Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat berhasil menciptakan dunia virtual Metaverse Salah satu sektor yang juga merambah dunia virtual Metaverse ini adalah sektor perbankan. Luasnya transaksi yang dimungkinkan dalam dunia virtual ini juga memberikan peluang bagi para penyedia jasa keuangan untuk mengembangkan jasanya ataupun kegiatannya ke dalam Metaverse. tidak hanya bank-bank di luar Indonesia saja namun bank-bank dalam negeri di Indonesia sudah mulai mengumumkan rencananya untuk merambah dunia virtual Metaverse. Kemajuan teknologi yang tidak disertai dengan aturan dan kesiapan pengawasan dari Pemerintah berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para pengguna atau nasabahnya. Penelitian ini membahas lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perluasan kegiatan perbankan di dunia virtual Metaverse. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan didukung oleh hasil wawancara dengan informan atau narasumber terkait. Dari hasil penelitian ini, perluasan perbankan ke dunia virtual Metaverse di Indonesia masih pada tahap awal yaitu sebagai perluasan layanan perbankan digital, sehingga pengaturan terkait pendiriannya di dunia virtual Metaverse serta perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse tidak diatur secara khusus dan masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse diharuskan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, aspek perlindungan data, aspek transparasi informasi dan edukasi, serta aspek penyelesaian sengketa. Selain itu, terkait dengan hal ini OJK memiliki peran dan kewenangan terkait dengan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi, serta pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, bank menghentikan kegiatan dan/atau tindakan lainnya yang dianggap perlu, pengawasan terhadap pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh bank.

---

The rapid development of technology has succeeded in creating the Metaverse virtual world. Banking sector is one of the sectors that has also penetrated the Metaverse virtual world. With the breadth of transactions occurring in this virtual world, there are also possibilities for the financial service providers to develop their services or activities into the Metaverse. Aside from banks outside Indonesia, domestic banks in Indonesia have started to announce their plans to enter the Metaverse virtual world. On the other hand, technological advances that are not accompanied by regulations and monitoring readiness from the Government have the potential to pose a risk of harm to users or customers. This research discusses further related to legal protection for customers in expanding banking activities in the Metaverse virtual world. The type of research in this thesis includes doctrinal legal research or normative research, which is also known as library research or document study, because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. This research method is used in legal research that is carried out by examining existing literature materials supported by the results of interviews with relevant informants or sources. The result of this study shows that the expansion of banking into the Metaverse virtual world in Indonesia is still at an early stage, namely as an expansion of digital banking services, so that regulations related to its establishment in the Metaverse virtual word and legal protection for customers in Metaverse are not specifically regulated and still refer to statutory regulations which are valid at this time. Legal protection for customers in Metaverse is required to pay attention to aspects of safety and security, aspects of data protection, aspects of information transparency and education, as well as aspects of dispute resolution. In addition, related to this, Financial Services Authority (OJK) has roles and authorities related to receiving and providing information services, as well as consumer complaints, conducting legal defense, banks stopping activities and/or other actions deemed necessary, supervising the development of information technology carried out by the banks."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko internet banking, khusunya pada Bank X. Disamping memberikan kemudahan bagi nasabah, internet banking juga berpotensi meningkatkan risiko. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai manajemen risiko oleh Bank Umum terkait internet banking dan bagaimana penerapannya oleh Bank X.Metode penelitian yang digunakan dalam SEBI Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, pengendalian pengamanan serta manajemen risiko hukum dan reputasi. Pelaksanaan manajemen risiko internet banking di Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about the implementation of risk management of internet banking, especially in Bank X. In addition to providing convenience for customers, internet banking is also potentially increase the risk. The issue in this study is how is the legal provisions concerning Risk Management on internet banking and how it is applied by Bank X.

The method used in this research is normative juridical method. The risk management of internet banking is set in SEBI No. 6/18 / DPNP, includes active surveillance by commissioners and directors, security control also legal and reputation risk management. The implementation of risk management on internet banking in Bank X is in accordance with the applicable regulations."

