Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor (kesadaran halal, sertifikasi halal, kualitas produk halal, promosi penjualan, merek berlogo halal, komponen pemasaran) yang mempengaruhi niat pembelian konsumen muslim dalam membeli sebuah produk halal. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kesadaran halal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat membeli produk pangan halal. Namun, sertifikasi halal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap niat membeli produk pangan halal. Lalu kualitas produk halal tidak berpengaruh signifikan terhadap niat membeli. Promosi penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap niat membeli produk pangan halal, sedangkan untuk merek berlogo halal memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap niat membeli produk pangan halal. 

---

This research is intended to identify the factors (halal awareness, halal certification, product quality, marketing promotion, and brand) in determining halal purchase intention in Jabodetabek. This research used Structural Equation Modeling (SEM) as the data analysis technique. The results showed that the role of awareness of halal has no significant influence on Muslim consumer in halal purchase intention. However, halal certification has significant influence on Muslim consumer in halal purchase intentions. Then the quality of the halal product does not significantly influence Muslim consumer in halal purchase intention. Marketing promotion has no significant influence on Muslim consumer in halal purchase intentions, while for the halal brand has a significant influence on Muslim consumer in halal purchase intentions."

"Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), menggambarkan kewenangan BPJPH dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) bisa dibilang sama dalam hal memberikan sertifikat halal. Namun setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini keluar maka menurunkan kewenangan MUI juga menghapus kewenangan tunggal MUI dalam menetapka produk halal. Maka dalam tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu lembaga mana yang berwenang mengeluarkan izin sertifikasi halal dan implikasi kewenangan pemerintah dalam mengatur proses penerbitan sertifikasi halal berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan hasil wawancara dan mengadakan kuisioner terhadap beberapa koresponden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal adalah BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang berarti secara kelembagaan adanya peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Adapun gagasan rekontruksi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat mengenai alur proses penyelenggaraan sertifikasi, tidak hanya itu ada baiknya jika pengurusan sertifikasi halal produk dilakukan bersamaan dengan pengurusan BPOM produk, agar masyarakat tidak lagi melakukan dua kali pengurusan produk makanan/minuman yang memakan waktu dan proses yang panjang, karena pengurusan yang sifatnya administratif harus dilakukan secara cepat tanpa melupakan unsur-unsur lain. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah dengan mengadakan kerjasama internasional yang didasarkan kerja sama G to G antar negara. Perjanjian ini yang membawa kepercayaan produksi antar negara terhadap produk yang akan di produksi hingga dipasarkan.

---

The authority of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) as stated in Article 7 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH), describes the authority of BPJPH and the Institute for the Assessment of Food, Drugs and Cosmetics, the Indonesian Ulema Council (LPPOM-MUI). are said to be the same in terms of providing halal certificates. However, after Law Number 11 of 2020 was issued, reducing the authority of MUI also removed the sole authority of MUI in determining halal products. So in this thesis, I want to answer the problem, namely which institution is authorized to issue halal certification permits and the implications of the government's authority in regulating the process of issuing halal certification based on the Job Creation Law. The method used in this study is a normative juridical method which is complemented by the results of interviews and conducting questionnaires to several correspondents. The results of the study indicate that the institution authorized to administer halal certification is BPJPH in administering the guarantee of halal products given the authority to issue and revoke halal certification and halal labels on products. This authority was previously exercised by LPPOM-MUI. Which means that institutionally there is a transfer of authority in terms of issuing halal certification from LPPOM-MUI to BPJPH. The idea of reconstruction that can be given is to conduct massive socialization to the community regarding the flow of the certification process, not only that, it is better if the processing of product halal certification is carried out simultaneously with the management of the product BPOM, so that people no longer do twice the processing of food/beverage products that are time-consuming and lengthy process, because administrative management must be carried out quickly without forgetting other elements. Suggestions that can be given based on the results of this study are to conduct international cooperation based on G to G cooperation between countries. This agreement brings production trust between countries for the products to be produced and marketed."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri. Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka.Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri.Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka. Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.

---

Small and Medium Enterprises SMEs have an important role in the economy of Indonesia. SME has a proportion of 99 of Indonesia rsquo s total entrepreneur. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Therefore, the demand for halal products in Indonesia is also high. However, there are still many SME entrepreneurs who do not have halal certificate for their product. This study discusses the perpective of the SMEs entrepreneurs who already have halal certification toward the certification itself. This study analyses the motivation of SME entrepreneur to make halal certification, along with the benefits of halal certificate according to them.

