta ketentuan asuransi tersebut yang mana nantinya sangat diperlukan apabila ingin mengajukan klaim asuransi. Apabila syarat dalam polis asuransi yang telah diperjanjikan tersebut tidak terpenuhi, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung memiliki alasan serta hak untuk menolak klaim tersebut. Skripsi ini akan menganalisis bagaimana penggunaan produk asuransi Fidelity Guarantee Insurance beserta dengan alasan penolakan klaimnya sesuai dengan Putusan No. 126/Pdt.G/2021/PN Mlg. Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa agar klaim tertanggung tidak ditolak, maka risiko yang dialami tertanggung harus telah memenuhi seluruh syarat yang tertulis dalam polis asuransi yang dimilikinya. Apabila terdapat 1 (satu) saja syarat atau ketentuan dalam polis yang tidak terpenuhi, maka penanggung berhak untuk menolak pengajuan klaim tertanggung.

---

A company, in carrying out its operational activities, is indeed so close to getting risks that one of the biggest causes for a risk to arise is due to the actions taken by its employees. Employee actions that may pose a risk to the company, for example, dishonest acts, theft, embezzlement, and others. In order not to experience losses due to threats that occur, it is necessary to have good risk management. One of the risk management that can be used is to have an insurance policy, especially Fidelity Guarantee Insurance. Fidelity Guarantee Insurance is an insurance that aims to protect the company from actions that can cause losses by employees, such as theft of money, embezzlement of funds, or the like with the aim of gaining profit for themselves. In the insurance coverage process, there is an insurance policy or a cooperation agreement contract made in writing between the parties, namely the insurance provider company and the insurance customer. The contents of the policy are the terms and conditions of the insurance which will be needed later if you want to make an insurance claim. If the conditions in the agreed insurance policy are not fulfilled, then the insurance company as the guarantor has reasons and the right to refuse the claim. This thesis will analyze the use of Fidelity Guarantee Insurance products along with the reasons for rejecting the claim by following under Court Judgement Number 126/Pdt.G/2021/PN Mlg. This research method is juridical-normative with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. The results of this study conclude that so that the insured's claim is not rejected, the risks experienced by the insured must have fulfilled all the conditions written in the insurance policy they have. If there is only 1 (one) of the terms or conditions in the policy that is not fulfilled, the insurer has the right to refuse the insured's claim."

"Sebagai ujung tombak dari pemasaran produk asuransi, agen sebagai tenaga pemasar kerap kali melakukan tindakan misrepresentasi berupa membuat perubahan terhadap ilustrasi produk asuransi, memaparkan pernyataan yang menyesatkan kepada nasabah, dan memberikan perbandingan yang tidak benar terkait dengan dengan polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi lain. Skripsi ini membahas mengenai sebab dan wujud tindakan misrepresentasi yang dilakukan oleh agen dalam memasarkan produk asuransi dengan manfaat proteksi dan investasi yang memiliki kompleksitas tinggi atau asuransi jiwa unit link. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengimplementasikan pendekatan pada ketentuan normatif berupa undang-undang dan peraturan terkait lainnya dengan menggabungkan unsur empiris berupa fakta-fakta yang dihimpun melalui melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan asuransi, ex-agen asuransi, dan nasabah pengguna produk asuransi jiwa unit link. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Key Performance Indicator yang tidak menekankan unsur etik dan hanya mementingkan target penjualan yang berpengaruh pada besaran nilai komisi yang disebabkan oleh ketimpangan persentase penerimaan komisi, merupakan faktor utama tindakan misrepresentasi dilakukan. Dengan demikian, walaupun terdapat larangan dan ancaman penjatuhan pidana terhadap agen melalui Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya, tindakan misrepresentasi berpotensi untuk tetap dilakukan apabila perusahaan tidak meninjau kembali kebijakan dan mekanisme kinerja agen dalam memasarkan produk asuransi.

---

As the spearhead of insurance product marketing, agents as marketers often commit acts of misrepresentation in the form of making changes to insurance product illustrations, presenting misleading statements to customers, and providing untrue comparisons related to life insurance policies with other insurance companies. The purpose of this thesis is to discuss the causes and forms of misrepresentation committed by agents when they market insurance products with protection and investment benefits that are complex like unit-linked life insurance products. The research method used in this thesis is a normative-empirical legal research method that implements an approach to normative provisions in the form of laws and other related regulations by combining empirical elements in the form of facts collected through interviews conducted with insurance company management, ex-agent, and a customer who use unit-linked life insurance products. The results obtained from this research are that Key Performance Indicators that do not emphasize ethical elements and are only concerned with sales targets that affect the amount of commission value caused by inequality in the percentage of commission receipts is the main factor in misrepresentation actions carried out by agents. Thus, although there are prohibitions and threats of criminal sanctions against agents through the Insurance Law, Financial Services Authority Regulations, and other related regulations, acts of misrepresentation have the potential to continue if the company does not review the policies and mechanisms of agent performance in marketing the insurance products."

