Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya penggunaan branding dalam sektor publik khususnya pemerintahan menandakan adanya area penting untuk penelitian akademis yang saat ini masih minim teori. Pentingnya tercipta brand image yang baik menjadikan organisasi sektor publik melakukan upaya branding menggunakan konsep – konsep yang biasa dilakukan di sektor swasta. Penelitian ini ingin mengetahui brand image ULT Kemdikbud dengan melihat upaya branding melalui identitas brand dan pemosisian brand menggunakan Four Brand Identity Perspectives, Brand Positioning dan Brand Image. Penelitian ini menggunakan multi methods yaitu kuantitatif, dan kualitatif, Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara pimpinan ULT, data kuantitatif dikumpulkan melalui analisis isi untuk konten berita ULT dan survei untuk melihat citra pengguna terhadap ULT. Penelitian ini menemukan bahwa identitas brand pada organisasi sektor publik cukup rentan mengingat seringnya pergantian pimpinan yang diikuti dengan penambahan identitas brand dan perluasan strategi bisnisnya. Meskipun brand image baik namun akan terjadi kesenjangan ketika pengguna tidak mampu memahami apa yang dimaksud oleh brand dimana hal itu akan berpengaruh juga terhadap citra Kemdikbud dan citra pemimpin di Kemdikbud.

---

The increased use of branding within public sector organization especially government signifies important area for academic research that currently lacks of theory.   The importance of creating a good brand image makes public sector organizations implement branding activities using concepts that are commonly used in the private sector. The purpose of this study was to investigate to what extent the brand image of ULT Kemdikbud using Four Brand Identity Perspectives, Brand Positioning and Brand Image. This study uses multi methods, indicating that both quantitative and qualitative methods are used. The collection of qualitative investigating brand identity was retrieved from interviews with the management. The quantitative data investigating brand image through surveys and brand positioning  through content analysis. This study finds that brand identity in public sector organizations is weak due to  frequent changes in Minister followed by the addition of brand identity and expansion of its business strategy. Though the result of brand image is good, it specifically becomes an issue when consumers do not understand what the brand stands for where it will also affect the image of the organization and the image of the leadership."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh employee customer orientation elemen needs dan enjoyment terhadap kepuasan karyawan dan konsumen, yang juga dimediasi oleh organizational customer orientation dan corporate brand personality, dengan mengambil studi kasus PT KAI Commuter Jabodetabek. Studi ini memiliki dua tipe responden, yaitu karyawan PT KAI Commuter Jabodetabek dan konsumen pengguna commuter line di wilayah Jabodetabek. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis structural equation modeling dengan metode partial least squares dengan software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa employee customer orientation mampu memengaruhi kepuasan karyawan dan konsumen, namun terdapat hasil yang berbeda karena ada yang memengaruhi secara langsung, maupun melalui efek mediasi.

---

This research discuss about the effect of employee customer orientation needs and enjoyment element towards organizational customer orientation and corporate brand personality, taken PT KAI Commuter Jabodetabek as its case study. This research has two types of respondents, which are employee of PT KAI Commuter Jabodetabek and consumer of commuter line. Partial least squares analysis with SmartPLS software has been used to process the data. The result of this research shows that employee customer orientation has a significant effect to employee/customer orientation directly or indirectly by mediation effect."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pedoman komite audit sektor publik di Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, termasuk analisis dokumen primer dan wawancara terstruktur dan semi terstruktur pada Komite Audit dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dengan menggunakan pedoman best practice Audit and Risk Assurance Committee Handbook dari H.M. Treasury dan Independent Audit Committee in Public Sector Organizations dari IIA sebagai tolok ukur, penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Keuangan telah membentuk komite audit sesuai dengan pedoman yang mengatur tentang elemen dan prinsip komite audit sektor publik. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan untuk menyempurnakan implementasi, terkait dengan mandat, komposisi, persyaratan kapabilitas, peran dan tanggung jawab, kinerja, serta komunikasi dan pelaporan komite audit di sektor publik berdasarkan pedoman best practice. Penelitian ini juga memberikan gambaran atas ruang perbaikan yang dapat dilaksanakan dalam perwujudan mandat Komite Audit Kementerian Keuangan. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam membuat peraturan dan pedoman pembentukan komite audit pada organisasi sektor publik (pemerintah) sesuai dengan tata kelola sektor publik.

