Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kualitas kinerja motor bakar selalu berkembang dari waktu ke waktu. Semakin maju teknologi semakin tinggi standar kualitas kerja yang dituntut oleh masyarakat. Setiap penggunaan motor bakar selalu- memberi dampak samping yang negatif ke Iingkungan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari motor bakar adalah polusi gas buang hasil pembakaran dan pemanasan global. Pada umumnya gas buang motor bakar mengandung bahan klmia yang bcracun bagi tubuh sekalipun kadamya kecil, Bahan beracun seperll CO, NOx, Sulfur, dan Iainnya adalah akibat pembakaran yang kurang sempuma pada ruang bakar. Salah satu cara mengalasi ketidaksempurnaan pembakaran adalah dengan menginjcksikan sejumlah air ke dalam ruang bakar. Untuk melihat perubahan kadar emisi gas buang, suhu dan tekanan gas buang dilakukan penelitian dengan menginjeksilcan air ke dalam ruang bakar pada engine research and rest bed mesin Diesel model DWE-47150-HS-AV. Variasi parameter yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengubah bukaan katup dan pemakaian beban tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa injeksi air menyebabkan penurunan suhu gas buang sebesar 11.6 °C, kenaikan emisi CO2 sebesar 0.9 % vol. dan HC sebesar 5 % ppm vol., dan penurunan emisi O2 sebesar I %.......The improvement of combustion engines' work quality always develops from lime to time. The more advanced the technology is the more higher standard quality of work will be demand by society Every use of combustion engine always gives negative effect io the enviroment. One of the negative ejects that come from combustion engine is pollution of residual gas and global warming. Commonly combustion engine residual gas contains poisonous chemical subsrancejbr body even in a small quantity. Poisonous subsiance like CO, NO, Sulphur, and others are caused by imperfect combustion in combustion chamber. One ofthe ways to handle impact combustion is by injecting some Water to the combustion engine. in order io see the quantify change in residual gas emission, temperature and residual gas pressure, a research is done by injecting water into Diesel engine research and test bed‘s combustion chamber type DWE-47/50-HS-AV The variety parameter thai has been done in this research is by modifying the throttle valve opening and using extra weight. The research result show that water injection caused 11.6 UC decrease in residual gas temperature, 0.9 % vol. increase in CO2 emission and 5 % ppm vol. in HC emission, and I % decrease in 02 emission."

"Pembinaan di bidang politik, secara nasional merupakan salah satu tunas Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tanggal 26 Maret 1974 tentang Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri, yaitu Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum otonomi daerah pembangunan masyarakat desa dan agraria. Sedangkan urusan Pemerintahan Umum, yang dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah. Pembinaan Politik tersebut di atas adalah dalam rangka menyelenggarak.an stabilitas politik dalam negeri, dengan sendirinya juga stabilitas keamanan nasional."

"Perkiraan biaya pekerjaan struktur gedung, yang merupakan suatu bagian terpenting dalam perencanaan suatu proyek. Suatu model matematika perkiraan biaya awal dengan menggunakan metode regresi dari data-data aktual perkiraan biaya struktur gedung yang telah dilaksanakan pada proyek-proyek swasta dan proyek pemerintah.Data-data perkiraan gedung tersebut telah menghasilkan nilai sangat berarti antara jumlah biaya terhadap jumlah lantai dan luas tipikal. Ditemukan pula parameter-parameter lain yang mempengaruhi perkiraan biaya antara lain yaitu beton, besi, bentuk gedung, jenis gedung dan peralatan yang digunakan.Untuk mendapatkan parameter-parameter metode regresi dengan cara membuat kuadrat terkecil (Method of Least Square) yaitu dengan cara membuat jumlah kuadrat kesalahan minimum.Pemeriksaan model terhadap koefisien determinasi yang berhasil dapat menemukan fungsi dari regresi yang paling cocok sehingga berguna dalam mengevaluasi berapa besar perkiraan biaya struktur gedung tersebut.Agar hasilnya lebih akurat maka dilakukan pembuktian dengan data perkiraan biaya aktual sehingga akan terlihat berapa penyimpangan yang akan terjadi dari perkiraan biaya yang dihasilkan analisis regresi dengan data biaya aktual."

"Pada pelaksanaan proyek konstruksi jarang dijuinpai strata proyek yang semua kegiatannya berjalan sesuai perencaan dasar, terutama bagi proyek yang besar dan kompleks. Permasalahan akan berkembang setiap harinya seperti: keterlambatan material, kekurangan tenaga kerja, kerusakan peralatan dan kondisi-kondisi lain yang menggangu perencanaan awal. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian proyek yang diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga tindakan koreksi dapat memperbaiki basil pelaksanaan yang kurang memenuhi spesifikasi. Pengawasan biasanya meliputi empat kegiatan utama. Keempat kegiatan utama ini adalah pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan dan perbaikan. Penelitian ini ditujukan untuk melihat adanya hubungan secara kuantitatif melalui analisis regresi berganda pengaruh kualitas pengawasan kepada kinerja biaya dan kinerja waktu akhir dari pelaksanaan konstruksi bangunan industri. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada perusahaan konsultan pengawas. Dari total sampel sistem pengawasan tersebut dilakukan analisis statistik untuk akhirnya mendapatkan model regresi berganda tentang hubungan antara variable-variabel pengawasan terhadap kinerja biaya maupun kinerja waktu pelaksanaan proyek. Variabel-variabel babas yang berpengaruh terhadap kinerja biaya adalah; X23=Penyusunan laporan harian dan mingguan, X41=Kualitas kontraktor yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Sedang untuk kinerja waktu adalah; X18=Laju pencapaian volume kerja, X29=Persiapan administrasi kerja. Variabel-variabel dialas merupakan variabel terpilih yang digunakan dalam model regresi linier. Hasil model regresi yang didapatkan menunjukkan adanya korelasi yang positif antara variabel-variabel kualitas pengawasan yang dilakukan oleh konsultasn pengawas terhadap kinerja biaya dan kinerja waktu pelaksanaan konstruksi bangunan industri di Indonesia."

"[ABSTRAKLimbah yang mengandung logam berat timbal (Pb) sangat berbahaya bagilingkungan. Selama ini beberapa proses pengolahan telah diperkenalkan untukmengolah limbah, dari proses pengendapan, hingga menggunakan resin penukarion. Daun ketapang telah di gunakan sebagai media pengolahan air yangdigunakan untuk akuarium. Para peneliti telah menunjukkan daun ketapangberpotensi sebagai pengolah air limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipotensi biosorpsi daun ketapang pada limbah yang tercemar logam berbahaya,dengan mempelajari karakteristik biosorpsi, kesetimbangan, kinetika dantermodinamika. Kondisi optimum seperti pH, dosis daun ketapang, waktu kontakdan suhu akan di amati pada penelitian ini. Hasil Penelitian Biomassa daunketapang berpotensi sebagai biosorben, dengan perlakuan asam atau basa, daunketapang ini masih memberikan % adsorpsi yang kompetitif dengan daunketapang yang diperlakukan asam. Penyerapan sangat dipengaruhi oleh pH ,konsentrasi ion Pb, massa adsorben, waktu kontak dan suhu, yang berurutan nilaimaksimum nya adalah pH 3, konsentrasi ion Pb 5 mg/L, massa adsorben 0,5gram, waktu kontak 4 jam, dan suhu 40 oC. Laju reaksi berjalan pada orde satudan memenuhi kaidah isotermal Freundlich serta Langmuir. Daun ketapangdengan perlakuan diasamkan memiliki keunggulan dibandingkan daengan daunketapang murni dan daun ketapang dibasakan.