"Metode machine learning sangat banyak digunakan dalam membantu pekerjaan manusia. Tidak semua data seperti yang diharapkan. Kebanyakan data memiliki missing value. Data yang memiliki missing value harus ditangani dulu pada tahap pra pengolahan, salah satunya adalah dengan cara imputasi missing value. Pada penelitian ini, dilakukan analisis kinerja One-Dimensional Naïve Bayes sebagai metode imputasi data masalah asuransi mobil dan keselamatan berkendara. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan SVM didapatkan hasil yang sama untuk imputasi menggunakan modus dan One-Dimensional Naïve Bayes pada data Car Insurance yaitu 1,00. Setelah itu dilakukan telaah lebih lanjut ternyata imputasi setiap missing value dengan modus dan prediksi imputasi dengan One-Dimensional Naïve Bayes persis sama. Pada data Safe Driver, imputasi dengan modus menghasilkan akurasi 0,86 sedangkan imputasi dengan One-Dimensional Naïve Bayes menghasilkan akurasi 0,85. Hasil ini menunjukkan bahwa metode imputasi missing value dengan modus masih sangat direkomendasikan untuk tahap pra pengolahan data pada machine learning.

---

Machine learning methods are very widely used in helping human work. Not all data is as expected. Most data have missing values. Data which has a missing value must be handled first at the pre-processing stage, one of which is by imputation of the missing value. In this study, a One-Dimensional Naïve Bayes performance analysis was performed as a data imputation method for car insurance and safe driver problems. Based on simulation results by using SVM obtained the same results for imputation using mode and One-Dimensional NaA ve Bayes on Car Insurance data that is 1,00. After that, a further study is carried out, apparently the imputation of each missing value by mode and the prediction of imputation with One-Dimensional NaAve Bayes are the same. In Safe Driver data, imputation with mode produces 0.86 accuracy while imputation with One-Dimensional NaAve Bayes produces accuracy of 0.85. These results indicate that the method of missing value imputation with mode is still highly recommended for the pre-processing data stage in machine learning."

"Aplikasi mobile Garuda Indonesia merupakan salah satu channel PT Garuda Indonesia untuk memberikan layanan kepada pelanggannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi Intention to use, agar dapat meningkatkan kemauan pelanggan untuk menggunakan aplikasi mobile Garuda Indonesia. Model penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari model penelitian yang dikembangkan oleh Suki dan Suki pada tahun 2017, dengan menambahkan variabel UI Attractiveness.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survey research, dengan jumlah responden sebanyak 101 responden yang metode penyebaran kuesionernya disebarkan melalui media sosial Twitter menggunakan Google Form. Data kuesioner yang telah dikumpulkan diolah menggunakan metode Partial Least Square ndash; Structural Equation Modelling PLS-SEM dengan perangkat lunak Smart-PLS. Hasil pengujian data kuesioner menunjukkan bahwa variabel Subjective Norm merupakan variabel terkuat yang berpengaruh langsung terhadap Intention to use individu pada aplikasi mobile Garuda Indonesia, disusul oleh variabel Airline Image dan variabel Perceived ease of use.

---

Garuda Indonesia mobile application is one of channel for Garuda Indonesia to give a service to their customer. This study aims to determine the factors that affecting the Intention to use, in order to increase the willingness of customers to use Garuda Indonesia mobile application. The research model is the result of developing by Suki and Suki on 2017, by adding UI Attractiveness variable.

This research is quantitative research that using survey method, with total of respondents is 101 respondents, which was distributed through Twitter using Google Form. The questionnaire data that has been collected is processed using Partial Least Square ndash Structural Equation Modelling PLS SEM method with Smart PLS software.

The result shows that the Subjective Norm variable is the strongest variable that directly influence the Intention to use of Garuda Indonesia mobile application, followed by Airline Image and Perceived ease of use variable."

