Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementrian Komunikasi dan Informatika Indonesia bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia. Tbk membangun dan menetapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menangani tracing dan tracking virus COVID-19 di Indonesia (Plate, 2020). Aplikasi PeduliLindungi dikembangakan dengan menggunakan metode pengembangan aplikasi Development and Operation (DevOps). Namun dalam pengembangannya terdapat beberapa permasalahan pada status pengembangan aplikasi PeduliLindungi dengan menggunakan metode pengembangan DevOps yakni sekitar 5% pengembangan aplikasi yang dikerjakan berpotensi untuk ditunda, 8% tertunda dan 2% telah dihentikan (Qiantori, 2022). Berdasarkan data tersebut diketahui dari 100% persentasi pengembangan aplikasi, sebanyak 15% pengembangan aplikasi PeduliLindungi megalami permasalahan dalam pengembangannya. Berdasarkan analisis peneliti mengenai kesenjangan antara ekspektasi dan realita maka persentasi kelancaran pengembangan aplikasi peduliLindungi menggunakan metode DevOps tidak memenuhi target. Dalam penelitian ini analisis fishbone dilakukan dengan memetakan akar permasalahan dalam tantangan adopsi DevOps terdapat akar permasalahan kurang matangnya penerapan metode DevOps pada pengembangan aplikasi. Menurut (Hamunen, 2016)kurang matangnya penerapan metode DevOps pada pengembangan aplikasi PeduliLindungi masuk pada Problems with adapting organizational processes to DevOps. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti mengkaji lebih lanjut akar permasalahannya yaitu belum pernah dilakukan pengukuran tingkat kematangan pengembangan aplikasi DevOps menggunakan Bucena DevOps Maturity Model dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kematangan. Penelitian ini berjenis applied research serta metode analisis data yang digunakan adalah mixed-methods. Berdasarkan penelitian menggunakan Bucena DevOps Maturity Model tingkat kematangan metode pengembangan aplikasi PeduliLindungi yakni dengan menggunakan metode DevOps adalah 3,49 Defined, dan terdapat 6 faktor yang diberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tingkat kematangan DevOps. Rekomendasi perbaikan telah melewati proses validasi oleh Head of Technology pengembangan aplikasi PeduliLindungi. dengan adanya penelitian ini tim mendapatkan gambaran mengenai tingkat kematangan DevOps pada PeduliLindungi termasuk mengenai faktor-faktor pada dimensi yang mempengaruhi nilai Maturity rendah serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tingkat kematangan DevOps pada PeduliLindungi serta penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya penelitian terdahulu terkait DevOps Maturity Level termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi Maturity Level.

---

The Indonesian Ministry of Communication and Information in collaboration with PT. Telkom Indonesia. Tbk builds and establishes the use of the PeduliLindungi application to handle tracing and tracking the COVID-19 virus in Indonesia (Plate, 2020). The PeduliLindungi application was developed using the Development and Operations (DevOps) application development method. However, in its development there are several problems with the development status of the PeduliLindungi application using the DevOps development method, namely about 5% of application development that is being carried out has the potential to be delayed, 8% is delayed and 2% has been discontinued (Qiantori, 2022). Based on this data, it is known that from 100% percentage of application development, as much as 15% of PeduliLindungi application development has problems in its development. Based on the researcher's analysis of the gap between expectations and reality, the percentage of smooth development of the CareLindung application using the DevOps method did not meet the target. In this study, fishbone analysis was carried out by mapping the root causes in the challenge of DevOps adoption, there are root causes of the lack of maturity of the application of the DevOps method in application development. According to (Hamunen, 2016) the immaturity of the application of the DevOps method in the development of the PeduliLindung application is included in Problems with adapting organizational processes to DevOps. To answer these problems, the researchers further examined the root of the problem, namely that the maturity level of DevOps application development has never been measured using the Bucena DevOps Maturity Model and provided recommendations for improvements to increase maturity. This research is applied research type and the data analysis method used is mixed-methods. Based on research using the Bucena DevOps Maturity Model, the maturity level of the PeduliLindungi application development method using the DevOps method is 3.49 Defined, and there are 6 factors that are recommended for improvement to increase the DevOps maturity level. The recommendation for improvement has passed the validation process by the Head of Technology for PeduliLindungi application development. With this research, the team gets an overview of the maturity level of DevOps at Cares for Protect including the factors on the dimensions that affect the low Maturity value as well as recommendations for improvement to increase the maturity level of DevOps at PeduliLindungi and this research provides an academic contribution by enriching previous research related to DevOps Maturity Level including Factors Affecting Maturity Level."

