Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya warganegara asing yang melakukan aktifitas keluar masuk dari dan ke Indonesia memberikan fakta baru bahwa diantara warganegara asing tersebut diduga melakukan tindak pidana keimigrasi berupa pelanggaran atau kejahatan, mengingat perkembangan tindak pidana keimigrasian semakin beragam maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dituntut untuk lebih peka dan profesional dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan warganegara asing yang disertai dengan penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun pro justitia dengan melakukan penyidikan terhadap warganegara asing yang diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah masa pendetensian yang telah dijalani warganegara asing di Rumah Detensi Imigrasi selama proses penyidikan tindak pidana keimigrasian dapat disamakan dengan penahanan sehingga dapat diperhitungkan dan dikurangkan dari putusan pidana yang dijatuhkan Hakim di Pengadilan, serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 51 Undang-undang nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap anak dibawah umur warganegara asing yang lahir di Indonesia dan tidak melaporkan kelahirannya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bersumber dari data sekunder, data primer dan data tersier dimana data sekunder merupakan data utama yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian data primer merupakan data pelengkap yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya untuk melengkapi data tersebut diatas dilakukan study kasus mengenai tindakan administratif dibidang keimigrasian dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana keimigrasian.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi tidak dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, karena dasar hukum untuk melakukan penahanan tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana sehingga tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap tersangka adalah dengan mengenakan tindakan keimigrasian berupa penempatan dalam Rumah Detensi Imigrasi, hal ini menjadi problema tersendiri karena masa pendetensian yang dijalani tersangka di Rumah Detensi Imigrasi tidak dapat diperhitungkan atau dikurangkan dari putusan pidana yang dijatuhkan hakim di pengadilan. Kemudian penerapan Pasal 51 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap anak dibawah umur warganegara asing, untuk penyidikannya mengalami kendala karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil kesulitan untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka karena belum adanya dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga dalam penyelesaiannya dilakukan proses administratif dibidang keimigrasian, Yaitu dengan mengenakan tindakan keimigrasian berupa pengusiran (Deportasi)."

"Pada penyakit yang membutuhkan terapi jangka panjang diperlukan terapi obat dengan dosis tinggi dalam jangka panjang. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efek samping yang berat dan serius. Belakangan ini telah banyak dikembangkan berbagai penelitian mengenai pembawa obat (drug carrier), yaitu suatu sediaan yang dibuat agar obat dapat langsung atau mempermudah obat masuk ke dalam organ atau reseptor sasaran. Dengan memasukkan obat ke bahan pembawa obat misalnya liposom, diharapkan efek samping sistemik yang terjadi dapat ditekan. Liposom dapat dibuat dari berbagai macam lipid. Kombinasi bebeapa lipid dapat dilakukan untuk menambah kestabilan liposom, salah satunya adalah liposom formulasi baru yang dibuat dari kombinasi lesitin kuning telur (Egg yolk Phosphatidil Choline / EPC) dan Tetraeter Lipid (TEL) 2,5 mol % dari Thermoplasma acidophilum yang kemudian dinamakan sebagai liposom EPCTEL 2,5. Salah satu kriteria pembawa obat yang baik hendaknya bersifat mudah didegradasi oleh tubuh (biodegradable). EPC merupakan fosfolipid; sementara fosfolipid adalah komponen utama penyusun membran biologis sehingga aman bagi tubuh. Di lain pihak TEL, lipid yang berfungsi untuk meningkatkan kestabilan liposom merupakan lipid hasil ekstraksi membran Thermoplasma acidophilum yang belum diketahui degradasinya dalam tubuh.Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa liposom EPC-TEL 2,5 aman digunakan dalam pengobatan jangka panjang dengan menilai hasil biodegradasi TEL secara in vivo di hepar mencit, yaitu dengan menilai spot atau retention factor (Rf) hasil degradasi TEL yang diperoleh dari suspensi hepar mencit jantan dan betina C3H setelah 30 menit pemberian liposom EPC-TEL 2,5 secara intraperitoneal dengan dosis 0,1 mmol TEL yang setara dengan 148,8 µg TEL, dibandingkan dengan kontrol pada lempeng kromatografi lapis tipis (KLT).Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukannya bercak TEL pada lempeng KLT baik pada kontrol maupun pada hepar 30 menit setelah injeksi TEL intraperitoneal. Hasil tersebut di atas belum dapat menyimpulkan ada tidaknya degradasi TEL di hepar 30 menit setelah injeksi liposom EPC-TEL 2,5 secara intraperitoneal sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan dengan menggunakan alat yang lebih sensitif.

