Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji tentang penyelenggara layanan asuransi berbasis syariah di Indonesia yang secara operasional pengelolaan layanannya memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan aturan yang berlaku dan patuh terhadap prinsip syariah. Dari sekian banyak kemudahan yang didapat oleh pengguna layanan asuransi syariah serta terus meningkatnya jumlah pengguna layanan tersebut di Indonesia, membuat prospek perkembangan asuransi syariah memungkinkan memiliki potensi penyimpangan baik dari sisi penerapan layanan, kepatuhan terhadap aturan maupun prinsip syariah yang terkait, sebab masih ada keraguan dari sebagian masyarakat apakah layanan di asuransi syariah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan POJK No. 69/POJK.05/2016, serta apakah sudah sesuai dengan tujuan syariah atau justru sebaliknya tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Penelitian ini penting dilakukan guna untuk menganalisis lebih lanjut terhadap objek yang sedang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah PT Prudential Syariah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh simpulan bahwa layanan asuransi syariah PT Prudential Syariah secara keseluruhan telah melaksanakan kesesuaian penerapan layanan yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan POJK No. 69/POJK.05/2016, serta telah sesuai dengan konsep maqashid syariah yang terbagi ke dalam 3 (tiga) tujuan, yakni tahzib al-fardl, iqamah al-adl, dan jalb al-maslahah.

---

This research examines sharia-based insurance service providers in Indonesia whose operational service management has an obligation to follow applicable regulations and comply with sharia principles. Of the many conveniences obtained by users of sharia insurance services and the continuing increase in the number of users of these services in Indonesia, the prospects for the development of sharia insurance may have the potential for deviations both in terms of service implementation, compliance with related sharia rules and principles, because there are still doubts from some people whether sharia insurance services are in accordance with the provisions of MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 and POJK No. 69/POJK.05/2016, as well as whether it is in accordance with sharia objectives or on the contrary is not in accordance with sharia regulations and principles. This research is important to carry out further analysis of the object being studied. The object of this research is PT Prudential Syariah. The research method used is normative juridical using a qualitative descriptive approach. Based on the results of the study, it was concluded that PT Prudential Syariah's sharia insurance services as a whole have implemented compliance with the implementation of services as regulated in MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 and POJK No. 69/POJK.05/2016, and is in accordance with the concept of maqashid sharia which is divided into 3 (three) objectives, namely tahzib al-fardl, iqamah al-adl, and jalb al-maslahah."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggara layanan financial technology (fintech) berbasis syariah di Indonesia yang secara oprasional penerapan layanannya memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan aturan yang berlaku dan patuh terhadap prinsip syariah. Dari sekian banyak kemudahan yang didapat oleh pengguna dalam menjalankan akad pembiayaan serta terus meningkatnya jumlah pengguna fintech syariah di Indoensia, membuat prospek perkembangan fintech syariah memungkinkan memiliki potensi penyimpangan baik dari sisi penerapan layanan, kepatuhannya terhadap aturan yang ada, serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah, sebab masih ada keraguan dari sebagian masyarakat apakah layanan di fintech syariah telah sesuai mengikuti ketentuan aturan yang ada dalam Fatwa DSNMUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK No. 77/OJK.01/2016, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah (tujuan syariah), atau justru sebaliknya tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisi lebih lanjut terhadap objek yang sedang diteliti. Objek dalam peneltian ini adalah PT. ALAMI Fintek Sharia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis praktik dilapangan berdasarkan teori - teori yang relevan. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa layanan ALAMI Fintek Sharia secara keseluruhan telah melaksanakan kesesuaian penerapan layanan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK NOMOR 77/OJK.01/2016, serta telah sesuai dengan konsep maqashid syariah (tujuan syariah) yang terbagi kedalam 3 (tiga) tujuan, yaitu tahdzib al-fard (pendidikan individu), iqamah al-adl (menegakan keadilan), dan jalb al-mashlahah (menicptakan kemaslahatan). ALAMI Sharia juga telah melaksanan 5 (lima) prinsip umum yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yang biasa disebut dengan istilah kulliyat al-khamsah.