"Kementrian Komunikasi dan Informatika Indonesia bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia. Tbk membangun dan menetapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menangani tracing dan tracking virus COVID-19 di Indonesia (Plate, 2020). Aplikasi PeduliLindungi dikembangakan dengan menggunakan metode pengembangan aplikasi Development and Operation (DevOps). Namun dalam pengembangannya terdapat beberapa permasalahan pada status pengembangan aplikasi PeduliLindungi dengan menggunakan metode pengembangan DevOps yakni sekitar 5% pengembangan aplikasi yang dikerjakan berpotensi untuk ditunda, 8% tertunda dan 2% telah dihentikan (Qiantori, 2022). Berdasarkan data tersebut diketahui dari 100% persentasi pengembangan aplikasi, sebanyak 15% pengembangan aplikasi PeduliLindungi megalami permasalahan dalam pengembangannya. Berdasarkan analisis peneliti mengenai kesenjangan antara ekspektasi dan realita maka persentasi kelancaran pengembangan aplikasi peduliLindungi menggunakan metode DevOps tidak memenuhi target. Dalam penelitian ini analisis fishbone dilakukan dengan memetakan akar permasalahan dalam tantangan adopsi DevOps terdapat akar permasalahan kurang matangnya penerapan metode DevOps pada pengembangan aplikasi. Menurut (Hamunen, 2016)kurang matangnya penerapan metode DevOps pada pengembangan aplikasi PeduliLindungi masuk pada Problems with adapting organizational processes to DevOps. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti mengkaji lebih lanjut akar permasalahannya yaitu belum pernah dilakukan pengukuran tingkat kematangan pengembangan aplikasi DevOps menggunakan Bucena DevOps Maturity Model dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kematangan. Penelitian ini berjenis applied research serta metode analisis data yang digunakan adalah mixed-methods. Berdasarkan penelitian menggunakan Bucena DevOps Maturity Model tingkat kematangan metode pengembangan aplikasi PeduliLindungi yakni dengan menggunakan metode DevOps adalah 3,49 Defined, dan terdapat 6 faktor yang diberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tingkat kematangan  DevOps. Rekomendasi perbaikan telah melewati  proses validasi oleh Head of Technology pengembangan aplikasi PeduliLindungi. dengan adanya penelitian ini tim mendapatkan gambaran mengenai tingkat kematangan DevOps pada PeduliLindungi termasuk mengenai  faktor-faktor pada dimensi yang mempengaruhi nilai Maturity rendah serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tingkat kematangan DevOps pada PeduliLindungi serta penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya penelitian terdahulu terkait DevOps Maturity Level termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi Maturity Level.