---

While prior studies on audit committees have focused on the private sector, this is the first research on audit committees focusing on the public sector in Indonesia. This paper aims to evaluate the implementation public sector audit committee guidelines in Ministry of Finance Audit Committee as government. This paper utilizes a case study approach, including analysis of primary documents, also structured and semi-structured interviews the Ministry of Finance Audit Committee and parties directly involved. Using best practice guidelines for public sector audit committees, namely H.M. Treasury's Audit and Risk Assurance Committee Handbook and the IIA's Independent Audit Committees in Public Sector Organizations as benchmarks, this paper finds that Ministry of Finance established an audit committee in accordance with the guidelines governing the principles and elements of public sector audit committees. Nonetheless, there is still room for improvement to refine the implementation of the audit committee. This research is expected to provide recommendations for the improvement of regulations related to the mandate, composition, capability requirements, role and responsibility, performance, also communicate and reporting of the Audit Committee in the public sector based on the best practice guidelines. This research also provides an overview of the room for improvement that can be implemented in realizing the mandate of the Ministry of Finance Audit Committee. This research can also be a reference in making regulations and guidelines for the formation of audit committees in public sector organizations (government) in accordance with public sector governance."

"Dengan semakin berkembang dan menjamurnya produk lokal di Indonesia, serta semakin banyaknya jenis media yang dapat memasarkan produk-produk tersebut, penting bagi para pelaku usaha untuk memahami strategi dalam mengelola mereknya agar dapat bersaing dengan merek lokal maupun merek luar. Penelitian ini membahas tentang perbandingan penerapan brand functional value dan brand experiential value terhadap evaluasi konsumen pada konteks strategi local branding dan foreign branding. Evaluasi konsumen pada penelitian ini diwakili oleh perceived quality, attitude toward the brand, purchase intention, dan komunikasi word of mouth. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian eksperimen dengan desain faktorial 2x2 yang menggunakan merek fiktif sebagai objek uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efek penerapan value pada aspek evalusi konsumen dalam konteks local branding dan foreign branding. Kombinasi strategi foreign branding dan experiential value menghasilkan nilai perceived quality, attitude toward the brand, dan purchase intention paling tinggi, sedangkan kombinasi strategi foreign branding dan functional value menghasilkan nilai word of mouth paling tinggi.

---

In today rsquo s local products growing number in Indonesia, as well as the increasing number of media types to market these products, it is important for local businessperson or organization to understand the strategy in managing their brands in order to compete with local and foreign brands.

This study discusses the comparison between the application of brand functional value and brand experiential value toward consumer evaluation in the context of local branding and foreign branding strategy. Consumer evaluation is represented by perceived quality, attitude toward the brand, purchase intention, and word of mouth. The research method used is experimental research with 2x2 factorial design using fictitious brand as test object.

The finding shows that there are differences in value application effect toward consumer evaluation in local and foreign branding context. The combination of foreign branding strategy and experiential value produces the highest perceived quality, attitude toward the brand, and purchase intention, while the combination of foreign branding strategy and functional value yields the highest word of mouth."

"ABSTRAKDengan dilatarbelakangi oleh massifnya penggunaan media sosial sebagai media komunikasi eksternal Humas sektor publik di era digital government. Penelitian ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang menjadi daya tarik media sosial dan mengikat sektor publik untuk terus menggunakannya sebagai salah satu media komunikasi resmi, bahkan ketika diakui bahwa adopsi media sosial memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada teori yang berfokus pada aspek-aspek penarik yang dimiliki oleh media sosial, salah satunya adalah teori logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana determinisme elemen logika media sosial, yaitu abilitas program, popularitas, konektivitas, dan datafikasi melekat pada mediatisasi sektor publik melalui media sosial oleh Humas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi dan interaksi dalam akun media sosial, serta wawancara mendalam terhadap para admin pengelola akun tersebut, ditemukan bahwa elemen logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell telah menjadi elemen online sebagai unsur penarik dalam adopsi media sosial sektor publik. Temuan menunjukkan bahwa elemen abilitas program dan konektivitas merupakan dua elemen yang paling penting dan paling banyak terlibat dalam komunikasi publik di era digital government. Peneliti mengajukan tiga argumen terkait dengan adanya elemen offline yang ditemuan dari penelitian ini. Pertama, pengguna media sosial sektor publik terperangkap dalam trend masyarakat akan platform dan kecenderungan selera massa terhadap konten, atau dengan kata lain sektor publik menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kedua, kecenderungan pola komunikasi dan interaksi dalam media sosial secara langsung didorong oleh trend masyarakat dan secara tidak langsung didorong oleh popularitas platform. Argumen yang ketiga terkait dengan elemen popularitas, elemen yang paling penting dalam popularitas bagi pemilik platform sebenarnya adalah popularitas platform itu sendiri.