The findings of the research show that consumers are the motivation them to make halal certificates. In addition to market demand, they make halal certificates because they want to provide a halal guarantee of their customers."

"Perkembangan teknologi makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam merasa perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut pembuktian kehalalan setiap produk makanan dan minuman demi ketenangan dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk makanan dan minuman yang semakin banyak macamnya.Perhatian dan kewaspadaan umat Islam semakin meluas ke kosmetika. Mereka juga hares menerapkan pedoman tentang makanan, minuman dan obat¬obatan pada kosmetika. Karena jika Islam melarang suatu bahan dijadikan makanan dan obat sudah barang tentu melarang pula bahan tersebut dijadikan kosmetika untuk digunakan.Kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika bukan hat yang mudah diketahui, melainkan diperlukan suatu kajian khusus yang cukup mendalam. Kajian tersebut memerlukan pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri dan didukung oleh pemahaman IPTEK dan Syariat Islam. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman IPTEK dan Syariat Islam diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang muslim akan dengan mudah mengetahui status kehalalan atau keharaman suatu produk yang akan dikonsumsinya.Sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk nasional dalam negeri. Ketentuan sertifikasi produk halal memiliki 2 (dua) sasaran utama, yaitu: a) melindungi konsumen dengan tersedianya produk yang kehalalannya dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan b) memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.Supaya sasaran tersebut tercapai, hal-hal yang perlu diperbaiki ialah sertifikasi produk halal nasional dan standardisasi proses sertifikasi dengan alat ukurnya, sistem sertifikasi, prinsip pengaturan untuk tujuan apa sertifikasi hares dilaksanakan dan lembaga sertifikasi, perlengkapan, teknologi, laboratorium yang memenuhi standar, serta jangka waktu berlakunya sertifikat halal. Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk "bukan kemasan" yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat."

"Pemerintah Indonesia melalui kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat mengonsumsi makanan yang baik dan tidak mengandung sesuatu yang haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten dengan merujuk pada teori model implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat alur/proses implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten yang tidak sesuai dengan alur/proses yang diatur di dalam UU JPH maupun di dalam PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, terdapat sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan oleh ketiga lembaga pelaksana kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten.

---

The Indonesian government through the mandatory halal certification policy for food products as regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) seeks to provide protection to the public so that they can consume good food and do not contain anything that is haram. This study aims to investigate the extent to which the implementation of mandatory halal certification policy on food products has been implemented in Serang City, Banten Province by referring to the model theory of implementation of the Van Horn and Van Meter policies. This study employs post-positivist approach with qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature study. The results show that particular flows/processes in implementing mandatory halal certified policies on food products in Serang City, Banten Province are not conducted in accordance with the flow / process regulated in the JPH Law and in Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementation Regulations of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In addition, there are a number of indicators that need to be improved by the three implementing agencies of mandatory halal certification for food products in Serang City, Banten Province."

"

ABSTRAK

Makanan halal merupakan aspek terpenting bagi konsumen Muslim. Konsep halal yang diperhatikan tidak hanya masalah bahan baku yang terbebas dari unsur haram, namun juga seluruh aspek mulai dari bahan baku sampai cara memprosesnya yang menentukan halal tidaknya suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat intensi atau minat beli konsumen Muslim terhadap makanan halal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior, dimana dari teori tersebut akan digunakan  3  (tiga) variabel independen untuk meneliti minat atau intensi, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior), norma subyektif dan kontrol perilaku. Selain ketiga variabel tersebut, digunakan juga variabel tambahan yaitu religiusitas dan kesadaran halal. Melalui penelitian ini akan dilihat apakah variabel religiusitas, kesadaran halal, sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi membeli makanan halal. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 198 responden, dan metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan software AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subyektif berpengaruh terhadap intensi membeli makanan halal, sedangkan religiusitas, kesadaran halal dan kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi membeli makanan halal

 

 

---

ABSTRACT

 