---

This thesis discusses sharia-based financial technology service providers in Indonesia who operationally implement their services have an obligation to follow the applicable regulations and comply with sharia principles. Of the many conveniences obtained by users in carrying out financing contracts and the continued increase in the number of sharia fintech users in Indonesia, making the prospect of sharia fintech development possible has the potential for deviations both in terms of service implementation, compliance with existing rules, and compliance with sharia principles, because there are still doubts from some people whether the services in sharia fintech have complied with the provisions of the rules contained in the Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 and POJK No. 77/OJK.01/2016, as well as whether it is in accordance with sharia principles (sharia objectives), or on the contrary not in accordance with sharia rules and principles. This research is important to do to further analyze the object being studied. The object of this research is PT. ALAMI Fintek Sharia. The research method used in this research is normative juridical using a qualitative descriptive approach, namely research that aims to analyze practice in the field based on relevant theories. Based on the results of the study, it was concluded that the ALAMI Fintek Sharia service as a whole had implemented the suitability of the service implementation as stipulated in the Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 and POJK No. 77/OJK.01/2016, and was in accordance with with the concept of maqashid sharia (sharia goals) which are divided into 3 (three) goals, namely tahdzib al-fard (individual education), iqamah al-adl (enforcing justice), and jalb al-mashlahah (creating benefit). ALAMI Sharia has also implemented 5 (five) general principles that are basic human needs, which are commonly referred to as kulliyat al-khamsah."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh rasio beban klaim, rasio beban komisi, total aset, dan rasio pendapatan bagi hasil investasi terhadap proporsi dana tabarru’ dalam asuransi syariah umum dan jiwa syariah di Indonesia, unit usaha syariah dan full-fledged selama periode 2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proporsi dana tabarru’ dan bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Menggunakan analisis regresi data panel, penelitian ini menemukan bahwa rasio beban klaim berpengaruh signifikan positif pada perusahaan asuransi full-fledged, sedangkan rasio beban komisi berpengaruh signifikan positif pada model gabungan dan unit usaha syariah. Sebaliknya, total aset berpengaruh negatif signifikan pada model gabungan dan unit usaha syariah, namun tidak signifikan pada model full-fledged. Rasio pendapatan bagi hasil terhadap pendapatan investasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada semua model. Temuan ini memberikan wawasan bagi manajemen keuangan perusahaan asuransi syariah dalam menentukan kebijakan pengelolaan dana tabarru’ yang efektif, khususnya dalam masa transisi dari unit usaha syariah menjadi perusahaan asuransi syariah yang full-fledged.

---

This study examines the impact of the claims ratio, commission expense ratio, total assets, and investment income ratio on the proportion of tabarru' funds in general and life takaful in Indonesia, including both sharia business units and fully-fledged takaful companies, during the period of 2018-2022. The study aims to identify the factors influencing the proportion of tabarru' funds and how these factors affect the financial performance of the companies. Using panel data regression analysis, the study finds that the claims ratio has a significant positive effect on fully-fledged takaful companies, while the commission expense ratio has a significant positive effect on both the combined model and the sharia business units. Conversely, total assets have a significant negative effect on the combined model and sharia business units but are not significant for fully-fledged companies. The investment income ratio shows no significant impact across all models. These findings provide insights for the financial management of Sharia takaful companies in determining effective tabarru' fund management policies, particularly during the transition from Sharia business units to fully-fledged takaful companies."

