Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan perlindungan konsumen terhadap kinerja keuangan Bank Umum nasional di Indonesia pada periode 2017-2021. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori seperti Teori Perlindungan Konsumen, Teori Kesehatan Keuangan, Teori Stakeholder, dan Teori Perilaku Konsumen. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis regresi dengan sampel 92 Bank Umum nasional. Dari penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan konsumen di bank-bank tersebut telah meningkat signifikan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan. Penelitian ini mengambil pendekatan inovatif untuk menjelaskan peran vital perlindungan konsumen dalam mempertahankan kinerja keuangan industri perbankan. Dengan memfokuskan pada lima aspek kunci perlindungan konsumen - Kerahasiaan dan Keamanan Data, Edukasi, Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan, Penyampaian Informasi (Pemasaran Produk), dan Perjanjian Baku. Penelitian ini mencerminkan bagaimana pelaksanaan efektif dari prinsip-prinsip ini berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Melalui metode statistik, termasuk uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji efek tetap pada data panel, penelitian ini menemukan pengaruh antara perlindungan konsumen dan kinerja keuangan. Secara khusus, pengamanan data, penyampaian informasi, dan perjanjian baku terbukti memiliki pengaruh yang sangat positif pada kinerja keuangan. Sementara itu, aspek edukasi dan penyelesaian pengaduan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam konteks ini. Dengan menyoroti peran krusial perlindungan konsumen dalam menjaga stabilitas keuangan, penelitian ini menawarkan rekomendasi berharga bagi regulator dan praktisi perbankan untuk memperkuat kebijakan dan praktek perlindungan konsumen. Meskipun penting, penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dan mengakui kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam dinamika kompleks antara perlindungan konsuman dan kinerja keuangan.

---

This research takes an innovative approach to elucidate the vital role of consumer protection in maintaining the financial performance of the banking industry. Focusing on five key aspects of consumer protection - Confidentiality and Data Security, Education, Service and Complaint Resolution, Information Disclosure (Product Marketing), and Standard Agreements - the research reflects on how effective implementation of these principles contributes to enhanced financial performance. Through the rigorous application of statistical methods, including multicollinearity testing, heteroskedasticity testing, and fixed effects testing on panel data from various banks, the research identifies a robust and significant relationship between consumer protection and financial performance. Specifically, data security, information disclosure, and standard agreements were found to have a notably positive impact on financial performance. Meanwhile, aspects of education and complaint resolution did not show a significant relationship in this context.By highlighting the crucial role of consumer protection in maintaining financial performance, this research offers valuable recommendations for regulators and banking practitioners to strengthen consumer protection policies and practices. Important as it is, this research acknowledges its limitations and emphasizes the need for further research to understand the complex dynamics between consumer protection and financial performance more deeply.

"

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen oleh Perbankan Syariah. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menguji permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku dan literatur terkait serta dilengkapi dengan keterangan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara cukup baik oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama stake holder terkait yang memberikan perlindungan secara preventif dan juga represif. Nasabah diberikan pilihan untuk tetap dapat menjadi nasabah perbankan konvensional dengan migrasi akun kepada Provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara selanjutnya nasabah akan dilayani dengan layanan internet dan mobile banking. Lalu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan telah diakomodir oleh OJK yang membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). OJK juga dapat untuk memberikan sanksi serta memerintahkan ganti kerugian untuk konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Market Conduct khususnya dalam hal ini bank yang akan melakukan konversi prinsip terhadap produk/layanan di Provinsi Aceh. Sebagai saran yang dapat diberikan OJK bersama Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus untuk memberikan layanan perbankan konvensional khusus untuk masyarakat non muslim di Aceh.

---

Nanggroe Aceh Darussalam province is a territory that is given the privilege by law to be able to apply local laws based on Islamic sharia. Aceh can issue Qanun rules that regulate in various aspects both in terms of social, political and economic. In 2018 Aceh issued Qanun Regional Regulation No. 11 of 2018 on Islamic financial services institutions, which basically stipulates that every product, service and financial transaction in Aceh Province must be implemented based on Sharia principles. The problem in this thesis is divided into 2 (two) things, namely how to protect the right to choose banking customers in Nanggroe Aceh Darussalam Province after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions and how to resolve disputes against violations of consumer rights by Islamic Banking. The method used by the author is a method of juridical-normative legal research by testing problems with the applicable rule of law and related literature and equipped with information of parties related to this research. The conclusion that can be given is that the protection of the right to choose banking customers in Aceh Province can be implemented quite well by the Financial Services Authority (OJK) regulator, along with related stake holders who provide protection preventively and also repressively. Customers are given the option to still be able to become conventional banking customers with account migration to the nearest province of North Sumatra, and customers will be served with internet and mobile banking services. Then the dispute resolution implemented in resolving consumer disputes, especially in the financial services sector, has been accommodated by OJK which formed an alternative financial services sector dispute resolution agency (LAPS SJK). OJK can also sanction and order compensation for consumers to Financial Services Business Actors who violate the provisions of Market Conduct, especially in this case banks that will convert principles to products / services in Aceh Province. As advice that can be given by OJK with the Government can provide special provisions to provide conventional banking services specifically for non-Muslim communities in Aceh."

