Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong organisasi untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, termasuk pada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Korlantas Polri terus menciptakan inovasi guna memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat salah satunya dengan meluncurkan layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) pada aplikasi Digital Korlantas pada 13 April 2021. SINAR digunakan untuk melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C dimana saja dan kapan saja melalui perangkat mobile. Sejak diluncurkan hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi kebergunaan layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas, oleh karena itu diperlukan evaluasi kebergunaan guna meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menggunakan aplikasi dan meningkatkan jumlah pengguna aktif yang melakukan perpanjangan SIM melalui layanan SINAR. Pada penelitian ini dilakukan evaluasi kebergunaan layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas dengan metode System Usability Scale (SUS) disertai dengan saran dari pengguna. Analisis kuantitatif melalui penghitungan skor rata-rata SUS layanan SINAR dan analisis kualitatif didapatkan dari pengategorian saran untuk mengetahui kondisi nyata dari pengguna terhadap layanan SINAR. Sebanyak 491 responden berpartisipasi dalam pengisian kuisioner SUS dan saran terhadap layanan SINAR. Hasil perhitungan rata-rata skor SUS diperoleh sebesar 71,96 dengan kategori grade C good. Selanjutnya, terdapat tujuh kategori permasalahan melalui pendekatan thematic analysis berdasarkan saran pengguna dengan hasil 41% pengguna mengalami permasalahan pada fungsionalitas sistem/aplikasi. Hasil rekomendasi perbaikan layanan SINAR dapat membantu Polri untuk meningkatkan kegunaan aplikasi dan kepuasan pengguna sehingga berdampak pula pada peningkatan layanan publik kepada masyarakat yang tentu menaikkan trust public terhadap Polri.

---

Rapid technological developments have encouraged organizations to carry out digital transformation in providing public services to the community, including the Traffic Corps (Korlantas) of the Indonesian National Police (Polri). Korlantas Polri continues to innovate in order to provide excellent public services to the community, one of which is by launching SIM Nasional Presisi (SINAR) service on the Digital Korlantas application on April 13 2021. SINAR is used to extend SIM A and SIM C anywhere and anytime via a device mobile. Since it was launched until now there has never been an evaluation of the usability of the SINAR service on the Digital Korlantas application, therefore an evaluation of its usability is needed to increase people's satisfaction in using the application and increase the number of active users who extend their SIM through the SINAR service. In this research, an evaluation of the usability of the SINAR service in the Digital Korlantas application was conducted using the System Usability Scale (SUS) method, accompanied by user suggestions. Quantitative analysis was performed by calculating the average SUS score of the SINAR service, and qualitative analysis was obtained through categorizing suggestions to determine the actual conditions of users regarding the SINAR service. A total of 491 respondents participated in filling out the SUS questionnaire and providing suggestions for the SINAR service. The average SUS score calculation resulted in 71.96, categorizing it as grade C, good. Furthermore, there were seven categories of issues identified through thematic analysis based on user suggestions, with 41% of users experiencing problems related to the functionality of the system/application. The recommended improvements to the SINAR service can help the Indonesian National Police (Polri) enhance the usability of the application and user satisfaction, consequently leading to an improvement in public services provided to the community and increasing public trust in the police force."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji Fitur Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring pada Layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) di Aplikasi Digital Korlantas menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi yang diperbaharui (Updated D&M IS Success Model). Variabel penelitian terdiri dari kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Responden adalah pengguna Fitur Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring pada Layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) di Aplikasi Digital Korlantas di kawasan DKI Jakarta. Data primer yang diperoleh melalui kuesioner terkumpul sebanyak 100 responden, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 hipotesis yang dibangun, 6 hipotesis menunjukkan pengaruh. 3 hipotesis lainnya tidak menunjukkan pengaruh yaitu kualitas sistem terhadap penggunaan, kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna, serta penggunaan terhadap kepuasan pengguna. Secara keseluruhan Fitur Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring pada Layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) di Aplikasi Digital Korlantas dapat dikategorikan sukses.

