Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, kontribusi UKM terhadap PDB menurun. Transformasi digital menjadi solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini. Banyak UKM telah mengadopsi digitalisasi, meskipun menghadapi kendala seperti pemasaran produk, akses permodalan, persediaan bahan baku, dan adopsi teknologi digital. Peluang digitalisasi termasuk peningkatan efisiensi dan akses pasar global melalui internet yang meluas di Indonesia. Rekomendasi strategis meliputi implementasi sistem manajemen produksi terintegrasi, pemindaian dan digitalisasi dokumen, analisis data pelanggan, dan pelatihan keterampilan digital dasar. Studi ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk merancang strategi transformasi digital, dengan fokus utama pada perencanaan proses bisnis internal UKM pakaian jadi. Langkah-langkah strategis diusulkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan adaptabilitas, termasuk penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan restrukturisasi organisasi. Tujuan jangka pendek (6-12 bulan) dan jangka panjang (5 tahun) telah ditetapkan untuk membantu UKM mencapai kematangan transformasi digital yang lebih tinggi. Dengan fokus pada proses bisnis internal, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa UKM pakaian jadi ke tingkat yang lebih maju dalam era digital.

---

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the Indonesian economy, making a significant contribution to gross domestic product (GDP) and job creation. However, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the contribution of SMEs to GDP has decreased. Digital transformation is a proposed solution to overcome this challenge. Many SMEs have adopted digitalization, even though they face obstacles such as product marketing, access to capital, raw material supplies, and the application of digital technology. Digitalization opportunities include increasing efficiency and expanding global market access via the internet in Indonesia. Strategy recommendations include implementing an integrated production management system, document scanning and digitization, customer data analysis, and basic digital skills training. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to design a digital transformation strategy, with the main focus on planning the internal business processes of apparel SMEs. Strategic measures are proposed to increase efficiency, productivity, and adaptability, including appropriate use of technology, employee training, and organizational reconstruction. Short-term (6-12 months) and long-term (5 years) goals have been set to help SMEs achieve higher digital transformation maturity. By focusing on internal business processes, these steps are expected to bring SME clothing to a more advanced level in the digital era."

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."

"In July 2013, Indonesia implemented the presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises (MSMEs) by assigning Government Regulation No.46/2013. This regulation simplified the tax administration and provides tax cuts to MSMEs to help them grow and encourage voluntary tax compliance, which eventually will increase their contribution to state revenue. This thesis provides an analysis of the implementation of this new tax regime by comparing related literature on practices of this tax regime in many countries with the recent conditions in Indonesia after this regulation was applied. It seems that the new tax regime encourages voluntary tax compliance and stimulates the contribution of MSMEs to state revenue. However, some challenges, such as different definitions, lack of tax knowledge, impartiality to business losses, and the indication of tax avoidance must be overcome by the government by improving policies that favor MSMEs.

---

Sejak bulan Juli 2013, Indonesia menerapkan sistem pajak presumsi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.46/2013. Ketentuan ini menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan pemotongan pajak kepada UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tesis ini memberikan analisis implementasi sistem pajak baru ini dengan membandingkan literatur terkait praktik-praktik rezim pajak ini di banyak negara dengan kondisi terkini di Indonesia setelah peraturan ini diterapkan. Secara umum, rezim pajak yang baru berhasil mendorong kepatuhan pajak sukarela dan merangsang kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Namun, beberapa tantangan, seperti definisi yang berbeda, kurangnya pengetahuan perpajakan ketidakberpihakan terhadap kerugian bisnis, dan indikasi penghindaran pajak, harus diatasi oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung UMKM."

"Pengembangan sistem aplikasi sangat diperlukan oleh Bank X untuk memperlancar dan mempermudah proses bisnis Bank X yang vital. Walaupun demikian, pada proses pengembangan sistem aplikasi tersebut terkadang masih mendapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa kualitas yang tidak sesuai standar, biaya yang melebihi anggaran dan melampaunya waktu pengembangan sistem aplikasi. Maka dilakukanlah upaya peningkatan proses pengembangan sistem aplikasi dengan menerapkan Capability Maturity Model (CMM) sebagai suatu standar proses pengembangan sistem aplikasi. Penerapan CMM dilakukan dengan menentukan maturity level berdasarkan area proses CMM repeatable level, mengidentifikasi gap antara CMM dan proses pengembangan sistem aplikasi pada Bank X, dan merumuskan penanganan gap untuk mencapai repeatable level. Pengembangan alat ukur yang detail dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran maturity level yang lebih valid. Alat ukur tersebut terdiri dari proses wawancara dan tinjauan dokumen. Dari proses pengukuran didapatkan hasil maturity level Bank X yaitu sebesar 87% untuk repeatable level. Sedangkan dari proses gap analysis dapat diketahui terdapat 25% key practice yang baru sebagian terlaksana dan 3% belum terlaksana. Dalam upaya penanganan gap tersebut sekaligus untuk meningkatkan proses pengembangan sistem aplikasi dirumuskan beberapa usulan yaitu pelaksanaan training dan orientasi terkait area proses CMM, standar pengukuran status pengembangan, prosedur configuration library, SCM Plan, penerapan tools pengujian sistem aplikasi, dan otomasi prosedur pengembangan sistem aplikasi.