---

Treatment of disease that require longterm utilisation at high doses is associated with serious adverse effects. Lately, many attempts have been performed to find the appropriate drug carrier to deliver the drug directly into the target organ or receptor so that the systemic adverse effect can be minimized and the effectivity as well as efeciency can be increased. Liposome can be made from many kinds of lipid. Several lipid combinations can be used to increase liposome?s stability, one of which is new liposome formulation made from lecithin / Egg yolk Phosphatidil Choline (EPC) and 2,5 mol % Tetraether lipid (TEL) from Thermoplasma acidophilum, named EPC-TEL 2,5 liposome. A good drug carrier must be degraded easily by body (biodegradable).

The aim of this study was to find out that is whether TEL in EPC-TEL 2,5 liposome can be degraded by liver, in vivo. Parameter used for determining TEL degradation is whether there are more than one spot in liver 30 minutes post-intraperitoneal injection with dose 0,1 mmol (148,8 µg TEL) compared to control?s Rf in Thin Layer Chromatography (TLC).

Result shows there are no TEL spots on TLC sheet both for control liver and liver taken 30 minutes after intraperitoneal liposome injection. Thus, the result couldn?t conclude TEL degradation in liver, hence further studies using more sensitive device is needed."

"Telah dibuat sebuah sistem deteksi pencemaran udara berbasis web JAVA sebagai salah satu informasi atau layanan yang berkaitan dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Diperlukannya sistem ini untuk memberikan layanan atau informasi kepada para user yang membutuhkan informasi ini untuk mengetahui tentang kualitas udara yang terjadi. Pada kenyataannya informasi tentang kualitas udara tersebut hanya disimpan dan diolah pada server database saja, belum adanya sistem layanan informasi kepada para user. Sistem ini dibangun, dirancang dan dikembangkan dengan menggunakan aplikasi website. Aplikasi ini dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem ini. Penelitian ini dibutuhkan suatu komputer klien yang terhubung dengan internet (sistem) yang dapat membaca data-data tentang kualitas udara dari data di komputer server yang nantinya akan memberikan informasi atau layanan kepada anggota atau user. Penelitian ini berhasilnya dibuat suatu sistem deteksi pencemaran udara yang dapat memberikan informasi atau layanan kepada usernya seperti data dan grafik tentang kualitas udara di daerah tertentu dan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Website yang dibuat juga telah memiliki menajemen web dan user yang baik sehingga bisa bisa diakses secara optimal melalui internet."

"Permasalahan longsor di Kecamatan Cicalengka sudah mendesak untuk ditangani. Tahun 2007 Kecamatan Cicalengka merupakan kecamatan dengan kejadian longsor terbanyak diantara seluruh kecamatan di Jawa Barat. Untuk menanggulangi permasalah longsor tersebut perlu dilakukan upaya identifikasi wilayah rentan longsor. Penelitian ini mengunakan permodelan SINMAP (Stability Index Mapping) untuk mengetahui wilayah rentan longsor di Kecamatan Cicalengka. Variabel yang digunakan berupa ketinggian dan penggunaan lahan diekstraksi dari peta RBI Indonesia skala 1:25000 sedang variabel lain berupa nilai kohesi tanah dan akar, sudut gesek tanah, transmisivitas air, dan effective recharge rate diperoleh dari studi literatur. Wilayah rentan longsor ditunjukkan dengan nilai SI (Stability Index). Hasil permodelan SINMAP menunjukkan 42,4% atau 3.610,84Ha wilayah Kecamatan Cicalengka termasuk dalam wilayah aman, kemudian 37,4% atau 3.184,3Ha adalah wilayah rentan, sisanya yaitu 17,3% atau 8.510,9Ha adalah wilayah sangat rentan.