Halal food is an essential aspect of Muslim consumers. The halal concept is concerned not only with raw materials that are free from illicit elements but also all aspects ranging from raw materials to how to process them that determine whether or not a halal product. This study aims to look at the intention of buying interest of Muslim consumers towards halal food. The study is built through the Theory of Planned Behavior, in which the author will use three independent variables to examine interests or intentions, namely, attitude towards behavior, subjective norms, and behavior control. Besides these three variables, additional variables are also used, namely religiosity and halal awareness. Through this research, it will be seen whether the variables of religiosity, halal awareness, attitudes, subjective norms, and  behavior control have a positive and significant effect on the intention to buy halal food. The number of samples in this study was 198 respondents, and the data analysis method used was Structural Equation Modeling (SEM) using AMOS software. The results showed that subjective attitudes and norms affect the intention to buy halal food, while religiosity, halal awareness, and behavior control do not affect the intention to buy halal food.

 

"

"Dengan meningkatnya konsumsi dan pertumbuhan industri frozen food mendorong pemerintah untuk memperhatikan kehalalan dari produk frozen food. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis kesasaran halal generasi Z tentang pengetahuan rantai pasokan halal terhadap niat membeli produk frozen food halal. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui survey yang disebarkan secara online ke seluruh Indonesia. Data yang diolah menggunakan metode PLS-SEM dengan menggunakan software SmartPLS 3. Ditemukan bahwa halal supply chain knowledge (HSC) dengan sertifikasi halal memberikan pengaruh positif siginifikan terhadap niat beli produk frozen food halal di kalangan generasi Z, sedangkan Religiusitas (R) tidak memberikan pengaruh secara signifikan. Variabel Halal Awareness (HA) yang memoderasi pengaruh variabel yang diuji ditemukan bahwa Halal Awareness (HA) dapat memoderasi pengaruh Halal Supply Chain Knowledge (HSC) dan Sertifikasi Halal (SH) terhadap Niat Beli (NB). Sedangkan dalam konstelasi pengaruh antara Religiusitas (R) terhadap Niat Beli(NB), Halal Awareness (HA) tidak memoderasi secara signifikan.

---

With the increasing consumption and growth of the frozen food industry, it encourages the government to pay attention to the halalness of frozen food products. This study seeks to analyze Generation Z's halal intentions about halal supply chain knowledge on the intention to buy halal frozen food products. This research collects primary data through surveys distributed online throughout Indonesia. The data were processed using the PLS-SEM method using SmartPLS 3 software. It was found that halal supply chain knowledge (HSC) with halal certification had a significant positive effect on the purchase intention of halal frozen food products among generation Z, while Religiosity (R) did not have a significant effect. The Halal Awareness (HA) variable which moderates the influence of the tested variables found that Halal Awareness (HA) can moderate the influence of Halal Supply Chain Knowledge (HSC) and Halal Certification (SH) on Purchase Intention (NB). Meanwhile, in the constellation of the influence between Religiosity (R) on Buying Intention (NB), Halal Awareness (HA) does not moderate significantly."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh personal intrinsic religiosity dan halal product knowledge millenial Muslim Indonesia terhadap intensi pembelian produk makanan halal. Data responden yang digunakan dalam penilitian sebanyak 710 responden millenial Muslim Indonesia. Analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan software LISREL 8.8 digunakan untuk mengevaluasi hubungan hipotesis antar variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh personal intrinsic religiosity (PIR) terhadap halal product awareness (HPA), halal product knowledge (HPK) terhadap halal product awareness (HPA), personal intrinsic religiosity (PIR) terhadap halal purchase intention (HPI), halal product knowledge (HPK) terhadap halal purchase intention (HPI), serta halal product awareness (HPA) terhadap halal purchase intention (HPI). Penelitian ini juga menemukan peran mediasi parsial HPA pada pengaruh PIR terhadap HPI, dan  peran mediasi parsial HPA pada pengaruh HPK terhadap HPI.

---

This study aims to determine the influence of personal intrinsic religiosity and halal product knowledge Indonesian Muslim millenial on halal food product purchase intention. Data used in this study were 710 data from Indonesian Muslim millennials respondents. Structural Equation Modelling (SEM) analysis with LISREL 8.8 software was used to evaluate the hypothesized relationships between variables in this study. The study results found that there was 13.008px13.008px; personal intrinsic religiosity (PIR) 13.008px;-size: 13.008px;"halal product awareness (HPA), halal product knowledge (HPK) towards halal product awareness (HPA), personal intrinsic religiosity (PIR) towards halal purchase intention (HPI), halal product knowledge (HPK) towards halal purchase intention (HPI), and halal product awareness (HPA) towards halal purchase intention (HPI).  This study also found that there is parcial mediation of HPA in the influence PIR towards HPI, and parcial mediation of HPA in the influence HPK towards HPI."