---

This research aims to examine the Online Driver's License Extension Feature on the SIM Nasional Presisi (SINAR) service in the Digital Korlantas application using the Updated DeLone and McLean Information System Success Model (Updated D&M IS Success Model). The research variables consist of information quality, system quality, service quality, usage, user satisfaction, and net benefits. Respondents are users of the Online Driving License Extension Feature on the SIM Nasional Presisi (SINAR) Service in the Digital Korlantas Application in the Jakarta Special Capital Region. Primary data were collected through a questionnaire from 100 respondents, subsequently analyzed using structural equation modeling (SEM). The results of this research indicate that out of the 9 constructed hypotheses, 6 hypotheses show influence. The other 3 hypotheses do not demonstrate influence, namely system quality on usage, information quality on user satisfaction, and usage on user satisfaction. Overall, the Online Driving License Extension Feature on the SIM Nasional Presisi (SINAR) Service in the Digital Korlantas Application can be categorized as successful."

"Kompetensi pengendara sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. SIM adalah bukti kelayakan mengemudi yang harus diperpanjang setiap lima tahun sesuai PP No. 44/1993, untuk memastikan kompetensi pengendara tetap terjaga. Aplikasi Digital Korlantas diluncurkan oleh Korlantas POLRI untuk membantu masyarakat memperpanjang SIM secara online. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah perpanjangan SIM, mengurangi interaksi langsung, dan mengurangi pungutan liar. Agar semakin banyak masyarakat yang dapat terbantu, penulis akan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi niat adopsi teknologi aplikasi Digital Korlantas ke depannya. Analisis uji hipotesis dilakukan secara kuantitatif menggunakan PLS-SEM kepada 355 responden dan secara kualitatif melalui wawancara eksplanatori kepada 10 partisipan. Hasil analisis menunjukkan perceived ease of use dan perceived usefulness memengaruhi attitude towards Digital Korlantas, yang kemudian memengaruhi citizen’s intention to use Digital Korlantas secara positif. User interface juga memiliki hubungan positif yang signifikan dengan satisfaction, yang kemudian juga memengaruhi citizen’s intention to use Digital Korlantas secara positif. Sementara itu perceived cost, performance expectancy, serta voluntariness of use tidak berpengaruh terhadap citizen’s intention to use Digital Korlantas. Selain itu, penulis juga menemukan adanya permasalahan dalam penggunaan aplikasi, meliputi tampilan antarmuka, alur aplikasi yang panjang dan sulit dipahami, dan kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan. Sebagai tindak lanjut, penulis melakukan evaluasi usability terhadap aplikasi Digital Korlantas untuk mengidentifikasi hal yang dapat diperbaiki. Evaluasi usability dilakukan dengan mengikuti metode user centered design. Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner SUS dan metode kualitatif dilakukan melalui wawancara dan usability testing. Berdasarkan perhitungan kuesioner SUS yang disebarkan kepada 42 responden, aplikasi Berdasarkan perhitungan kuesioner SUS yang disebarkan kepada 42 responden, aplikasi Digital Korlantas memperoleh skor SUS sebesar 62,44 dengan rating ‘OK’. Skor ini masih berada di bawah rata-rata. Setelah dilakukan perbaikan desain dengan membuat desain low dan high fidelity, dilakukan evaluasi yang kedua dan diperoleh skor SUS sebesar 81,5 dengan rating ‘Good’. Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa desain yang baru telah berhasil meningkatkan nilai usability dari aplikasi Digital Korlantas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur teoretis serta wawasan praktis bagi pengembang terkait adopsi teknologi dan evaluasi usability pada aplikasi e-government yang berfokus pada driving license application.