---

The Indonesian Ministry of Communication and Information in collaboration with PT. Telkom Indonesia. Tbk builds and establishes the use of the PeduliLindungi application to handle tracing and tracking the COVID-19 virus in Indonesia (Plate, 2020). The PeduliLindungi application was developed using the Development and Operations (DevOps) application development method. However, in its development there are several problems with the development status of the PeduliLindungi application using the DevOps development method, namely about 5% of application development that is being carried out has the potential to be delayed, 8% is delayed and 2% has been discontinued (Qiantori, 2022). Based on this data, it is known that from 100% percentage of application development, as much as 15% of PeduliLindungi application development has problems in its development. Based on the researcher's analysis of the gap between expectations and reality, the percentage of smooth development of the CareLindung application using the DevOps method did not meet the target. In this study, fishbone analysis was carried out by mapping the root causes in the challenge of DevOps adoption, there are root causes of the lack of maturity of the application of the DevOps method in application development. According to (Hamunen, 2016) the immaturity of the application of the DevOps method in the development of the PeduliLindung application is included in Problems with adapting organizational processes to DevOps. To answer these problems, the researchers further examined the root of the problem, namely that the maturity level of DevOps application development has never been measured using the Bucena DevOps Maturity Model and provided recommendations for improvements to increase maturity. This research is applied research type and the data analysis method used is mixed-methods. Based on research using the Bucena DevOps Maturity Model, the maturity level of the PeduliLindungi application development method using the DevOps method is 3.49 Defined, and there are 6 factors that are recommended for improvement to increase the DevOps maturity level. The recommendation for improvement has passed the validation process by the Head of Technology for PeduliLindungi application development. With this research, the team gets an overview of the maturity level of DevOps at Cares for Protect including the factors on the dimensions that affect the low Maturity value as well as recommendations for improvement to increase the maturity level of DevOps at PeduliLindungi and this research provides an academic contribution by enriching previous research related to DevOps Maturity Level including Factors Affecting Maturity Level."

"Perkembangan implementasi teknologi informasi dan komunikasi TIK di bidang kepemerintahan saat ini semakin meningkat pesat baik untuk peningkatan kinerja internal organisasi maupun untuk peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan banyak perbaikan dalam penerapan TIK untuk mendukung pencapaian pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel Untuk mendukung hal tersebut Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang merupakan unit TIK pusat di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan banyak proyek TIK Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat kematangan pelaksanaan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan Model kematangan yang digunakan adalah Project Management Maturity Model PMMM yang disesuaikan dengan Project Management Body of Knowledge PMBoK Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan adalah tingkat 2 Hal ini menunjukkan bahwa Pusintek telah memiliki kebijakan dan standar dalam pelaksanaan manajemen proyek Namun berdasarkan pemeriksaan dan observasi dokumen yang dilakukan penelitian ini pelaksanaan manajemen proyek belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan tersebut Menurut PMMM tingkat 2 menunjukkan belum adanya konsistensi dalam pemahaman dan pelaksanaan manajemen proyek Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pusintek Kementerian Keuangan untuk dapat mencapai kematangan tingkat 3 Rekomendasi mencakup beberapa aspek yaitu aspek kebijakan yang terdiri dari melakukan sosialisasi kebijakan dan menyusun beberapa prosedur yang dibutuhkan aspek sumber daya manusia yang terdiri dari memberikan pelatihan manajemen proyek evaluasi manajemen proyek dan manajemen program serta melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja tim proyek serta aspek teknologi yang terdiri dari pemanfaatan tools atau sistem manajemen proyek.

---

The implementation of information and communication technology ICT in government today is growing rapidly both to improve the internal performance of the organization and to improve the quality of public services The Ministry of Finance is one of the government agencies that make a lot of improvements in the implementation of ICT to encourage the achievement of credible and accountable financial management To support this Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek which is the IT department of the Ministry of Finance did a lot of ICT projectsThis study was conducted to evaluate and analyze the maturity level of project management implementation in Pusintek Ministry of Finance Maturity model used is Project Management Maturity Model PMMM which is adapted to the Project Management Body of Knowledge PMBOK The result of this study indicates that the project management maturity level in Pusintek Ministry of Finance is level 2 It means that Pusintek already have policies and standards in the implementation of project management However based on the evaluation and documents observation conducted by this study the implementation of project management have not been fully based on the policies According to PMMM level 2 shows the lack of consistency in the understanding and implementation of project management This study also provides some recommendations that can be done by Pusintek to achieve the maturity level 3 The recommendations are grouped into three aspects policy by disseminating the policy and developing the necessary procedures human resource by providing project management project management evaluation and management program training and evaluating and measuring the performance of the project team and technology by more using the project management tools and systems Keywords Project Management Maturity Level PMMM PMBOK."

