Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep smart city merupakan langkah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bukan hanya sekadar memberikan inovasi teknologi, melainkan juga menjadi solusi bagi tantangan perkotaan yang ada. Di dalamnya, konsep smart governance menjadi landasan utama yang membentuk fondasi bagi konsep smart city karena smart governance menekankan pentingnya kolaborasi multi-stakeholders untuk keberhasilan penerapan strategi dan praktik smart city. Selain itu, tujuan utama smart governance adalah untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menyadari pentingnya smart governance dan mengusung inovasi dengan tujuan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah, khususnya dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2024–2028 yang dibuat dengan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan melakukan focus group discussion pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk di dalam domain smart governance, wawancara dengan para pengambil keputusan, serta penyebaran kuesioner untuk validasi kesimpulan dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian mengadopsi kerangka kerja pengembangan smart city berdasarkan pedoman Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2017), serta analisis inovasi dengan konsep Smart City as Urban Innovation. Selain itu, SNI ISO 37122:2019 juga digunakan sebagai indikator yang digunakan dalam penilaian komponen smart city. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan akan dua belas inovasi yang perlu diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mendukung layanan smart governance, dengan quick win berupa pelayanan online melalui Mal Pelayanan Terpadu bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Penelitian juga menghasilkan peta jalan untuk implementasi kedua belas inovasi tersebut dalam rentang lima tahun ke depan.

---

The smart city concept is a step in the development of information and communication technology that not only provides technological innovation but also provides a solution to existing urban challenges. The concept of the smart city idea relies on the principle of intelligent governance, highlighting the significance of collaborative involvement from various stakeholders for effectively executing smart city strategies and methods. Furthermore, smart governance aims to establish a government framework that's not only more effective and transparent but also sustainable and geared towards meeting societal needs. The Regional Government of Tegal Regency realizes the importance of smart governance and promotes innovation to integrate development planning from the center to the regions, especially in making the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) for Tegal Regency for 2024–2028, which is made with the principle of sustainability. This research uses a mixed method by conducting focus group discussions on regional apparatus organizations (OPD), which are included in the smart governance domain, conducting interviews with decision-makers, and distributing questionnaires to validate conclusions using a quantitative approach. The research method adopts a smart city development framework based on the guidelines of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (2017), as well as innovation analysis using the Smart City as Urban Innovation concept. Apart from that, SNI ISO 37122:2019 is also used as an indicator in assessing smart city components. The research results show the need for twelve innovations that need to be implemented in the Regional Government of Tegal Regency to support smart governance services, with a quick win in the form of online services through the Integrated Service Mall for the people of Tegal Regency. The research also produced a road map for implementing the twelve innovations within the next five years."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi inovasi dalam kegiatan sosialisasi program Jakarta Open Data pada lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hambatan atau kendala yang menyertainya. Hasil penelitian ini merupakan penjelasan dari Teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers mengenai proses difusi inovasi dalam lingkup internal organisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan program Jakarta Open Data di lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan difusi inovasi yang dijelaskan oleh Rogers tersebut. Beberapa hambatan proses difusi inovasi yang ditemukan adalah adanya penentangan dalam bentuk kebiasaan adopter terkait materi inovasi serta distorsi pesan dalam bentuk penggunaan bahasa teknologi informasi yang dinilai perlu untuk disederhanakan.