---

Driver competence is crucial for reducing the risk of accidents.A driver's license (SIM) serves as proof of driving eligibility and must be renewed every five years according to Government Regulation No. 44/1993 to ensure that drivers maintain their competence. The Digital Korlantas application was launched by Korlantas POLRI to help the public renew their driving licenses online. This application aims to simplify the license renewal process, reduce direct interactions, and minimize illegal fees. In order for this application to reach more people, the author will study the factors influencing the intention to adopt the Digital Korlantas technology in the future. Hypothesis testing analysis was conducted quantitatively using PLS-SEM with 355 respondents and qualitatively through explanatory interviews with 10 participants. The analysis results show that perceived ease of use and perceived usefulness affect the attitude towards Digital Korlantas, which in turn positively influences the citizen’s intention to use Digital Korlantas. The user interface also has a significant positive relationship with satisfaction, which then also positively affects the citizen’s intention to use Digital Korlantas. Meanwhile, perceived cost, performance expectancy, and voluntariness of use do not affect the citizen’s intention to use Digital Korlantas. Additionally, the author identified issues in the application usage, including interface design, a lengthy and complicated application flow, and the lack of quality service provided. To address these issues, the author conducted a usability evaluation of the Digital Korlantas application to identify areas for improvement. The usability evaluation was carried out following a user-centered design method. Quantitative data was collected by distributing a SUS questionnaire, and qualitative data was gathered through interviews and usability testing. Based on the SUS questionnaire distributed to 42 respondents, the Digital Korlantas application scored 62.44 with an ‘OK’ rating. This score is still below average. After redesigning the application with low and high fidelity designs, a second evaluation was conducted, resulting in a SUS score of 81.5 with a ‘Good’ rating. This score improvement indicates that the new design successfully enhanced the usability of the Digital Korlantas application. Hopefully, this research can contribute to theoretical literature as well as practical insights for developers regarding technology adoption and usability evaluation in e-government applications that focus on driving license applications."

"Kompetensi pengendara sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. SIM adalah bukti kelayakan mengemudi yang harus diperpanjang setiap lima tahun sesuai PP No. 44/1993, untuk memastikan kompetensi pengendara tetap terjaga. Aplikasi Digital Korlantas diluncurkan oleh Korlantas POLRI untuk membantu masyarakat memperpanjang SIM secara online. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah perpanjangan SIM, mengurangi interaksi langsung, dan mengurangi pungutan liar. Agar semakin banyak masyarakat yang dapat terbantu, penulis akan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi niat adopsi teknologi aplikasi Digital Korlantas ke depannya. Analisis uji hipotesis dilakukan secara kuantitatif menggunakan PLS-SEM kepada 355 responden dan secara kualitatif melalui wawancara eksplanatori kepada 10 partisipan. Hasil analisis menunjukkan perceived ease of use dan perceived usefulness memengaruhi attitude towards Digital Korlantas, yang kemudian memengaruhi citizen’s intention to use Digital Korlantas secara positif. User interface juga memiliki hubungan positif yang signifikan dengan satisfaction, yang kemudian juga memengaruhi citizen’s intention to use Digital Korlantas secara positif. Sementara itu perceived cost, performance expectancy, serta voluntariness of use tidak berpengaruh terhadap citizen’s intention to use Digital Korlantas. Selain itu, penulis juga menemukan adanya permasalahan dalam penggunaan aplikasi, meliputi tampilan antarmuka, alur aplikasi yang panjang dan sulit dipahami, dan kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan. Sebagai tindak lanjut, penulis melakukan evaluasi usability terhadap aplikasi Digital Korlantas untuk mengidentifikasi hal yang dapat diperbaiki. Evaluasi usability dilakukan dengan mengikuti metode user centered design. Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner SUS dan metode kualitatif dilakukan melalui wawancara dan usability testing. Berdasarkan perhitungan kuesioner SUS yang disebarkan kepada 42 responden, aplikasi Berdasarkan perhitungan kuesioner SUS yang disebarkan kepada 42 responden, aplikasi Digital Korlantas memperoleh skor SUS sebesar 62,44 dengan rating ‘OK’. Skor ini masih berada di bawah rata-rata. Setelah dilakukan perbaikan desain dengan membuat desain low dan high fidelity, dilakukan evaluasi yang kedua dan diperoleh skor SUS sebesar 81,5 dengan rating ‘Good’. Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa desain yang baru telah berhasil meningkatkan nilai usability dari aplikasi Digital Korlantas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur teoretis serta wawasan praktis bagi pengembang terkait adopsi teknologi dan evaluasi usability pada aplikasi e-government yang berfokus pada driving license application.