---

Software engineering is urgently required by Bank X to make its important business process faster and easier. In the other hand, Bank X's software engineering process sometimes gets some troubles. Those troubles are overbudget, overtime, and inappropriate quality with the requirement. Therefore, process improvement effort is tried to be done through Capability Maturity Model (CMM) implementation as a software engineering standard process.

CMM is implemented by measuring the maturity level of software engineering based on key process area of CMM repeatable level, then identifying the gap between CMM and Bank X's software engineering process, and formulazing the gap treatment to achieve repeatable level of maturity. Developing the detail measurement tool is conducted to get more appropriate result of maturity level. The measurement tool consists interview and document review processes.

From the measument process, we can know that the maturity level of its software engineering is 87% in CMM repeatable level. Meanwhile, from gap analysis, it is showed that 25% of CMM key practices in repeatable level have been partially implemented and 3% have not been impelemented. In order to handle those gaps and to improve software engineering process, some recommendations are formulated. The recommendations are training and orientation about key process areas CMM, measurement standard of developing activity status, configuration library procedure, SCM plan, automation testing tools implementation, and automation of software engineering procedure."

"Salah satu tantangan utama organisasi di era globalisasi ini adalah bagaimana mengarahkan perkembangan organisasi ke arah berkelanjutan yang ideal. Setiap tingkat kesiapan membutuhkan rubrik kapabilitas dan indikator yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Corporate Sustainability Maturity Model (CSMM), yang dapat digunakan oleh organisasi untuk melakukan penilaian diri, mengidentifikasi tingkat kesiapan organisasi saat ini dan transisi ke organisasi berkelanjutan yang lebih matang. Pengembangan CSMM dilakukan dengan menggunakan strategi tiga tahap pengembangan maturity model yaitu scoping, designing dan evaluating. Rancangan CSMM yang melibatkan tinjauan pustaka secara masif, wawancara 7 praktisi dan keterlibatan lebih dari 100 organisasi sebagai narasumber ini menghasilkan 6 domain dan 23 sub-domain; rubrik kapabilitas dan indikator yang didefinisikan untuk 3 tingkat kematangan. CSMM ini kemudian dievaluasi melalui penerapan pada organisasi secara riil melalui dua metode: (i) metode kuesioner & wawancara dan (ii) metode text mining. Berdasarkan temuan, sebagian besar organisasi Indonesia telah menerapkan aktivitas keberlanjutan secara optimal tapi bersifat parsial, tanpa didahului perencanaan strategis atau mengakomodasi tekanan internal dan eksternal yang mendorong upaya keberlanjutan tersebut. Secara keseluruhan, CSMM ini dapat diklaim sebagai sustainability maturity model yang pertama yang dikembangkan dalam menilai kesiapan penerapan prinsip berkelanjutan dalam konteks praktik di Indonesia. Selain itu, penggunaan metode text mining selama proses penilaian dan pembuatan aplikasi pintar sehingga organisasi dapat melakukan penilaian tingkat kematangan secara mandiri dapat diklaim sebagai "angin segar" bagi penelitian dengan topik sejenis.

---

One of the main challenges of organisations in this era of globalisation is how to navigate their development into ideal sustainable organisations. However, each readiness level requires a different rubric of requirements and indicators. Therefore, this study develops a corporate sustainability maturity model (CSMM), which can be used by organisations to conduct self-assessments, identify their current sustainability maturity levels and transition into mature sustainable organisations. A three-step development strategy was used to develop the proposed CSMM, i.e. the stages of scoping, designing and evaluating. The proposed CSMM includes 6 maturity domains and 23 sub-domains, and the rubric of requirements and indicators were defined among 3 maturity levels. The verified CSMM was then evaluated by assessing real-world organisations. Two methods were applied during the stage of evaluating CSMM: (i) interview & questionnaire assessment method and (ii) text mining assessment method. Based on the findings, most of Indonesian organisations conducted sustainability activities independently, without having a strategic plan in place or accommodating the internal and external pressures that drive the organisational sustainability efforts. Overall, this CSMM can be claimed as the first sustainability maturity model developed for readiness assessment in an Indonesian context. Additionally, based on this CSMM, the usage of text mining method to assess the companies and the creation of smart application so that the organisations are able to do their self-assessment can be claimed as “fresh air” for the researches on similar topics"