---

The research is aimed to find out the process of diffusion of innovation in the socialization activities on Jakarta Open Data program in internal Jakarta Provincial Government, as well as barriers that support it. The research result is taken from the innovation diffusion theory written by Everett M. Rogers about the diffusion of innovation process in the scope of the organization's internal. Through qualitative method and case research strategy, this research shows, in general, Jakarta Open Data has been implemented in accordance with the innovation diffusion stages as explained by Rogers. Some barriers found are opposition in the form of adopter habits related to innovation materials and distortion message in the form of use of information technology language that must be simplified."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan implementasinya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal serta untuk merumuskan arah kebijakan jangka panjangnya. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Pendekatan model implementasi Grindle dipandang tepat untuk digunakan karena mampu memotret secara komprehensif proses implementasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi disharmoni antar peraturan perundangan dan inkonsistensi kebijakan karena ketidaktegasan pembuat kebijakan aktor kebijakan dan isi kebijakan. Terkait implementasi kebijakan dari aspek content of policy, belum efektifnya implementasi disebabkan belum adanya komitmen dari aktor yang terlibat karena benturan kepentingan confict of interest untuk kepentingan politik. Manfaat dari SPIP belum dirasakan secara optimal yaitu dari opini atas laporan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan masih banyaknya temuan hasil audit BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Aspek perubahan yang diharapkan dari SPIP yaitu terwujudnya internal control culture masih jauh dari kenyataan. Faktor kepemimpinan yang kondusif belum terwujud. Faktor yang terakhir dari content of policy adalah lemahnya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai karena rendahnya translation ability dan asumsi bahwa SPIP hanya tugas dari aparat pengawasan serta keterbatasan wewenang dan kapasitas BPKP serta perlunya restrukturasi BPKP dalam pembinaan SPIP. Dari aspek context of policy kekuasaan yang besar dari kepala daerah mengamankan kepentingan politis dengan melemahkan pengendalian, adanya pola hubungan patron dan klien antara pejabat politik dengan birokrasi yang mempengaruhi program dan kegiatan, belum adanya mekanisme penegakan aturan dalam penyelenggaraan SPIP, belum ada sistem yang dapat mendorong pelaksana kebijakan tergerak untuk mengimplementasikan SPIP serta belum adanya program yang dapat menciptakan internal control culture sebagai syarat terwujudnya lingkungan pengendalian yang baik.

---

The purpose of this research is analyzing the content of Government Internal Control System Policy and its implementation at the City and Regency of Tegal and formulating its long term policy direction. The research is using the post positivism and qualitative method. Grindle implementation model is appropriate because it can depict responsively the implementation. There has been a disharmony between regulatuions and a policy inconsistency due to indecisiveness policymakers and the obscurity of policy content. From the content of policy aspect, the ineffectiveness of the implementation is caused by the absence of commitment from the involved actor because of a conflict of interest for political interests. The benefit of SPIP has not been felt optimally from the opinion of BPK to the regional financial report and there are still many findings of the compliance BPK results to legislative regulation. The expected changing from SPIP is far from a reality. The leadership conducive factor has not been realized yet. The last is the weak commitment from the leader and all employees by the poor translation ability and the assumption that SPIP is only a job from inspectorate and the limited authority and BPKP capacity as well as the needs for restructuring in the SPIP supervision. From a context aspect of policy there is the great power of the regional heads secures political interests by weakening control, the existence of patterns of patron and client relationships between political officials and bureaucracies that affect programs and activities, the absence of rules enforcement mechanism in the SPIP implementation, there is no system that could lead the executor policy to implement the SPIP and also there is no program to create the internal control culture as the conditions of a good environmental control."

"Belum adanya kesepakatan terhadap persepsi smart city di kalangan pembuat kebijakan di Indonesia menimbulkan potensi permasalahan dalam pelaksanaannya, baik dalam hal efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah, juga dalam hal hasil yang dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pembuat kebijakan terhadap konsep smart city dan arah kebijakan smart city di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Konsep smart city yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep yang digunakan di dalam Nam dan Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 dan Giffinger, et al. 2011 . Dalam aspek persepsi, para pembuat kebijakan masih terfokus pada Dimensi Teknologi dan Dimensi Kelembagaan, sedangkan Dimensi Manusia belum mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan pembuat kebijakan. Dalam aspek arah kebijakan, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 merupakan peraturan paling tinggi yang ada saat ini yang telah menjelaskan tentang smart city, namun peraturan ini belum dijadikan sebagai acuan utama dalam arah pembangunan smart city di Indonesia.

---

The lack in perception of smart city concept among policy makers in Indonesia poses potential problems in implementation, both in terms of government budgets inefficiency, also in terms of the results expected by smart city programmes. This study aims to assess the perception of policy makers about smart city and its policy in Indonesia which is using qualitative approach. Smart city concepts used in this study developed by the Nam and Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 and Giffinger, et al. 2011 . In the aspect of perception, policy makers are still focused on Technology Dimension and Institutional Dimension, while the Human Dimension has not received significant attention among policy makers. In the aspect of policy direction, Perpres No. 2 Tahun 2015 about RPJMN years 2015 2019 is the highest regulations that applied today which has been explaining smart city. Unfortunately, this regulation has not been used as main reference in smart city development in Indonesia."

"Kondisi tata kelola pemerintahan yang diwarnai praktik spoil system mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan di bidang manajemen aparatur sipil negara melalui agenda reformasi birokrasi. Adapun pendekatan meritokratik diadopsi oleh lembaga sektor publik sebagai sistem yang menekankan prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem merit sebagai strategi pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan sistem merit tidak terlepas dari berbagai permasalahan dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi Kementerian PANRB, LAN, BKN dan KASN. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses interaksi aktor dalam jaringan pada implementasi kebijakan sistem merit berdasarkan perspektif Governance Network yang dikembangkan oleh Klijn & Koppenjan (2016). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sistem merit. Namun, intensitas koordinasi dan sinergitas antar aktor perlu dibenahi untuk memaksimalkan kemampuan aktor dalam jaringan. Pembuatan bisnis proses untuk menunjang tugas dan fungsi aktor dalam jaringan menjadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi kewenangan antar lembaga. Hal ini menjadikan strategi penguatan sistem merit dibutuhkan oleh aktor kelembagaan dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit.

---

Governance conditions tinged by spoil system practices encourage the government to accelerate improvement in the field of management of the state civil apparatus through bureaucratic reform agenda. The meritocratic approach was adopted by public sector institutions as a system that emphasizes the principle of equality in the recruitment process of the state civil apparatus. This led the government to issue a merit system policy as the government's strategy to support the management of the state civil apparatus in Indonesia. In its implementation, the implementation of merit system policy is inseparable from various problems in the field managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, LAN, BKN, and KASN. This research aims to analyze the interaction process of actors in the network on the implementation of merit system policies based on the perspective of the governance network developed by Klijn & Koppenjan (2016). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews and literature studies. The research findings show that actors in the merit system policy governance network have adequate institutional ability and capacity to support the implementation of merit system policies. However, the intensity of coordination and synergy between actors needs to be improved to maximize the ability of actors in the network. The business creation process to support the duties and functions of actors in the network becomes very necessary to anticipate the duplication of authority between institutions. This makes the strategy of strengthening the merit system needed by institutional actors in the governance network of merit system policy."

"ABSTRAKSmart Healthy City merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2017 yang merupakan Smart City. Program Smart Healthy City di Kota Depok, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Smart Healthy City dalam mendukung penataan pelayanan kesehatan di Kota Depok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah stakeholders terkait dan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Smart Healthy City sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil karena masih dalam pengembangan dan selama prosesnya belum dapat menciptakan kesuaian hubungan antara Program, Pelaksana Program, dan Kelompok Penerima Manfaat yang optimal.

---

ABSTRACT

mart Healthy City has become a priority of the Government of Depok City since 2017, inspired by the concept of Smart Cities. Smart Healthy City Program in the Depok City, intend to create more effective and efficient health services for the community by utilizing the use of Information and Communication Technology. This study aims to describe the implementation of the Smart Healthy City Program in supporting the health services management in Depok City. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Smart Healthy City Program has been going well, but it cannot be said to be successful because the program is still under development and during the process it has not been able to create an optimal relationship between the Program, Program Implementer and Beneficiary Group.