"ABSTRAKDitengah ketatnya persaingan industri perbankan dan tantangan perekonomian yang penuh ketidakpastian, perbankan harus mampu mencari strategi untuk bertahan sambil terus-menerus berinovasi terhadap berbagai produk dan layanannya. Service Oriented Architecture SOA sebagai salah satu konsep yang bisa menjawab tantangan tersebut telah hadir di Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2014. Dalam penerapannya sejauh ini, pendekatan pembangunan SOA yang per proyek menyebabkan populasi servis terus bertambah namun nilai tambah yang dimiliki oleh SOA kurang tercapai. Sedangkan posisi SOA semakin strategis karena sudah menopang operasional Bank. Dibutuhkan suatu mekanisme evaluasi untuk memperbaiki kondisi yang ada. Oracle SOA Maturity Model hadir sebagai solusi untuk mengevaluasi penerapan SOA dan memberikan langkah rekomendasi untuk perbaikan proses untuk peningkatan kematangannya. Dengan metode wawancara dan dipandu dengan karakteristik domain di setiap tingkat kematangan, diketahui tingkat kematangan SOA di BMI berada pada tingkat 2 systematic . Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi aktifitas remediasi pada ke 8 domain yang ada. namun prioritas rekomendasi aktifitas remediasi diberikan kepada 2 domain terendah, yaitu domain proyek dan domain tata kelola.

---

ABSTRACTIn the midst of intense banking industry competition and uncertain economic challenges, banks must be able to find a strategy to survive while continuously innovating their products and services. Service Oriented Architecture SOA as one concept that can answer the challenges that have been present at Bank Muamalat Indonesia since 2014. In its application so far, the SOA development approach that per project has led to a growing service population but the added value of SOA is lacking. While the position of SOA is more strategic because it supports the Bank 39 s operations. An evaluation mechanism is needed to improve the existing conditions. Oracle SOA Maturity Model comes as a solution to evaluate the application of SOA and provides a recommendation step for process improvement and improved maturity. With interview method and guided by domain characteristic in every levelof maturity, concluded SOA maturity level in BMI is at level 2 systematic. The results of this study provide recommendations on remediation activities to the 8 domains. But priority recommendations for remediation activities are given to the two lowest domains, the project domain and the governance domain"

"Di era modern saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) sudah menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pada akhir tahun 2014 divisi TI FIF telah melakukan assessment IT Governance menggunakan COBIT 5 ? Process Assessment Model (PAM). Hasil assessment tersebut menunjukan terjadi beberapa masalah di dalam penerapan manajemen proyek TI di FIF.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan manajemen proyek di FIF dan memberikan rekomendasi kepada divisi TI FIF terkait kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan manajemen proyek yang diharapkan sesuai dengan target IT Governance. Model kematangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Project Management Maturity Model (PMMM) yang dikembangkan oleh PM Solutions yang disesuaikan dengan Project Management Body of Knowledge (PMBoK) dari Project Management Insititute (PMI) yang kemudian akan dipetakan ke dalam COBIT 5.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di divisi TI FIF saat ini masih berada pada level 2. Hal ini menjadi kesenjangan di mana target organisasi berada pada level 3. Terdapat 39 proses manajemen proyek yang ditargetkan FIF, namun 24 proses tidak mencapai target kematangan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penerapan manajemen proyek di FIF berdasarkan 24 proses tersebut, yang kemudian dikelompokan ke dalam empat aspek, yaitu: aspek teknologi, aspek kebijakan, aspek work product, dan aspek sumber daya manusia, dengan tujuan mendukung pencapaian target IT Governance organisasi.

---

Currently, it can?t be denied that the use of Information Technology (IT) has become a strategic necessity in improving the company's competitive advantage. Regarding to fulfill this need, in the end of 2014, FIF IT division has conducted an assessment of IT Governance using COBIT 5 - Process Assessment Model (PAM). The assessment results indicated there was some problem about the implementation of IT project management at FIF.