---

Driver competence is crucial for reducing the risk of accidents.A driver's license (SIM) serves as proof of driving eligibility and must be renewed every five years according to Government Regulation No. 44/1993 to ensure that drivers maintain their competence. The Digital Korlantas application was launched by Korlantas POLRI to help the public renew their driving licenses online. This application aims to simplify the license renewal process, reduce direct interactions, and minimize illegal fees. In order for this application to reach more people, the author will study the factors influencing the intention to adopt the Digital Korlantas technology in the future. Hypothesis testing analysis was conducted quantitatively using PLS-SEM with 355 respondents and qualitatively through explanatory interviews with 10 participants. The analysis results show that perceived ease of use and perceived usefulness affect the attitude towards Digital Korlantas, which in turn positively influences the citizen’s intention to use Digital Korlantas. The user interface also has a significant positive relationship with satisfaction, which then also positively affects the citizen’s intention to use Digital Korlantas. Meanwhile, perceived cost, performance expectancy, and voluntariness of use do not affect the citizen’s intention to use Digital Korlantas. Additionally, the author identified issues in the application usage, including interface design, a lengthy and complicated application flow, and the lack of quality service provided. To address these issues, the author conducted a usability evaluation of the Digital Korlantas application to identify areas for improvement. The usability evaluation was carried out following a user-centered design method. Quantitative data was collected by distributing a SUS questionnaire, and qualitative data was gathered through interviews and usability testing. Based on the SUS questionnaire distributed to 42 respondents, the Digital Korlantas application scored 62.44 with an ‘OK’ rating. This score is still below average. After redesigning the application with low and high fidelity designs, a second evaluation was conducted, resulting in a SUS score of 81.5 with a ‘Good’ rating. This score improvement indicates that the new design successfully enhanced the usability of the Digital Korlantas application. Hopefully, this research can contribute to theoretical literature as well as practical insights for developers regarding technology adoption and usability evaluation in e-government applications that focus on driving license applications."

"PT PQR adalah sebuah perusahaan perdagangan umum. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, teknologi informasi merupakan hal strategis. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan yang memiliki ISC, fungsi korporasi yang khusus menangani sistem informasi dan teknologi. PT PQR membentuk PQR Digital, fungsi korporasi yang bergerak di bidang inovasi digital untuk mendukung unit bisnis lainnya. ISC membentuk Sub Departemen Digital Operation dalam rangka pelaksanaan tugas operasional terkait aplikasi-aplikasi digital tersebut. Belum adanya dokumen kesepakatan mengenai Service Level Agreement (SLA) membuat kinerja Sub Departemen Digital Operation tidak terukur. Penelitian ini bertujuan untuk merancangSLA terkait layanan TI di Sub Departemen Digital Operation. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara studi observasi, wawancara dan focus group discussion. Berdasarkan katalog layanan TI yang ada, dilakukan kategorisasi layanan untuk dipilih layanan yang dibuat SLA. Perancangan SLA dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengguna layanan dan penyedia layanan tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal dari pihak penyedia layanan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tiga layanan TI dibuatkan SLA dengan berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 2011.

---

PT PQR is a general trading company. In running its company`s business, information technology is a strategic thing. This can be seen from the organizational structure of companies that have ISC, a corporate function that specifically handles information systems and technology. PT PQR formed PQR Digital, a corporate function engaged in digital innovation to support other business units. ISC formed the Digital Operation Sub Department in the context of carrying out operational tasks related to these digital applications. The absence of an agreement document regarding Service Level Agreement (SLA) makes the performance of the Digital Operation Sub Department not measurable. This study aims to design SLA related to IT services in the Digital Operation Sub Department. Data collection methods used by the author in conducting this research were carried out by means of observational studies, interviews and focus group discussions. Based on the existing IT service catalog, service categorization is done to select services made by the SLA. The design of an SLA is based on an

agreement between the service user and the service provider without considering the influence of external factors on the service provider. The results showed that three IT services were made SLAs based on the 2011 ITIL V3 framework."