---

ABSTRACTWith the background of its massive use of social media as a public sector public relations external communication medium in the era of digital government. This research seeks to examine the elements of the allure of social media and bind the public sector to continue using it as one of the official communication media, even when it is recognized that the adoption of social media has its own risks. Therefore, this study refers to a theory that focuses on aspects of attraction possessed by social media, one of which is the theory of social media logic of Van Dijck and Thomas Poell. The research question posed is how determinism of social media logic element, ie program abilities, popularity, connectivity, and datafication are attached to public sector mediatization through social media by Public Relations of Ministry of Education and culture. Using a qualitative descriptive approach through observation of communication activities and interactions in social media accounts, and also conduct in-depth interviews with these account administrators, it was found that the elements of social media logic Van Dijck and Thomas Poell have become an online element as a puller element in the social media adoption as the public-sector official communication medium. The findings show that the elements of program abilities and connectivity are the two most important and most involved elements of public communication in the digital government era. The researcher proposed three arguments related to the offline element found in this study. First, public-sector social media users are caught in the community's trend of platforms and the trend of mass taste toward content, in the other word the public sector adjusts to the development of society. Second, the tendency of communication patterns and interactions in social media is directly driven by community trends and indirectly driven by the popularity of the platform. The third argument is concerning with the popularity element, the most important element in popularity for the owner of the platform is actually the popularity of the platform itself."

"Rumah Sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan tidak dapat terus menerus mengharapkan pembiayaan dari keuangan negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah melalui pengelolaan aset yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan BLU setiap tahunnya meningkat seiring terus bertambahnya jumlah satker yang ada, penerimaan tersebut masih perlu dilakukan pengawasan dan transparansi yang lebih baik, hal ini dikarenakan masih ada satker yang belum melaporkan penerimaan BLU dengan benar yang mereka dapatkan ke negara.

---

Hospital health care providers as an institution can not continue to expect funding from the state to improve the quality of services provided. Therefore, one way that can be taken by the Hospital of the Ministry of Health is through the management of its assets.

Based on Government Regulation No. 23 of 2005, Public Service Agency (BLU) is a government agency established in the environment to provide services to the community in the form of supply of goods and / or services being sold for profit and without priority in its activities based on the principles of efficiency and productivity.

The results showed that each year BLU revenue continues to increase with the increasing number of work units that exist, revenue is still needed supervision and greater transparency, this is because there is still work units that have not been reported revenues BLU correctly they get to state."

"Tesis ini membahas tentang strategi komunikasi city branding melalui duta pariwisata yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Seribu bekerja sama dengan Ikatan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ditujukan untuk menjawab Bagaimana strategi komunikasi pariwisata kepulauan seribu ? Bagaimana peran ikatan abang none jakarta kepulauan seribu dalam strategi komunikasi pariwisata kepulauan seribu? Dan Bagaimana bentuk kerjasama ikatan abang none jakarta kepulauan seribu dengan suku dinas pariwisata dan kebudayaan kepulauan seribu? Penelitian dilakukan di Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Seribu dan Ikatan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu yang menjelaskan tentang city branding kepulauan seribu yang dilakukan lewat peran duta pariwisata kepulauan seribu yang disebut dengan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas dari kehadiran Abang None Jakarta Kepulauan Seribu sebagai public relation pariwisata Kepulauan Seribu dirasa cukup mewakilkan upaya city branding Kepulauan Seribu yang menjadi tujuan dari Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Seribu bekerja sama dengan Ikatan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu.

---

This thesis discusses the communication strategy of city branding through tourism ambassador conducted by Departement of Tourism and Culture of Kepulauan Seribu in collaboration with the Association of Abang None Jakarta Kepulauan Seribu. This research is qualitative descriptive design.