This study was conducted to determine the level of IT project management maturity at FIF and provide recommendations to FIF IT division related anything of needs that shall be provided in order to achieve project management maturity level expectation. The Maturity model of study is Project Management Maturity Model (PMMM) developed by PM Solutions which is tailored with Project Management Body of Knowledge (PMBOK) from the Project Management Institute (PMI) then mapped to COBIT 5.

The results of this research showed that the maturity level of project management implementation at FIF IT division still at level 2. This has become a gap since the target organization are at level 3. There are 39 project management processes that are targeted by FIF, but 24 process does not reach the maturity target. This research also gives recommendations for improvement of the implementation of project management in FIF, in which grouped into four aspects, namely: technology aspects, policy aspects, work product aspects , and human resources aspects. This recommendations are expected to increase the maturity level of project management implementation in FIF as expected by organization."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi di mana berdasarkan data World Risk Report di tahun 2020 Indonesia menduduki posisi ke-35 di dunia. E-government menjadi salah satu upaya BMKG dalam memberikan pelayanan publik berupa informasi melalui Aplikasi InfoBMKG. Namun, dalam pelaksanaanya Aplikasi InfoBMKG menemui berbagai masalah, yaitu tidak bisa diakses, error, tidak dapat memuat data, tidak bisa diakses (blank page/force close), pencarian lokasi gagal, informasi tidak menyeluruh, dan tampilan aplikasi yang kurang menarik serta terkesan berantakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kematangan Aplikasi InfoBMKG dalam perspektif bisnis internal COBIT 4.1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelayanan publik, e-service, e-maturity level, dan COBIT 4.1. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-dimensi fungsionalitas proses bisnis, mengelola perubahan bisnis, dan produktivitas operasional dan staf berada di level 2 yaitu repeatable but intuitive yang dapat dikategorikan bahwasanya di tingkat ini BMKG sudah melakukan beberapa upaya untuk aplikasi InfoBMKG namun belum terdapat standar prosesnya. Sedangkan untuk sub-dimensi kebijakan internal mendapatkan skor level 1 yaitu non existing di mana di level atau tingkat tersebut menunjukkan bahwa sub dimensi kebijakan internal masih dalam tahap paling awal sehingga setiap proses yang terjadi belum terdefinisi dengan baik. Melihat dari tingkat atau level di setiap sub-dimensi di atas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan Aplikasi InfoBMKG dalam perspektif bisnis internal COBIT 4.1 mendapatkan nilai 1.8 yang berarti Aplikasi InfoBMKG belum mencapai tingkat kematangan level 2 (repeatable but intuitive).

---

Indonesia is one of the countries that has a fairly high potential for disasters where based on World Risk Report data in the previous year Indonesia was in the 35th position. E-government is one of BMKG's efforts in providing services in the form of public information through the InfoBMKG Application. However, in its implementation, the InfoBMKG application encountered various problems, namely inaccessibility, errors, unable to load all data, inaccessibility (blank page/force close), failed location search, incomplete information, and the appearance of the application was less attractive and impressed. untidy. This research was conducted to analyze the maturity level of the InfoBMKG application in the perspective of COBIT 4.1 internal business. The theory used in this research is public service, e-service, e-maturity level, and COBIT 4.1. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth data collection techniques and literature study. The results show that the sub-dimensions of business process functionality, managing business change, and operational and staff productivity are at level 2, namely repeatable but intuitive which can be categorized that at this level BMKG has made several efforts for the InfoBMKG application but there is no standard process yet. Meanwhile, for the internal policy sub-dimension, the score is level 1, namely the non-existing level, which indicates that the internal policy sub-dimension is still in the early stages so that every process that occurs is not well defined. Looking at the level or levels in each of the sub-dimensions above, it can be said that the maturity level of the InfoBMKG Application in the internal business perspective of COBIT 4.1 gets a score of 1.8, which means that the InfoBMKG application has not yet reached maturity level 2 (repeatable but intuitive)."