"ABSTRAKLini bisnis asuransi syariah di Indonesia sedang berkembang pesat, untuk ituperusahan asuransi syariah membutuhkan jaminan reasuransi. Jaminan reasuransisyariah di pasar asuransi indonesia disediakan oleh 3 perusahaan reasuransi berupadivisi atau unit usaha syariah. Bahwa untuk jaminan reasuransinya, perusahaaanreasuransi menerima pembayaran premi/kontribusi. Setelah dikurangi dengan ujroh(biaya untuk perusahaan) dan klaim, hasil bersih yang diperoleh perusahaanreasuransi syariah disebut Dana Tabarru reasuransi syariah. Dalam prakteknya saatini metode pembayaran premi/kontribusi reasuransi jiwa syariah adalah bersifattahunan.Pada metode pembayaran premi/kontribusi tahunan jika terjadi klaim di awal masaasuransi maka sisa premi/kontribusi tahun-tahun setelah terjadinya klaim tidak akandibayarkan ke perusahaan reasuransi syariah, padahal klaim dibayarkan penuh olehperusahaan reasuransi syariah sesuai dengan bagian risiko yang telah ditetapkandalam akseptasi awal. Dengan menggunakan present value dapat dihitung tarif preminetto reasuransi syariah sekaligus. Jika menggunakan metode pembayaranpremi/kontribusi sekaligus, maka pihak reasuransi syariah akan menerimapremi/kontribusi sekaligus di awal masa asuransi, dan jika terjadi klaim maka tidakakan berpengaruh pada besarnya premi/kontribusi yang telah diterima. Besarnyaklaim yang dibayarkan dan premi/kontribusi yang telah diterima sesuai dengan risikoyang telah dibagi pada awal perjanjiaan antara perusahaan asuransi syariah denganperusahaan reasuransi syariah. Studi ini meneliti pengaruh perubahan pembayaranpremi/kontribusi dari tahunan menjadi sekaligus terhadap Dana Tabaru? reasuransisyariah

---

ABSTRACTThe insurance business has developed so rapidly in Indonesia that insurancecompanies need reinsurance guaranties. In Indonesian insurance market, the Shariareinsurance guaranty is offered by three reinsurance companies, be it division orSharia venture. In the operation, reinsurance companies receives premium. Afterdeductions for cost and claims, the net revenue left for the Sharia reinsurancecompanies is called Tabarru Fund. Currently, the premium of the Sharia lifereinsurance is paid annually.In this annual payment, if the claim takes place at the beginning of the insuranceperiod, the rest of the premium will not be paid to the Sharia Reinsurance companiesdespite of the full payment provided by the Sharia Reinsurance companies based onthe risk sharing principle agreed in the acceptance. By using the present value, the netsingle premium of the Sharia reinsurance can be decided. If the premium is paid in asingle payment, the Sharia reinsurance will receive the fund at once at the beginningof the insurance period; it will not be affected when the claim takes place. Theamount of paid claims and the received premium are in line with the sharing riskagreed earlier by the Sharia Insurance and the Sharia Reinsurance compaines. Thisstudy contributes to literature on the relations between the method of premiumpayment and the Tabarru? Fund of Shariah Reinsurance"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi pembelian asuransi syari’ah oleh Generasi Z di Indonesia. Kuesioner online diedarkan menggunakan purposive sampling, dan 270 responden diproses dengan metode SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust dan perceived value berpengaruh signifikan terhadap purchase intention Generasi Z pada produk asuransi syari’ah. Namun, beberapa variabel tidak terlalu memengaruhi trust dan perceived value dari generasi z, dan variabel lainnya memengaruhi. Temuan ini diharapkan dapat membantu pemasar dari perusahaan asuransi syari’ah di Indonesia dalam merancang strategi untuk meningkatkan minat beli konsumen Generasi Z terhadap produk asuransi syari’ah.

---

This study analysed the factors influencing the purchase intention of Sharia insurance by Generation Z in Indonesia. Using purposive sampling, An online questionnaire was circulated, and 270 responses were processed with the structural equation modelling method. Results showed that trust and perceived value significantly affect the purchase intention of generation z on Sharia insurance products. However, some variables don’t significantly affect the trust and perceived value of generation z, and others do. These findings will assist marketers from Islamic insurance companies in Indonesia in designing their strategies to increase the purchase intention of Generation Z consumers regarding Islamic insurance products"