"Manajemen kekayaan produk luar negeri dalam perbankan atau lebih spesifiknya produk luar negeri yang ditawarkan oleh program manajemen kekayaan perbankan adalah bagian penting dari servis perbankan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah kaya dan canggih. Dengan kemajuan pada ekonomi Indonesia dan naiknya kompleksitas nasabah pada perbankan, perbankan harus siap memberikan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah nasabah canggih tersebut. Peraturan seperti POJK No.8/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum, memperbolehkan perbankan menjual produk investasi luar negeri kepada nasabahnya sebagai agen. Akan tetapi, banyak sumber berita yang menyatakan bahwa komunitas bankir merasa bahwa peraturan tersebut membatasi industri perbankan dalam menawarkan produk keuangan luar negeri. Dalam tesis ini pertanyaan yang ditanyakan adalah 1) Bagaimana peraturan di implementasikan terhadap produk manajemen kekayaan luar negeri? Dan 2) Apa saja dampak hukum dari peraturan peraturan yang diimplementasikan terhadap produk manajemen kekayaan luar negeri?. Tesis ini menggunakan metode normatif juridical sebagai metode riset. Produk luar negeri sebagaimana dalam POJK No.8/POJK.03/2016 tidak mudah ditemukan dalam perbankan karena batasan batasan dan kekurangan kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan. Alternatif untuk mengakses produk keuangan luar negeri yang bisa ditemukan dalam reksadana kontrak investasi kolektif dan reksadana syariah bukanlah solusi, mereka memiliki batasan batasan sendiri. Dengan demikian penulis rekomendasikan untuk perubahan peraturan terhadap batasan dimana bank bisa mendapatkan persetujuan prinsip dan perubahan terhadap batasan yang memaksakan nasabah untuk memiliki likuiditas tinggi sebelum pembelian produk keuangan luar negeri tersebut.

---

Offshore wealth management products in banking or specifically offshore products offered through the wealth management services in banking is an important part of banking services that are offered to meet the needs of banking more sophisticated and wealthy clients. With the ever-growing Indonesian economy and increasing complexity of banking clients, banks must prepare to meet the demands of those sophisticated clients. Regulations such as POJK No.8/POJK.03/2016 Regarding Prudential Principles In Undertaking Foreign Financial Product Agency Activity By Conventional Banks, provides banks the ability to offer offshore investment products to clients as agents. However, many news sources report that the banking community believes that the regulations limit the banking industry in providing offshore products. Within this thesis the questions posed are 1) How are regulations implemented in regards to offshore wealth management? and 2) What are the legal impacts of regulations implemented in regards to offshore wealth management. This thesis uses normative juridical method for its research method. Offshore products under POJK No.8/POJK.03/2016 are not widely available due to the limitations and lack of legal certainty the regulations provide. Alternatives in accessing offshore products such as collective investment contract mutual funds or sharia mutual funds are not solutions; it has its own set of limitations. Hence, the author recommends amendments of key articles of the law regarding the limits set upon the bank in achieving approval to offer products and limits set upon customers which force liquidity before allowing the purchase of offshore products."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara Skeptisisme Hijau dengan niat beli hijau untuk produk perawatan pribadi di Indonesia. Riset studi ini juga mendiskusikan peran mediator pengetahuan lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan untuk memediasi hubungan antara skeptisisme hijau dengan niat beli hijau. Lebih spesifiknya, penelitian ini membahas tentang produk perawatan pribadi di Indonesia. Pendistribusian kuesioner survei secara daring dilaksanakan untuk mendapatkan responden. Riset studi ini berhasil mendapatkan 177 responden yang berdomisili di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode SEM (Structural Equation Modelling untuk menganalisa data yang didapatkan dengan menggunakan perangkat lunak AMOS 21.0. Hasil dari riset ini mengindikasikan bahwa skeptisisme hijau mengurangi niat beli konsumen terhadap produk perawatan pribadi hijau. Sedangkan, pengetahuan lingkungan dan kepedulian lingkungan meningkatkan niat beli konsumen terhadap produk perawatan pribadi hijau. Pengetahuan lingkungan terbukti memediasi hubungan kepedulian lingkungan dengan niat beli hijau. Selanjutnya, pengetahuan lingkungan dan kepedulian lingkungan memediasi hubungan antara skeptisisme hijau dengan niat beli hijau. Riset ini akan berguna untuk sumber akademik bagi penelitian yang akan datang, praktisi di bidang yang bersangkutan dan untuk lingkungan.

