Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan sistem jaringan I-24/7 telah digunakan Polri sejak tahun 2010 namun angka kejahatan transnasional di Indonesia masih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penelitian ini mengkaji fakta penyebab dan menemukan strategi bagaimana cara efektif agar Set NCB Interpol Indonesia dapat menurunkan angka kejahatan transnasional di Indonesia melalui pemanfaatan penggunaan sistem jaringan I-24/7 sebagai teknologi sarana komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung Program Presisi Kapolri yaitu perubahan teknologi Kepolisian modern di era Police 4.0. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui Teori Implementasi George IV, konsep Organizational Behavior and Management in Law Enforcement dan TOWS matriks analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa data belum terintegrasi secara keseluruhan disebabkan aspek teknologi, kepemimpinan dan kerjasama belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi-strategi tindakan berupa strategi agresif, turnaround, diversifikasi dan defensif. Penelitian ini menyarankan kepada Kapolri merevisi Keputusan Kapolri Nomor 06 Tahun 2007 Pasal 14 tentang susunan organisasi Divhubinter Polri dengan mengubah struktur Set NCB Interpol Indonesia sesuai dengan dasar Konstitusi ICPO-Interpol pasal 32 yang menyatakan anggota NCB Interpol adalah gabungan berbagai departemen/instansi pemerintah dalam negeri. Serta meminta kepada Kepala Kementrian/Lembaga penegak hukum turut berpartisipasi dalam pengawasan Penggunaan sistem I-24/7.

---

The network system I-24/7 has been used by the National Police since 2010 but the number of transnational crimes in Indonesia still increases every year. This research examines the causal facts and finds strategies, how to effectively reduce the number of transnational crimes in Indonesia through the network system I-24/7 as a means of communication and information technology to support the Chief of Indonesia Police precision program, namely modern police technology in the Police 4.0 era. The research method uses a qualitative approach with a case study method through George IV implementation theory, the concept of Organizational Behavior and Management in Law Enforcement and TOWS matrix of analyses. The results of this study found that the data has not been integrated due to aspects of technology, leadership, and cooperation both internally and externally have not been implemented properly. Therefore, action strategies are needed in the form of aggressive, turnaround, diversification, and defensive strategies. This study suggests that the National Police Chief revise the Decree Number:06, 2007 article 14 by changing the structure of the NCB Interpol Indonesian in accordance with the basis of the ICPO-Interpol Constitution article 32 which states that the members of the Interpol NCB are a combination of various domestic government departments/agencies and asks the Heads of Ministries/Law enforcement agencies to participate in monitoring the use of the I-24/7 system"

"ABSTRAKSistem I-24/7 disebut sebagai ldquo;state-of-the-art weapon rdquo;-nya INTERPOL,karena sistem ini sangat penting untuk digunakan dalam menanggulangikejahatan internasional dan terorisme, khususnya sebagai alat pertukaran dansharing informasi antar negara anggotanya. Pada pelaksanaannya di PoldaMetro Jaya sistem jaringan I-24/7 ini menemukan suatu kendala, namunkendala itu bukan berasal dari sistemnya melainkan dari user dari sistemtersebut. Upaya optimalisasi pengaturan manajemen sdm kebijakan usersistem jaringan I-24/7 perlu dirumuskan secara kompeherensif dan memilikilegitimasi regulasi yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling.Lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwaUpaya Optimalisasi manajemen sumber daya manusia user Jringan I-24/7 diPolda Metro Jaya bisa dilakukan; pertama, revitalisasi sarana dan prasaranauser jaringan I-24/7. Kedua, memberikan kewenangan tunggal kepada userJaringan I-24/7 yang terlegitimasi melalui sprin. Ketiga, memperbaiki polarekruitmen user jaringan I-24/7 yang didasarkan pada kompetensi

---

ABSTRACTThe I 24 7 system is referred to as INTERPOL 39 s state of the art weapon ,because it is essential for sharing information among its member states. In itsimplementation in Polda Metro Jaya I 24 7 network system has been generated,but nothing comes from users of the system. Efforts to optimize the managementof the I 24 7 network system user need to be formulated comprehensively andhave clear regulatory legitimacy. This study used a qualitative approach and theselection of resource persons with purposive sampling technique. Researchlocation in Polda Metro Jaya. The results showed that the optimization of humanresource management of Jringan I 24 7 users in Polda Metro Jaya can be done first, revitalization of facilities and infrastructure of I 24 7 network users. Second,grant authority to I 24 7 Network users who are legitimated through sprin. Third,Improve the recruitment pattern of I 24 7 network users who stand out incompetence."

