Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau. ......This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan untuk menurunkan compliance cost wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM). Penelitian ini dilakukan pada pada Wajib Pajak yang terdaftar di data Industri Kecil Menengah Jakarta Timur dengan mengacu pada rumus Slovin dari jumlah populasi 484 pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yang akhirnya sampel dipilih sebanyak 98 sampel yang dipilih secara purposive sampling dengan menggunakan google form sebagai media pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dan dalam pengujian statistiknya menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara fungsional administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari penerapannya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari kemampuan adaptasinya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak. ......This study aims to examine the effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted on taxpayers registered in East Jakarta Small and Medium Industry data by referring to the Slovin formula. Out of a population of 484 MSME actors as taxpayers who have a certain gross turnover, 98 samples were selected by purposive sampling using Google. form as a sampling medium. This study uses multiple linear regression techniques and in statistical testing uses SPSS. The results of this study indicate that functionally digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its application, digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its adaptability, digital tax administration can effectively affect mandatory compliance costs tax.

Abstrak :
Penelitian ini betujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Dengan meningkatnya kekhawatiran global terhadap permasalahan lingkungan dan kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, promosi adopsi kendaraan listrik salah satunya mobil listrik telah menjadi prioritas bagi banyak negara di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, juga telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik salah satunya dengan memberikan insentif PPN DTP untuk mobil listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Dengan menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan ini telah mampu mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan demand masyarakat terhadap mobil listrik, namun belum mampu berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia, kebijakan ini telah dirumuskan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, dan telah dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga pelaku utamanya adalah pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum secara maksimal mengakomodir kemampuan target group, tidak terdapat tumpang tindih dengan realisasi kebijakan lain, dan merupakan suatu kebijakan baru yang tetap sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapatkan berbagai dukungan dari pihak lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kebijakan. Kelima, terlihat dari kesiapan aktor-aktor yang terlibat (pemerintah & target group) kebijakan ini sudah berada pada tahapan yang paling baik yaitu strategic readiness. Beberapa rekomendasi telah diberikan dalam penelitian ini antara lain diperlukannya konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah berjalan, pemerintah perlu menggencarkan pembangunan infrakstruktur mobil listrik, perlu diadakan kajian dengan pemerintah setiap daerah, dan perlu meningkatkan fokusnya pada konversi mobil konvensional menjadi mobil listrik. ......This study aims to analyze and the effectiveness of the Government Borne Value Added Tax (PPN DTP) policy on the delivery of battery-based electric cars in Indonesia. With increasing global concerns over environmental issues and the need to reduce greenhouse gas emissions, promoting the adoption of electric vehicles, including electric cars, has become a priority for many countries around the world. Indonesia, as one of the countries that has the largest nickel reserves in the world, has also taken steps to encourage the adoption of electric vehicles, one of which is by providing VAT DTP incentives for electric cars as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023. This research is a type of descriptive research that uses the post-positivism paradigm. The data collection techniques used in this research include literature studies and in-depth interviews. By using the five dimensions of policy effectiveness Riant Nugroho (2014) the results showed that: First, this policy has been able to achieve its main goal of increasing public demand for electric cars, but has not been able to contribute to reducing greenhouse gas emissions in Indonesia, this policy has been formulated with the problems it wants to solve, and has been formulated by institutions that have authority in their fields. Second, this policy is a monopoly so that the main actor is the government. Third, this policy has not maximally accommodated the capabilities of the target group, there is no overlap with the realization of other policies and is a new policy that remains in line with previous policies. Fourth, this policy receives various support from the internal environment and the external environment of the policy. Fifth, it can be seen from the readiness of the actors involved (government & target group) that this policy is at the best stage, namely strategic readiness. Several recommendations have been given in this study, including the need for government consistency in implementing this policy, the government needs to evaluate the fiscal policy that has been running, the government needs to intensify the development of electric car infrastructure, it is necessary to hold a study with the government of each region, and it is necessary to increase its focus on converting conventional cars into electric cars.