"PT Tri Adi Bersama (Anteraja) adalah perusahaan startup (startup) yang bergerak di bidang logistik dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Dengan mengusung moto “Semangat Kolaborasi”, pengelolaan SDM difokuskan kepada pemulihan pasca COVID-19. Induk perusahaan telah menetapkan Program Pengembangan Kompetensi Karyawan yang tertuang pada laporan tahunan yaitu penerapan e-learning bagi Anteraja yang diberi nama Belajaraja Learning Center. Belajaraja merupakan platform berupa e-learning bagi para karyawan di Anteraja sebagai strategi perusahaan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan attitudes yang dibutuhkan dalam organisasi. Belajaraja diharapkan menjadi standard penerapan E-learning bagi seluruh perusahaan dibawah Holding Grup. Demi mencapai hal tersebut diperlukan adanya tolak ukur penilaian sejauh mana tingkat kematangan pada implementasi Belajaraja. Karena konsep penilaian kematangan yaitu untuk memastikan bahwa desain/perancangan, pengembangan dan penerapan dari Elearning Belajaraja dapat memenuhi kebutuhan karyawan, pemateri dan institusi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur tingkat kematangan implementasi e-learning Belajaraja pada Anteraja serta rekomendasi perbaikan terhadap implementasi e-learning Belajaraja di Anteraja. Mixed-method dipilih pada penelitian kali ini dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dari e-learning maturity model. Model dipilih berdasarkan hasil perbandingan model dan analisa 3c2s. Terdapat 8 responden yang merupakan karyawan Anteraja yang terlibat dalam pengembangan, pemeliharaan dan penerapan dari e-learning Belajaraja. Hasil perhitungan kematangan yaitu satisfaction score kematangan pada e-learning Belajaraja sebesar 39 yang masih berada pada level 2 practicing. Terdapat 3 dimensi kapabilitas yang sudah memiliki kinerja yang baik pada level 3 stabilized dan 2 dimensi kapabilitas pada level practicing. Dari segi proses terdapat 6 proses yang sudah berada pada level 3 stabilized dan 4 proses pada level 2 practicing. Hasil dari dimensi dan proses yang masih berada pada level practicing menghasilkan rekomendasi perbaikan pada e-learning Belajaraja.

---

PT Tri Adi Bersama (Anteraja) is a logistics startup with its head office in Jakarta, Indonesia. Anteraja's performance was quite satisfactory compared to previous years. Carrying out the motto "Spirit of Collaboration", HR management for the development of post-COVID-19 recovery. The Parent Company has established the oldest Employee Competency Development Program in the annual report, namely the implementation of e-learning for Anteraja which is named the Belajaraja Learning Center. Belajaraja is a platform in the form of e-learning for employees at Anteraja as a strategic company to share knowledge, skills, and attitudes needed in the organization. Belajaraja is expected to become the standard for implementing E-learning for all companies under the Holding Group. In order to achieve this, it is necessary to have a benchmark for evaluating the degree of maturity in the implementation of Belajaraja. A key concept of maturity assesment is to ensure that the design/design, development and implementation of the Belajaraja E-learning can meet the needs of employees, presenters and institutions.

The purpose of this research is to measure the maturity level of the implementation of Belajaraja e-learning at Anteraja as well as recommendations for improvements to the implementation of Belajaraja e-learning at Anteraja. This study's Mixed-method was chosen by collecting data from a questionnaire from e-learning maturity model. The model was selected based on the results of the comparison of models and 3c2s analysis. There are 8 respondents whare Anteraja employees involved in developing, maintaining, and implementing the Belajaraja e-learning.

The result of the maturity calculation is the maturity score satisfaction in the Belajaraja e-learning of 39 which is still at level 2 practice. There are 3 dimensional capabilities that already have good performance at level 3 stable and 2 dimensional capabilities at the training level. In terms of process, there are 6 processes that are already at level 3 steady and 4 processes at level 2 practice. The results of the dimensions and processes that are still at the practice level produce recommendations for improvements to the Belajaraja e-learning."