"Branchless Banking merupakan suatu konsep upaya pemberian jasa atau layanan perbankan, yang dilakukan tanpa melalui kantor bank namun menggunakan sarana teknologi dan/atau agen. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Brazil dan Pakistan, Indonesia mewujudkan kegiatan Branchless Banking ini dalam dua bentuk, yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Dalam kegiatan ini, perlindungan bank dan nasabah juga menjadi isu yang penting, mengingat adanya risiko-risko bagi bank dan nasabah. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada pihak bank dan nasabah dalam kegiatan Branchless Banking di Bank X, serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia, Brazil dan Pakistan. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dari segi fungsi layanan antara Layanan Keuangan Digital dengan Laku Pandai, di mana Layanan Keuangan Digital berfungsi sebagai sistem pembayaran, dan Laku Pandai berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dalam hal perbedaan dengan Brazil dan Pakistan, perbedaan sistem perbankan dan landasan hukum menyebabkan perbedaan operasional Branchless Banking. Hasil penelitian ini juga menemukan dalam hal upaya Bank X untuk melindungi dirinya dari risiko dalam kegiatan Branchless Banking, Bank X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya, antara lain: Manajemen Risiko dalam penggunaan Agen, kebijakan Anti Pencucian Uang, Manajemen Risiko dalam pengunaan Teknologi Informasi, serta pengawasan dan pelaporan. Sementara upaya Bank X untuk melindungi nasabahnya, Bank X menerapkan beberapa aspek, antara lain: kebijakan perlindungan konsumen, keterbukaan infomasi dan edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan keamanan dalam transaksi secara elektronik.

---

Branchless Banking is a concept of delivering banking services, not by conventional branch office but through the usage of technology and/or third party agents. Unlike in other countries like Brazil and Pakistan, Indonesia has actualized its branchless banking activities in two forms, which are Digital Financial Service and Laku Pandai. In this activity, bank and customer protections is a key issue, regarding to the risks exposed to banks and customers. Therefore, this thesis discusses the legal protection to banks and consumers in the Branchless Banking activities of Bank X, and the regulation comparison between Indonesia, Brazil and Pakistan. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is descriptive.The results of this research shows that there are functional differences between the Digital Financial Service and Laku Pandai, whereas the Digital Financial Service functions as a payment system, while the Laku Pandai functions as a financial intermediary. Regarding to the difference with Brazil and Pakistan, financial system and legal basis difference results in the operational difference of Branchless Banking. The results also show that in the effort of Bank X to protect itself from Branchless Banking risks, Bank X implements the prudential principles on its operations, which includes: agent usage risk management, anti-money laundering policy, information and technology risk management, and also surveillance and reporting. Meanwhile, in the effort of Bank X to protect its customers, Bank X implements several aspects, including: consumer protection policy, information disclosure and consumer education, complain handling, and also electronic transaction security."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah branchless banking di Indonesia. Dengan keberadaan branchless banking, nasabah bank konvensional dapat mengakses layanan bank melalui agen dalam bentuk kantor pos, minimarket, atau individu yang memiliki badan usaha. Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif telah memberikan landasan untuk operasi branchless banking di Indonesia melalui agen individu. Dengan membandingkan peraturan sekaligus operasi branchless banking di tiga negara lain yakni Kenya, Brazil dan India, telah ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah branchless banking di Indonesia saat ini kurang harmonis dan bisa lebih spesifik dan terperinci.

---

This research aims to assess the adequacy of the legal protection given to customers of branchless banking operation in Indonesia. With the existence of branchless banking operation, customers of conventional banks can access the services of a bank through agents in the form of post offices, minimarkets, or even individuals owning a business entity. Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 on Electronic Money and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 19/POJK.03/2014 concerning Financial Service Without Office in the Framework of Financial Inclusion have provided the basis of branchless banking operation through the use of individual agents. With comparison to regulations as well as operations of branchless banking in three other countries including Kenya, Brazil, and India, it is found that the legal protection given to customers of branchless banking in Indonesia currently lacks synchronization and could be more specific and detailed."

"ABSTRAKUntuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadaiemas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagiBank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diterbitkannya SE BI Nomor 14/7/DPbStersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagaialternatif pembiayaan berskala mikro. Tesis ini membahas mengenai apakahpengaturan mengenai gadai emas di perbankan syariah telah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukumterhadap nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi gadai emas di perbankansyariah disertai contoh kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahanpustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepadanarasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini bersifateksplanatoris. Pengaturan gadai emas syariah menurut peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya sudah mengakomodirkebutuhan nasabah akan kepastian hukum terhadap produk gadai emas syariah.Namun, pada prakteknya masih ada ketentuan maupun kebijakan yang diaturpihak perbankan syariah yang tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalamperaturan perundang-perundangan sehingga masih ada nasabah yang merasadirugikan terkait transaksi gadai emas syariah

---

ABSTRACTTo stop and prevent the existence of irregularities in the practice of pawn gold,Bank Indonesia issued a circular letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dated 29February 2012 about Qardh Securities gold for Islamic banks and SyariahBusiness Unit. Publication of the BI SE number 14/7/DPbS was committed torestore the function of the pawn gold micro-scale financing as an alternative. Thisthesis discusses about whether the arrangements regarding pawn gold in Islamicbanking has been in accordance with the applicable legislation and how the legalprotection of clients who felt disadvantaged in pawn transactions in Islamicbanking accompanied gold case. Research methods used in this study arenormative juridical research, which the source can be obtained from the libraryand study the document, as well as the author of the interview to the speaker toadd information to this research. This is a eksplanatoris research. Pawn goldIslamic settings according to the regulations prevailing in Indonesia currently isbasically already accommodate the needs clients for legal certainty towards thepawn gold products. However, in practice there are still provisions or policies thatregulated parties Islamic banking which is not in accordance with the regulationsset forth in laws--legislation so that there are still customers who feel aggrievedIslamic gold pawn transaction related."

"Kredit macet merupakan salah satu masalah yang masih terjadi dalam sektor jasa keuangan, terutama perbankan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan informasi perkreditan nasabah debitur untuk mengenal calon nasabah terlebih dahulu dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa kredit. Penyediaan informasi perkreditan di Indonesia sendiri dalam praktiknya dilakukan oleh OJK sebagai pemerintah dan LPIP sebagai swasta. Adapun kegiatan pertukaran informasi perkreditan melalui LPIP rentan terhadap penyalahgunaan, oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap nasabah perbankan dalam kegiatan tersebut. Penulisan ini mengkhususkan pembahasan untuk mencari tahu bagaimana pengaturan perlindungan nasabah perbankan dalam kegiatan pertukaran informasi perkreditan melalui LPIP, serta bagaimana implementasi kewajiban perlindungan informasi perkreditan nasabah perbankan oleh PT. Pefindo Biro Kredit sebagai LPIP menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-evaluatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, pengaturan perlindungan nasabah perbankan dalam kegiatan pertukaran infomasi perkreditan melalui LPIP tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, dengan pengaturan utama terdapat di dalam Pasal 32 UU Bank Indonesia yang kemudian diatur lebih lanjut dalam POJK No. 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang kemudian mengacu kepada ketentuan perundangan informasi dan transaksi elektronik, kemudian dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang diatur berupa kewajiban, larangan, kebolehan, serta sanksi bagi LPIP dalam melakukan pengelolaan terhadap informasi perkreditan. Kewajiban LPIP tersebut terkait dengan pengelolaan data, meliputi serta kegiatan lainnya. Kedua, PT. Pefindo Biro Kredit sebagai LPIP telah memenuhi kewajibannya terkait perlindungan informasi perkreditan menurut peraturan perundang-undangan.