"Tesis ini membahas mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yakni UKM Center FEUI. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi serta penarikan informan dengan purposif sampling.Hasil penelitian ini menggambarkan Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan UKM Center FEUI, seperti langkah-langkah yang ada di dalamnya: need assessment, implementasi, monitoring dan evaluasi serta permasalahan yang ada seperti keterbatasan dana, keterbatasan jumlah SDM, serta kurangnya komitmen anggota binaan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan tersebut. Namun, dari permasalahan tersebut, UKM Center FEUI bersama binaannya berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan beberapa solusi.

---

The focus of this study is the Strategy of Micro, Small and Medium Enterprises which was been done by UKM Center FEUI. This research used a qualitative approach with descriptive research. While collecting data using study literature, observation, in-depth interview with purposive sampling technical, there are 9 informants from UKM Center FEUI Staffs and Members.

The results of this study show the strategy micro, small and medium enterprises, that are: need assessment, implementation, monitoring and evaluation. In the implementation, there are problems such as limited finance, limited human resource, and the low commitments members. Therefore UKM Center made problem solving to solve the problems."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Penggunaan sistem informasi (SI) oleh usaha kecil menengah (UMKM) merupakan suatu hal yang menarik untuk diketahui. Sistem dan teknologi tersebut disebutkan sebagai penggerak pembangunan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan berkelanjutan suatu organisasi bisnis. Perangkat lunak akuntansi dan e-commerce merupakan bentuk dari penggunaan sistem informasi yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat.Skripsi ini membahas pengaruh perangkat lunak akuntansi dan e-commerce terhadap kinerja perusahaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Jabodetabek. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah nonprobabilitas dengan cara convenience sampling. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ada sebanyak 30 UMKM.Hasil dari penelitian ini adalah perangkat lunak akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, baik diukur melalui ROA dan ROS. Sedangkan e-commerce berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja bila diukur dengan ROA dan berpengaruh positif tidak signifikan bila diukur dengan ROS.

---

The use of information system (IS) by small and medium enterprises (SMEs) are an interesting thing to be known. The system and technology play an important role in the sustainable growth of a business organization. Accounting software and e-commerce is a form of information systems that are widely known by the public.

This thesis discusses the impact of accounting software and e-commerce on firm performance in micro, small and medium enterprises (SMEs). SMEs located in Jabodetabek area to be sampled in this study. The method used in the selection of sample is non-probability sampling (convenience sampling). There are 30 SMEs who become the sample in this study.

The results of this study are accounting software has significant positive impact on performance, whether measured by ROA and ROS. While e-commerce has no significant negative impact on performance when measured with the ROA and e-commerce has no significant positive impact on performance when measured with the ROS."

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"ABSTRAKHubungan antara pembeli dengan pemasok pada korporasi besar dapat terjalin dengan mudah dan lebih sistematis. Perdebatan muncul ketika pembeli bukanlah korporasi besar melainkan usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini membahas hubungan antara pembeli dengan pemasok serta pengaruhmya terhadap performa organisisasi tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh peningkatan hubungan antara pembeli dengan pemasok terhadap performa usaha mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui hal ini diharapkan usaha mikro kecil menengah dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh UMKM selaku pembeli terhadap supplier serta manfaatnya terhadap kebaikan organisasi UMKM tersebut. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis PLS (Partial Least Square). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan buyer specificity, peningkatan supplier specificity berpengaruh positif terhadap hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok serta hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah.

---

ABSTRACTThe relationship between the buyers and suppliers in a large corporation can be established easily and more systematically. The debate arises when the buyer is not the big corporations but small and medium micro enterprises. This study examines the relationship between buyer and supplier and their impact towards organizational performance. Researchers want to know how to influence the improvement of relations between the buyers and suppliers to the performance of micro, small and medium enterprises. Knowing these SMEs are expected to know the things that need to be considered and carried out by SMEs as buyers and the benefit against SME organizations. The data analysis techniques used PLS (Partial Least Square). The results of this study indicate that increased buyer specificity, increased supplier specificity have a positive effect on long-term relationships between buyers and suppliers as well as long-term relationships between buyers and suppliers have a positive and significant impact on the performance of micro, small and medium enterprises."