This Thesis is aimed to answer : How Kepulauan Seribu Tourism communication strategy? How the role of the league of Abang None Jakarta Kepulauan Seribu in Kepulauan Seribu tourism communication strategy?and How cooperation between of the league of Abang None Jakarta Kepulauan Seribu with Departement of Tourism and Culture of Kepulauan Seribu ? The research was conducted at the Department of tourism and culture of Kepulauan and the league of Abang None Jakarta Kepulauan Seribu that describes about city branding of Kepulauan Seribu is done through the role of tourism ambassador Kepulauan Seribu called Abang None Jakarta Kepulauan Seribu.

The results found that the effectiveness of the presence of Abang None Jakarta Kepulauan Seribu as a public relations of tourism of Kepulauan Seribu are considered to represent a city branding effort Kepulauan Seribu is the purpose of the Department of Tourism and Culture of Kepulauan Seribu in collaboration with the league of Abang None Jakarta Kepulauan Seribu."

"ABSTRAKPelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara RI memiliki dua permasalahan utama terkait dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, yaitu 1) predikat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum sesuai dengan harapan reformasi birokrasi, dan 2) sistem manajemen kinerja terpadu yang belum diimplementasikan sepenuhnya. Kementerian Sekretariat Negara RI telah menerapkan sistem manajemen kinerja organisasi untuk mengelola kinerjanya dan mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan unsur-unsur dalam tahapan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode studi literatur, wawancara dan observasi, serta penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada unit-unit kerja yang berkaitan langsung dengan penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI. Berdasarkan hasil survei terhadap 55 responden, penerapan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tahapan yang perlu diperbaiki penerapannya.

---

ABSTRACTImplementation of bureaucratic reform in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has two major problems related to the capacity and performance accountability : 1) the appraisal result of government agencyperformance accountability that have not been in line with expectations, and 2) integrated performance management system that has not been fully implemented. Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has implemented a performance management system for managing organizational performance and support successful bureaucratic reform program. Objective of this research are to describe and evaluate the implementation of the elements in each step of organization performance management system in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. The method used in this research is descriptive quantitative method of literature review, interviews and observations,and questionnaires. This research was conducted at organization unit related to the implementation of performance management systems in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. Based on the survey result of 55 respondents, the implementation of the organization performance management system in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has been well implemented, however there are several steps that need to be improved."

"Terdapat sentimen love-hate relationship pada hubungan Humas dan jurnalis. Untuk itu penelitian ini dilakukan pada Humas Kementerian PUPR dengan jurnalis yang meliput pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas hubungan Humas dengan jurnalis yang dilihat dengan lensa Relationship Management Theory atau yang juga dikenal sebagai Organization-Public Relationship yang memiliki empat dimensi pengukuran yakni control mutuality, trust, commitment dan satisfaction. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Humas dan jurnalis menilai kualitas hubungan di antara keduanya positif. Hubungan yang terjalin adalah hubungan pertukaran di mana keduanya saling bertukar manfaat, jurnalis mendapatkan informasi dan Humas mendapat publikasi. Meskipun Humas Kementerian PUPR dinilai memiliki skill yang baik, tetapi mereka belum sepenuhnya paham budaya kerja jurnalis terutama terkait deadline dan kurang sensitif terhadap topik yang sedang viral. Penelitian ini juga menyarankan untuk menambahkan dimensi audit pada penilaian kualitas hubungan antara organisasi dengan publiknya.

---

There is a love-hate relationship sentiment between Public Relations (PR) and journalists. Therefore, this research is conducted within the Public Relations of the Ministry of Public Works and Housing with journalists covering the infrastructure development projects undertaken by the Ministry. The objective of this study is to examine the quality of the relationship between PR and journalists through the lens of the Relationship Management Theory, also known as Organization-Public Relationship, which encompasses four measurement dimensions: control mutuality, trust, commitment, and satisfaction. The research employs a qualitative approach using a case study method. The findings reveal a positive assessment of the relationship quality between PR and journalists. The established relationship is characterized by an exchange relationship, where both parties mutually benefit; journalists gain information, and PR receives publicity. Despite the acknowledged proficiency of the Ministry of Public Works and Housing's PR team, there is a partial understanding of the journalistic work culture, particularly concerning deadlines and the sensitivity of currently trending topics. Additionally, the study recommends incorporating an audit dimension in assessing the quality of the relationship between an organization and its public."