Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah.

---

This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.

"

"Penelitian ini membahas tentang pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang, dimana melakukan studi pada salah satu perusahaan jasa boga, yaitu PT Aerofood ACS. Bentuk pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang diberikan oleh PT Aerofood ACS adalah berupa layanan jasa boga danpenjualan langsung di pesawat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS dan bagaimana kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa bahwa terdapat ketidakkesesuaian pemungutan pajak restoran atas jasa layanan sales on board dengan peraturan perundangan. Atas hasil temuan tersebut, peneliti menggambarkan perlakuan pajak restoran yang seharusnya diterapkan pada pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

---

This research focuses on the imposition of restaurant tax of the provision food and beverage on plane which is PT Aerofood ACS taken as a sample for case study. There are two types of services that provided by this company, there are in flight catering services and sales on board services. This study raised two principal issues namely, the restaurant tax treatment on the provision of food and beverage on plane and tax obligations that have been conducted by PT Aerofood ACS Company. Using qualitative approach and qualitative data, reasearcher found a problem for the restaurant tax treatment. From the data obtained there is no collection of restaurant tax from train restaurant. Therefore, researches describe the restaurant tax treatment should be adopted for the services according to Law on Regional Tax and Retribution."

"Isu mengenai pemasangan mesin Electronic Cash Register berbasis (ECR) mesin fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi menarik dan penting untuk di teliti untuk mengetahui dan meninjau bagaimana pelaksanaannya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian mesin ECR berbasis mesin fiskal dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi kendala pemasangan mesin ECR berbasis mesin fiskal tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan ECR untuk diteliti yang hasilnya adalah rekomendasi kepada pemerintah Kota Bekasi dalam hal penanggulangan atau pengendaliannya sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi civitas akademika sebagai masyarakat dalam pengembangan ilmu dalam mendukung pembangunan. Khususnya untuk Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengendalian implementasi kebijakan administratif Kota Bekasi khususnya dalam bidang Pajak Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengendalian kepatuhan pajak restoran melalui ECR, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya selanjutnya berkenaan dengan ECR. Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini dengan melakukan pendekatan kualitatif melakukan triangulasi untuk mendapatkan saran atau rekomendasi hasil penelitian yaitu untuk pengembangan lokus penelitian di DPPKAD sebagai signifikasi praktis dan Kesimpulan akhir yang bisa berupa konseptualisasi atau pembentukan teori kebijakan yang didapat dari penelitian sebagai signifikasi akademis. Untuk mempermudah dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan proses terakhir adalah menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peninjauan Electronic Cash Register (ECR) berbasis mesin fiskal yang merupakan strategi pengendalian kepatuhan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah merupakan implementasi kebijakan yang tidak berhasil. Hasil identifikasi menujukkan bahwa yang membuat gagal terjadi antara lain; karena faktor eksternal di luar dinas DPPKAD , yaitu Target group yaitu WP restoran yang diserahi mesin ECR berbasis mesin fiskal tidak mempergunakan alat tersebut, dengan berbagai alasan antara lain rusak atau sudah memakai alat hitung yang dianggap sama fungsinya dengan ECR berbasis mesin fiscal yang diserahi oleh Pemkot Kota Bekasi. Secara internal, wewenang fiskus yaitu DPPKAD dalam memaksa WP mempergunakan alat ECR berbasis mesin fiskal tidak ada, dikarenakan tidak adanya rule of law aturan hukum yang dapat mensukseskan pelaksanan ECR berbasis mesin fiskal. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku fiskus agar berjalan pelaksanaan kebijakan efektif, segala kebijakan yang berhubungan dengan Wajib Pajak sebagai sasaran kebijakan atau Target Group perlu memperhatikan kenyamanan dan keadilan, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terkoordinir. Dan perlu adanya penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum.

---

Issues regarding installation of Electronic Cash Register (ECR) based fiscal machines by the Bekasi City Government is interesting and important to be analyzed in order to find out and review its implementation, problems faced during implementation, and the government?s efforts in overcoming these implementation problems. This study identifies all aspects of ECR to give solid solutions and recommendations to the Bekasi City Government in terms of controlling ECR. Thus this study will not only bring benefits for the Bekasi City Government related to local tax policy implementation, but also academicians and communities who are interested in the subject and desire to enhance knowledge in the field of development studies.This study is aimed to review control made in terms of restaurant tax compliance through ECR, problems faced during implementation, and further efforts related to ECR. Since the study uses qualitative research, triangulation is conducted to gain advices and recommendations useful for the research locus in DPPKAD as practical significance and end conclusion in form of conceptualization or policy theory from the study as academic significance. To simplify the study, the following data collecting techniques are used: interview, observation, and documentation. After all data are gathered, the data goes through a reduction process, then presented and finally concluded.The study result shows that Electronic Cash Register based fiscal maschine as restaurant tax compliance control by the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office (DPPKAD) did not succeed. Failures resulted from: external factors outside DPPKAD i.e. target groups, namely restaurant taxpayers who received the ECR based fiscal machine but not use it with varied reasons, among others the machine is damaged or they already use other calculation devices which are considered to have the same function; internal factor i.e. fiscal authority from DPPKAD do not have legal justification to force taxpayers to use ECR based fiscal machine since there hasn?t been any rule of law that regulates this subject. Thus, the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office as fiscal authority must make sure that all its policies are well socialized and coordinated; bring comfort and justice; and have certain rule of laws to make taxpayers as policy targets or target groups willing to obey and policies effectively conducted."