Abstrak :
Profesionalisme pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki kompleksitas tata kelola dan intensitas bisnis yang tinggi akibat masalah perimbangan bank sebagai lembaga jasa keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi hal tersebut mengadakan program Transformasi BPD yang bertujuan untuk memperkuat fundamental BPD, salah satunya terkait Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan. Melihat permasalahan tersebut, Bank DKI dalam praktiknya masih mengalami permasalahan tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko yang kurang berhati-hati, dan melemahnya unit-unit pengendalian internal. Analisis terhadap permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Bank DKI dalam memenuhi struktur tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berwenang, namun memiliki kendala dalam mekanisme tata kelola karena Bank DKI beroperasi dalam nuansa politik yang kental dimana pemerintah daerah menjadi blockholder. Perubahan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang memusatkan proses bisnis ke kantor pusat bank meningkatkan kualitas penyaluran kredit tetapi berimplikasi pada peningkatan intensitas bisnis ke manajemen puncak. Manajemen risiko internal Bank DKI efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang signifikan di tingkat operasional namun belum mampu mengantisipasi permasalahan yang terjadi di tingkat strategis (governance). Tata kelola kepatuhan terhadap regulasi dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan yang berwenang sehingga secara administratif bank telah memenuhi ketentuan tersebut meskipun sebenarnya tidak ideal. ...... The professionalism of managing Regional Owned Enterprises (BUMD), especially Regional Development Banks (BPD), has a high governance complexity and business intensity due to the problem of balancing banks as financial service institutions owned by local governments. The Financial Services Authority (OJK) in responding to this matter held a BPD Transformation program which aims to strengthen the fundamentals of the BPD, one of which is related to Governance, Risk Management and Compliance. Seeing these problems, in practice, Bank DKI is still experiencing problems with corporate governance, inadvertent risk management, and weakening internal control units. Analysis of these problems shows that Bank DKI in fulfilling the governance structure in accordance with the regulatory provisions, however, has obstacles in the governance mechanism because Bank DKI operates in a strong political atmosphere where the local government becomes the blockholder. Changes in risk management strategies and policies that focus business processes at the head office of the bank improve the quality of lending but have implications for increasing business intensity to top management. Bank DKI's internal risk management is effective in preventing significant deviations at the operational level but has not been able to anticipate problems that occur at the strategic level (governance). Regulatory compliance governance is carried out by exploiting loopholes in the regulatory authorities so that administratively the bank has complied with these regulations even though it is not ideal.

Abstrak :
Kebijakan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini bertujuan agar salah satunya menciptakan lalu lintas yang tertib. Namun berbagai masalah lalu lintas masih terjadi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. INRIX Institute menyatakan bahwa pada tahun 2017 DKI merupakan kota dengan masa kerja terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia. Sebanyak 90% masalah lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yang tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi dipilih karena jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi di DKI Jakarta dengan persentase mencapai 93,5% dari total kendaraan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam untuk data primer dan studi literatur untuk data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, dimana dalam teori ini memiliki lima dimensi yaitu kebijakan yang tepat, implementasi yang tepat, sasaran yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya ada dua dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan lalu lintas, sehingga kebijakan ini dikatakan tidak efektif. ...... Traffic policy is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This policy aims to create orderly traffic. However, various traffic problems still occur in Indonesia, including in DKI Jakarta. INRIX Institute stated that in 2017 DKI was the city with the longest working period in Indonesia and the second in Asia. As many as 90% of traffic problems are caused by irregular human factors. Therefore, this study is used to determine the effectiveness of policies in creating orderly private vehicle traffic in DKI Jakarta. Private vehicle users are chosen because the number of private vehicles still dominates in DKI Jakarta with a percentage reaching 93.5% of the total vehicles in DKI Jakarta. This study used a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques for primary data and literature study for secondary data. The theory used in this research is the theory of policy effectiveness according to Riant Nugroho, where in this theory it has five dimensions, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The results of this study prove that there are only two dimensions met in traffic policy, so this policy is said to be ineffective.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Brand authenticity terhadap Brand trust serta peran Brand trust sebagai mediator dalam membangun Brand Affect dan Brand loyalty pada konsumen brand HMNS di Jabodetabek. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa brand authenticity memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara brand dengan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yang merupakan konsumen brand HMNS di Jabodetabek. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengedepankan kriteria usia minimal 18 tahun dan pengalaman konsumsi terhadap brand HMNS. Total sampel yang terkumpul adalah 149 responden. Hipotesis di uji dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brand authenticity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Brand trust. Kemudian, Brand trust berpengaruh signifikan terhadap Brand Affect dan Brand loyalty. ......The purpose of this research is to cognize the influence of brand authenticity on Brand trust and the mediating role of Brand trust in building brand affect and brand loyalty among HMNS brand consumers in Jabodetabek. This study is based on the understanding that brand authenticity plays a crucial role in establishing a strong relationship between the brand and consumers. A survey method was employed, utilizing questionnaires distributed to HMNS brand consumers in Jabodetabek. The sampling was conducted purposively, with a minimum age requirement of 18 years and experience in consuming the HMNS brand. A total of 149 respondents participated in the study. The hypotheses were tested using Struktural Equation Modeling (SEM).The findings of the study indicate that brand authenticity has a significant influence on brand trust. Additionally, brand trust significantly affects both brand affect and brand loyalty. Furthermore, brand authenticity indirectly affects loyalty through brand trust. These results highlight the importance of brand authenticity in building a strong relationship with consumers. The findings have practical implications for brand communication and marketing strategies, emphasizing the need for brands to emphasize authenticity.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah. ......This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pelatihan dan Pengembangan Rumah Kepemimpinan Dengan Skema Daring Untuk Peserta Program Angkatan X. Latar belakang penelitian didasarkan pada potensi sumber daya manusia sebagai investasi penting, namun dihadapkan pada adanya bentuk-bentuk krisis kepemimpinan di Indonesia. Rumah Kepemimpinan hadir sebagai lembaga yang menyediakan program pelatihan dan pengembangan di bidang kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penarikan sampel total sampling melalui instrumen kuesioner daring yang diisi oleh 151 peserta Rumah Kepemimpinan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan bantuan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa rata-rata evaluasi program baik dari dimensi reaksi dan pembelajaran mencapai nilai mean sebesar 4.172 yang termasuk dalam kategori baik. Evaluasi tersebut didasarkan pada penggunaan dua tingkatan evaluasi program Kirkpatrick, yaitu reaksi dan pembelajaran. Hasil tersebut menandakan kepuasan peserta program dan keberhasilan program dalam memenuhi harapan dan kebutuhan peserta dalam pengembangan kepemimpinan. ......This research aims to evaluate the Training and Development Program of Rumah Kepemimpinan with the Online Scheme for Participants of Batch X. The background of the study is based on the potential of human resources as a vital investment, but facing various leadership crises in Indonesia. Rumah Kepemimpinan serves as an institution providing leadership training and development programs. The research method used is a quantitative approach with total sampling through an online questionnaire instrument filled out by 151 participants of Rumah Kepemimpinan. The collected data were analyzed using descriptive analysis techniques with the assistance of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Based on the research findings, it was discovered that the average program evaluation, both in terms of reaction and learning dimensions, reached a mean value of 4.172, which falls into the "good" category. This evaluation is based on the use of two levels of the Kirkpatrick program evaluation, namely reaction and learning. The results indicate participant satisfaction with the program and its success in meeting the expectations and needs of participants in leadership development.

Abstrak :
Riset ini menganalisis proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas. Fokus dari penelitian ini ialah implementasi sistem informasi kinerja IDW & ePerformance. Manajemen perubahan merupakan elemen penting dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan riset ini mengekplorasi proses perubahan dengan menitikberatkan pada proses manajemen perubahan sebagai acuan untuk analisis. Proses manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi mempengaruhi penentuan target dan outcome, sehingga analisa tahapan proses perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara dengan enam narasumber yang berasal dari Bappenas, KemenpanRB, dan akademisi. Selain itu, studi pustaka dilakukan terhadap dokumen yang relevan. Hasil menunjukan bahwa proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas berjalan dengan sangat kompleks, di mana terkadang proses yang ada di dalamya harus dilakukan berulang dan salah satu alasan mengapa hal itu terjadi adalah kurangnya mitigasi risiko dan perencanaan. ......This research analyzes the change management process in the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The focus of this research is the implementation of the IDW & ePerformance performance information system. Change management is an important element in carrying out bureaucratic reform and this research explores the change process by focusing on the change management process as a reference for analysis. The process of change management in bureaucratic reform affects the determination of targets and outcomes, so that an analysis of the stages of the process needs to be carried out. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. Researcher conducted interviews with six sources from Bappenas, KemenpanRB, and academics. In addition, a literature study was carried out on relevant documents. The results show that the change management process for the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas is very complex, where sometimes the processes in it have to be repeated and one of the reasons why this happens is the lack of risk mitigation and planning.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length. ......This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results.