"[Fokus dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang memilikidampak pada kepuasan konsumen terhadap produk keuangan keuangan danservicesby menganalisis beberapa faktor yaitu prinsip-prinsip perlindungankonsumen tingkat tinggi, tujuan perlindungan konsumen, tugas perlindungankonsumen, kemampuan penanganan masalah perlindungan konsumen di , dankepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatifyang meyakinkan. Penelitian ini menemukan bahwa tujuan perlindungankonsumen keuangan dan masalah kemampuan tentang perlindungan konsumenpenanganan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen keuangan. Namun,prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kemampuan untuk mengatasi tugasperlindungan konsumen tidak berdampak pada kepuasan konsumen keuangan;The focus of this study is to examine the factors that has an impact on thefinancial consumer satisfaction towards financial products and servicesbyanalysing several factors namely the high level consumer protection principles,consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handlingability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is usingquantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financialconsumer protection objectives and problem handling ability on consumerprotection has positive influence on the financial consumers satisfaction.However, the principles of consumer protection and the ability to cope withconsumer protection duties does not have an impact on the financial consumerssatisfaction., The focus of this study is to examine the factors that has an impact on thefinancial consumer satisfaction towards financial products and servicesbyanalysing several factors namely the high level consumer protection principles,consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handlingability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is usingquantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financialconsumer protection objectives and problem handling ability on consumerprotection has positive influence on the financial consumers satisfaction.However, the principles of consumer protection and the ability to cope withconsumer protection duties does not have an impact on the financial consumerssatisfaction.]"

"Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law."

"PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. BCA merupakan bank pertama yang memberikan promosi undian berhadiah kepada pemilik rekening melalui produk tabungan TAHAPAN BCA. Sampai scat, ini pemilik rekening Tahapan BCA sudah mencapai lebih dari 6 juta nasabah. Dalam promosi undian tidak dijelaskan dengan pasti metode pengundian, syarat-syarat spesifik mengikuti undian, bahkan kupon undian pun tidak pernah diterima secara nyata oleh para nasabah yang diikutsertakan dalam undian Tahapan BCA. Keterbatasan informasi ini dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat. hembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat.Untuk itu, perlu dilakukan penelitian aspek perlindungan konsumen dalam penyelengaraan promosi undian Tahapan BCA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif untuk mengkaji promosi undian tahapan BCA yang dilaksanakan oleh BCA sebagai penyelengara jasa perbankan, dengan perundang-undangan dan teori-teori, serta asas yang berkaitan, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen (nasabah) dalam kaitannya dengan penyelenggaraan promosi undian tahapan BCA.Perijinan Undian diatur dalam UU No.22 Tahun 1954 sebagai dasar hukum perundangan dan diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Sosial No 09/ PEGHUK/2002 tentang Izin Undian dan Keputusan Menteri Sosial No No 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BCA telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai undian, namun dalam penyelenggaraannya belum memenuhi aspek perlindungan konsumen. Aspek tersebut adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas. Selain itu ditemukan pula potensi terjadinya conflict of interest pemerintah dalam pemberian ijin undian.

---

PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) is one of the biggest banks in Indonesia. BCA is the first one to give sweeptakes promotion on their saving product named Tahapan BCA. Up to now, it has more than 6 million customers. The method, term and condition of sweeptakes promotion is not clearly mentioned to the customer. This lack of information may cause doubt on customers. Meanwhile, banking is an industry that based on trust.Therefore it is needed to do a consumer protection research on the promotion. The legal research method used is normative juridical to examine how the bank do the promotion in relation with the laws compliance and the protection of consumer rights.Sweeptakes license is regulated by UU No.22 Tahun 1954 as the basic laws also Keputusan Menteri Sosial No 09/ PEGHUK/2002 tentang Izin Undian and Keputusan Menteri Sosial No 73/HUK12002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.The research shows that in general the program comply to the regulations, but in the implementation is not fulfilled consumer protection aspect. The aspect is on the right to get clear and true information. The research also finds a potential conflict of interest by the government on the sweeptakes promotion permit issuance."