"

"Berkembangnya implementasi strategi inovasi terbuka di sektor swasta menimbulkan pertanyaan, apakah strategi tersebut juga efektif untuk meningkatkan kinerja inovasi di lembaga pemerintah. Studi ini mengobservasi proses adaptasi lembaga riset pemerintah dalam menerapkan strategi inovasi terbuka dalam beberapa kegiatan risetnya. Observasi penerapan inovasi terbuka di lembaga pemerintah dipandang perlu untuk mengisi kesenjangan studi mengenai topik tersebut. Mengingat strategi ini umumnya digunakan di sektor swasta untuk mendorong kinerja inovasi. Studi ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengobservasi serta mengukur implementasi inovasi terbuka pada Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proses adaptasi melibatkan tiga aspek, yaitu ketersediaan sumber daya, mekanisme pengetahuan, dan kapasitas kemitraan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa dua faktor yang berperan signifikan dalam implementasi inovasi terbuka adalah mekanisme pengetahuan dan kapasitas kemitraan. Salah satu pusat di Badan Litbang memiliki kapasitas kemitraan yang lebih baik karena fungsinya sebagai lembaga perantara. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan penelitian, yang tidak memerlukan riset dasar serta berada dalam jaringan kemitraan strategis, umumnya memiliki tingkat adaptasi yang lebih baik."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan meneliti pengaruh good governance, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menyimpulkan good governance, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan ukuran pemerintah daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the influence of good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size to the performance of the Local Government in Indonesia. This research is conducted on 33 Provincial Government in Indonesia. The research method used to analyze the data is multiple linear regression. The result of this study provides evidence that good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size have a significant influence on the local government performance in Indonesia., This study aims to examine the influence of good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size to the performance of the Local Government in Indonesia. This research is conducted on 33 Provincial Government in Indonesia. The research method used to analyze the data is multiple linear regression. The result of this study provides evidence that good governance, locally-generated revenues, intergovernmental revenue, and local government size have a significant influence on the local government performance in Indonesia.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana proses difusi inovasi padaadopsi SPIP sebagai suatu inovasi baru di organisasi pemerintahan. Pendekatankualitatif digunakan dalam penelitian ini yang diwujudkan melalui metode wawancara,penelahaan dokumen, dan pengamatan. Visi organisasi, agen perubahan, pimpinanorganisasi, dan media komunikasi berperan penting dalam proses difusi tersebut.Pemberdayaan sumber daya organisasi tersebut secara kreatif dibutuhkan untukpenyosialisasian SPIP.

---

This research means to explore how the diffusion of innovation process on adopting SPIP as a new innovation in government organization. Qualitative approach used in this research is realized through interview method, document review, and observation. Organization vision, change agent, organization leaders, and communication media have important roles in diffusion process. Empowering those organization resources in creative way is needed in socializing SPIP."

"Penelitian ini didasarkan bahwa masih banyak pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang belum transparan sehingga tidak mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan menimbulkan potensi kerugian daerah yang menghalangi program-program pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas tersebut. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto masih sangat rendah hal ini dibuktikan banyaknya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembayaran belanja barang dan jasa yang selalu melebihi standar yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah politicall will dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah; tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; Opini Badan Pemeriksa Keuangan; kualitas informasi laporan keuangan daerah; dan optimalisasi catatan atas laporan keuangan.

---

This research is based on the fact that there are still a lot of financial accountability of local governments that are not yet transparent so that they do not embody the principles of good governance (good governance) and create potential regional losses that hinder regional development programs. This study aims to describe the accountability of the Regional Government of Jeneponto District financial reporting based on compliance with laws and regulations and the factors that influence accountability. In this study, the methodology used was normative legal research.

The results of this study indicate that the accountability of financial reporting of the Regional Government of Jeneponto Regency is still very low, this is evidenced by the many non-compliance with the legislation, especially in terms of budgeting the Regional Revenue and Expenditure Budget and the payment of goods and services which always exceeds the applicable standard. The factors that influence the accountability of local government financial reporting are the political will of the local government in the management of regional finances; follow-up to the results of the examination by the Supreme Audit Agency; Opinion of the Supreme Audit Agency; the quality of regional financial report information; and optimization of notes to financial statements."