"Fungsi IT Service Desk di dalam sebuah organisasi adalah sebagai kontak satu pintu yang menangani keluhan dari pengguna sistem aplikasi dan memberikan bantuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna sistem. Untuk menunjang fungsi tersebut, pemanfaatan manajemen pengetahuan menjadi kebutuhan yang berperan penting dalam membantu mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan cepat. Berdasarkan data pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, penyelesaian complain IT Service Desk Bank XYZ belum mencapai SLA. Salah satu yang mempengaruhi hal tersebut adalah pengelolaan informasi atau pengetahuan di IT Service Desk dalam menunjang penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui level atau tingkat kematangan implementasi knowledge management pada IT Service Desk Bank XYZ serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen pengetahuan pada IT Service Desk Bank XYZ. Penelitian ini menggunakan metode mixed method. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan kuesioner yang disusun berdasarkan framework dari APO dengan responden pekerja di IT Service Desk Bank XYZ. Sedangkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara. Dari hasil pengukuran tingkat kematangan dapat diketahui bahwa implementasi manajemen pengetahuan di IT Service Desk Bank XYZ berada pada tingkat kematangan level 4 (refinement). Penelitian ini menghasilkan sebelas rekomendasi perbaikan implementasi manajemen pengetahuan.

---

The function of the IT Service Desk in an organization is as a single point of contact that provides help and assistance to users to overcome problems of applications that they face. Utilizing knowledge management is crucial for supporting the function since it makes it easier to rapidly and completely gather the necessary information. Based on the data from 2020 until 2022, complaint resolution time in IT Service Desk Bank XYZ has not reach the target. The management of information or knowledge in the IT Service Desk to support the execution of everyday job is one of the causes of this. This study's goals are to assess the IT Service Desk's knowledge management maturity level and offer suggestions for strengthening knowledge management implementation quality. This research used both quantitative and qualitative or mixed method. An APO-based questionnaire that was issued to IT Service Desk staff members as respondents is used for quantitative research. According to the results of the maturity level measurement, the IT Service Desk at XYZ Bank has knowledge management maturity at level 4 (refinement).. Considering the questionnaire's findings, expert validation was carried out and then eleven recommendations for improvement were made."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia yang sangat signifikan menuntut peran aktif pemerintah untuk terus mencukupi kebutuhan koneksi internet dan pembangunan infrastruktur TI. Adanya pandemik Covid 19 memberikan tantangan terhadap birokrasi dalam pelayanan publik pemerintahan. Upaya transformasi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan proses layanan pemerintahan dengan membuat layanan digital yang baru. Menkominfo menyatakan bawah pemerintah memiliki aplikasi pelayanan sekitar 24.400 aplikasi, sehingga diperlukan integrasi antar substansi pemerintah untuk meningkatkan data informasi sistem. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu meningkatkan tata kelola TI pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Korlantas Polri merupakan satuan kerja Polri yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas terutama dalam pengelolaan data kendaraan nasional yang disebut dengan sistem ERI. Sistem ERI telah terintegrasi dengan berbagai sistem internal dan eksternal Korlantas. Selain itu, adanya database data kendaraan yang dikelola oleh BAPENDA yang mengakibatkan duplikasi data kendaraan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui berapa tingkat kematangan tata kelola TI sistem ERI sehingga data kendaraan Korlantas memiliki kualitas data yang baik dan valid sesuai standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan SPBE dengan pemanfaatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penilaian dokumen terhadap pemangku kepentingan sistem ERI. Pertanyaan wawancara mengacu pada indikator - indikator SPBE yang berjumlah 47 indikator dan dilakukan perhitungan nilai indeks SPBE. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai indeks SPBE sebesar 1,48 dengan predikat kurang. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dengan pemangku kepentingan sistem ERI bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi saat ini dan rekomendasi yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut, perlunya penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sistem ERI, perencanaan inovasi bisnis dan manajemen risiko yang lengkap, peningkatan kemampuan personel dalam pemahaman implementasi SPBE serta melibatkan satuan kerja TIK untuk mendukung dalam perencanaan, uji fungsi dan evaluasi sistem