"The existence of the National Payment Gateway (NPG) program in Indonesia is a major effort for the development and progress of the payment system in Indonesia. Unfortunately, there are many obstacles and weaknesses in their implementation that have caused difficulties and losses for consumers, both based on direct and / or indirect impacts. This undergraduate thesis aims to analyze how the National Payment Gateway is implemented, executed, and refers to aspects of consumer protection in Indonesia. This document discusses the different conditions of payment systems in Indonesia before and after the National Payment Gateway was established, and links it to the provisions in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and with Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Consumer Protection in the Payment System. This is a normative juridical research approach, using secondary sources including interviews with 3 (three) informants who received a direct impact from the National Payment Gateway. Research shows that compatibility between the National Payment Gateway and the Consumer Protection Act and Consumer Protection Regulations in the Payment System needs to be adjusted and reviewed in its implementation. In conclusion, after identifying the implementation of the National Payment Gateway that affects customers, traders and banks, it was found that in implementing the National Payment Gateway, Bank Indonesia needs to pay attention to these consumer protection principles: (i) benefits; (ii) fairness; (iii) balance; (iv) security; (v) legal certainty, (vi) fairness and reliability; (vii) transparency; (viii) data protection and / or consumer information; and (ix) effective handling and resolution of complaints.

---

Keberadaan program National Payment Gateway (NPG) di Indonesia merupakan upaya utama untuk pengembangan dan kemajuan sistem pembayaran di Indonesia. Sayangnya, ada banyak kendala dan kelemahan dalam implementasinya yang telah menyebabkan kesulitan dan kerugian bagi konsumen, baik berdasarkan dampak langsung dan / atau tidak langsung. Tesis sarjana ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana National Payment Gateway diimplementasikan, dieksekusi, dan mengacu pada aspek perlindungan konsumen di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai kondisi sistem pembayaran di Indonesia sebelum dan setelah National Payment Gateway didirikan, dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1 / PBI / 2014 tentang Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran. Ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber sekunder termasuk wawancara dengan 3 (tiga) informan yang menerima dampak langsung dari National Payment Gateway. Penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Gateway Pembayaran Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran perlu disesuaikan dan ditinjau dalam implementasinya. Kesimpulannya, setelah mengidentifikasi implementasi Gateway Pembayaran Nasional yang mempengaruhi pelanggan, pedagang dan bank, ditemukan bahwa dalam mengimplementasikan Gateway Pembayaran Nasional, Bank Indonesia perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini: (i) manfaat; (ii) keadilan; (iii) keseimbangan; (iv) keamanan; (v) kepastian hukum, (vi) keadilan dan keandalan; (vii) transparansi; (viii) perlindungan data dan / atau informasi konsumen; dan (ix) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif."

"Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang bertujuan membantu konsumen yang memerlukan rumah untuk dapat membeli rumah dengan fasilitas kredit perbankan. Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan di Purwakarta terdapat "bargaining position" yang tidak seimbang antara konsumen dengan pihak bank, yang terasa berat dengan adanya pencantuman klausula baku dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan, sehinga berada dalam posisi "take it or leave it". Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai penerapan dan akibat hukum klausula baku dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan serta peran pemerintah dan notaris berkaitan dengan penerapan klausula baku tersebut, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen dan juga Hukum Perdata. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk melengkapi dilakukan juga wawancara dengan beberapa informan terkait. Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian haruslah memenuhi kesepakatan para pihak dan tidak ada paksaan, kekhilafan serta penipuan. Dalam Perjanjian KPR Bank Persyarikatan ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum. Peran pemerintah diperlukan dalam pengawasan dan penerapan klausula baku dalam Perjanjian KPR, yaitu dengan didaftarkan di instasi yang berwenang. Peran Notaris juga diperlukan dengan cara bertindak profesional dan tidak berat sebelah kepada salah satu pihak."