---

Non-performing loan is one of the problems that still occur in the financial services sector, especially banking sector. One thing that can be done to prevent that problem is by using debtor credit information to know more about the customers and apply the precautionary principle in providing credit services. The provision of credit information in Indonesia itself in practice is carried out by the OJK as government representative and the LPIP as the private sector. The activity of credit information exchange through LPIP is vulnerable to abuse, therefore this study discusses about the protection of banking customers in that exchange. This thesis focuses on finding out how the regulation of banking customer protection are held in credit information exchange activities through LPIP, and how the implementation of banking customer credit information protection obligations by PT. Pefindo Credit Bureau as LPIP according to statutory regulations. This study uses normative juridical approach with descriptive evaluative research methods. The conclusions of this study are first, the regulations of banking customer protection in credit information exchange activities through the LPIP are scattered in several laws and regulations, with the main regulation contained in Article 32 UU Bank Indonesia and further regulated in POJK No. 42/POJK.03/2019 about Credit Information Management Institutions which then refers to the statutory regulations about information and electronic transactions, then in the Banking Law as amended by Law No. 10 of 1998, and Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The protection that is regulated are in the form of obligations, prohibitions, permissions, and sanctions for LPIP in managing credit information. The LPIP obligations are related to data management, including the collection, processing and distribution of data, as well as other activities. Second, PT. Pefindo Credit Bureau as LPIP has fulfilled its obligations related to the protection of credit information according to statutory regulations."

"Pesatnya perkembangan teknologi informasi semakin membuat layanan internet banking populer di masyarakat. Dengan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh secara online, nasabah dapat memutuskan untuk melakukan transaksi dengan bank kapan dan di manapun konsumen menghendaki. Permasalahannya adalah apa saja standar yang digunakan serta objek dalam pelaksanaan legal audit terhadap layanan internet banking dan dampak yang timbul dari pelaksanaan legal audit internet banking ini terhadap perlindungan kepentingan bank, nasabah, dan pihak ketiga sebagai pihak terkait dalam layanan internet banking ini. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan serta data sekunder seperti pendapat para ahli, dan referensi terkait lainnya. Perlu diingat bahwa terdapat pula resiko-resiko yang melekat pada layanan internet banking, seperti resiko strategik, resiko reputasi, resiko operasional termasuk resiko keamanan dan resiko hukum, resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 agar setiap bank yang menggunakan Teknologi Informasi khususnya internet banking dapat meminimalisir resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari internet banking. Untuk memproteksi kepentingan bank dan nasabah maka legal audit merupakan proses hukum yang harus dilalui sebelum bank mengeluarkan produk layanan internet banking. Legal audit dalam internet banking merupakan proses penilaian atas fakta-fakta hukum yang relevan dengan bank, nasabah dan juga perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). Legal audit yang didasarkan pada standar dan parameter tertentu akan menghasilkan suatu legal opinion tentang apakah produk layanan internet banking itu sah dan valid atau tidak. Di Indonesia, belum ada standar legal audit internet banking. Bank-bank yang menawarkan layanan internet banking memiliki standar legal audit-nya sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena belum memadainya Peraturan yang mengatur secara spesifik tentang legal audit internet banking. Akan tetapi, mengingat pentingnya suatu standar legal audit bagi perlindungan nasabah maka perlu mengacu pada peraturan yang relevan yakni Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, Hukum perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

The rapid development of information technology makes internet banking services more popular in the society. Based on the information from online research, the customer may decide to arrange transactions with bank whenever and wherever customers want. The problem is what standards and objects are used in the implementation of the legal audit of internet banking services and also what impacts that will arising from legal audit of internet banking implementation especially for protection of the interests of banks, customers, and third parties as related parties in the internet banking service. This thesis is written using normative methods that give priority to library research. This research is qualitative study of the literature of the various sources of primary law includes a variety of laws and regulations as well as secondary data such as expert opinions, and other related references. Therefore, Bank Indonesia as the only one banking supervisory agency in Indonesia issued Bank Indonesia Regulation PBI Number 9/15/PBI/2007 that each bank using internet banking in particular information technology to minimize the risks that arise in connection with these activities so all of the bank will get the maximum benefit from internet banking. To protect the interests of the bank and the customer then the legal audit is a legal process that must be passed before the bank can provides internet banking service products. Legal audit in internet banking is the process of assessment of the facts relevant to the bank's legal, customer and also the software or hardware. Legal audit is based on specific standards and parameters will produce a legal opinion on whether the product is legitimate internet banking services and is valid or not. In Indonesia, there is no standards for legal audit in Internet banking mechanism. The banks that offer internet banking services have a legal standard of auditing its only for themself. This may be due to inadequate governing regulations for the specifics of the legal audit in internet banking. However, given the importance of a legal audit standards for the protection of customers, it is necessary to refer to the relevant regulatory, such as rules that issued by Bank Indonesia, consumer protection laws, and the Law on Information and Electronic Transactions."