---

Landslide activity in Cicalengka is urgent to solve, in 2007 landslide event in Cicalengka is the most often in Bandung. This research try to identify landslide area in Cicalengka using SINMAP method. SINMAP using digital elevation model (DEM), soil and root cohession, soil friction angle, hydraulic conductivity, hydraulic transmisivity, effective recharge rate value to analyze landslide area by creating hydrolic and topography model then give stability index value. Result of this reearch show that 42.448% or 3610.842Ha of area Cicalengka classified as safe area or low potential landslide then 37.415% or 3184.306Ha is susceptible area, and 17.304% or 8510.902Ha is very suscectible area."

"Bisnis pengangkutan barang secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Bisnis tersebut membantu masyarakat dan perusahaan untuk mengirim barang dalam jumlah besar ke tempat tertentu dengan cepat. Salah satu transportasi pengakutan barang adalah dengan pesawat udara. Hal itu menimbulkan suatu hubungan antara perusahaan pengangkutan barang dengan pengirim yang tertuang dalam sebuah perjanjian pengangkutan barang. Dalam perjanjian biasanya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Terkadang dalam pelaksanaannya terdapat hambatanhambatan seperti wanprestasi dan overmacht. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan meninjau perjanjian baku pengangkutan barang melalui udara milik PT. X (sebuah perusahaan pengangkutan barang). Peraturan-peraturan pengangkutan barang melalui udara berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pengangkutan ini akan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, ordonansi pengangkutan udara staatblad 1939 Nomor 100 dan konvensi-konvensi internasional dan norma kebiasaan pada dunia pengangkutan barang melalui udara. Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis mengunakan metode analisa data (analisa kwalitatif) dengan sumber rujukan kepustakaan (data skunder) dan observasi serta wawancara dengan narasumber yang terkait dalam objek penulisan ilmiah ini.Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak (PT X dan pengirim) dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara, bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi wanprestasi, dan siapakan yang harus menanggung resiko dalam hal terjadi overmacht atau keadaan memaksa. Pada kenyataan, ada hubungan hukum tidak langsung selain PT X dan Pengirim, seperti penerima barang, pihak asuransi dan Bandar udara. Berdasarkan perjanjian pihak yang melakukan wanprestasi akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, apabila terjadi overmacht maka perusahaan pengangkutan barang akan menanggung resiko dengan tanggung jawab terbatas.

---

A business of carriage of Goods indirectly support the economic growth in Indonesia. It facilitates people or company to deliver the number of goods to certain places quickly. One of the transportations of carriage of goods is by air. There is relationship between the carrier of goods and the sender/consignor which is implemented in a contract of carriage of goods. Contracts of carriage typically define the rights, duties and liabilities of parties to the contract. Sometimes, there are some obstacles in the implementation, such as default on agreement and force majeurs. For the reason, in the research the writer wants to review the standard contract of carriage of goods by Air in ?PT X? (a company in the business of transporting goods). The rule of carriage of goods by air is based on the principle of free contract. The contract of carriage will be reviewed toward Law Number 15/1992, Ordinance of Air Transportation staatblad 1939 Number 100 and International Conventions. The problems of this research are to find out the legal relationship between ?PT X? and the sender in the contract of carriage and to know the parties? responsibilities if there is default on the contract. The research is also to find out the party who will take a risk if there is force majeurs. In fact, there are some indirect parties who have legal relationship besides ?PT X? and the sender, such as the recipients, the insurance company, the airport, etc. According to the contract the party who failures to do the duties, will be responsible for it. However if there is force majeurs, the carrier will take risk with limited liability."