"Saat ini seringkali ditemukan banyak kasus konsumen toko online yang mengalami permasalahan pada saat menerima barang, terutama permasalahan kerusakan barang yang diterima oleh konsumen. Selain itu konsumen juga mengeluh bahwa pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang dan pelaku usaha pemilik toko online samasama menolak untuk bertanggung jawab kepada konsumen. Untuk menjawab permasalahan yang sering di alami konsumen tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai pelaku usaha manakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diterima oleh konsumen dan juga akan membahas apakah pelaku usaha pemilik toko online dapat mengalihkan tanggung jawabnya atas kerusakan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam hubungan perjanjian jual belinya dengan konsumen, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya memberi ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen. Sedangkan dalam hubungan perjanjian pengiriman barang, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang. Pelaku usaha pemilik toko online tidak boleh membuat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab nya atas kerusakan barang yang diterima konsumen karena hanya pelaku usaha pemilik toko online yang merupakan pelaku usaha yang mengadakan perjanjian langsung dengan konsumen.

---

Currently often found many cases of online shop consumers that experienced problems on receiving goods, especially problems about damaged goods received by the consumer after goods shipping. Besides consumers also complained that service provider of goods shipping businessmen and online store businessmen equally refused to be responsible to consumers.To answer the problems that frequently experienced by consumers, this thesis will discuss about which businessmen should be responsible for the damage of goods received by the consumer and will also discuss whether online store businessmen can divert responsibilities over damaged goods in terms of the Law Number 8 Years 1999 About Consumer Protection.

The results of this research suggesting that in sale and purchase agreement with consumers, online shop businessmen should provide compensation for damaged goods that received by consumer. While in relation of goods delivery agreement, online store businessmen should ask for compensation over the damaged goods to the service provider of goods shipping businessmen.Online shop businessmen should not make standard clause that divert their responsibility over the damage goods that received by consumers because there is only online shop businessmen whom made an agreement direct to their consumers."

"ABSTRAKTesis ini membahas secara komprehensif mengenai perlindungan atas konsumendan masyarakat dalam industri jasa keuangan khususnya terhadap usahapenghimpunan dana dan pengelolaan investasi keuangan. Adanya jenis-jenistransaksi keuangan yang rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami olehkonsumen dan masyarakat, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yangdapat merugikan masyarakat secara luas. Konsep perlindungan konsumen jasakeuangan di OJK dilakukan dengan tindakan preventif dan refresif yangsemuanya mengarah pada financial inclusion dan stabilitas sistem keuangan.Selain tindakan preventif dan refresif, Koordinasi antar lembaga sangatdibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus investasi ilegal. Dalam hal ini, OJKbersama lembaga lainnya membentuk Satuan Tugas Penanganan DugaanTindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat danPengelolaan Investasi, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan yanglebih baik terhadap masyarakat dan konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis discusses comprehensively the provision of consumers protection andthe society of the financial services industry especially about fund-raising effortsand the management of financial investment . The existence of these kinds ofcomplicated financial transactions and make so many misunderstanding for someconsumers and the society, potentially causing crime that make many bad impactsfor the society. The concept of consumer protection in the financial services FSAconducted with preventive and repressive measures which all lead to financialinclusion and financial system stability . Besides the preventive and repressivemeasures , inter-agency coordination is needed to prevent illegal investments case. In this case, the FSA together with other agencies to form Task Force HandlingAllegations in Legal Actions Against Public Sector Fund-raising and InvestmentManagement , which is expected to provide a better protection to the society andconsumers."

"ABSTRAKPelaku usaha, menggunakan iklan yang dirancang dan disajikan sedemikian rupa untuk menyentuh sisi psikologis konsumen, bukan rasio konsumen yang besangkutan, untuk melakukan transaksi dan meningkatkan transaksi penjualan. Salah satu bentuk iklan yang berusaha untuk menyentuh sisi psikologis konsumen adalah iklan yang menggunakan tenaga kesehatan. Bagi masyarakat luas, profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang dapat dipercaya, sehingga apapun yang dikatakan oleh tenaga kesehatan bisa memberikan cukup pengaruh kepada masyarakat untuk mengikuti perkataan tenaga kesehatan tersebut. Penggunaan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk merupakan pelanggaran dalam beberapa regulasi pemerintah dan kode etik profesional. Namun demikian masih terdapat iklan yang menggunakan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk.

---

ABSTRACTBusiness, using ads that are designed and presented in such a way as to touch the psychological side of the consumer, not the ratio of consumers, to conduct transactions and increase the sales transaction. One form of advertising that seeks to touch the psychological side of the consumer is an ad that uses health professionals. For the public, health professionals profession is a profession that can be trusted, so that whatever is said by the health professionals could provide enough leverage for the public to follow the words of the health professionals. Use of health professionals in the advertising of a product is in violation of some government regulations and codes of professional conduct. However, there are ads that use of health professionals in the advertising of a product."