Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan status kerja terhadap transisi ke perkawinan. Dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2007 dan 2014, hasil regresi logistik biner menunjukkan bahwa perubahan pada status kerja signifikan memengaruhi terjadinya transisi ke perkawinan dan terdapat perbedaan hasil berdasarkan gender. Pekerjaan dapat mendorong transisi ke perkawinan bagi lelaki, namun malah menghambat perempuan untuk masuk ke dalam perkawinan. Berbagai karakteristik individu lainnya seperti bertempat tinggal di desa, berpendidikan rendah, berjenis kelamin perempuan, religius, dan usia dapat meningkatkan peluang untuk kawin. Sementara status ekonomi dan tingkat pendidikan ibu memiliki variasi hasil berdasarkan jenis transisi kerja.

---

ife Survey (IFLS) 2007 and 2014, binary logistic regression results show that changes in employment status significantly affect the transition to marriage and there are differences in results by gender. Employment may encourage the transition to marriage for men, but discourage women from entering marriage. Other individual characteristics such as rural residence, low education, female, religious, and age increase the likelihood of marriage. While economic status and mother's education level have variation in outcomes by type of employment transition."

"Tren usia perkawinan pertama di Indonesia terus meningkat dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Akan tetapi, terjadi penurunan yang signifikan pada singulate mean age at marriage (SMAM) Indonesia sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. Penurunan SMAM ini ditemukan terjadi pada semua kelompok jenis kelamin dan pada setiap tingkat pendidikan. Studi terdahulu di Indonesia menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka akan meningkatkan usia perkawinan pertama. Menggunakan data IFLS tahun 2000, 2007, dan 2014, studi ini ingin meneliti pengaruh lama tahun bersekolah terhadap usia perkawinan pertama serta perbedaan kecepatan usia perkawinan pertama pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun kelahiran kohor 1976 - 1983 dan kohor kelahiran 1984 - 1992. Selain itu, studi ini juga melihat perbedaan pengaruh pendidikan dan kohor usia berdasarkan jenis kelamin. Studi ini menggunakan metode analisis survival yaitu Cox Proportional Hazard. Hasil studi menunjukkan bahwa peningkatan satu tahun bersekolah akan menurunkan hazard untuk kawin dan menunda perkawinan, baik pada keseluruhan sampel maupun kedua jenis kelamin. Namun, studi ini tidak menemukan perbedaan usia perkawinan pertama antara kedua kohor tersebut.

---

Trend in the average age of first marriage in Indonesia had been increasing from 1980 to 2000. However, it was found that the singulate mean age at marriage (SMAM) in Indonesia was declining from 2000 to 2010. The decline in SMAM was observed across all genders and educational levels. Previous research has found that increasing the level of education increases the age of first marriage in Indonesia. Using IFLS data from 2000, 2007, and 2014, this research aims to examine the relationship between years of schooling and age of first marriage. Furthermore, based on prior information, the study seeks to assess whether there is a difference in the rate of age marriage in the age group 15 to 24 years old in birth cohort 1976 to 1983 and birth cohort 1984 to 1992. This study is using Cox Proportional Hazard method in survival analysis. The results suggest that increasing one year of schooling reduces the hazard of getting married and increases the age of first marriage in all sample and both genders. Nevertheless, this study found no difference in the speed of marriage between these two birth cohorts."

"Skripsi ini membahas akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mengacu kepada perbandingan hukum antara Indonesia dengan Malaysia mengenai perkawinan campuran. Perbandingan tersebut dikaji dari segi hukum perkawinan dan kewarganegaraan yang berlaku di kedua negara. Setiap negara mempunyai kebijakan mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraannya masing¬masing. Kebijakan mengenai perkawinan campuran di Indonesia, berbeda dengan Malaysia. Indonesia mempunyai kebijakan yang lebih fleksibel dibandingkan Malaysia. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perkawinan campuran perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman mengenai perkawinan campuran tidak hanya akan berakibat fatal bagi status anak, namun juga bagi harta perkawinan serta harta indiviual milik para pelaku perkawinan tersebut.

---

Abstract This paper discusses about the law consequences of Mixed Marriage concerning status of children and property acquired before and after marriage. This study is a descriptive qualitative research design that refers to the comparative law between Indonesia and Malaysia regarding intermarriage. Comparisons are examined in terms of marriage and citizenship laws in force in both countries. Every country has its own policy regarding on marriage and citizenship. The policy about mixed marriage in Indonesia is different than Malaysia. Indonesian's law is more flexible than Malaysia. The results of this research suggest that the comprehension in society of mixed marriages should be increased. The lack of understanding of mixed marriages not only can be fatal to the child's status but also marital and individual property which own by the perpetrators of intermarriage. "

"Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang masih terjadi di tengah masyarakat mengingat 1 dari 10 perempuan di Indonesia pada tahun 2016 masih mendapatkan perlakuan kekerasan oleh suaminya baik secara fisik, seksual, atau emosional. Studi empiris mengenai hubungan antara status kerja wanita terhadap kekerasan dalam rumah tangga memberikan kesimpulan yang tidak sama. Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 digunakan untuk membahas bagaimana pengaruh status kerja wanita berumur 15-64 tahun dan menikah terhadap kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia melalui model probit. Hasil pada studi ini menemukan bahwa status kerja wanita yang bekerja ialah negatif dan signifikan. Seorang perempuan yang bekerja bisa mengurangi kemungkinan mendapatkan kekerasan oleh suaminya. Hal ini membuktikan bahwa bekerjanya wanita bisa menjadi alat bargaining untuk menurunkan kekerasan dengan melihat alternatif untuk bisa keluar dari pernikahan.

---

Domestic violence (KDRT) is an issue that still occurs in the community considering that 1 in 10 women in Indonesia in 2016 still received domestic violent treatment by their husbands, either physically, sexually, or emotionally. Empirical studies on the relationship between women's work status and domestic violence give different conclusions. Data from the 2016 National Women's Life Experience Survey/ Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) is used to discuss how the working status of women aged 15-64 years and currently married on the possibility of domestic violence in Indonesia through the probit model. The results of this study found that the working status of working women was negative and significant. A woman who works can reduce the chances of getting abused by her husband. This proves that the work of women can be a bargaining tool to reduce violence by looking at alternatives to get out of marriage."

"Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami-istri, dimana Undang-Undang menetapkan apabila mereka melangsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung Undang-undang memungkinkan calon suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang. Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bab VI pasal 139-167 adalah perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak saat perkawinan ditutup sedangkan mengikat pihak ke tiga sejak di kantor Catatan Sipil maupun KUA dan tidak dapat berubah selama perkawinan berlangsung. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan melalui akta tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dapat diubah berdasarkan persetujuan suami isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis menguraikan pembahasan dari permasalahan hukum yang timbul dalam praktek khususnya bagi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta akibat dimungkinkan dilakukannya perubahan akta tersebut oleh Undang-Undang, seperti bagaimana Notaris menafsirkan batasan kerugian pihak ketiga dalam perubahan perjanjian tersebut, mengingat bentuk harta perkawinan serta kepengurusan harta tersebut ditentukan berdasarkan ada tidaknya akta perjanjian perkawinan tersebut di awal perkawinan.

---

Marriage was born from an agreement between the prospective husband and wife, in which the Act sets if they hold a marriage then all property acquired during the course of the marriage becomes joint property. But before the marriage law allows prospective spouses to make a covenant marriage is a covenant on the property of the spouses during their marriage which deviate from the principles or guidelines stipulated by the Act. The agreement set forth in the Book of Marriage Act chapter VI of the Civil Code section 139-167 is an agreement made by deed of Notary before the marriage takes place and come into force since the time of the marriage tie is closed while a third party since the Civil Registry office or KUA and can not be changed during the marriage took place. While Article 29 of Law No. 1 of 1974 states that the marriage covenant made before or during marriage through a written deed was passed by the marriage registrar employees and can be changed by approval of the spouses does not damage a third party. Through methods of library research and interviews the author outlines the discussion of legal issues that arise in practice, especially for the notary as a public official authorized to make the deed due to possible changes in the deed was done by the Act, such as how to interpret the limits Notary third party losses in a change in the agreement, given the form of marital property, and stewardship of assets is determined based on the presence or absence of the marriage covenant deed in early marriage."

"Indonesia memiliki proporsi pekerja perempuan di sektor informal yang lebih tinggi. Selain itu, Indonesia juga mengalami kondisi beban ganda malnutrisi. Padahal beberapa penelitian menyatakan bahwa anak dengan ibu yang bekerja di sektor informal lebih memiliki kelebihan dalam fleksibilitas waktu dan jarak yang bisa menjadi kelebihan untuk mengurus anak. Hal ini disebabkan jenis pekerjaan pada sektor informal bersifat heterogen dalam tingkat efisiensi. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui pengaruh status pekerjaan dan jam kerja ibu bekerja terhadap status gizi anak di Indonesia melalui peluang kejadian malnutrisi anak dengan kategori standar z-score IMT (indeks masa tubuh) WHO (World Health Organization). Penelitian ini menggunakan variabel bebas utama status pekerjaan dan jam ibu bekerja pada tahun 2007 dan 2014 dengan variabel terikat peluang kejadian malnutrisi anak pada tahun 2014. Data yang digunakan berasal dari IFLS 4 dan 5 dengan model ekonometrika multinomial logistic regression. Secara umum, anak dengan ibu yang bekerja di sektor formal pada tahun 2014 menaikkan peluang kejadian malnutrisi anak dibandingkan anak dengan ibu yang bekerja di sektor informal. Selain itu, kenaikan jam kerja ibu yang bekerja di sektor formal menurunkan peluang kejadian malnutrisi anak dibandingkan anak dengan ibu yang bekerja di sektor informal.