"Asuransi jiwa unit link syariah merupakan salah satu bentuk inovasi bisnis dan kreatif dalam pengembangan dunia asuransi jiwa, dimana nasabah tidak hanya mendapatkan proteksi jiwa melainkan juga investasi, kemudian dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Inovasi (perceived relative advantage, perceived complexity, perceived compatibility), awareness level, dan religious belief terhadap adopsi produk asuransi jiwa unit link syariah PT Prudential Life Assurance menggunakan Diffusion of Innovation theory (DOI) yang diadaptasi oleh Roger (2003). Survei daring dilakukan kepada nasabah pemegang polis asuransi jiwa syariah PT Prudential Life Assurance yang beragama Islam, berusia lebih dari 17 tahun dan berdomisili di wilayah Jabodetabek. Analisis data pada penelitian ini menggunakan software SPSS 26 dan Lisrel 8.8 dengan metode pengolahan data Structural Equation Modelling (SEM) untuk menguji variabel pada penelitian terhadap 202 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif perceived relative advantage, perceived compatibility awareness level, dan religious belief terhadap adopsi unit link syariah, sedangkan pengaruh perceived complexity terhadap adopsi unit link syariah menghasilkan data yang tidak signifikan. Selain itu peran moderasi dari jenis kelamin dan usia berpengaruh signifikan, sedangkan moderasi pendidikan tidak berpengaruh signifikan.

---

Sharia unit link life insurance is a form of business and creative innovation in the development of the world of life insurance, where customers not only get life protection but also investment, then in its implementation it must be in accordance with sharia principles. This study aims to determine the effect of the Innovation variable (perceived relative advantage, perceived complexity, perceived compatibility), awareness level, and religious belief on the adoption of PT Prudential Life Assurance's sharia unit link life insurance product using the Diffusion of Innovation theory (DOI) which was adapted by Roger (2003). An online survey was conducted to customers of PT Prudential Life Assurance's sharia life insurance policy holders who are Islamic religion, over 17 years old and domiciled in the Greater Jakarta area. Data analysis in this study used SPSS 26 and Lisrel 8.8 software with Structural Equation Modeling (SEM) data processing methods to examine the variables in the study of 202 respondents. The results showed that there was a significant and positive effect of perceived relative advantage, perceived compatibility awareness level, and religious belief on the adoption of sharia unit links, while the effect of perceived complexity on the adoption of sharia unit links resulted in insignificant data. In addition, the moderating role of gender and age has a significant effect, while the moderation of education has no significant effect.

"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh bentuk pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan asuransi syariah, mengetahui besarnya pengaruh setiap pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan asuransi syariah umum serta merumuskan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan premi asuransi syariah umum.Secara khusus, penelitian ini menggunakan model Auto Regression Distributed Lagged (ARDL) dan menggunakan bentuk-bentuk pembiayaan perbankan syariah yang terdiri dari murabahah, musyarakah, mudharabah, isthisna' dan ijarah sebagai variabel independen serta premi asuransi syariah umum sebagai variable dependen dan dengan data runtun waktu (time series) bulanan dari Januari 2014 sampai November 2019.Temuan model ARDL menunjukkan bahwa pembiayaan isthisna' dan ijarah tidak lolos uji. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah terbukti memberikan pengaruh positif. Pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan terbesar dalam perbankan ternyata tidak memberikan pengaruh, bahkan pembiayaan 3 periode sebelumnya memberikan sedikit pengaruh negatif pada pertumbuhan asuransi syariah. Penyebab dari temuan ini dapat dikarenakan masih kecilnya pembiayaan ijarah dan isthisna sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan, kapasitas asuransi syariah yang masih kecil dan kurangnya sosialisasi asuransi syariah, serta penurunan premi karena pembiayaan yang tidak berlanjut karena dilunasi atau adanya klaim.Tesis ini menyarankan diperlukannya sinergi bisnis asuransi syariah dengan perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan syariah, literasi keuangan syariah yang berkesinambuangan serta kebijakan regulasi yang saling mendukung di industri keuangan syariah serta peningkatan kapasitas asuransi syariah.