"PT.· MCA menyadari jika mereka ingin menerapkan dan me(\jalankan strategi manajemen yang tepat maka PT. MCA terlebih dabulu barns melakukaa pengukuran tcrhadap pencapaian kinelja yang telah dilakukan perusabasn. Untuk itulab PT. MCA memerlukan suatu metode pengukuran kinelja yang mampu mengukur kinelja perusahaan dan berbagai segi yaitu Balanced Scorecard. Dari basil pemncangan Balanced Scorecard akan diperoleh sasaran strategis dan Key Perfannance Indicator (KPI} untuk masing-masing perspektif Balanced Scorecard, Selanjutnya dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (kuisioner perbandingan berpasangan} dapat diperoleh bobot kepentingan untuk masing-masing sasaran strategis dan KPI. Kemudian dan basil pengukuran pencapaian KPI perusahaan, perusabaan dapat rnerencanakan strategis yang barns dijalankan dimasa depan (tahun berikutnya). Dari basil Perancangan Balanced Scorecard PT. MCA diperoleh 17 sasaran strategis dengan jumlah KP! 27 buab. Dari basil pembobotan pioritas yang dila.kukan oleh para respooden ahli perusahaan diperoleb basil babwa dalam menjalankan usabanya PT. MCA lebih memfokuskan kepeda perspektif pelanggan, bam kemudian perspektif keuangm, perspektif proses bisnis internal dan terakhir adalab perspektif pembelajaran & pertumbuhan. Kemudian dari basil pengukuran kinerja tahun sebelumnya diperoleh berbagai rumusan inisiatif strategi yang dapat diganakan oleh perusabaan di tahun depan.

---

PT: MCA realize if they wish to apply and run correct management strategy hence PT. MCA before hand have to conduct measurement to performance attainment which have been conducted by a company. To that's PT. MCA need a methode of performance measurement capable to measure company performance from various perspective that is Balanced Scorecard. From result of scheme of Balanced Scorecard will be obtained by strategic target and Key Performance lndicatur (KPl) to each perspective of Balanced Scorecard. Next by using Analytic Hierarchy Process method (pairwise comparison questioner). the weight have interest to each strategic target and KPL Then from measurement result of company KPI, company can earn to plan strategic which must be run by a future (next year). From result of Balanced Scorecard scheme obtained 17 strategic targelll and 27 KPL While from measurement of importance weight conducted by all responders of company expert obtained result that in running effort PT. MCA. more focused to customer perspective, then the finance perspective, internal business process perspective and learning & growth perspective. Later from result of measurement of previous year performance obtained various strategy initiatives which can be used by company in next year."

"Peran pelaku kejahatan yang merupakan 'orang dalam' dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan lebih signifikan. Terlebih lagi pada kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Agar 'orang dalam' ini mau bekerjasama dalam pengungkapan suatu perkara, para penuntut umum di berbagai negara menggunakan perangkat hukum yang ada di masing-masing negaranya itu. Di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Italia dan Belanda, pelaku kejahatan yang merupakan 'orang dalam' yang mau bekerja sama dengan menjadi saksi terhadap pelaku kejahatan lainnya ini diberikan perhargaan atas peranannya tersebut. Dengan memberikan penghargaan merupakan cerminan perlindungan terhadap saksi. United Nations Convention Against Corruption, memberikan 2 macam bentuk perlindungan, yaitu pengurangan hukuman, dan kekebalan dari penuntutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep saksi mahkota di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, mengetahui bagaimana saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dan mengetahui pengaturan mengenai saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia yang akan datang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsep saksi mahkota di Indonesia adalah saksi yang diambil dari tersangka atau terdakwa dalam kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dan kesaksian yang diberikannya dipandang sebagai alat bukti dan atas kesaksiannya itu dapat diberikan pengurangan hukuman. Sedangkan saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat, Italia dan Belanda, yaitu pelaku kejahatan yang mau bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan informasi dan/atau menjadi saksi terhadap pelaku kejahatan lainnya dan atas kerjasamanya itu dimungkinkan untuk diberikan kekebalan dari penuntutan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memasukkan ketentuan pemberian kekebalan dari penuntutan dan ketentuan perlindungan hukum lainnya kepada saksi mahkota yang telah turut serta berperan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

---

A criminal's role who inner-cicle criminal is considered has a potency in revending crime more significant. More over in crime which involve a few doers. He can provide important evidence about who involved, what is role each does, how is crime is done, and where is another evidence can be found. In order that inner-cicle criminal wants to collaborate in revealing a case, prosecutor at various state utilize law's instrument which it's own in each state.