---

The significant increase in internet users in Indonesia demands an active role from the government to continuously meet the needs of internet connectivity and IT infrastructure development. The Covid-19 pandemic has posed challenges to the bureaucracy in public governance. Digital transformation efforts are utilized to enhance government service processes by creating new digital services. The Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) stated that the government has around 24,400 service applications, necessitating integration among government entities to improve data and information systems. Given this situation, the government needs to enhance the governance of public service IT to optimize services to the public. Korlantas Polri is a unit of the Indonesian National Police responsible for traffic management, particularly in the management of the national vehicle data known as the ERI system. The ERI system has been integrated with various internal and external Korlantas systems. Additionally, there is a vehicle database managed by BAPENDA, which leads to data duplication. Therefore, the aim of this research is to determine the maturity level of the IT governance of the ERI system to ensure that Korlantas vehicle data has good quality and is validated according to standards. This research adopts the SPBE approach utilizing qualitative methods. Data collection is conducted through interviews and document assessments with stakeholders of the ERI system. Interview questions refer to the 47 indicators of the SPBE and the calculation of the SPBE index value is performed. Based on the data collected, the SPBE index value obtained is 1.48, indicating a "poor" rating. These results have been confirmed and validated by ERI system stakeholders, indicating that the data obtained aligns with the current conditions and recommendations that will be provided. Based on these findings, it is necessary to establish policies and regulations for managing the ERI system, comprehensive business innovation and risk management planning, personnel capacity enhancement in understanding SPBE implementation, and involvement of the IT unit to support planning, functional testing, and evaluation of the ERI system"

"Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Egovernment juga wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi dan administrasi publik merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan sebagai sarana akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan menciptakan hubungan masyarakat dengan pemerintah secara lebih mudah dan transparan.Direktorat Jenderal Pajak telah meletakkan dasar pembangunan sistem perpajakan yang lebih baik pada implementasi e-government, yaitu dengan menerapkan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat seperti dengan dimulainya wajib pajak menilai aset dan penerimaan dapat dikenai pajak, penyederhanaan pengisian formulir serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan layanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana tingkat sevice maturity implementasi egovernment pada situs www.pajak.go.id, kemudian bagaimana tingkat delivery maturity implementasi e-government pada situs pajak.go.id dan yang terakhir bagaimana tingkat overall maturity implementasi e-government pada situs www.pajak.go.id ?Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kematangan e-government situs pajak.go.id masih berada pada level Innovative Leader menunjukkan kejelasan yang kuat akan layanan online yang disediakan, tapi memiliki kesempatan yang signifikan untuk tumbuh berkembang dengan memaksimalkan potensi layanan online dan meningkatkan layanan delivery maturity.

---

Development of e-government is an effort of the government of Indonesia in the framework of enhancing the quality of public services and performance of the bureaucracy toward realization of the (good governance). E-government in Indonesia has been introduced by Presidential Instruction No. 6, 2001 on telecommunications service (Telecom Media and Information), which states that government officials should use technology to support the telecommunications service of good governance and accelerate the process of democracy. E-government also introduced mandatory for a different purpose-examination of government offices. Information services and public administration is one area where the Internet can be used as a means of community access to services and create public relations with the government in a more simple and transparent.The General Directorate of Taxation has put the development of the basic system of taxation is better in the implementation of the e-Government, namely the establishment of a network by applying information and transaction services to public, establishing an interactive relationship with the business world and the establishment of mechanisms and channels of communication with state institutions and provision of dialogue public for the community as the beginning of compulsory tax rate assets and revenues can be subject to tax, the simplification of the form and use of information and communication technology for the convenience of the service and tax administration reform, which can reduce contact between taxpayers with tax officials.Data used in this research was obtained with methods of observation, and also study literature. Main problems in this research is the first how the level of service maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id, and how the level of delivery maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id and how the level of overalls maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id?The results of the research, it is known that the level of maturity egovernment site pajak.go.id still at the level of clarity inovative leader shows a strong online service will be provided, but has a significant opportunity to grow with the growing maximize the potential of online services and improve service delivery maturity."