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"Peran teknologi informasi dalam organisasi mulai berkembang. Pada awalnya teknologi informasi hanya dianggap sebagai pendukung kegiatan bisnis. Saat ini teknologi informasi dinilai sebagai fungsi yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Ketergantungan pengguna meningkat karena teknologi memberi kemudahan dan keefektifan dalam membantu menyajikan data yang dibutuhkan. Alokasi dana untuk pembelian perangkat teknologi dan ketersediaan layanan juga semakin besar. Semakin meningkatnya ketergantungan pada layanan teknologi informasi maka semakin banyak dibutuhkan sumber daya untuk mendukung ketersediaannya. Pengguna yang mengalami gangguan layanan akan berharap keluhannya dapat segera diselesaikan. Pada kenyataannya, pengguna hanya bisa menunggu karena belum ada alat yang dapat menjamin bahwa keluhan tersebut akan segera diselesaikan. Agar peran dan kapasitas TI dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberi jaminan kepuasan pengguna, diperlukan suatu tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pengelola layanan TI dengan pengguna. Service Level Agreement (SLA) adalah salah satu alat yang digunakan dalam tata kelola TI untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan jaringan dan pemeliharaan perangkat keras adalah layanan kritikal yang harus dibuatkan SLA. SLA dan pengelolaannya dirancang menggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 untuk memenuhi standar ISO 20000. SLA terdiri dari 12 bagian yang isinya disesuaikan dengan karakteristik layanan pada BPK RI.

---

The role of information technology in organizations has grown. At first, Information technology only considered as supporting business activities. Nowadays, Information Technology is considered as a strategic function to achieve the vision and mission of the organizations.

Dependence increased because information technology gives users the ease and effectiveness in helping to present necessary data. Fund allocated to acquire technological solutions and ensuring services availability is raised accordingly.

As reliance on information technology services increased, more resources are needed to support availability. Normally, users who experience service interruption will expect their complaint can be resolved immediately. Unfortunately, there is no absolute way that can ensure availability of immediate solution to their problem. IT governance should be employed to guarantee user satisfaction and IT alignment with business requirement. Service Level Agreement (SLA) is one of the IT governance tools that can be used to ensure that IT services meet users expectations.

The study concluded that the network services and hardware maintenance are critical services that SLA must be made. SLA and its management designed by using ITIL V3 2011 framework to meet the standards of ISO 20000. SLA consists of 12 sections which content is customized based on characteristics of the services in BPK RI."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) menggunakan kerangka Manajemen Layanan TIK atau Information Technology Service Management (ITSM) dan mengimplementasikan ISO 20000 sebagai standar dalam sistem manajemen layanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan implementasi ISO 20000 proses service delivery yang telah berjalan di Pusintek sekaligus mengetahui apakah implementasi tersebut telah berjalan dengan efektif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.  Cakupan pembahasan pada penelitian ini adalah identifikasi sistem manajemen layanan TIK, pemetaan klausul standar sistem manajemen layanan, analisis proses Plan-Do-Check- pada proses service delivery, serta analisis hambatan yang dihadapi dalam rangka implementasi ISO 20000 pada proses service delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan implementasi ISO 20000 proses service delivery yang berjalan di Pusintek saat ini telah memenuhi klausul-klausul yang terdapat pada persyaratan standar ISO 20000-1:2011 – Part 1 Service Management System Requirements melalui struktur organisasi kelompok kerja ITSM. Implementasi ISO 20000 proses service delivery juga telah berjalan efektif di Pusintek mengikuti deming cycle dengan penerapan Plan-Do-Check-Act pada masing-masing peran yang ada. Sementara itu, hambatan yang dihadapi oleh dalam ISO 20000 proses service delivery terdapat pada area sumber daya manusia (SDM), hambatan terkait perencanaan dan user engagement.