"Tesis ini membahas mengenai Analisis Kelayakan Pengenaan Pajak Restoran atas Objek Tertentu di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pengenaan pajak restoran atas warung makan yang di UU PDRD sebelumnya dijelaskan secara implisit yang kemudian di UU No. 28 tahun 2009 dijelaskan secara eksplisit. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemungutan yang akan digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam memungut pajak restoran atas warung. Metode yang digunakan dalam penellitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rancangan peraturan daerah pajak restoran atas objek tertentu di DKI Jakarta sudah layak diimplementasikan, namun disarankan agar batasan omzet pengenaan pajak dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan banyak variabel seperti UMR. Kemudian metode yang digunakan dalam rancangan perda pajak restoran ini adalah metode self-assessment namun dengan pertimbangan administrasi warung yang sangat sederhana maka disarankan untuk diselenggarakannya sosialisasi oleh petugas pajak untuk dapat memberikan penyuluhan kepada pemilik warung.

---

This thesis discusses the Feasibility Analysis regarding on Restaurant Tax for Certain Object at DKI Jakarta. The purposes of this research is to determined the feasibility of the Jakarta Administration plans local regulation draft (Perda) regarding to the Restaurant Tax for stalls, which defined as restaurant as per the new Local Tax Regulation No. 28 year 2009, as its defined implicit in the previous regulation. Moreover, the purpose of this research is to get know the collection system for this draft of restaurant tax for certain objects. This research is a qualitative descriptive research type of analysis.

The results of this study are, the draft of local regulation of restaurant tax for certain object is feasible but the threshold of taxable income should be re-evaluate based on vary variables such as Regional Minimum Wage Standard (UMR). Then, the collection system for this draft is self-assessment but the tax authority?s role to provide guidance for the tax payers, and also socialize this regulation for the tax payers."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi pajak berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Obyek dalam penelitian ini adalah pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui apakah dalam melakukan pemungutan pajak restoran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengikuti kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Di mana kriteria yang digunakan adalah kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya maupun dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi, dukungan politik, dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara dan tarif efektif pajak.Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan pelaksanaan pajak restoran belum berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak. Bila melihat dari potensi penerimaan pajak, realisasi dan penetapan target pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara jauh di bawah potensi yang ada. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara segera membuat Peraturan Daerah Pajak Restoran dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan tarif pajak tidak lagi berdasarkan self assestment namun menggunakan official assestment.

---

This thesis is discuss about the tax evaluation based on criteria of good taxation. Object of this research is restaurant tax in Penajam Paser Utara District. The purpose of this thesis is to determine wheter the conduct of collecting restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District has followed the criteria of good taxation. The criterias used are adequacy, elasticity, efficiency in terms of costs as wel as from an economic side, equity, ability to implement administratively, political support, and suitability as a local tax. This study also calculated the potential of restaurant tax revenue and effective tax rate.According the result if this study, it appears that Department Revenue of Penajam Paser Utara District in implementing the execution of a restaurant tax is not base on criteria in tax collection. Based on the tax revenue potential, we can see that the actual revenue and the target setting of restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District are far below the existing potential. The result suggested that the District Government of Penajam Paser Utara Region immediately make local regulation of restaurant tax dan Department Revenue in determining tax rates no longer based on self assestment but using official assestment."

"Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan terdapat beberapa restoran di Kota Bekasi yang menyetorkan jumlah pajak restorannya dengan jumlah yang tidak seharusnya dan masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi Wajib Pajak restoran di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk berkontribusi, kurangnya sifat kooperatif pada Wajib Pajak, kurangnya jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana, dan peraturan yang berlaku kurang tepat.

---

The findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia indicating there are several restaurants in Bekasi City that deposit the amount of restaurant tax with the amount that should not and still many restaurants have not been recorded Taxpayer restaurant in the city of Bekasi. The purpose of this study is to describe the strategy of optimizing the restaurant tax revenues in Bekasi City and its obstacles. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in depth interviews, literature document studies, and field surveys.

The results showed that the optimization strategy of restaurant tax revenues in Bekasi City is broadly divided into two namely extensification strategy and intensification strategy. Obstacles in the optimization of restaurant tax revenues in the City of Bekasi include the lack of understanding and awareness of Taxpayers to contribute, lack of cooperative nature of Taxpayers, lack of staff, lack of facilities and infrastructure, and regulations that apply less appropriate."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

---

The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services."

"Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Akan tetapi, peningkatan PDRB sub sektor restoran di Kota Bandung tidak proporsional dengan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang befokus terhadap implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung belum berjalan dengan baik. Peningkatan jumlah restoran tidak proporsional dengan peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dalam implementasi kebijakan pajak restoran, antara lain terkait regulasi izin usaha restoran, petugas Dinas Pelayanan Pajak yang melakukan pungutan liar, pengusaha restoran yang tidak patuh dalam menyetorkan pajak restoran, dan masih minimnya pengetahuan pengusaha restoran akan kebijakan pajak restoran.

---

The number of restaurants in Bandung has increased from the year 2009 to 2013. However, the increase in sub sector Gross Domestic Regional Product (GDRP) of restaurant in Bandung are disproportionate with revenue of restaurant tax in Bandung. This study focuses on the implementation of restaurant tax policy in Bandung to determine whether the implementation of restaurant tax policy in Bandung already well underway. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative method as well. The result is the implementation of restaurant tax policy in Bandung has not gone well. Things that cause the increase in the number of restaurant is not proportional to the increase of restaurant tax revenue in Bandung is there are some obstacles in the regulations that is relevant with restaurant permit, extortion that is done by employers in the Directorate Service on Taxes, owner of restaurant that don’t pay the restaurant tax appropriately, and lack of knowledge about restaurant tax policy from the owner of retaurants."

"Skripsi ini menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan menganalisis faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Field Research dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok dilakukan dengan cara penagihan pajak yang bersifat pasif dan aktif namun pelaksanaan penagihan aktif hanya dilakukan sampai dengan penerbitan Surat Teguran 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum diterapkan di DPPKA Kota Depok karena masih rendahnya upaya untuk melakukan Penegakan Hukum/Law Enforcment. Yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah berasal dari Wajib Pajak antara lain karena pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, kondisi keuangan Wajib Pajak yang kurang baik, alamat Wajib Pajak/Pihak ke 3 yang tidak jelas serta lempar tanggung jawab antara pengguna dengan Pihak ke 3 yang telah habis kontraknya dan berasal dari Instansi Pemerintah Daerah kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan penagihan utang Pajak Reklame, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait Pajak Reklame.

---

This research analyzes the advertisement tax debt collection and analyzing the factors inhibiting the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the advertisement tax debt collection and inhibiting factors in the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. Techniques of data collection conducted by Field Research and Library Studies.The results concluded that the advertisement tax debt collection at Depok City implemented with passive and active tax collection, but the implementation of active billing only be carried out until the reminder letter 2.

Implementation of the Tax Collection with distress warrant have not been applied by DPPKA due to low effort in Law Enforcement. Inhibiting factors are from the taxpayer because knowledge is still low, the financial condition of the unstable taxpayer, the taxpayer's financial condition is not stable, the address of advertising agencies or taxpayers who are not clear and are not responsibleand inhibiting factor of Local Government Agencies in charge of a lack of human resources to carry out debt collection advertisement tax, less socialization of Advertisement Tax."

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box sejak tahun 2013 dengan tujuan melakukan pengawasan kepada wajib pajak guna optimalisasi penerimaan pajak restoran, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisa apakah implementasi tapping box efektif atau tidak sejak awal implementasi hingga tahun 2018. Skripsi ini menganalisis mengenai implementasi tapping box pada Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori keefektifan implementasi kebijakan oleh Matland dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara dimensi dengan implementasi tapping box, dan terdapat pula faktor pendukung juga faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tapping box. Faktor pendukung yaitu adanya upaya hukum yang jelas, adanya kesadaran Wajib Pajak, adanya keunggulan dari alat atau sistem yang digunakan dan adanya dukungan yang diberikan dari lembaga-lembaga terkait implementasi tapping box. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keengganan wajib pajak, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan jumlah alat tapping box, dan terdapat kendala teknis.

---

The Government of South Tangerang City has issued a policy of implementing tapping boxes since 2013 to supervise taxpayers to optimize restaurant tax revenue, so this research will analyze whether the implementation of tapping boxes is effective or not from the beginning of implementation until 2018. This thesis analyzes the implementation of tapping boxes on Restaurant Tax in the City of South Tangerang. This research uses a post-positivist research approach with descriptive analysis methods and uses techniques of collecting data by literature study and in-depth interviews. This implementation analysis uses the theory of the effectiveness of policy implementation by Matland with the results of the study that there are still mismatches between dimensions and the implementation of tapping boxes, and there are also supporting factors as well as inhibiting factors in the implementation of tapping box implementation. Supporting factors are the existence of clear legal remedies, the awareness of taxpayers, the superiority of the tools or systems used and the support given from institutions related to the implementation of tapping boxes. While the inhibiting factors are the reluctance of taxpayers, inadequate human resources, the limited number of tapping box tools, and there are technical problems."