"ABSTRAKSalah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara kemanan danketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi mengayomi dan melayanimasyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak azasi manusia dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan merupakan tugasdan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini jumlahanggota Kepolisian di Indonesia sebanyak 430 ribu personel. Dari 430 ribupersonel Polri, 10 merupakan perwira dan 90 merupakan bintara dantamtama. Setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggimemiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk dalam penggunaansenjata api. Perkap No 1 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengunaankekuatan Polri dalam tugas penegakkan hukum dimana didalam beberapapasalnya tercantum prosedur penggunaan senjata api. Lokasi penelitian di lakukandi Polres Jakarta Pusat. Hasil penelitian didapati bahwa Personel Polri dilapanganbanyak yang belum memiliki pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasarpenggunaan senjata api dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Masih seringterjadinya abuse of power dalam penggunaan senjata api yang menimbulkanketakutan bagi masyarakat. Terjadinya multi intrepertasi di kalangan anggotaPolri yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian di lapangan.Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Polri di Lapangan berbeda-beda sehinggatindakan yang dilakukan dalam melakukan diskresi banyak yang tidak sesuaiprosedur.

---

ABSTRACTOne of the functions of state government in maintaining the security and publicorder, enforcing the law, protecting the nurturing and serving the society, and theestablishment of the tranquility of the people by upholding human rights inrelation to the governance system is the duty and authority of the Police of theRepublic of Indonesia. Currently the number of Police members in Indonesia asmuch as 430 thousand personnel. Of the 430 thousand Police personnel, 10 areofficers and 90 are NCOs and enlisted. Each member of the Police from thelowest rank to the highest rank has the authority to conduct police discretionincluding in the use of firearms. Perkap No. 1 Tahun 2009 has regulated the use ofpolice force in law enforcement duties where in some articles listed procedures offirearms use. The research location is done in Central Jakarta Police Resort. Theresults of the study found that many Police Personnel in the field who do not havean understanding of the code of ethics and the basic principles of the use offirearms in the exercise of discretionary authority. Still often the occurrence ofabuse of power in the use of firearms that cause fear to the public. The occurrenceof multi intrepertation among members of the Police who carry out the duties,functions and authority of the police in the field. The knowledge possessed bymembers of the Police in the Field is different so that the actions taken indiscretion do not fit the procedures."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi deteksi pelaku kejahatan antar negara dalam mendukung terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Melalui metode penelitian tersebut diketahui bahwa sistem ini menyediakan platform bagi penegak hukum dari berbagai negara untuk berbagi informasi, mendeteksi ancaman, dan mengambil tindakan pencegahan secara lebih efektif dan efisien. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jaringan Interpol I-24/7 merupakan alat yang efektif dalam strategi deteksi kejahatan antarnegara dan memiliki implikasi pengawasan dan pengendalian perbatasan, khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

---

This research analyzes strategies for detecting criminals between countries in supporting security and public order (kamtibmas) at Soekarno-Hatta International Airport. The method used in this research is qualitative, with data collection through interviews, observation and document study. Through this research method, it is known that this system provides a platform for law enforcement from various countries to share information, detect threats, and take preventive action more effectively and efficiently. The research results show that the Interpol I-24/7 network system is an effective tool in the strategy of detecting crimes between countries and has implications for border monitoring and control, especially at Soekarno-Hatta International Airport in the field of security and public order (kamtibmas)."

"Barcode merupakan kumpulan data optik yang dapat dimengerti sebuah mesin dan memiliki fungsi yang sangat luas, sebagai contoh adalah karcis parkir kendaraan. Karcis parkir merupakan penanda sebuah kendaraan agar bisa keluar dan masuk ke dalam parkiran tersebut. Kendaraan dapat keluar dari area parkir dengan memindai barcode yang tertera pada karcis parkir. Namun, seringkali karcis parkir memiliki kerusakan yang menyebabkan barcode yang tertera sulit terbaca dengan alat pemindaian dan kendaraan tidak dapat keluar dari area parkir. Kerusakan bisa disebabkan karena kelalaian manusia (terkena air yang menyebabkan karcis basah, atau terlipat-lipat sehingga lecek) dan juga kesalahan pencetak. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, sistem pembacaan barcode karcis parkir dikembangankan. Sistem tersebut menggunakan Autoencoder dan Conditional Generative Adversarial Network (CGAN) dalam merekonstruksi barcode. Barcode dikatakan berhasil direkonstruksi bila decoder (pyzxing dan pyzbar) dapat decoding gambar barcode rekonstruksi tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa model CGAN mampu merekonstruksi karcis parkir dunia nyata dengan true recognition rate 16% tanpa super resolution, sedangkan untuk model autoencoder masih belum mampu untuk merekonstruksi barcode dengan baik. Dengan super resolution, performa kedua model menurun dalam merekonstruksi barcode. CGAN juga lebih baik dibandingkan dengan autoencoder dalam rekonstruksi barcode generated dengan 1x augmentasi. Dengan menggunakan pyzxing decoder, Autoencoder mampu merekonstruksi barcode yang tidak terbaca dengan true recognition rate sebesar 95,50% dan CGAN mampu menghasilkan true recognition sebesar 97% dengan durasi prediksi rata-rata autoencoder 0,17 detik dibandingkan dengan CGAN 0,672 detik per 1 gambar.