---

Indonesia has a higher proportion of female workers in the informal sector. Indonesia is also experiencing double burden of malnutrition. Although several studies state that children with mothers who work in the informal sector have more advantages in flexibility of time and distance which can be an advantage in caring for children. This is because the type of work in the informal sector is heterogeneous in terms of efficiency. The aim of this study is to determine the effect of employment status and working hours of working mothers on the nutritional status of children in Indonesia through the probability of child malnutrition occurring in the WHO (World Health Organization) standard category of BMI z-score (body mass index). This study uses working mothers’ maternal employment’s status and working hours in 2007 and 2014 as interest variables and probability of child malnutrition in 2014 as the dependent variable. The data is from IFLS 4 and 5 and the method that is being used is multinomial logistic regression. In general, children with mothers working in the formal sector in 2014 increases the chance of child malnutrition compared to children with mothers working in the informal sector. In addition, the increase in working hours of mothers who work in the formal sector reduces the chance of child malnutrition compared to children of mothers who work in the informal sector."

"Penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama mengenai penolakan Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan hukum. Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan. Hal ini paling sering merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akan mengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak nya sebagai anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi penelitian kepustakaan atau studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, dimana pertimbangan Hakim sudah tepat untuk menolak permohonan isbat nikah karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalil-dalil Hukum Islam.

---

This research discusses the decision of the Religious Court regarding the rejection of Isbat Marriage against siri marriage. Isbat Marriage is carried out to prove the marriage and obtain physical evidence of the marriage, namely the marriage certificate. The definition of siri marriage is not clearly stated in the law, but in general siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and is not carried out in front of a Marriage Registration Officer (PPN), so it has no legal force. In Indonesia until now there are still many people who do not register their marriages. Many do not know the importance of registering a marriage. This is most often detrimental to the children born from the marriage. For children, a marriage that is not registered by their parents will result in the absence of the father's name on their birth certificate and the child cannot obtain their rights as a child. The research method used in this thesis is normative, which is legal research conducted by examining library or secondary materials only. The data collection technique that the author uses is a library research study or literature study. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the author analyzes Stipulation Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, where the Judge's consideration is correct to reject the application for isbat nikah because they are contrary to the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law Number 1 of 1974 and also the arguments of Islamic Law."

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas-namakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.

---

In a marriage, there`s often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there`s a problem regarding the legal status of wife`s assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife`s assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there`s no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."

"Norma gender tradisional dapat menghambat kesempatan perempuan untuk kembali bekerja dibandingkan laki-laki sehingga perempuan perlu meningkatkan kemampuan untuk bersaing dalam pasar kerja dengan mengikuti pelatihan kerja. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap peluang transisi kerja bagi perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan data Sakernas Agustus 2021, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan berasosiasi positif terhadap keputusan kembali bekerja laki-laki dan perempuan. Namun, karakteristik individu seperti status menikah dan keberadaan anak balita berpengaruh negatif terhadap partisipasi kerja perempuan. Selain itu, tinggal di perkotaan atau di Pulau Jawa memberikan kecenderungan lebih tinggi untuk bekerja di sektor formal.

---

Traditional gender norms can hinder women's opportunities for return to work compared to men so they need to enhance their skills to compete in the labor market by participating in job training. This study aims to assess the association of job training on the likelihood of women and men working transition. Using the Sakernas August 2021, this study finds that training has a positive association with the decision to return to work for men and women. However, individual characteristics like marital status and the presence of under-5 children have a negative effect on women’s working participation. Furthermore, living in the urban area or in Java Island are more likely to work in the formal sector."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perkawinan siri dan akibat hukumnya terhadap status istri dan anak (Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1706/Pdt.P/2010/PA.Bdw). Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbukan akibat hukum bagi keduanya, yaitu berupa hak dan kewajiban. Oleh karena itu perkawinan harus dicatat sebagai bukti bahwa perkawinan benar tejadi sehingga para pihak mendapat perlindungan secara hukum. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan siri menurut hukum islam dan Undang-Undang perkawinan juga untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan istri dan anak. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.

---

ABSTRACTThis thesis draws up a Siri’s Marriage to Democile Wife, Child reviews Islamic Law and Marriage Law (Bondowoso Religious Court No. 1706 /Pdt.P/2010 /PA.Bdw). Marriage is a legal act that raises the legal consequences for both of them, in the form of rights and obligations. Therefore, marriage should be registered as evidence that marriage actually occurred so that the parties be protected by law. This thesis aims to understand the concept of marriage siri according to Islamic law and marriage law as well as to determine the legal effect of the position of his wife and children. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable."