Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang perbuatan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera pada laporan keuangan tahun buku 2018. Melalui permasalahan tersebut penulis mengkaji pertanggungjawaban dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan tersebut melalui Putusan yang dianalisis selanjutnya menghubungkannya dengan keharusan diterapkannya prinsip keterbukaan sebagai landasan penting Laporan Keuangan bagi Perusahaan yang bergerak di Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang telah diuraikan dari Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa telah seharusnya diputus dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider. Selanjutnya diketahui bahwa Penerapan Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam Melakukan Pelaporan Keuangan yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, Dari sisi yuridis, Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi laporan keuangan dalam perusahaan publik.

---

This study discusses the act of manipulating financial statements carried out by the Directors of PT Tiga Pilar Sejahtera in the financial statements for the 2018 period year. Through these problems the author examines the accountability in the Case of Manipulation of the Company's Financial Statements through the Decision which is analyzed hereinafter connecting it with the necessity to apply the principle of transparency as a basis important Financial Statements for Companies engaged in the Capital Market based on Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets. This study uses a normative approach to the type of normative juridical research. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that with the fulfillment of all the elements described in Article 93 in conjunction with Article 104 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesia Criminal Code (KUHP), the defendants should have been sentenced by being legally and convincingly proven to have committed an act crime as charged in the first alternative indictment is more subsidiary. Furthermore, it is known that the application of the principle of openness or transparency in conducting financial reporting applied in the capital market is a form of protection for the public. From a juridical perspective, the imposition of sanctions contained in the UUPM and law enforcement for any violation of the provisions regarding this disclosure principle make shareholders or investors protected legally from the practices of manipulation of financial statements in public companies."

"Batubara merupakan bahan bakar yang pada suhu kamar berfase padat. Komposisi batubara terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan sulfur. Dengan komposisi karbon yang ada tersebut maka batubara memiliki fenomena pembakaran spontan (self-ignation). Pembakaran spontan pada batubara terjadi akibat reaksi antara batubara dengan oksigen yang tersedia di udara bebas. Pembakaran spontan muncul apabila laju kalor yang dihasilkan dari proses oksidasi temperatur rendah dapat mengatasi laju pelepasan kalor ke lingkungan. Akibat kalor yang dihasilkan pada timbunan batubara bertambah terus maka akan menyebabkan peningkatan kalor pada batubara, sehingga secara berlahan akan mencapai kondisi kritis yang dapat menimbulkan terbakarnya batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat pembakaran spontan dari beberapa sample batubara. Metode yang digunakan untuk mengetahui pembakaran spontan yaitu metode oksidasi adiabatic dengan enam sample yang diuji, yang terdiri dari tiga jenis batubara (SubB-C, SubB-A(1), SubB-A(2)), dua type batubara dengan jenis yang sama yang namun sudah mengalami pengolahan (treatments) (SubB-A(2a) dan SubB-A(2b)) yang berfungsi untuk memperlambat terjadinya pembakaran spontan serta satu sampel campuran antara batubara SubB-C (50%) dan SubB-A(1) (50%). Dari basil yang diperoleh, nilai IRH dan R70 pada sample yang diuji dan nilai terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai berikut : SubB-A(1) > SubB-A(2) > SubB-A(2b) > SubB-A(2a) > SubB-C. Hal tersebut menyatakan bahwa batubara SubB-A(1) lebih mudah teroksidasi dan Batubara SubB-C lebih lambat untuk teroksidasi."

"Skripsi ini membahas mengenai dua hal, pertama adalah pembahasan mengenai.analisa kedudukan panitia tender dalam praktek persekongkolan tender di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, adalah pembahasan mengenai hubungan antara persekongkolan tender vertikal dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi. Analisa kedudukan panitia tender ini dilakukan dengan menganalisa putusan-putusan perkara mahkamah agung yang semuanya adalah mengenai persekongkolan tender vertikal dan persekongkolan tender gabungan antara vertikal dan horizontal. Analisa dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori dari para ahli hukum mengenai masalah yang bersangkutan. Penulis mencoba menarik batas-batas yang jelas antara kewenangan KPPU dan kewenangan KPK dalam menangani praktek persekongkolan tender, dengan menghubungkan unsur-unsur antara praktek persekongkolan tender dengan praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan juga menghubngkan unsur-unsur praktek persekongkolan tender dengan tindak pidana korupsi.

---

This mini-thesis discusses about two things, first is the position of tender committee on tender conspiracy in practice in terms of Act No. 5 of 1999 and Law No. 20 of 2001. Secondly, the discussion of the relationship between vertical tender conspiracy by law enforcement corruption cases in Indonesia in terms of Act No. 20 of 2001 Jo. Law Number 31 Year 1999 regarding corruption. Analysis of the position of the tender committee is done by analyzing the decisions of the supreme court case that everything is on tender conspiracy and conspiracy tender vertical joint between the vertical and horizontal.

The analyzes were performed by comparing the facts that there is a Regulatory Legislation in force in Indonesia as well as the theories of legal experts on the matter in question. The author tried to draw clear boundaries between the authority of the Commission and the authority of the Commission in dealing with the practice of tender conspiracy, with the connecting elements between the tender conspiracy practice with the practice of unhealthy business competition and also menghubngkan elements of the tender conspiracy practice of corruption."

"Penelitian ini pada dasarnya berhubungan dengan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia ini diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 H ayat (1). Selain itu mengenai hak atas kesehatan ini Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 4 juga menyatakan hal yang sama. Namun pada penerapan di masyarakat berbeda dari apa yang tertulis di undang-undang. Pada kehidupan masyarakat masih terdapat penolakan pasien yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien dalam keadaan darurat sehingga berakibat kematian. Penolakan ini dalam keadaan darurat sebenarnya dilarang oleh pasal 32 Undang-Undang Kesehatan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 Undang-Undang Kesehatan dapat berakibat kepada dijatuhkannya pidana pada pelaku pelanggaran sesuai pasal 190 Undang-Undang Kesehatan. Korporasi dalam hal inipun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 201 Undang-Undang Kesehatan. Yang menjadi permasalahan dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang Kesehatan adalah definisi keadaan darurat tidak terdapat dalam undangundang kesehatan itu sendiri. Dalam penelitian ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa definisi keadaan darurat dapat merujuk pada empat hal yaitu dari sejarah pembentukan undang-undang kesehatan, dari ilmu medis, dari kamus besar Bahasa Indonesia, dan undang-undang lain. Selain itu terhadap penegakan hukum pasal 190 Undang-Undang kesehatan belum ditemukan adanya kasus yang masuk dalam sistem peradilan pidana.

---

This Researh is basically related to health as a human rights. Health as a human right are regulated in Constitution of the Republic Indonesia in Paragraph H of article 28 (1). Beside that, Act No. 36 of 2009 about health is also state the same thing (health as a human rights). However, the application of this regulation is different from what is regulated in the regulation. There are still denial of patients in emergency situation (resulting a death) which is conducted by hospital and its instruments. This rejection is actually prohibited by article 32 of the health act. Violation of provisions of article 32 of the health act could result a criminal responsibility according to article 190 of the health act. According to article 201 of the health act, corporations is also can take a criminal responsibility. The problem is, the definition of emergency in article 32 is not included in the health act. This research ultimately concluded that the definitions of an emergency can refer to the four issues: the health act law maker?s definition, from the medical science, from the dictionary of indonesian, and other laws. In addition to the enforcement of article 190 and 201 of the health act, researcher have not found any cases that fall into the criminal justice systems."

"Penelitian ini menguji konsep perceived value dan dimensinya dalam memahami motivasi yang mendasari perilaku pembelian tiket pesawat terbang melalui medium intemet (e-ticlcering). Variabel yang diuji dalam penelitian ini, antara lain: reputasi / kcpercayaan, ketersediaan informasi, kemudahan penggunaan, harga yang murah, lcualitas layanan, resiko, beban waktu I usaha, kesenangan, dan variabel nilai itu sendiri. Hasil penclitian diperoleh dari data yang berasal dari 207 responden dcngan kritcria bahwa responden tersebut pernah mengunjungi situs web maskapai penerbangan yang mcnycdiakan jasa e-licketing. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi menggunakan sojiware SPSS 13. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling besar secara berturut-turut adalah variabel nilai, kesenangan, kualitas layanan, dan reputasi / kepercayaan. Variabel harga yang murah memilild pcngaruh tidak langsung yang dimediasikan melalui variabel nilai, scdangkan kemudahan penggunaan yang dimediasikan oleh variabel kesenangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam perilaku pembelian tikct secara online (e- tickering) adalah faktor nilai atau harganya yang murah.

---

This study tested the perceived value concept and its dimensions in order to understand the motivations e-ticketing purchase behavior in airline industry. The variables that were tested are reputation / trust, informativeness, ease of use, cheap price, service quality risk, time/ zgfort cost, enjoyment, and value construct it self.

The result was takenjrom 207 respondents with criteria that the respondent is a person that had been visiting airline websites that provides e-ticketing services. The collected data was analyzed using simple and multhole regressions using software SPSS 13. Results show that there are variables that have strong impact in purchase intention, which is value, enjoyment, ease of use, and reputation / trust. Price was having an indirect #ect which was mediated by value construct, same as ease of use that was mediated by erybyment construct.

From this result, we can conclude that consumer main motivation to use e-ticketing services is because the value or the price that was cheap."

"ABSTRAKPotensi pengembangan transportasi kargo udara dimana transportasi udara memilikikeunggulan lebih dibandingkan dengan moda lain seperti truk, tongkang dan kereta apiseperti penghematan waktu, mudah dalam pengemasan pada bongkar muat, efisienuntuk paket kecil dan menengah, mendukung perkembangan ekonomi dan industrilogistik . Integrasi yang baik antara area logistik dan bandara dapat mendukungdistribusi barang dari industri. Tesis ini memperkenalkan inovasi transportasi kabeldalam rangka membangun desain sistem baru untuk pengangkutan barang yangberkelanjutan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga respekterhadap lingkungan. Ini adalah peran transportasi dalam rantai pasokan.

---

ABSTRACTThe potential of development in air cargo transport that air transport has moreadvantage than another mode like truck, barges and train as saving the time, easy onpacking with loading and unloading, efficient for small and medium package,supporting the economic development and logistic industry. Good integrationbetween logistic area and airport could support distribution of goods from industry.This thesis introduce the cable transport innovation in order to build the design fornew system to transport goods that sustainable not only focus on the economic andsocial aspect but also respect for environment. This is the role transportation in supplychain."

"Latar belakang: Nyeri pasca bedah merupakan fenomena yang subyektif. Penelitian ini untuk membandingkan efek analgetik NSAID dan PCA dengan Elektroakupunktur dan PCA pada nyeri pasca bedah Caesar.Metodologi: 38 wanita yang mendapatkan anestesi spinal selama menjalani bedah Caesar di Departemen Obstetrik dan Ginekologi di RSUPN Cipto Mangunkusumo, dibagi secara acak menjadi kelompok NSAID dan PCA serta kelompok Elektroakupunktur dan PCA. Setelah selesai menjalani pembedahan subyek diberikan NSAID atau mendapat stimulasi Elektroakupunktur dan kemudian dipasang PCA. Waktu pertama kali membutuhkan morfin dan dosis PCA yang digunakan dicatat.Hasil: Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok Elekroakupuntur dan PCA (205 menit) menunda waktu kebutuhan untuk morfin 25 menit lebih lama dibandingkan dengan kelompok NSAID dan PCA (180 menit). Dosis total PCA pada 24 jam pertama berkurang 25 % pada kelompok Elektroakupunktur dan PCA (4,5 mg) dibanding kelompok NSAID dan PCA (6 mg), sehingga tidak terdapat perbedaan bermakna. Pada kelompok NSAID dan PCA maupun kelompok Elektroakupunktur dan PCA tidak didapatkan efek samping yang berhubungan dengan opioid seperti pusing.Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan dalam waktu kebutuhan analgetik tambahan pasca bedah Caesar dan dosis PCA 24 jam pada kelompok NSAID dan PCA dengan Elektroakupunktur dan PCA.

---

Background: Post-operation pain is a very subjective phenomenon. The aim of this study was to compare the analgesic effects of NSAID and PCA or Electro-acupunture and PCA on post-cesarean pain.

Methods: 38 women, who had had spinal anesthesia during cesarean section at the Department of Obstetrics of Cipto Mangunkusumo Hospital, were randomly assigned to the NSAID and PCA group and the electro-acupuncture and PCA group. After the operation, we applied subjects with NSAID or Electro-acupuncture, and the patient controlled analgesia (PCA). The first time of requesting morphine and the doses of PCA used were recorded.

Results: The results showed that the Electro-acupuncture and PCA group (205 minutes) could delay the time of requesting morphine up to 25 minutes when compared with the NSAID and PCA group (180 minutes). The total dose of PCA used within the first 24 hours was 25 % less in the Electro-acupuncture and PCA group (4,5 mg) when compared with the NSAID and PCA group (6 mg), which no significant difference between the NSAID and PCA group and the Electro-acupuncture and PCA group. Finally, the incidence of opioid-related side effects, such as dizziness, was not record in the NSAID and PCA group or Electro-acupuncture and PCA group.

Conclusion: There was no different in the time of requesting pain relief medication after cesarean section and the PCA doses used within the first 24 hours in NSAID and PCA group or Electro-acupuncture and PCA group."