---

ABSTRACTThis research is to analyze and determine how the effect of sharia financing on sharia insurance premium growth, determine the influence of each sharia banking financing and formulate the strategies needed to increase the growth of general sharia insurance premiums.Specifically, this research uses Autoregression Distributed Lagged model and use sharia financing forms consisting of murabaha, musharaka, mudharabah, isthisna' and ijarah as independent variables and sharia general insurance premium as dependent variable with monthly time series data from January 2014 to November 2019.ARDL model findings show that istishna' and ijarah did not pass the test. Musharaka and mudharabah financing are proven as a positive effect. Murabaha financing, which the largest financing in banking, seems not to have an effect, even of previous 3 periods had a slight negative effect on the growth of sharia insurance. The reasons could be due to small funding of ijarah and isthisna so that it did not have an impact on growth, capacity of sharia insurance still small and the lack of socialization of sharia insurance, as well as a premium's determinate cause of stopping of funding due to repayment or claims.This research encourages the synergy of sharia insurance business with sharia banking, especially in sharia financing, sustainable sharia financial literacy and mutually supportive regulatory policies in the sharia financial industry also increase in sharia insurance capacity."

"ABSTRAKPeningkatan jumlah jemaah haji tunggu di Indonesia mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji, dimana dana tersebut berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan dana haji. Terhitung per 31 Desember 2016, dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama senilai lebih dari 90 triliun rupiah yang terdiri dari setoran awal jamaah haji mengantre dan setoran BPIH lunas namun masih mengantre. Pengelolaan dana umat dengan nominal yang sangat besar tersebut membutuhkan sebuah pengukuran kinerja yang tidak hanya berfokus pada penilaian keuangan saja, namun harus sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah alat ukur kinerja melalui indeks pengelolaan dana haji yang diformulasikan dari Undang-Undang dan Maqashid Syariah. Metode SAW Simple Additive Weighted digunakan untuk mengukur pencapaian Maqasid Syariah dan Undang-Undang ke dalam indikator kinerja pengelolaan dana haji yang dapat diukur. Pengelolaan dana haji pada penelitian ini pun dievaluasi per tahun dari tahun 2011-2015 dengan hasil Indeks Pengelolaan Dana Haji IPDH tertinggi pada tahun 2015 kemudian secara berurutan tahun 2014,2012,2013 dan terendah pada tahun 2011.

---

ABSTRACTThe numerous amount of waiting listed pilgrims in Indonesia causing the accumulation of hajj fund, in which the value of its benefits can be potentially increased in supporting a better implementation pilgrimage through hajj fund management. In 31th Desember 2016, hajj fund managed by the Ministry of Religion worth more than 90 million rupiah, consist of waiting listed pilgrim rsquo s initial deposit and pilgrim rsquo s BPIH payments, yet still in line. The management for such huge nominal requires a measurement that not only focuses on the financial aspects but also accordance with sharia and regulation. This study aims to construct an instrument to evaluate hajj fund management using an index established from Constitution and Maqashid Sharia. The SAW Simple Additive Weighted method used to measure the accomplishment of Maqashid Sharia and Constitution into the performance indicators of hajj fund management. In this study, the hajj fund management is evaluated annually from 2011 2015, it shows the highest value of Hajj Fund Management Index IPDH in 2015, sequentially in 2014, 2012, 2013 and the lowest result is in 2011. "

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada hukum Islam. Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang megandung unsur gharar (ketidakpastian), maisyir (judi), serta riba yang terdapat pada asuransi konvensional.Berangkat dari latar belakang tersebut tersebut, penulis akan meneliti apakah ketentuan tentang asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga berlaku dan digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Kemudian juga bagaimana isi perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari aspek ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Serta permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dan bagaimana penyelesaiannya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, serta pendekatan analisis.Hasil penelitian yang didapatkan adalah walau sebagian pasal dari KUHPerdata, KUHD, dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat berlaku dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah, namun terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai untuk menjadi dasar hukum keberlakuan dari asuransi syariah, seperti dasar hukum perjanjian asuransi, serta konsep penanggungan resiko. Kemudian pada polis asuransi PT Takaful Keluarga ditemukan juga beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta dalam hal terdapat sengketa, proses penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi persengketaan adalah perdamaian/musyawarah, atau apabila masih berlanjut peserta dapat memilih penyelesaian melalui lembaga arbitrase BASYARNAS, atau lembaga peradilan.