"

Kosmetik halal, secara khusus skincare, merupakan salah satu produk kebutuhan sehari-hari yang banyak diminati oleh konsumen di Indonesia. Kehalalan skincare menjadi hal yang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia karena ajaran agama serta jaminan keamanan dan kualitas ganda yang terjamin oleh pihak Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian, studi mengenai skincare halal belum banyak dilakukan terhadap populasi umum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh halal awareness dan persepsi sertifikasi halal terhadap intensi konsumen generasi dalam membeli produk perawatan wajah (skincare) halal melalui e-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental between-group design terhadap 318 partisipan perempuan dewasa muda (18-25 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi sertifikasi halal secara signifikan mempengaruhi intensi membeli skincare halal, namun tingkat halal awareness tidak mempengaruhi intensi membeli skincare halal. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa semakin tinggi persepsi sertifikasi halal maka semakin tinggi pula intensi membeli kosmetik daring. Hal ini mengimplikasikan bahwa responden menganggap sertifikasi halal penting untuk produk kosmetik dan tertarik untuk membeli kosmetik dengan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha perlu mendaftarkan dan memverifikasi produk kosmetik mereka agar mendapatkan sertifikasi halal.

---

Halal skincare is one of the most used products in people’s day to day life, specifically for moslem consumers that are required by their religion to consume halal and permissible products. This study aimed to investigate the effect of halal awareness and halal certification perception towards intention to purchase halal skincare through e-commerce. The study used experimental, between-subject design on 318 young adult female participants (18-25 years old). The results showed that halal certification perception significantly predicted intention to purchase halal skincare, while halal awareness doesn’t have any significant effect on intention to purchase halal skincare. From the results, this study concludes that halal certification perception scores can positively predict intention to purchase halal cosmetics through e-commerce. This implies that generation Z consumers perceive halal certification as important and have the intention to purchase cosmetics with halal certification, thus manufacturers and brands need to register their cosmetic products to obtain halal certification.

"

"Peningkatan jumlah pelanggan baru di platform toko daring beberapa tahun terakhir diiringi juga dengan peningkatan penjualan produk makanan. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang merupakan pemeluk agama Islam tentu memberikan perhatian pada apa yang mereka konsumsi, khususnya terkait produk makanan halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal pada intensi membeli produk makanan melalui toko daring dengan melihat efek mediasi dari sikap konsumen terhadap makanan halal. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental terhadap 286 responden generasi Z yang muslim, berusia 18-25 tahun, dan  dilakukan secara daring. Manipulasi dilakukan kepada dua kelompok secara acak dengan memberikan paparan gambar produk makanan fiktif: tanpa sertifikasi halal dan dengan sertifikasi halal, yang dijual di toko daring. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat indirect effect dan direct effect yang signifikan pada penelitian ini. Dengan demikian, sikap terhadap makanan halal tidak memediasi hubungan antara sertifikasi halal dan intensi membeli produk makanan melalui toko daring. Oleh karena itu, pelaku bisnis toko daring tidak mengutamakan adanya sertifikasi halal pada produk makanan yang mereka jual harus membuat konsumen daring lebih berhati-hati ketika membeli makanan secara daring.

---

The increase in the number of new customers on e-commerce platforms in recent years has been accompanied by a rise in food product sales. Considering that the majority of Indonesia's population follows the Islamic faith, they pay particular attention to what they consume, especially regarding halal food products. This research aimed to investigate the influence of halal certification on the intention to purchase food products through e-commerce by examining the mediating effect of consumers' attitudes towards halal food. The research conducted an experimental study involving 286 respondents from the Generation Z, aged 18 to 25 years, through online means. Two randomly assigned groups were exposed to fictitious food product images: one without halal certification and the other with halal certification, both being sold on an e-commerce platform. The results of the analysis revealed no significant indirect or direct effects in this study. Consequently, attitudes towards halal food do not mediate the relationship between halal certification and the intention to purchase food products through e-commerce. Therefore, e-commerce businesses are not required to prioritize the presence of halal certification on the food products they sell. This finding implies that online consumers need to exercise caution when purchasing food items through e-commerce platforms."