"ABSTRAKBranchless Banking adalah salah satu solusi untuk menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat marginal. Seiring berjalannya waktu, Branchless Banking juga dimanfaatkan oleh masyarakat ibukota sebagai salah satu penunjang kegiatan ekonomi masyarakat di kota besar. Branchless Banking menyediakan produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki potensi transaski E-Commerce yang sangat potensial. Masyarakat yang melakukan transaksi E-Commerce dapat menggunakan produk dan layanan Branchless Banking untuk Pembayaran. Virtual Credit Card adalah salah satu alat pembayaran yang dapat digunakan dalam Transaksi E-Commerce. Virtual Credit Card Octopay Bank CIMB Niaga adalah Virtual Credit Card yang hanya dapat diakses melalui laman facebook. Virtual Credit Card Octopay adalah produk yang terbilang baru dan belum pernah ada di Indonesia, karena fungsinya yang sebenaranya adalah layaknya Debit Card. Untuk itu skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay serta penerapan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengaturan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay di Indonesia tersebuar di berbagai ketentuan yaitu dalam KUHP, KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK. Penerapan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card di Indonesia secara spesifik diatur dalam PBI APMK yang berlaku bagi kartu kredit dan debit.

---

ABSTRACTBranchless Banking is one of the solution for reaching marginal society’s economic activity. As the time goes by, Branchless Banking is used by people in the city for higher level of economic activity. Branchless banking also perpares financial products which can be reached, simple, and compatible with the citizen needs. Indonesia has big potential on E-Commerce Transactions. People who do the E-Commerce Transaction can use branchless banking’s product and services for the payment. Virtual credit card is one of the payment instrument on E-commerce Transaction. For example, virtual credit card Octopay by CIMB Niaga Bank, is virtual credit card that can only be accessed by facebook web page. Product like Virtual credit card octopay by CIMB Niaga Bank has never been operated in Indonesia before. Virtual credit card octopay , despite of the name itself, has a function that same as debit card. This mini thesis will talk about the regulation of the virtual credit card octopay consumer and also the application of the virtual credit card octopay protection. The research of this mini thesis is book-based resulting descriptive research. The conclusion of this mini thesis found that the regulation of virtual credit card octopay consumer protection in Indonesia can be found in many regulation; Criminal Law Regulation, Private Law Regulation, Consumer Protection Regulation, Banking Regulation, BI Regulation, and OJK Regulation. The application of virtual credit card consumer protection spesifically regulated on BI Regulation concerning Payment Instrument Using Card, which is applied for both debit card and credit card."

"Saat ini perkembangan teknologi dan Internet sangat pesat, semua hal menjadi lebih mudah. Salah satu sektor yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah Perbankan, sebuah sub-sektor ekonomi yang memobilisasi dana publik. Dibalik kenyamanan yang diperoleh dari penggunaan Internet Banking, Ada juga risiko yang terdapat dalam penggunaan layanan ini, antara lain, banyak pelanggaran hukum mengenai data pribadi melalui Internet dan juga tentang risiko keuangan yang diderita oleh nasabah bank di penggunaan Internet Banking. Para penjahat IT menyebabkan industri perbankan harus menyiapkan fitur keamanan yang mampu menjaga tingkat kepercayaan publik bahwa transaksi elektronik tersebut aman. Kemudian hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, yaitu bagaimana ketentuan dan undang-undang tentang Internet Banking di Indonesia, kemudian bagaimana Bank dapat bertanggung jawab dalam keamanan data dan informasi nasabah, dan bagaimana bank melindungi pelanggan ini ketika ada masalah saat menggunakan Internet Banking. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian berbasis perpustakaan dilakukan dari bahan-bahan pada buku, jurnal, dan juga hukum dan peraturan, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada pekerja Bank X. Dengan demikian terdapat berbagai bentuk perlindungan bagi pelanggan yang menggunakan layanan Internet Banking yang disediakan oleh bank, sedangkan dalam hal tanggung jawab bank sebagai penyedia layanan Internet Banking, pelanggan lebih meningkatkan kesadaran dan ketelitian dalam menggunakan layanan Internet Banking.