---

This thesis discusses legal research concerning the implementations of life insurance contract at PT Asuransi Takaful Keluarga, the first sharia insurance company in Indonesia. PT Asuransi Takaful Keluarga is one of the non-bank financial institutions operating on sharia principles based on Islamic law. Islam strictly forbids any transaction contains gharar (uncertainty), maisyir (gambling), as well as usury which are commonly found in conventional insurance.

Based on that background, the author will examine whether the provision of insurance contained in Indonesian Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are also applicable and used by the sharia life insurance contract. The author would also like to see if the contents of PT Asuransi Takaful Keluarga?s insurance policy somehow violating Article 18 Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. Then what kind of legal issues that may arise in this sharia insurance contract, and the solving methods.

This thesis uses the normative juridical type of research, with legislative approach, concept approach, and also analytical approach.

As the result, the author finds that some articles of the Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are applicable in the sharia life insurance contract, although there are adjustment needed so that it can be fully applied, such as the legal basis, and the concept of risk. The author also found a few article of the insurance police that doesn?t match Article 18 of Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. And lastly, in case there are any disputes, the settlement process will put the discussion between parties method first, and when it doesn?t do any good, the parties will choose between arbitration institution (BASYARNAS) or judiciary institution as the solving method."

"Perkembangan teknologi di Indonesia, mengakibatkan transformasi pada beberapa sektor, salah satunya transformasi pada layanan pesan antar makanan. Saat ini, layanan pesan antar makanan sudah berbasis online dengan proses yang lebih sederhana dan efisien. Untuk membuat pesanan, pelanggan tidak perlu menelpon rumah makan tersebut, tetapi dengan aplikasi layanan pesan antar pada gawai pelanggan sudah bisa memesan makanan. Terdapat sebuah fitur inovatif yang dikenal sebagai "double order" dalam layanan pesan antar makanan. Fitur ini memungkinkan kurir untuk mengambil dua pesanan sekaligus dari 2 merchant yang lokasinya berdekatan ke 2 pelanggan yang juga lokasinya berdekatan. Fitur ini dapat memberikan pendapatan tambahan bagi kurir dengan cara yang lebih efektif, tetapi dapat mengurangi kepuasan pelanggan karena mengakibatkan waktu pengantaran makanan kepada pelanggan yang lebih lama. Sehingga untuk memberikan keuntungan terhadap kurir tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, diperlukan rute perjalanan layanan pesan antar makanan yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya operasional pada kurir dan waktu yang dikeluarkan oleh pelanggan. Permasalahan ini termasuk ke dalam Vehicle Routing Problem Pickup Delivery with Time Windows (PDPTW) karena bertujuan untuk mencari rute optimal. Permasalahan ini akan diselesaikan menggunakan metode Simulated Annealing dimana metode ini terinspirasi dari proses annealing (pendinginan) yang terjadi dalam proses kristalisasi pada suatu material. Optimasi layanan pesan antar makanan dengan menggunakan Simulated Annealing pada data simulasi yang terdiri dari 50 pesanan dengan fitur double order menghasilkan penghematan biaya operasional kurir hingga 31,56% dan mengurangi jumlah kurir yang beroperasi hingga 50% dibandingkan dengan layanan pesan antar makanan dengan fitur single order.Perilaku perbankan yang dalam prakteknya hanya memaksimalkan keuntungan pemegang saham, telah berubah. Pemangku kepentingan perbankan memandang bahwa aktivitas operasional dan bisnis perbankan yang berkelanjutan menjadi penting. POJK 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan lembaga keuangan termasuk perbankan syariah menjalankan praktik keuangan berkelanjutan. Namun demikian pengukuran kinerja perbankan syariah berkelanjutan saat ini belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Indeks Perbankan Syariah Berkelanjutan (IPSB) dan implementasi pada perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahap pertama penelitian yakni idea generation untuk menentukan dimensi dan indikator perbankan syariah berkelanjutan menggunakan studi literatur dan metode Delphi terhadap 10 pakar. Hasil dimensi dan indikator disusun dengan metode Operasionalisasi Konsep Sekaran. Tahap kedua penelitian yakni quantitative assessment untuk menguji dimensi dan indikator hasil diskusi melalui kuesioner terstruktur terhadap 10 pakar dan 10 praktisi dan diolah dengan metode Delphi-Analytic Hierarchy Process (AHP) dan metode Whitney Mann-U Test. Tahap ketiga penelitian yakni validation and analysis terhadap hasil metode AHP. IPSB dihitung menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Implementasi indeks digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan evaluasi dengan data dari laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan laporan tata kelola 12 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode data tahun 2020 – 2023. Hasil penelitian terdapat 4 dimensi yang disebut Maqashid Syariah Quadruple Bottom Line (MSQBL) yakni Business Sharing (23,13%), Social Religious (18,97%), Responsible Enviroment (24,84%), dan Ethics & Sharia Principle (33,07%) dan terdapat 30 indikator yang membentuk Indeks Perbankan Syariah Berkelanjutan (IPSB) di Indonesia. Kasifikasi IPSB terbentuk menjadi 5 peringkat yakni Sangat Baik (87,50 s.d 100,00), Baik (75,00 s.d < 87,50), Cukup Baik (62,50 s.d < 75,00), Kurang Baik (50,00 s.d < 62,50), dan Tidak Baik (0 s.d <50,00). Implementasi IPSB menunjukkan Bank Syariah Indonesia mencatatkan predikat Baik dengan skor 85,74 pada tahun 2023. Model bisnis perbankan syariah berkelanjutan di Indonesia yakni MSQBL telah berjalan dengan seimbang (mizan).