---

Center for Financial Information System and Technology (Pusintek) uses Information Technology Service Management (ITSM) and applies ISO 20000 as a standard in its service management system. This study aims to evaluate the implementation of ISO 20000 service delivery process that has been running in Pusintek and also to discuss whether or not it has been implemented effectively.

This study is a qualitative research with case study approach. The scope of the discussion in this study is the identification of IT service management systems, mapping of service management system standard clauses, the Plan-Do-Check-Act analysis process in the service delivery process, and the analysis of the barriers in implementing ISO 20000 in the service delivery process.

Results of this study shows that the implementation of ISO 20000 service delivery processes at Pusintek has already met the clauses complying with the requirements of the ISO 20000-1: 2011 standard - Part 1 Service Management System Requirements. The implementation of the ISO 20000 service delivery process has also been effective in Pusintek following the deming cycle with the implementation of Plan-Do-Check-Act in each of the existing roles. Meanwhile, barriers related to ISO 20000 service delivery process are human resources (HR), planning and user engagement."

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis bank, bank dimungkinkan menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi dalam menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi bank. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi dapat mempengaruhi risiko bank antara lain risiko operasional, hukum, reputasi dan stratejik. Dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi bank dilakukan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi, bank harus memiliki prinsipprinsip penggunaan penyedia jasa teknologi informasi, salah satunya adalah penggunaan penyedia jasa teknologi informasi harus didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar, dalam hal pihak penyedia jasa teknologi informasi merupakan pihak terkait dengan bank. Hubungan kerja sama secara wajar adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penerapan perjanjian kerjasama secara wajar antara bank umum dengan pihak terkait dan konsekuensi hukum bagi bank umum apabila tidak menerapkan arms length principle pada perjanjian penggunaan penyedia jasa teknologi informasi dengan pihak terkait.

---

In order to increase the effectiveness and efficiency of achieving banks strategic objectives, banks are allowed to use information technology service providers in carrying out banks information technology activities. The use of information technology service providers can influence bank risks including operational, legal, reputation and strategic risks. In the event that the implementation of bank information technology is carried out by the provider of information technology services, banks must have the principles of using information technology service providers, one of which is the use of information technology service providers must be based on arms length principle, in the event that the provider of information technology services is a party related to the bank. Arms length principle is a condition where transactions between parties are as independent as unrelated parties, including having equality and based on fair market prices so as to minimize conflicts of interest. Related parties are individuals or companies that have control relationships with banks, both directly and indirectly, through ownership, management, and or financial relationships. The main issues to be discussed in this research are implementation against the arms length agreement between commercial banks with related party and legal consequences for commercial banks if they dont implement arms length principle into the agreement on use of information technology service provider with related party."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan sistem informasi yang diwajibkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pelayanan publik. Sistem informasi yang diperoleh antara lain dari dana APBN dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan barang milik negara yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kontribusi penerimaan negara serta dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur administrasi negara sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, diperlukan sumber daya manusia yang baik, koordinasi dengan pemerintah (Menkominfo/Detiknas) dan menyarankan badan-badan publik untuk meneliti lebih seksama lagi potensipotensi penerimaan negara bukan pajak yang dapat diperoleh dari berbagai layanan informasi publik kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

---

This research aimed to analyze the compulsory applying of information system in various related laws in line with public service. The existing information system comprises state budget and collaboration between Government and private sector. It is an asset of state which must be used maximally in order to increase publicservice quality and also its share to the state's revenue and in addition, its accountability can be done by state official in accordance with prevalent law.

The research is a qualitative format that adopts normative jurisdiction method and descriptive design. The Results of research advice the development and information system usefulness still needs competent human resourse, coordination among government (Ministry of Communication and Information/Detiknas) and also advice various public institutions to explore thoroughly about non tax resources that can be explored from many kinds of public services, and then follow up by revising the government decree in the field of non tax."