---

The objective of this research study is to see the linkage between Green Skepticism and Green Skepticism is known as one of the inhibitor for Green Purchase Intention. This research study also discuss the role of mediator Environmental Knowledge and Environmental Concern mediates the relationship between Green Skepticism and Green Purchase Intentions. Specifically, for the personal care products in Indonesia.The questionnaire survey distributed via online is used to collect the respondents. This research study managed to collect 177 respondents domiciled in Indonesia. This article utilized the Structural Equation Modelling to analyse the data obtained using software AMOS 21.0. The result indicates that Green Skepticism reduces consumers intention to purchase green personal care products. On the other hand, both Environmental Knowledge and Environmental Concern increase customers green purchase intentions for personal care products. Environmental Knowledge is founded to mediates the relationship between Environmental Concern and Green Purchase Intentions. Furthermore, both Environmental Concern and Environmental Knowledge is founded to mediates the relationship between Green Skepticism and Green Purchase Intentions. This research will benefits academic resource for future research, practitioners in the related fields and the environment."

"Belum diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pasca persalinan di Puskesmas kecamatan Jagakarsa membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang factor apa saja yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pasca persalinan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah: faktor predisposisi (pengetahuan ibu tentang kontrasepsi dan layanan KB, sikap ibu terhadap kontrasepsi, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jumlah anak hidup, umur anak terkecil, niat reproduksi dan otonomi terhadap fertilitas dan KB), faktor pemungkin (keterjangkauan terhadap layanan KB) dan faktor penguat (dukungan suami dan konseling KB).   Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kasus kontrol yang dilakukan pada bulan Mei – Juni 2013. Dalam penelitian ini populasi kasus adalah semua wanita yang berusia 15-49 tahun, mempunyai anak terkecil dengan usia 0-42 hari dan menggunakan kontrasepsi. Sedangkan populasi control adalah semua wanita yang berusia 15-49 tahun, mempunyai anak tterkecil dengan usia 0-42 hari dan belum menggunakan kontrasepsi. Jumlah sampel yang didapat dari rumus uji beda dua proporsi adalah 49 responden untuk kelompok kasus dan 49 responden untuk kelompok kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistematik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan mengajkan pertanyaan yang ada pada kuesioner.

---

The unknown factors affecting postpartum contraceptive use in sub-district health centers Jagakarsa makes the writer interested in conducting research on the factors that influence the use of postpartum contraception in Jagakarsa district health center. The factors that will be examined are: predisposing factors (maternal knowledge about contraception and family planning services, maternal attitudes toward contraception, maternal age, maternal education, maternal occupation, number of living children, the youngest child age, reproductive intentions and autonomy on fertility and family planning) , enabling factors (affordability of family planning services) and reinforcing factors (husband support and counseling KB). This research is quantitative research design of case-control study conducted in May-June 2013. In the case of this study population was all women aged 15-49 years, had the smallest child to the age of 0-42 days and using contraception. While population control is all women aged 15-49, have children ages 0-42 tterkecil the day and not using contraception. Number of samples obtained from two different test formula proportions were 49 respondents for the case group and 49 respondents to the control group. Sampling was done by systematic random sampling. Data collected by mengajkan question on the questionnaire."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari store image yang dimiliki oleh area bakery & delica Aeon Store terhadap perceived risk yang dimiliki oleh konsumennya dengan value consciousness sebagai variabel moderasi. Store image terdiri dari lima dimensi yaitu, merchandise, services personnel, convenience, store atmosphere, dan services, sedangkan untuk perceived risk terdiri dari enam dimensi yaitu functional risk, financial risk, physical risk, time risk, social risk, dan psychological risk. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan metode survei, dengan menyebarkan kuesioner ke 100 responden menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan adalah responden yang telah mengunjungi Aeon Store minimal satu kali dalam tiga bulan terakhir, mengetahui produk bakery & delica, dan memiliki usia diatas 18 tahun. Hasil yang didapatkan menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara store image terhadap perceived risk dengan value consciousness sebagai variabel moderasi pada studi produk bakery & delica Aeon Store

---

This study analyzes the influences of store image at bakery & delica Aeon Store towards creating consumer perceived risk with value consciousness as moderator. Store image consist five dimension such as merchandise, services personnel, convenience, store atmosphere, and services. Meanwhile perceived risk consists six dimension such as functional risk, financial risk, physical risk, time risk, social risk, and psychological risk. Quantitative approach be used on this study. Researcher spread questioner to 100 respondents with purposive sampling. Criteria of sample are people who attended Aeon once in past three months, know about bakery & delica Aeon Store, and above 18 years old. Result that appeared show store image has no effect towards perceived risk with value consciousness as moderating variable at bakery & delica product Aeon Store"