---

Barcode is a collection of optical data that can be scanned by a machine and has a broad function, such as a vehicle parking ticket. A parking ticket is a marker for a vehicle to enter and exit the parking lot. Vehicles can exit the parking area by scanning the barcode printed on the parking ticket. However, parking tickets often have damage that cause the barcodes printed are difficult to be scanned and the vehicle cannot exit parking area. Damage can be caused by human error (wet tickets, or it folds up so that it becomes wrinkled) as well as printer error. To overcome this problem, a parking ticket barcode reconstruction system was developed. The system uses Autoencoder and Conditional Generative Adversarial Network (CGAN) in reconstructing barcodes. The barcode is said to be reconstructed successfully if the decoders (pyzxing and pyzbar) can decode the reconstructed barcode image.

This paper shows that the CGAN model can reconstruct real-world parking tickets with a true recognition rate of 16% without super resolution, while the autoencoder model is still unable to reconstruct barcodes properly. With super resolution, the performance of both models decreases in reconstructing barcodes. CGAN is better than autoencoder in reconstructing barcode generated with 1x augmentation. Using the pyzxing decoder, Autoencoder can reconstruct unreadable barcodes with a true recognition rate of 95.50% and CGAN is able to produce true recognition of 97% with an average autoencoder prediction duration of 0.17 seconds compared to CGAN of 0.672 seconds per 1 image."

"Karena perawatan kulit atau skincare adalah salah satu kategori terlaris di industri kecantikan, pelaku-pelaku bisnis makin giat bersaing di pasar dengan menghadirkan inovasi terbaru. Namun, bisnis-bisnis baru perlu bekerja lebih keras untuk memasuki pasar tersebut. Dengan menggunakan profil konsumen dan wawancara dengan konsumen dari demografi yang ditargetkan sebagai metode analisis, penelitian ini bertujuan untuk memahami variabel yang perlu dipertimbangkan sebelum memperkenalkan produk baru ke pasar, seperti segmentasi konsumen, proses pengambilan keputusan konsumen, dan perilaku konsumen serta mengintegrasikannya ke dalam praktik pemasaran melalui rekomendasi berdasarkan analisis profil konsumen dan empat "P" dalam pemasaran.

---

As skincare is one of the beauty industry’s best-selling categories, businesses are actively trying to compete within the market by coming up with the newest innovations. However, new brands in particular need to spare more effort in order to penetrate into said market. Using consumer profiling and an interview with a consumer from the targeted demographic as methods of analysis, this research aims to understand the variables that need to be taken into consideration before introducing new products into the market such as consumer segmentation, consumer decision making process, and consumer behaviour as well as integrating them into marketing practices through proposed recommendations based on the consumer profile analysis and the four Ps of marketing."

"Era revolusi 4.0 dan society 5.0 memberi kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas dalam seluruh bidang kehidupan termasuk bidang kenotariatan. Konsep cyber notary merupakan salah satu bentuk perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi. Penerapan konsep cyber notary dapat menjadi terobosan bagi profesi notaris untuk memberikan pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat. Indonesia selaku negara yang menganut mazhab notaris latin tidak terlepas dari dorongan untuk melakukan perubahan bidang kenotariatan. Namun, penerapan konsep ini tidak dapat serta merta dilakukan sebab peraturan yang mengatur mengenai penerapan konsep cybernotary di Indonesia masih belum rinci. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kemungkinan penerapan konsep cyber notary dalam peraturan hukum nasional di Indonesia; dan, kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan penerapan konsep cyber notary di Indonesia sangat mungkin untuk diterapkan. Akta yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik konvensional dan memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai akta autentik apabila telah dilaksanakan perubahan atas peraturan terkait jabatan notaris dan peraturan lainnya. Untuk itu perlu merevisi UUJN dengan mengatur pemberlakuan cyber notary sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif dan cepat tanpa mengurangi kekuatan hukum dari akta tersebut.