---

ABSTRACTWaste containing of lead (Pb) is very dangerous for environment. However,waste treatment process has been introduced to minimize the waste, either byprecipitation process or ionic exchange resin. In addition, researchers have shownthat ketapang leaves (Terminalia Catappa) can be potentially used in waste watertreatment. It has been used as water treatment media for fresh water aquarium.Moreover, this research is aimed to find out the potential of ketapang leavesbiosorption for waste that has been polluted by dangerous metal, such as lead, byinvestigating the characteristics of biosorption, balance, kinetics andthermodynamics. Maximum conditions of pH, ketapang leaves dose, contact time,and temperature were also investigated in this research. The result shows thatbiomass of ketapang leaves is potential to be biosorbent, and with regard to acidor base reaction it still has potential to be biosorbent. Nevertheless, the absorbtionis really dependent to pH, Pb concentration, adsorbent mass, contact time, andtemperature, in which the maximum limits are 3; 5 mg/L; 0.5 gram; 4 hours;400C; respectively. Reaction rate, moreover, was running on first order and wasfulfilled the principle of Freundlich as well as Langmuir. Ketapang leaves withacidified treatment has advantages over the pure ketapang leaves and leafketapang basified.;Waste containing of lead (Pb) is very dangerous for environment. However,waste treatment process has been introduced to minimize the waste, either byprecipitation process or ionic exchange resin. In addition, researchers have shownthat ketapang leaves (Terminalia Catappa) can be potentially used in waste watertreatment. It has been used as water treatment media for fresh water aquarium.Moreover, this research is aimed to find out the potential of ketapang leavesbiosorption for waste that has been polluted by dangerous metal, such as lead, byinvestigating the characteristics of biosorption, balance, kinetics andthermodynamics. Maximum conditions of pH, ketapang leaves dose, contact time,and temperature were also investigated in this research. The result shows thatbiomass of ketapang leaves is potential to be biosorbent, and with regard to acidor base reaction it still has potential to be biosorbent. Nevertheless, the absorbtionis really dependent to pH, Pb concentration, adsorbent mass, contact time, andtemperature, in which the maximum limits are 3; 5 mg/L; 0.5 gram; 4 hours;400C; respectively. Reaction rate, moreover, was running on first order and wasfulfilled the principle of Freundlich as well as Langmuir. Ketapang leaves withacidified treatment has advantages over the pure ketapang leaves and leafketapang basified., Waste containing of lead (Pb) is very dangerous for environment. However,waste treatment process has been introduced to minimize the waste, either byprecipitation process or ionic exchange resin. In addition, researchers have shownthat ketapang leaves (Terminalia Catappa) can be potentially used in waste watertreatment. It has been used as water treatment media for fresh water aquarium.Moreover, this research is aimed to find out the potential of ketapang leavesbiosorption for waste that has been polluted by dangerous metal, such as lead, byinvestigating the characteristics of biosorption, balance, kinetics andthermodynamics. Maximum conditions of pH, ketapang leaves dose, contact time,and temperature were also investigated in this research. The result shows thatbiomass of ketapang leaves is potential to be biosorbent, and with regard to acidor base reaction it still has potential to be biosorbent. Nevertheless, the absorbtionis really dependent to pH, Pb concentration, adsorbent mass, contact time, andtemperature, in which the maximum limits are 3; 5 mg/L; 0.5 gram; 4 hours;400C; respectively. Reaction rate, moreover, was running on first order and wasfulfilled the principle of Freundlich as well as Langmuir. Ketapang leaves withacidified treatment has advantages over the pure ketapang leaves and leafketapang basified.]"

"[ABSTRAKStudi ini menganalisa strategi pemasaran politik oleh politisi pendatang baru di Indonesia dalam era masyarakat jejaring, dengan menggunakan studi kasus strategi pemasaran politik oleh Fahira Idris dalam Pemilu 2014. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menjelaskan masalah secara deskriptif-analitik. Studi kasus strategi pemasaran politik Fahira Idris dalam Pemilu 2014 dianalisa menggunakan konsep Market Oriented Candidat yang dikemukakan oleh Iordanis Kotzaivazoglou berdasarkan pengembangan konsep Market Oriented Party dari Jennifer Lees-Marshment. Studi ini selain menyimpulkan bahwa strategi pemasaran politik Fahira Idris sesuai denganstrategi pemasaran politik politisi pendatang baru di era masyarakat jejaring, juga menyimpulkan bahwa dalam masyarakat jejaring, media sosial dapat dimanfaatkan oleh politisi pendatang baru untuk membangun entitas dirinya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the political marketing strategy by new comer politician inIndonesia in network society era, uses case study of Fahira Idris’ political marketing strategy in General Election 2014. This study uses qualitative methodand analyzes the case analytic-descriptively. Case study of Fahira Idris political marketing strategy was analyzed by Market Oriented Candidate concept byIordanis Kotzaivazoglou, which was developed from Jennifer Lees-Marshment’s Market Oriented Party concept. This study concludes Fahira Idris’s political marketing strategy is matched to political marketing strategy of new comer politician in network society era, as well as the social media also could be optimalized by new comer politician to build his/her entity., This study analyzes the political marketing strategy by new comer politician inIndonesia in network society era, uses case study of Fahira Idris’ political marketing strategy in General Election 2014. This study uses qualitative methodand analyzes the case analytic-descriptively. Case study of Fahira Idris political marketing strategy was analyzed by Market Oriented Candidate concept byIordanis Kotzaivazoglou, which was developed from Jennifer Lees-Marshment’s Market Oriented Party concept. This study concludes Fahira Idris’s political marketing strategy is matched to political marketing strategy of new comer politician in network society era, as well as the social media also could be optimalized by new comer politician to build his/her entity.]"

"Korelasi aliran energi/energy flow correlation (EFC), atau disebut juga sebagai penampang lintang pola energy (energy-pattern cross section), merupakan jenis observable teori medan kuantum yang dipelajari dalam QCD pada anihilasi e^+e^−, serta dipelajari juga dalam teori medan konformal dalam teori Yang-Mils supersimetrik maksimal, atau disebut juga sebagai teori (N = 4) super Yang-Mills (SYM). Korelasi aliran energi berhubungan erat dengan event shape dalam eksperimen hamburan.Observable ini, dalam bentuk korelasi aliran energi dua titik, telah dihitung pada koreksi leading order (LO) dan next-to-leading order (NLO), baik dalam QCD maupun (N = 4) SYM. Pada studi ini, korelasi aliran energi dua titik akan dipelajari berdasarkan fungsi polilogaritma yang terdapat di dalamnya. Menggunakan metode bootstrap amplitudo, sebuah ansatz dibuat untuk fungsi EFC sampai pada koreksi NLO. Setelah dilakukan perhitungan, beberapa constraint khusus seperti simetri dan sifat dari EFC pada batasan tertentu telah ditemukan. Kalkulasi yang telah dilakukan berhasil mereplikasi fungsi EFC berdasarkan yang telah dihitung sebelumnya menggunakan metode representasi Mellin-Barnes. Hasilyang didapatkan mengimplikasikan bahwa EFC dapat dihitung tanpa menggunakan perumusan yang digunakan dalam teori medan konformal.......The two-point energy flow correlation, or alternatively dubbed as the energy-energy correlation, is a class of conformal field theory observable in the maximally supersymmetric Yang-Mills theory (N = 4) related to the event shapes in scattering experiments. It has been calculated up to the next-to-leading order recently, showcasing the simplicity of the correlation function. In this paper, the two-point energy flow operators are calculated using approach based on its polylogarithmic functions. Using the amplitude bootstrap method, two ansatz are made for the energy flow operators, namely the polylogarithm ansatz crafted using the Symbols method, and polynomial ansatz based on the results from the NLO method. The computation is carried in the leading order (LO) and NLO order. After the computation is made, physical constraints are discovered and accordingly applied to the ansatz, namely the symmetry and end-point kinematics constraints. The resulting computation retrieved the energy flow correlation calculated previously using the Mellin-Barnes representation. The non-trivial nature of the result implies a simpler way to calculate the energy flow correlation without the conformal field theory-based approach."

"Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat membuat berbagai macam akta yang dikehendaki oleh para pihak, selama akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewenangannya tidak diberikan kepada pejabat lain. Dalam hal pembuatan akta perbankan syariah, tentunya notaris harus memiliki kemampuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan akta perbankan syariah tidak sama dengan akta-akta biasanya, sebab akta perbankan syariah akan sah jika memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana kewenangan notaris non muslim terhadap pembuatan akta perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan (ii) bagaimana keabsahan akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non muslim berdasarkan pandangan pemukan agama Islam dan Notaris di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) jenis data penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Tipologi penelitian berupa eksplanatoris dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen (content analysis), dan wawancara (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini yaitu (i) Notaris non muslim diberikan kewenangan untuk dapat membuat akta perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, namun yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu notaris wajib memiliki pemahaman yang mendalam terhadap segala prinsip-prinsip syariah. Bukan hanya mematuhi rukun dan syarat dari setiap jenis akad yang dilakukan, namun harus pula mematuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Akta perbankan syariah akan sah secara sempurna apabila dibuat sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam sebagaimana Al-Quran dan Hadist mengaturnya, serta (ii) akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non muslim tidak sah berdasarkan hukum Islam, sebab terdapat rukun dan syarat akad yang tidak dapat terpenuhi apabila akad tersebut dilakukan oleh notaris non muslim.......Notaries are given the authority by law to be able to make various kinds of deeds desired by the parties, as long as the deed does not conflict with the applicable laws and regulations, and the authority is not given to other officials. In terms of making a sharia banking deed, of course, a notary must have in-depth knowledge of sharia principles. This is because the sharia banking deed is not the same as the usual deeds, because the sharia banking deed will be valid if it fulfills the pillars and conditions of the contract in Islamic law. The problems in this study are: (i) how is the authority of non-Muslim notaries to make sharia banking deeds based on Law Number 30 of 2004 concerning Amendments to Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary jo. Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, and (ii) the validity of the sharia banking deed made by a non-Muslim notary based on the views of Islamic religious leaders and notaries in Garut Regency. This research uses normative juridical research with 2 (two) types of research data, namely secondary data and primary data. The typology of this research is explanatory with qualitative research methods that use 2 (two) data collection tools, namely, document studies (content analysis), and interviews (purposive sampling). The results of this study are (i) non-Muslim notaries are given the authority to be able to make sharia banking deeds as stipulated in Article 15 Paragraph (1) of the UUJN, but what must be considered in this case is that notaries are required to have a deep understanding of all sharia principles. . Not only obeying the pillars and conditions of each type of contract that is carried out, but must also comply with the pillars and conditions of the contract in Islamic law. The sharia banking deed will be perfectly valid if it is made in accordance with the applicable positive legal provisions, and the provisions of Islamic law as the Al-Quran and Hadith regulate it, and (ii) the sharia banking deed made by a non-Muslim notary is invalid under Islamic law, because there are the pillars and conditions of the contract that cannot be fulfilled if the contract is carried out by a non-Muslim notary."

"Perkembangan dunia perdagangan sedemikian pesat telah menumbuhkembangkan toko dan kios-kios pada gedung bertingkat dan kemudian membutuhkan pranata hukum untuk mengaturnya. Undang-Undang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya kemudian menjadi pilihan hukum dengan sebutan Rumah Susun Non Hunian. Jumiah kios yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga menyebabkan harga kios tersebut melonjak. Harga yang sangat tinggi telah menjadikan para pedagang tergantung pada kredit bank.Permasalah pokok yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi bank yang mendanai padahal jual beli baru dapat dilakukan melalui Pengikatan Perjanjian Jual Bell (PPJB). Kemudian, dipertanyakan tentang upaya yang dapat dilakukan bank apabila debitor wanprestasi. Dipergunakan pendekatan penelitian yuridis norrnatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UU No. 10 Tabun 1998 tentang perbankan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.Hasil penelitian dituangkan dalam kesimpulan bahwa Bank pemberi kredit belum dapat melakukan pembebanan flak tanggungan atas tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang proses jual belinya barn sampai tahap PPJB. Pembebanan jaminan itu nantinya bisa dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Rumah Susun dengan mengklasifikasikan tokolkios tersebut sebagai Rumah Susun Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam PP Rumah Susun. Untuk terjaminnya kepastian hukum bagi terjaminnya pengembalian kredit dari debitor pembeli toko/kios Bank dapat bertumpu pada asas kekuatan mengikat PPJB dan Perjanjian Kredit yang memuat janji-janji yang sejalan dengan ketentuan¬ketentuan Hak Tanggungan dan mengikat Pengelola Pusat Grosir Tanah Abang sebagai jaminan perseoranganlperusahaan. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dilakukan terhdap tokolkios yang baru sampai tahap PPJB secara yuridis telah memenuhi ketentuan pemberian kredit menurut Pasal 1 angka (12) UU Perbankan. Terhadap pengembalian kredit yang macet dari para debitor, Bank dapat mengalihkan tokolkios kepada debitor baru baik dari debitor yang lancar maupun debitor bare dan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit, Disarankan untuk melakukan pengikatan barang dagangan sebagai jaminan fidusia kepada debitor pembeli tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang menunjukkan gejala yang mengarah kepada kredit macet. ......Rapid development of trade world has increased the number of shops and kiosks at a number of high-rises which later needed a rule for control purpose. High-Rise Law and its implemental regulation then became legal option called Non-Residential High Rise. The number of available stall does not in accordance with demand so it. causes the stall prices is rising.Expensive price has made customers rely upon bank credit.Main problem being studied is how a legal protection works for the bank which has financed the necessity, considering that the new sale and purchase can be made through Sale and Purchase Agreement (PPJB). Later, a question arose as to what effort the relevant bank can make in case the debtor is in default. A method used is normative juridical study in addition to some interviews to support the available data.The result of the study is stated in such a conclusion that the Bank which provides credit has yet to impose a security right on shops/kiosks at Tanah Abang Wholesaler Center whose sales process just reached the stage of PPJB. Imposition of guarantee will be made based on Security Right Law and High-Rise Law by classifying shops/kiosks as Non-Residential High-Rise as provided in the Government Regulation on High Rise. For the purpose of legal certainty to make sure that the credit is repaid by the debtor who has bought shop/kiosk, Bank may rely upon the principle of binding force of the PPJB and Loan Agreement stating a number of promises in line with the provision on Security Right which binds the Management of Tanah Abang Wholesaler Center as individual/corporate guarantee.Loan agreement and security agreement applied to the shop/kiosk which up to now just reached the stage of PPJB has juridicaly satisfied the provision on credit extending under Article I figure (12) Bank Law. For repayment of problem credit by some debtors, bank may transfer the shop/kiosk to other good debtor chosen from reliable debtors and new debtors in a bid to secure repayment of the credit. It is further suggested to bind the goods as fiduciary guarantee with the buyer of shop/kiosk at Tanah Abang Wholesaler Center which has shown a tendency of a problem credit."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancam mendalam dari beberapa unsur yang tekait dengan masalah TKI yaitu TKI llegal TKI Legal, PPTKIS, BNP2TKI dan pejabat Direktorat Jenderal lmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasl sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memherikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wiiayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menceguh dan mengatasi TKI ilegal. Upaya-upaya yang telah dilakukan olen Direktorat Jenderal Imigrasi belum mampu untuk mencegah dan mengatasi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja diluar negeri. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menceguh TKI ilegal berupa: 1) Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor Rl); 2) Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI; 3) Pencegahan TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal lmigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah; 2) Untuk pemulangan TKI bermasalah. koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja dan instansi terkait; 3) Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kapada TKI 4) serta penggantian dokumen pejalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal. ......This research is focused to give information concerning the efforts of Directorate General of Immigration in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The research method which is used is qualitative method by using the interview technique from some elements which is related to the illegal worker problems namely illegal worker, legal worker, PPTKIS, BNP2TKI and the authorized officer of the Directorate General of Immigration. Directorate General of Immigration as the authorized institution in issuing Passport, departing and giving the immigration permit to the people who enter and leave the Indonesian territory has a role and responsibility in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The efforts whieh is done by Directorate General of Immigration is not capab!e in preventing and exceeding the number of illegal unskilled worker who work abroad. The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) The effort in issuing Travel Document (Passport of Republic Indonesia); 2) The effort in controlling and departure of the Indonesian citizen at the immigration check point; 3) The prevention of illegal Indonesian unskilled worker to enter the destination country illegally, or exit from the Indonesian territory without being checked at the immigration check point. The suggested efforts for the Directorate General of Irrunigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker eo mist of: 1) Anticipating the deportation plan of the trouble illegal WlskiUed worker by issuing permanent procedure in handling the deportation of the trouble illegal unskilled worker; 2) The deportation for the trouble illegal unskilled worker, there is coordination with the country where the illegal unskilled worker work, related institution, such as the Department of Man Power, the bureau of registry office, etc; 3) Erasing the illegal rate which is done by some of the immigration officer in giving service to the illegal unskilled worker; 4) and also renewal of the travel document easily, cheap, last, and accurate for the illegal unskilled worker who want to rework abroad legally."