---

At the present the development of technology and the Internet has been very rapid, everything has been made easier. One sector that is affected by the development of information and communication technology is Banking, an economic sub-sector that mobilizes public funds. Behind the convenience obtained from the use of Internet Banking, there are also risks that can be used in the use of this service, among others, many violations of law regarding personal data via the Internet and also regarding financial risks suffered by bank customers in the use of Internet Banking The IT criminals cause the Banking industry to be able to prepare security features that are able to maintain the level of public confidence that electronic transactions are safe. Then this raises a number of questions, namely how the provisions and laws regarding Internet Banking in Indonesia, how a Bank can be responsible in the security of customer data and information, and how banks protect these customers when there are problems when using Internet Banking.This research is conducted by utilizing the normative research method, in which library based research is conducted from the materials on the books, journal, and also laws and regulations, and field research by conducting interview on Bank X worker. Thus there are various forms of protection for customers using Internet Banking services provided by banks, while in terms of bank responsibility as an Internet Banking service provider, the customer is more increased awareness and thoroughness in using Internet Banking services."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peranan perbankan dalam pemberian kreditkepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), salah satu faktornya UMKMtelah membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa kita dilanda badai krisismoneter dan krisis financial ini menandakan bahwa UMKM merupakan sektorusaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, namun disisilain adalah isu dominan yang muncul dalam pembiayaan oleh perbankan kepadaUMKM antara lain, perusahaan dianggap tidak layak secara bisnis, kuranginformasi, tidak memiliki agunan dan atau agunan yang ada tidak mencukupi,serta berbagai permasalahan legalitas. Berbagai upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM terlihat dari komitmen pemerintah melalui perbankan,namun masih terkendala pada usaha UMKM yang umumnya masih terkatagoribelum bankable, terutama dikaitkan dengan ketentuan prudential banking yangditetapkan oleh Bank Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalahmelalui pendekatan hukum normatif dengan melakukan pendekatan hukum secaraempiris yang memaparkan kondisi riil dilapangan perihal pemberian fasilitaskredit bagi sektor Usaha Kecil dan Menengah. Hasil dari penelitian terlihat bahwaperbankan dalam pemberian kreditnya harus mengutamakan prinsip kehati – hatidalam pemberian kredit, disisi lainnya masih relatif terbatasnya akses UMKMkepada lembaga keuangan, khususnya perbankan, telah menghadirkankesenjangan (gap) antara mekanisme kehati-hatian yang dijalankan lembagakeuangan/perbankan dan kondisi usaha UMKM yang belum bankable. Untuk ituagar perbankan dapat berperan optimal dalam pemberian kredit kepada UMKM,perbankan dapat melakukan linkage program dengan lembaga keuangan lainnyaseperti Bank Perkreditan Rakyat atau dengan Lembaga Keuangan Mikro.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of banks in lending to Micro, Small and MediumEnterprises (SMEs),one of the factors of SMEs have proven durability , especiallywhen our nation stormy financial crisis and the financial crisis indicates that theSME sector is the main buffer that can absorb a lot of labor, but on the other handis the dominant issues that arise in financing by banks to SMEs, among others, thecompany is not considered viable business, uninformed, and do not have collateralor insufficient collateral, as well as a variety of legal issues. Various attempts tocultivate seen from the government's commitment to SMEs through the bankingsystem, but is still constrained by the SME are generally still not bankable, mainlyassociated with prudential banking provisions stipulated by Bank Indonesia. Theresearch method that I use is legal normative approach by conducting an empiricalapproach to the law that describes the real conditions in the field regarding thegranting of credit facilities to Small and Medium Enterprises sector. The results ofthe study shows that the banks should give priority in granting credit bankingprinciples - care in the provision of credit, the other side is still relatively limitedaccess of SMEs to financial institutions, particularly banks, has presented the gapbetween prudential mechanism run financial institutions / banks and businessconditions of SMEs are not bankable. For that to be able to play optimally banksin lending to SMEs, banks can perform linkage programs with other financialinstitutions such as rural banks or microfinance institutions"