---

The era of the industrial revolution 4.0 and society 5.0 made it easy for humans to carry out activities in all areas of life, including the notarial field. The concept of cyber notary is one form of change caused by technological developments. The application of the cyber notary concept can be a breakthrough for the notary profession to provide fast, precise, and efficient services to the public. Indonesia as a country that adheres to the Latin notary school is inseparable from the urge to make changes to the notary field. However, the application of this concept cannot be carried out immediately because the regulations governing the application of the cybernotary concept in Indonesia are still not detailed. The problems raised in this study are the possibility of applying the concept of cyber notary in national legal regulations in Indonesia; and, the power of proof of a notarial deed made electronically. This research is a normative juridical research using document studies through literature searches on secondary data. The results of this study indicate that it is possible to apply the concept of cyber notary in Indonesia. A deed made electronically has the same proving power as a conventional authentic deed and fulfills the requirements to be said to be an authentic deed if changes have been made to regulations related to the position of a notary and other regulations. For this reason, it is necessary to revise the UUJN by regulating the implementation of a cyber notary so that the implementation of the duties and positions of a notary can be carried out more efficiently, effectively and quickly without reducing the legal force of the deed."

"Pemakaian energi listrik dalam suatu bangunan dapat dihitung berdasarkan energi listrik yang terukur pada meteran. Semakin besar energi listrik yang terpakai, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Pemakaian energi berbanding lurus dengan kenyamanan yang dirasakan. Pengukuran manual dari energi terutama energi listrik masih diterapkan hingga saat ini. Dengan teknologi yang sudah berkembang sudah semestinya pengukuran energi listrik dan monitoring dilakukan secara digital. Pengukuran energi listrik secara digital diartikan sebagai pengukuran yang sudah terkoneksi dengan jaringan dan secara automasi mengirimkan data langsung ke server. Fungsi dari diterapkannya pengukuran digital yaitu untuk memudahkan pengguna dan petugas dalam memonitor pemakaian energi pada suatu bangunan.Salah satu protokol jaringan yang sedang berkembang dan banyak digunakan saat ini yaitu protokol LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). LoRaWAN cocok diterapkan untuk berbagai device karena memiliki konektivitas yang luas, kapasistas yang tinggi, dan daya yang rendah. Dengan kelebihan itu semua, maka LoRa dapat diterapkan untuk stream data meter yang masif. Data yang didapat dari meter listrik dapat divisualisasikan melalui web sehingga seluruh data dan pemakaian energi listrik dapat dipantau dan diintegrasi.Perancangan sistem monitoring energi listrik menggunakan jaringan LoRaWAN dapat diterapkan guna mengubah pengukuran manual menjadi pengukuran digital. Data-data energi listrik dari pengguna juga dapat dianalisis dengan baik karena data yang didapatkan lebih akurat. Penelitian kali ini bertujuan untuk merancang dashboard meter listrik yang mudah dipahami oleh pengguna serta dapat menjalankan analisis otomatis pada penggunaan energi listrik menggunakan deteksi anomali azure ketika pengguna melakukan konfirmasi pembayaran.Analisis data pemakaian energi listrik dengan deteksi anomali dapat dilakukan guna mendeteksi anomali pemakaian energi listrik pengguna. Ketika terjadi perubahan rata-rata pemakaian energi listrik sebesar 0.1 KwH dari hari sebelumnya maka, kita dapat mengelompokkan data tersebut ke dalam anomali. Metode untuk menghitung akurasi menggunakan nilai confusion matrix yang didapatkan. Hasil akurasi dari deteksi anomali pada penggunaan rata-rata energi listrik pengguna yang dilakukan yaitu sebesar 89%.

---

The use of electrical energy in a building can be calculated based on the electrical energy measured on the meter. The greater the electrical energy used, the greater the costs to be incurred. Energy consumption is directly proportional to the perceived comfort. Manual measurement of energy, especially electrical energy, is still applied today. With technology that has developed, electrical energy measurement and monitoring should be done digitally. Digital measurement of electrical energy is defined as a measurement that is connected to the network and automatically sends data directly to the server. The function of applying digital measurements is to make it easier for users and officers to monitor energy consumption in a building.

One of the network protocols that is being developed and widely used today is the LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) protocol. LoRaWAN is suitable for various devices because it has wide connectivity, high capacity, and low power. With all of these advantages, LoRa can be applied to massive data meter streams. The data obtained from the electricity meter can be visualized via the web so that all data and electricity consumption can be monitored and integrated.

The design of an electrical energy monitoring system using the LoRaWAN network can be applied to convert manual measurements into digital measurements. Electrical energy data from users can also be analyzed properly because the data obtained is more accurate. This study aims to design an electric meter dashboard that is easy to understand by users and can run automatic analysis on electrical energy usage using azure anomaly detection when the user confirms a payment.

Analysis of electrical energy consumption data with anomaly detection can be carried out in order to detect anomalies in the user's electrical energy consumption. When there is a change in the average electricity consumption of 0.1 KwH from the previous day, we can group the data into anomalies. The method for calculating accuracy uses the obtained confusion matrix value. The results of the accuracy of anomaly detection on the average user's use of electrical energy is 89%."