At amount state, such as United States, Italy and Dutch, a criminal that is innercicle criminal who want to cooperate as witness for other criminal can be gived reward for his role. With gives appreciation to constitute protection reflection to witness, United Nations Convention Against Corruption give 2 kind of protection which is mitigating punishment and immunity from prosecution.

The objective of this reseach to know crown witness concept at Indonesia and its compare with other state, know how crown witness in criminal justice praticaly at Indonesia. Method that is used in research is normatif's judicial formality.

Of research result can be know that crown witness concept at Indonesia is witness that takes from suspected or defendant in a crime was done by together and witness that be given viewed as evidence and witness up it that can give mitigating punishment. Meanwhile crown witness that is at United States of America, Italy and Dutch, which is criminal who wants to cooperate with law enforcement officer with give information or as witness to another criminal and up that its cooperation is enabled to be given immunity from prosecution. The draft of Criminal Code Procedure dan the draft of Witness Protection Law of 2006 revision have inserted immunity from prosecution rule and other witness protection rule that senteced crown witness who participate in effort tacling crime."

"Penelitian ini membahas mengenai gaya hidup masyarakat Batavia pada masa depresi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam pembahasan dipaparkan mengenai beberapa gaya hidup masyarakat Eropa ketika Depresi Ekonomi melanda. Dilihat pula tinjauan pemerintah Hindia-Belanda dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi dunia (1930-an). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai gaya hidup masyarakat Eropa di Batavia ketika depresi ekonomi. Pemaparan akan gaya hidup dapat dilihat dari segi pakaian, aktivitas keseharian, serta perkembangan teknologi dan transportasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat Eropa di Batavia dari sisi gaya hidup mencoba menampakan diri tetap dapat beradaptasi serta menjalankan kesehariannya seperti biasa meski Depresi Ekonomi sedang melanda. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan warna baru bagi penulisan sejarah.

---

This research tries to explain about the lifestyle of Batavia at the time of economic depression. In this paper presented on the lifestyle of some of Europe when the Depression hit. Seen also review the Dutch East Indies government in an effort to tackle the world economic crisis (1930s). The purpose of this study was to describe the lifestyle of the European society in Batavia, when the Economic Depression time. Exposition of lifestyle can be seen in terms of clothing, daily activities, as well as technology development and public transportation. The results of this study is that the European community in terms of lifestyle Batavia tried appeared to still be able to adapt and run daily as usual despite being plagued Depression. The Author hopes of this research may provide a new color for the writing of history."

"Tesis ini membahas mengenai apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional pada keterikatan karyawan dan komitmen organisasi pada PT. PNM. Hasil penelitian oleh Andretta (2010) mendapatkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap keterikatan dan komitmen organisasi. Freeborough (2012) mendapatkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap keterikatan namun tidak secara langsung mempengaruhi komitmen organisasi. Peneliti menggunakan pengumpulan data kuesioner kepada karyawan kantor pusat PT. PNM dan melakukan pengolahan data menggunakan software Lisrel. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh dari gaya kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan pegawai dan komitmen organisasi pada PT. PNM.

---

This thesis explores whether there is an effect of transformational leadership appliance style on employee engagement and organizational commitment on PT. PNM. The results by Andretta (2010) found that leadership style has significance influence on engagement and organizational commitment. Freeborough (2012) found that leadership style has a significance effect on engagement but does not directly affect organizational commitment.

Researchers used data collection questionnaires to employees of the headquarters of PT. PNM and perform data processing using Lisrel software. Results from this study is that transformational leadership style has an significance effect on employee engagement and organizational commitment on PT. PNM."