---

In practice, banking behavior no longer solely focuses on maximizing shareholder profits. Banking stakeholders view sustainable banking operational and business activities as important. Financial institutions, including Islamic banking, are required by POJK 51/POJK.03/2017 to implement sustainable financial practices. However, there is currently no measurement of Islamic banking sustainability performance. This study aims to build an Islamic Banking Sustainability Index (IPSB) and implement it in Islamic banking in Indonesia. The approach used qualitative and quantitative methods. The first stage of the study involved generating ideas to identify the dimensions and indicators of Islamic banking sustainability through literature reviews and the Delphi method with 10 experts. The results of the dimensions and indicators were compiled by using the Sekaran Concept Operationalization method. The second stage of the study involved a quantitative assessment, which involved testing the dimensions and indicators of the discussion results through structured questionnaires for 10 experts and 10 practitioners. This process was conducted using the Delphi-Analytic Hierarchy Process (AHP) method and the Whitney Mann-U Test method. The third stage of the study was validation and analysis of the results of the AHP method. The IPSB was calculated by using the Simple Additive Weighting (SAW) method. The data from financial reports, sustainability reports, and governance reports of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for the data period 2020-2023 are used to implement the index and conduct ranking and evaluation. The study's findings encompass four dimensions, known as the Maqashid Syariah Quadruple Bottom Line (MSQBL), which include Business Sharing (23.13%), Social Religious (18.97%), Responsible Environment (24.84%), and Ethics & Sharia Principle (33.07%). Additionally, 30 indicators comprise the Islamic Banking Sustainability Index (IPSB) in Indonesia. The IPSB classification is divided into 5 ranks: Very Good (87.50 to 100.00), Good (75.00 to <87.50), Fairly Good (62.50 to <75.00), Less Good (50.00 to <62.50), and Not Good (0 to <50.00). The implementation of IPSB shows that Bank Syariah Indonesia recorded a good predicate with a score of 85.74 in 2023. The Islamic banking sustainability business model in Indonesia, known as MSQBL, has been implementing in a balanced manner (mizan)."