"ABSTRAKDisertasi ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara kondisi kongruen dan inkongruen ketika konsumen melihat model iklan yang sebaya dan lebih tua. Ketika konsumen mempersepsikan usianya kongruen ketika melihat model iklan, maka dapat lebih mempengaruhi persepsi produk untuk saya, persepsi evaluasi dan persepsi referensi yang akhirnya mempengaruhi sikap terhadap produk.  Untuk menjawab pertanyaan itu, maka pada penelitian ini diadakan dua studi. Setudi satu membuktikan bahwa kondisi kongruen terjadi pada saat konsumen melihat model iklan yang usianya lebih tua, sedangkan kondisi inkongruen terjadi ketika konsumen melihat model yang sebaya. Study 2 menjawab pertanyaan yang mucul pada studi 1, yaitu persepsi inkongruen anak usia tween yang melihat model iklan sebaya dapat dipengaruhi dengan memperlihatkan model iklan sebaya.

---

ABSTRACTThis dissertation aims to examine the differences between the conditions congruent and incongruent when consumers see the advertising model of the same age and older. When consumers perceive congruent age when seeing the advertising model, it may be affecting the perception of the product for me, perceptual evaluation and perception of reference which ultimately affect attitudes toward the product. To answer that question, so in this study conducted two studies. One of the studies prove that the congruent condition occurs when consumers see the advertising model who is older, while the incongruous condition occurs when consumers see a model of the same age. Study 2 answer the questions that appear on the first study, the perception incongruous tween -age children who saw the ad model peer can be influenced by peer advertising model show

"

"Demokratisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, Self-Assessment System, berpotensi meningkatkan kecurangan pajak. Akibatnya, salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan Joint Program, program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Joint Program terdapat sebuah sistem terintegrasi, yaitu Joint Analysis, yang berguna mengawasi kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor ekspor dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terhadap ketentuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai. Implementasi Joint Analysis harus menerapkan prinsip Good Governance. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC serta menganalisis penerapan prinsip Good Governance pada implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Joint Analysis yang pelaksana programnya adalah DJP dan DJBC telah optimal jika dilihat dari manfaatnya, seperti optimalisasi penerimaan negara, kepatuhan Wajib Pajak (WP), dan perbaikan Probis, dan perbaikan sistem. Adapun posisi pembuat keputusan adalah top-down. Strategi yang digunakan adalah mekanisme pengawasan dan tindak lanjut, seperti pemblokiran dari ABS serta PCA. dengan menggunakan sumber daya manusia, data beserta saluran pertukaran dan analisis datanya, Monev, serta aturannya. Penerapan Good Governance juga telah memenuhi semua asas kecuali rule of law, transparansi (rahasia data WP), efektivitas, dan efisiensi. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi seperti kerangka hukum yang tidak sesuai kondisi lapangan, tidak adanya instrumen efektif untuk menekan pengemplang pajak dan tax fraud, minimnya partisipasi unit kerja vertikal di daerah, dan perbaikan akses data

---

Democratization of the tax collection system in Indonesia, the Self-Assessment System,has the potential to increase tax fraud. As a result, one of the government's efforts to optimize tax revenue is to conduct a Joint Program,a synergy program between the Directorate General of Taxes (DJP) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). In the Joint Program there is an integrated system, namely Joint Analysis, which is useful to oversee the compliance of companies receiving facilities for ease of export imports and business actors in the Special Economic Area to customs, excise, and taxation provisions and support the optimization of state revenues from taxes, customs and excise. Joint Analysis implementation must apply the principles of Good Governance. The purpose of this study is to analyze the implementation of Joint Analysis in DJP and DJBC and analyze the application of good governance principles in joint analysis implementation in DJP and DJBC. The research method used is quantitative with a post-positivistparadigm. The results showed that the implementation of Joint Analysis whose program implementation is DJP and DJBC has been optimal when viewed from the benefits, such as optimization of state revenues, Taxpayer compliance, and busineness process improvement, and system improvements. The decision-making position is top-down. The strategies used are surveillance and follow-up mechanisms,, such as blocking from ABS and PCA. using human resources, data and its data exchange and analysis channels, Monev, and its rules. The implementation of Good Governance has also fulfilled all principles except the rule of law,transparency (wp data secrets), effectiveness, and efficiency. There are several things that must be addressed such as legal frameworks that are not in accordance with field conditions, the absence of effective instruments to suppress tax evasion and tax fraud,the lack of participation of vertical work units in the area, and improvements in data access."